SANCAnews.id

SANCAnews – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh prajurit tidak terprovokasi atas penembakan di RM Kafe Cengkareng, Jakarta Barat. Seluruh personel selalu waspada atas kasus tersebut. 

"Sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar mewaspadai kasus penembakan tersebut," kata Dudung kepada MNC Media, Kamis (25/2/2021).

Dia juga meminta seluruh personel agar tidak terprovokasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurutnya, hingga saat ini TNI-Polri tetaplah solid.

"Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak yang akan memperkeruh suasana, karena TNI-Polri tetap solid," ucapnya.

Sebelumnya, oknum anggota Polsek Kalideres inisial CS ditangkap polisi pada Kamis (25/2). CS diduga pelaku penembakan di RM Kafe, Cengkareng, Jakarta Barat.

Tiga korban meninggal dunia yakni anggota TNI AD atau keamanan RM Kafe Sinurat, Bar Boy Feri Saut Simanjuntak, dan Kasir RM Kafe Manik. Sedangkan korban luka Manager RM Kafe Hutapea.  Pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Kalideres Jakarta Barat. []

SANCAnews – GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat banyak kritik akhir-akhir ini. Penyebabnya adalah banjir hebat yang melanda ibu kota akhir pekan lalu. Kondisi itu ternyata juga dimanfaatkan pembuat hoax untuk menambah kegaduhan. Mereka menyebar foto Anies Baswedan sedang makan di warung, kemudian memberinya narasi bahwa sang gubernur malah sibuk makan pada saat Jakarta hampir tenggelam.

Jawa Pos menemukan gambar itu diunggah oleh akun Twitter @CanNarida pada 22 Februari 2021. Tampak Anies sedang makan di sebuah warung bersama sejumlah warga. Akun itu juga membubuhkan komentar yang provokatif, ”persiapkan diri ya nies, biar ada tenaga buat ngeles” (bit.do/SibukMakan).

Berbagai narasi itu terasa janggal lantaran Anies dan seluruh warga yang ada di warung tersebut tidak melaksanakan protokol kesehatan. Tak ada satu pun di antara mereka yang mengenakan masker. Seumua berdekatan alias tidak menjaga jarak. Sungguh tidak mencerminkan situasi pandemi Covid-19.

Penelusuran jejak digital menunjukkan bahwa foto tersebut pernah diunggah berbagai portal berita arus utama. Contohnya, news.detik.com yang menggunakan foto itu untuk memberitakan aktivitas pilkada DKI Jakarta pada 2016.

Saat itu, Anies yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno sedang berkampanye di Kampung Muka, Jakarta Utara. Anies menyempatkan diri mampir di sebuah warung tegal milik warga sekitar.

Artinya, foto Anies makan di warung itu diabadikan sebelum dia terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Sekaligus menunjukkan bahwa pembuat hoax asal comot foto untuk menyudutkan Anies. Anda dapat membacanya di bit.do/Foto2016.

Pada saat akun Twitter @CanNarida menyebar meme yang menyudutkan Anies itu, banjir di Jakarta justru mulai surut. Pada 22 Februari, portal Jawapos.com memberitakan bahwa banjir yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta Selatan sudah surut seluruhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji menjelaskan, banjir yang sempat menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta Selatan hingga Senin (22/2) mulai surut. Begitu juga tempat-tempat pengungsian yang sudah kosong ditinggalkan warga. Mereka telah kembali ke rumah masing-masing.

”Pukul 06.00 WIB, kondisi banjir sudah tidak ada lagi, baik di Kelurahan Bintaro Komp IKPN dan Kelurahan Kuningan Barat,” katanya. Anda dapat membacanya di bit.do/JakselSurut.

FAKTA 

Foto yang memperlihatkan Anies Baswedan sedang makan di sebuah warung diabadikan pada 2016. Saat itu dia belum terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. (jpc)

SANCAnews – Wakil Sekjen PA 212, Novel Bakmumin, turut menyoroti viralnya aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyapa masyarakat di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aksi Jokowi kemudian menyebabkan kerumunan warga.

Novel menilai sebagai kepala negara memang kerap bebas melakukan hal apa pun. Namun, dalam hal ini ia meminta Polri turun tangan tegakkan aturan.

