Latest Post

 

SANCAnews – Eks Pentolan Front Persaudaraan Islam atau FPI, Munarman menjadi salah satu orang yang kecewa atas tindakan polisi yang menolak laporan soal kasus kerumunan massa ketika Presiden Joko Widodo membagi-bagikan suvenir ke warga di Maumere, Sikka, NTT, beberapa waktu lalu.

 

Terkait kerumunan massa itu, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan sempar memperkarakan peristiwa itu ke Bareskrim Polri, namun laporan ditolak. 

 

Munarman mengaku menyayangkan atas ditolaknya pelaporan itu oleh pihak Bareskrim. Sebab, menurutnya, Jokowi jelas-jelas telah melanggar aturan protokol kesehatan karena memicu kerumunan massa di masa pandemi Corona.

 

"Bukti apalagi yang didustakan?" kata Munarman saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/2/2021).

 

Dia mengatakan ditolaknya laporan tersebut justru semakin membuktikan bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku untuk pengkritik pemerintah.

 

"Terbukti toh. Hukum hanya berlaku untuk pengritik rezim," kata Munarman.

 

Lebih lanjut, Munarman mengatakan, dengan tidak diprosesnya kasus dugaan pelanggaran prokes yang diduga dilakukan Jokowi, maka rakyat semakin terbuka matanya melihat ketidakadilan.

 

"Rakyat akan semakin terbuka matanya dengan ketidakadilan yang sangat kasat mata ini," tandasnya.

 

Laporan Ditolak 

Bareskrim Polri tak menerima laporan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo terkait adanya kerumunan warga saat kunjungannya di Maumere, NTT, beberapa waktu lalu. Alhasil, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan gagal melaporkan Jokowi soal kasus kerumunan massa yang sempat viral di media sosial.

 

Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia mengaku kecewa atas tindakan polisi yang tak mau menerima laporannya itu.

 

"Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yakni sang presiden," kata Kurnia, Kamis (25/2/2021).

 

Sejak siang tadi, Kurnia menyampaikan bahwa pihaknya telah mendatangi SPKT Bareskrim Polri sejak pukul 10.20 WIB. Hanya saja, petugas SPKT tersebut justru meminta pihaknya membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi stampel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD).

 

Lantaran gagal, Kurnia lalu mempertanyakan alasan polisi menolak laporan yang dibuatnya. Dia pun curiga tak ada lagi penerapan persamaan di hadapan hukum di Indonesia.

 

"Kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik ini?" ujarnya.

 

Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan hendak melaporkan Jokowi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait adanya kerumunan massa yang menyambutnya saat melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Kabupaten Sikka, NTT. Jokowi dituding olehnya telah abai terhadap protokol kesehatan lantaran membagikan cinderamata ketika kerumunan tersebut terjadi. []




SANCAnews – Sutiyoso, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan pandangannya soal Ibu Kota yang dibanding dengan daerah lain. Salah satunya soal permasalahan banjir sekarang yang terjadi di DKI Jakarta.

 

Hal itu disampaikan saat pria yang akrab disapa Bang Yos tersebut hadir di acara Mata Najwa dengan judul “Sengkarut Banjir Ibu Kota” yang dipandu oleh Najwa Shihab.

 

Dia mengatakan bahwa peristiwa banjir tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi di sejumlah daerah di Indonesia.

 

“Banjir kan di mana-mana, di Jakarta dan sekitarnya, sampai di Bandung, di Semarang, di Kalimantan,” ucap Bang Yos, dikutip dari kanal Youtube Najwa Shihab, Kamis, 25 Februari 2021.

 

Kemudian, dia menyoroti banjir yang terjadi di sejumlah daerah, tetapi sosok yang ‘dihabisi’ adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 

Padahal, Pemerintah Pusat telah mengatakan bahwa banjir disebabkan oleh cuaca ekstrem di Indonesia.

 

“Banjir di mana-mana, Pemerintah pusat cuma mengatakan ini ada cuaca yang ekstrem di Republik ini, tapi yang digebukin Anies. Kenapa ya? Gue heran juga kan gitu,” ujar Bang Yos.

 

Dia pun membenarkan pernyataan Najwa Shihab bahwa politisasi di DKI Jakarta lebih ‘kenceng’, karena aktor politiknya.

 

“Lah iya pasti lah, kita Ibu Kota negara, penduduknya dari tukang batu sampai RI 1 jadi penduduk Jakarta. Di tengahnya ketua partai, ketua DPR, MPR, anggota dewan tingkat I, tingkat pusat,” tutur Bang Yos.

 

Ia menambahkan bahwa ada saja pihak yang ikut campur di dalam sebuah urusan, padahal pihak tersebut tidak ada urusannya.

 

“Kalau kita hafal aja, mesti ikut aja mereka yang gak ada urusannya, sebenarnya gitu,” ujar Bang Yos.

 

Oleh karena itu, dia justru mengaku cemburu jika Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria justru tidak ‘digebuki’ saat ini.

