SANCAnews.id

SANCAnews – Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari Istana

"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain, Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD," kata Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Irwan lantas menjelaskan aksi Moeldoko yang terlibat KLB ilegal telah menjadi beban politik, sosial, hingga ekonomi bagi Presiden Jokowi. Terlebih posisi Indonesia, kata dia, yang saat ini tengah menghadapi pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi.

"Dengan peristiwa KLB Ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi COVID-19," ucapnya.

Irwan menilai dengan perbuatan Moeldoko ini berarti membuktikan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Dengan begitu, menurutnya ini bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

"Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan. Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga menyebut Kepala KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden sehingga bisa memberikan persepsi keliru pada publik. Seharusnya, kata dia, Moeldoko sebagai pejabat tinggi negara bisa memberikan contoh mengedepankan etika, norma, dan asa kepatutan dalam bersikap.

"Sosok KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden, sehingga bisa memberikan persepsi yang keliru kepada publik. Seharusnya, selaku pejabat tinggi negara, KSP Moeldoko memberikan contoh bagaimana kita mengedepankan etika, norma, dan asas kepatutan dalam bersikap. Bukannya memberikan contoh jelek dengan terlibat dalam GPK-PD, yang kuat nuansa abuse of powernya," ungkap Herzaky. (dtk)

SANCAnews – PKS menunggu langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terlibat acara yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut. PKS menilai aksi Moeldoko bisa ditafsirkan disetujui oleh Jokowi.

"Aksi Pak Moeldoko sangat khawatir ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi, karena beliau aktif sebagai Kepala Staf Kepresidenan, karena itu gonjang-ganjing Demokrat, sebetulnya sangat-sangat buruk bagi Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Mardani mengatakan masyarakat saat ini tengah menunggu langkah Presiden Jokowi menyikapi tindakan Moeldoko yang terlibat KLB Partai Demokrat. Menurtunya, diamnya Jokowi bisa berarti setuju dengan aksi Moeldoko.

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi, diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko, karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera, nyuwun sewu Pak Jokowi ini jadi preseden buruk dan warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi, ke depannya akan dibaca seluruh anak bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Mardani menilai kisruh Partai Demokrat merupakan musibah bagi demokrasi di Indonesia. Dia berpandangan elemen kekuasaan, terlebih figur aktif dalam pemerintahan yang ikut campur dalam persoalan partai menjadi preseden buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia.

"Kisruh Partai Demokrat adalah musibah bagi demokrasi, demokrasi hanya akan sehat ketika partai politiknya sehat. Bahwa ada perpecahan dan faksi dalam partai politik sesuatu yang niscaya, tetapi ada elemen kekuasaan apa lagi figur masih aktif masuk campur dari luar maka ini akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia dan otomatis kesehatan demokrasi di Indonesia," ujarnya. (dtk)

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai pujian dari para masyarakat usai mengunggah sejemlah potret renovasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) di Ragunan Jakarta.

"Mengunjungi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) di Ragunan tadi pagi," ucap Anies seperti dikutip redaksi dari laman Facebooknya pada Senin (8/3/2021).

Dijelaskan Anies, teman-teman mungkin dulu mengenalnya sebagai GOR Ragunan, diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1975. Lalu pada 2016 berganti nama menjadi PPOP DKI Jakarta di bawah naungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Dki Jakarta.

Di lahan seluas 17 hektar ini kini dilengkapi fasilitas-fasilitas olahraga modern dan berstandar internasional. Menjadi rumah bagi 376 atlet dari 22 cabang olahraga.

Beberapa fasilitas indoor yang telah direvitalisasi antara lain, GOR Bulutangkis, Tenis Meja, Voli, Gedung Gulat dan Tinju, Gedung Anggar, Angkat Besi dan Gedung Senam. Lalu, asrama atlit putra-putri, ruang dinas guru dan pegawai, serta Wisma Infrasruktur.

Sedangkan untuk outdoor, revitalisasi dilakukan pada Lapangan Sepak Bola - Atletik, Basket, Panahan, Kolam tanding, dan Kolam Olahraga Loncat Indah. Selain itu, dilengkapi fasilitas pendukung seperti bangunan kantor pengelola, sekretariat, gedung auditorium, poliklinik, perpustakaan dan plaza.

Tidak hanya membangun infrastrukturnya, PPOP Ragunan juga menjadi sekolah unggulan di Jakarta terutama bidang olahraga.

Selain fokus pada prestasi olahraga, para atlet pelajar ini juga ditunjang dengan kegiatan akademis layaknya pendidikan formal di sekolah-sekolah pada umumnya.

"Alhamdulillah revitalisasi PPOP Ragunan kini telah tuntas, sebuah fasilitas yang levelnya kelas dunia. InsyaAllah dari PPOP Ragunan ini akan terus melahirkan atlet-atlet mumpuni dari Jakarta yang prestasinya juga mendunia," tutup Anies.

Hingga berita ini dibuat, unggahan Anies tersebut telah menuai banjir pujian dari masyarakat luas.

"Masya Allah...!!! Semuanya di renovasi ke kelas dunia. Jakarta memang sudah berubah sejak di tangan pemimpin kelas dunia...Semoga pak Anies sehat, panjang umur selalu. Terus berkarya," kata Van Rum.

"Pemimpin kelas dunia, melahirkan karya kelas dunia pula.," ujar Arief.

"Nah kalau begini kan para atlet olahraga bisa lebih nyaman latihannya. Jangan mikirin investasi dari luar negeri melulu yg di pikirin. Kegiatan masyarakat lebih penting. Hebat pak Anies. Tingkatkan prestasi bapak.," ucap Martin Ngulak.

"Sumpah, keren banget, yg jelas sya juga bahagia menyaksikannya. Doa kami untukmu Pak Gubernur.," sebut Mahidin.