"Wah parah. Die mah bebas. Polisi segera untuk memproses hukum Jokowi serta semua yang terlibat dalam kerumunan itu karena sangat jelas pelanggarannya," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, Kapolri harus berani usut semua dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan tanpa pandang bulu. Jika tak berani menindak, Kapolri Listyo Sigit Prabowo diminta mundur.

"Kalau polri tidak berani menangkap Jokowi karena sudah jelas melakukan kerumunan maka kapolri wajib mengundurkan diri," ungkapnya.

Novel mengatakan, memang pihak istana sendiri sudah memberikan penjelasan bahwa dalam kerumunan tersebut Jokowi sudah mengingatkan soal prokes seperti penggunaan masker.

Jika dibandingkan, kasus Habib Rizieq Shihab di Petamburan, dalam acara tersebut menurutnya juga sudah diingatkan mengenai penerapan prokes. Namun, Rizieq tetap ditindak secara hukum.

"Bahkan FPI sudah bayar denda 50 juta tapi tetap saja dikriminalisasi sedari itu semua yang terlibat dalam kerumunan harus ditahan. Jelas dan yurisprudensinya dengan UU kekarantinaan seluruh pengurus FPI yang terkait dengan kerumunan sudah ditahan," tandasnya. (*)

SANCAnews – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyindir Presiden Joko Widodo terkait kerumunan warga dalam kunjungan kerja (kunker) di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (24/2).

Ia menilai kerumunan itu terjadi karena Jokowi ingin menguji kekebalan vaksin Covid-19 yang telah diterima beberapa waktu lalu.

"Presiden mau menguji bahwa setelah divaksin dia menjadi kebal atau imun meningkat," kata Benny lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (25/2).

Selain itu, dia menilai, insiden kerumunan itu terjadi karena Jokowi ingin menguji nyali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

"Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali tidak untuk menegakkan hukum, ada nyali tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan Prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri," ucapnya.

Berkaca dari kerumunan itu, Benny memandang, Jokowi justru hendak mempertontonkan diri sebagai orang yang tidak tunduk pada hukum.

Menurutnya, peristiwa kerumunan itu juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati dan mengorbankan diri untuk terpapar Covid-19 hanya untuk melihat langsung wajah Jokowi.

"Salut untuk Presiden Jokowi yang langsung menyapa rakyatnya tanpa takut terpapar Covid-19," ucap Benny.

Anggota Komisi III DPR RI itu pun meminta Kapolri berani menindak Jokowi. Ia mengingatkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk Presiden RI.

"Kapolri harus menindak presidennya, semua orang sama di depan hukum, equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan hukum apapun kepada presiden," kata Benny. []

SANCAnews – Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Eko Saputra menyayangkan kerumunan masyarakat saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden harusnya memberikan contoh teladan bagi seluruh pejabat dan instansi lainnya yang di pimpinnya. Justru malah memberikan contoh buruk hanya demi pencitraan," kata Eko Saputra dalam keteranganya, Rabu (24/2).

Disisi lain, ia juga menyayangkan Gubernur NTT yang tidak melarang dan atau membubarkan kerumunan massa yang datang dengan antusiasme tinggi saat kunjungan kerja Presiden itu.

"Seharusnya ini di sikapi dengan bijak dan di bubarkan seperti halnya kerumunan lainnya," tandasnya.

Berdasarkan kerumunan yang terjadi saat kunker tersebut, ia menyimpulkan secara tidak langsung Presiden sudah melanggar Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Untuk itu, Eko berencana untuk membuat laporan polisi (LP) terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Mabes Polri. 

Pelaporan ini, sekaligus dimanfaatkan Eko untuk menguji komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni hukum tidak dijadikan alat kekuasaan dan hukum berkeadilan tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

"Kami akan membuat laporan resmi ke Mabes Polri terkait pelanggaran Protokol Kesehatan yang di lakukan oleh Presiden Joko Widodo dan berharap semoga masih ada keadilan dan ketegasan hukum di negeri ini sebagaimana janji dari Kapolri Jenderal Sigit. Hukum jangan cuma di jadikan mainan dan alat kekuasaan saja. Harus merata bagi semua warga negara. Tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tegas Eko. []