SANCAnews.id

SANCAnews – Ekonom Rizal Ramli kembali berkicau di media sosial. Dia mengaku senang-senang saja setelah tidak lagi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri.

Seperti diketahui, Rizal pernah mendapat jabatan Menko Kemaritiman selama 11 bulan pada 2015 lalu. Namun setelah itu, Jokowi menggeser Rizal dari posisinya tersebut.

Melalui akun Twitter @RamliRizal, Rabu (3/3/2021), Rizal menyebut bahwa dirinya sempat tiga kali menolak jabatan Menko Kemaritiman dari Jokowi. Namun akhirnya dia menerima tawaran itu pada 2015.

Menurut Rizal, ternyata Jokowi lemah terhadap intervensi luar. Rizal pun mengaku bersyukur usai dipecat Jokowi. dilansir Gelora.co

"RR malah happy2 aja. Karena RR menolak tawaran @jokowi utk mau jadi Menko Maritim 3x di istana Bogor bulan Agustus 2015. Baru setelah Jkw minta tolong dgn sangat, RR ok. Tapi ternyata Jkw lemah, atas tekanan taipan reklamasi & Peng-Peng, RR dipecat bersyukur krn jkw memble," tulis Rizal.

Pada kicauan sebelumnya, Rizal juga mengungkap alasan sehingga dipecat Jokowi dari jabatan Menko Kemaritiman. Rizal mengklaim dirinya selalu berpihak pada kepentingan rakyat sehingga disingkirkan.

"Kenapa sih RR harus dipecat ? RR Berpihak pada Rakyat dan Disingkirkan: Jejak Kerja Rizal Ramli di Kabinet Jokowi Selama 11 Bulan. RR telah laksanakan amanah untuk melaksanakan visi Trisakti & Nawacita demi rakyat-disingkirkan oligarki & Pengpeng," tulisnya. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas polemik yang melekat pada Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang investasi miras (alkohol).

Pakar Hukum dan Politik Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, menilai keputusan Jokowi mencabut Perpres itu dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).

"Jelas yang harus bertanggung jawab adalah Presiden, ini kan produk hukum berupa Peraturan Presiden," ujar Anam.

Penilaian demikian, disampaikan Anam lantaran menimbang aspek regulatif yang disusun berdasarkan kewenangan, dan kaitannya dengan peran pemimpin dalam mensejahterakan rakyat dan pembangunan bangsa.

"Presiden itu cerminan bagi rakyatnya, kalau Presiden melegalkan miras sama dengan ingin merusak moral rakyatnya," tuturnya.

Maka dari itu, Anam memiliki tiga kesimpulan dalam konteks polemik pencabutan lampiran Perpres 10/2021 soal investasi miras ini.

Pertama, kemungkinan lalainya Presiden karena tidak membaca draf Perpres yang akan disahkan, kedua sengaja membentuk atau meloloskan, dan ketiga Presiden ditelikung atau dibodihi oleh tim pembentuk yang dalam hal ini menteri yang berwenang.

"Bisa jadi main tanda tangan, tanpa melihat lebih jauh tentang isi dan prinsip yang terkandung dalam perpres," ucap Anam.

"Atau selain itu ada kemungkinan pihak yang berkepentingan sengaja menyembunyikan isi dari perpres, sehingga Jokowi terkecoh atas isi dari perpres tersebut," tandasnya. []

SANCAnews – Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan nama-nama baru dalam perombakan susunan direksi PT kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

Erick Thohir mengumumkan lim
a nama Dewan Komisaris dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen PT KAI.

Pengangkatan Said Aqil sebagai komisaris utama PT KAI dilakukan pada hari ini, Rabu (3/3).

Berikut ini susunan lengkap Dewan Komisaris PT KAI:

1. Prof Dr KH Said Agil Siroj (Komisaris Utama  merangkap Komisaris Independen)

2. Riza Primadi (Komisaris Independen)

3. Rochadi (Komisaris Independen)

4. Diah Nataliza (Komisaris)

5. Chairul Anwar (Komisaris). 

(rmol)

SANCAnews – Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komunikasi yang baik dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya terdapat pengaturan investasi perdagangan minuman keras (miras) diyakini tidak akan keluar.

Pasalnya, Maruf Amin yang notabene adalah kiyai yang dituakan di NU-MUI serta sedang gencar mensosialisasikan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sudah pasti tidak menyetujui Perpres Investasi Miras tersebut.

"Persoalan mendasar paling mengemuka di periode kedua Jokowi ini adalah koordinasi, terutama dengan Wapres Maruf Amin, tentu disayangkan jika Jokowi terus berupaya one man show,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (3/3).

Menurut Dedi, imbas one man show itu justru terpercik ke muka sendiri pada akhirnya. Di mana gelombang penolakan kebijakan terkait investasi miras menjadi semakin masif.

Presiden Jokowi pada akhirnya seperti blunder karena tidak seharusnya membatalkan kebijakan yang telah diteken sendiri, "Karena reputasinya bisa dianggap amatir memunculkan kebijakan tanpa pertimbangan," pungkasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dimana dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.

"Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi dalam jumpa pers beberapa saat lalu, Selasa (2/3). []