"Keren......berubah total....kaya di LN.gw tahun 90an sering kesitu kegiatan sekolah atletik sama renang ke bon bin jg lewat situ.dulu deket rumah tinggal soal ny....mantap....," tandas Syfa Rana. []

SANCAnews – Ada pemberian uang senilai Rp 2 miliar dari Juliari Peter Batubara saat masih menjabat sebagai Menteri Sosial kepada Ketua DPC PDIP Kendal, Akhmat Suyuti.

Hal itu disampaikan anak buah Juliari, Adi Wahyono saat menjadi saksi di persidangan lanjutan dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/3).

Awalnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendalami keterangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos tersebut terkait arahan pengguna uang fee Rp 10 ribu per paket bansos sembako yang dikumpulkan dari para vendor.

"Misalnya mau kunjungan ke Semarang, terus siapkan yang Rp 2 miliar, terus saya minta Pak Joko untuk menyerahkan uang Rp 2 miliar untuk dibawa ke Semarang oleh Mas Eko," kata Adi.

Joko yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos, Matheus Joko Santoso yang juga tersangka dalam perkara ini sama seperti Adi. Sementara untuk Eko, kata Adi, menjabat sebagai ADC Juliari.

Uang Rp 2 miliar dalam bentuk dolar Singapura itu diserahkan Adi kepada Eko di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur saat Juliari akan terbang ke Semarang.

"Di sana (Juliari) bertemu ada Ketua DPC PDIP dari Semarang, yang saya tau dari Kendal yang saya kenal, Akhmat Suyuti," jelas Adi.

Adi mengaku tidak mengetahui proses penyerahan uang tersebut. Karena, tugasnya hanya menyerahkan uang di Bandara. "Kalau tujuannya saya tidak tahu, tapi hanya saya dengar saja untuk kepentingan..," kata Adi kemudian dipotong pembicaraannya oleh Jaksa.

"Serahkan di Bandara atas perintah siapa?" tanya Jaksa kepada Adi.

Adi mengatakan bahwa uang itu diserahkan ke Eko di Bandara merupakan perintah dari Juliari. Mendengar penjelasan itu, Jaksa kemudian mendalami adanya komunikasi antara Adi dengan Akhmat Suyuti sebelum penyerahan uang tersebut.

"Saya kan dari Kementerian pak, jadi mereka (Akhmat Suyuti) juga kenal saya. Kadang-kadang kalau menghadap Pak Menteri juga menghubungi saya waktu itu juga. Yang saya dengar itu kenapa (Juliari) ke Semarang membawa uang itu ya untuk beberapa orang PDIP di Dapil beliau Pak," terang Adi.

Jaksa lantas memutarkan rekaman suara telepon yang merupakan hasil sadapan dari tim penyelidik KPK. Dalam rekaman tersebut, terdengar percakapan antara Adi dan Suyuti mengenai titipan dari Juliari Batubara.

"Artinya betul ada penyerahan yang ke Pak Suyuti?" tanya Jaksa usai memperdengarkan rekaman telepon.

"Iya. Saya pernah ketemu waktu istirahat di KPK, ketemu Pak Suyuti, sisanya menyerahkan yang, kalau melalui Semarang melalui Pak Eko, selanjutnya saya tidak tahu," jawab Adi.

Saat ditanya soal perkenalannya dengan Suyuti, Adi mengaku kenal bahwa Akhmat Suyuti merupakan Ketua DPC PDIP Kendal.

"Secara persis saya tidak tahu Pak (hubungan Juliari menyerahkan uang ke Suyuti), hanya Pak Menteri kan Dapilnya Jateng 1 meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga," pungkasnya.

Akhmat Suyuti sebelumnya juga pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (19/2). Saat itu, penyidik mendalami keterangan terkait adanya pengembalian sejumlah uang oleh Suyuti yang diduga diterima dari Juliari melalui perantaraan pihak lain.  (rmol)

SANCAnews – Permasalahan yang dialami Partai Demokrat terkait kegiatan yang mengatasnamakan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat menunjukkan betapa mudahnya penguasa merebut kepemimpinan partai politik.

"Cukup bikin deklarasi tandingan, lalu rebutan keabsahan partai melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, kelar urusan. Setelah itu, ribut di pengadilan, banding dan semacamnya dan dualisme tidak akan selesai," kata Politisi PKS, Hendro Susanto diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Senin (8/3).

Politisi yang kini menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara menjelaskan, campur tangan penguasa sangat besar pengaruhnya jika ingin 'mengacak-acak' partai politik yang tidak sejalan dengannya. Sebab, hingga saat ini keabsahan partai masih tetap beradap pada Kemenkumham yang pasti dipimpin oleh sosok dari penguasa.

"Karena itu, kedepan keabsahan partai jangan lagi di Kemenkumham RI. Sangat riskan karena posisi ini sangat politis tergantung siapa presidennya. Karena Menteri pada kementerian ini cenderung dari parpol partisan," ujarnya.

Salah satu solusi yang menurutnya tepat adalah dengan memberikan kewenangan keabsahan partai politik kepada lembaga independen seperti KPU. Namun dengan berbagai peraturan yang ketat.

"Keabsahan parpol sebaiknya diberikan ke KPU. Lembaga yang relatif independen, non partisan, keputusan politiknya kolektif kolegial tak tergantung satu orang. Juga, kinerjanya bisa diaudit dewan kehormatan," pungkasnya.

Ia mengatakan skema-skema kudeta partai politik melalui KLB atau hal lainnya sangat mengkhawatirkan bagi partai politik lain. Sebab, belakangan ia menilai cara-cara berpolitik sudah semakin tidak sehat, "Tidak demokratis lagi dan tidak ada cara-cara yang ksatria," pungkasnya. []