 

“Jadi kalau Anies dan Riza gak digebukin, malah gua ini cemburu gitu. Kenapa waktu gua kok digebukin terus, sekarang Gubernur enggak,” kata Bang Yos.

 

Terlepas dari permasalahan tersebut, dia mengatakan bahwa nama pemimpin Ibu Kota justru akan semakin tersohor karena sering ‘digebuki’

 

“Tapi hikmahnya ada pak Anies, kita makin kesohor kalau sering digebukin. Tapi saya gak suka lah masuk ke ranah politik itu tadi,” ucap Bang Yos. (*)


 


SANCAnews – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus hingga saat ini masih menalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (25/2), Ihsan Yunus belum keluar dari pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB tadi.

 

Saat hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sore hari tadi, Ihsan mengenakan kemeja warna putih dan jaket warna biru dongker dengan didampingi seorang pria.

 

Ia juga memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan soal penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumahnya di Jalan Kayu Putih Selatan I, Pulogadung, Jakarta Timur pada Rabu sore (24/2).

 

Ihsan yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang merupakan anak buah Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

 

Pada pemeriksaan hari ini, merupakan pemeriksaan yang pertama setelah dua kali dipanggil penyidik KPK. Pada panggilan pertama pada Rabu (23/1), Ihsan mangkir dengan alasan surat pemanggilan belum diterimanya. (RMOL)


 


SANCAnews – Kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut ditanggapi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

 

Ketua Satgas Covid-19 IDI, Zubairi Djoerban mengaku sudah menonton video kerumunan yang terjadi di NTT tersebut. Menurutnya, wajar kejadian itu disoroti publik.

 

"Intinya, kerumunan akan selalu jadi sorotan. Apalagi menyangkut situasi saat ini," ujar Zubairi Djoerban dalam akun Twitternya yang diposting Kamis (25/2).

 

Penemu virus HIV Aids yang pertama di Indonesia ini memberikan satu bentuk sorotan yang mungkin saja diperbincangkan publik sekarang ini.

 

"Anak-anak belajar daring dan usaha kecil menderita. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa kerumunan itu boleh dan kenapa kerumunan yang lain tidak boleh," kicaunya.

 

Dalam cuitannya yang lain, Zubairi Djoerban menekankan tentang pentingnya protokol kesehatan Covid-19 di kondisi yang belum menentu sekarang ini, dan tanpa pengecualian harus diterapkan oleh siapapun.

 

"Yang jelas, bagaimana mengelola dan mengontrol kerumunan itu adalah PR kita bersama. Ini bukan tentang politik. Ini bicara tentang protokol kesehatan untuk kemaslahatan," tuturnya.

 

"Kabar baiknya, angka kasus Covid-19 aktif di beberapa daerah Indonesia telah turun. Bismillah kita bisa," demikian Zubairi Djoerban menutup cuitannya. (rmol)


 


SANCAnews – Insiden penembakan di RM Cafe, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dilakukan Bripka CS menewaskan 3 orang dan 1 lainnya terluka. Salah satu korban penembakan, Fery Saut Simanjuntak bekerja sebagai waiter RM Cafe.

 

Menurut penuturan tetangga, Fery meninggalkan seorang istri. Malangnya, istrinya tengah hamil muda.

 

"Iya istrinya hamil baru sekitar dua bulan," ungkap Lilis saat ditemui wartawan, Kamis (25/2/2021).

 

Rumah duka berada di salah satu permukiman warga di Jalan Pesing Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terdapat dua karangan bunga dari kepolisian di rumah duka Fery Saut Simanjutak.

 

Karangan bunga tersebut merupakan kiriman dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Kapolsek Kalideres Kompol Slamet beserta jajaran.

 

Fadil Imran juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya para korban. Mantan Kapolda Jawa Timur ini juga menyampaikan permintaan maaf atas kejadian penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi Bripka CS.

 

Polda Metro Jaya akan melakukan langkah cepat dalam penerapan proses hukum kepada Bripka CS. Fadil Imran memastikan Bripka CS akan dipecat dari institusi Polri.

 

"Kami akan ambil langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses dengan pidana, tersangka akan diproses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak jadi anggota Polri," tegas Fadil Imran.

 

Polisi sita 2 dus dari RM Cafe, lokasi penembakan di Cengkareng, Jakbar usai olah TKP, Kamis (25/2/2021).

 

Insiden penembakan itu terjadi pagi tadi sekitar pukul 04.00 WIB. Penembakan terjadi di RM Cafe.

 

Ketika itu Bripka CS minum-minum. Saat kafe hendak ditutup pada pukul 04.00 WIB, terjadi percekcokan antara Bripka CS dan pegawai kafe karena persoalan bill Rp 3,3 juta.

 

Bripka CS kemudian mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Tiga orang tewas, salah satunya prajurit TNI AD, dan 1 lainnya terluka akibat kejadian itu. (dtk)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.