SANCAnews.id

SANCAnews – Kerumunan yang terjadi Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah Presiden Joko Widodo yang berada di tengah kerumunan aman dari sebaran Covid-19.

Ahli epidemiologi dr. Syahrizal Syarif merasa prihatin saat diminta menanggapi kerumunan yang terjadi. Dia khawatir jika kerumunan yang ditimbulkan akibat kunjungan kerja Jokowi itu bisa menjadi klaster penyebaran baru Covid-19.

“Untuk mereka yang berkerumun tentu kita sangat sayangkan,” kata Rizal saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/2).

Sementara saat ditanya tentang risiko penularan terhadap Presiden Joko Widodo, Rizal memastikan sangat rendah. Hal itu lantaran Jokowi sudah mendapat vaksin Covid-19. Bahkan Jokowi sudah disuntik sebanyak dua kali.

“Ya tidak lah buat presiden. Apalagi beliau sudah vaksin 2 kali. Tidak 100 persen (kebal) namun risikonya tidak sama dengan orang yang rentan yang belum divaksin,” tandasnya. []

SANCAnews – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar meyakini aparat kepolisian tidak akan berani menindak Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini berkaitan dengan video viral Presiden Jokowi yang melambaikan tangan di tengah kerumunan. Padahal, masih terjadi pandemi Covid-19.

"Enggak bakalan (polisi menindak Presiden Jokowi), hehehe," ujar Aziz kepada JPNN, Selasa (23/2) malam.

Dia lantas membandingkan dengan kejadian kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurut dia, dengan kejadian ini semakin jelas bahwa penindakan yang dilakukan kepada Habib Rizieq karena faktor tidak suka.

"Makin terang-benderang kalau Habib Rizieq Shihab masalahnya adalah politik bukan hukum," tegas Aziz.

Diketahui, pengguna media sosial tengah dihebohkan sebuah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berada di tengah kerumunan saat berkunjung ke NTT.

Orang nomor satu di Indonesia itu lantas melambaikan tangan kepada ratusan warga yang ada di sekitarnya tanpa melakukan protokol kesehatan berupa jaga jarak. (*)

SANCAnews – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, menemukan bantuan Covid-19 senilai Rp 1,2 miliar berupa tenda lipat sebanyak 1.223 unit tidak disalurkan kepada para pedagang yang terdampak pandemi. Temuan tersebut berdasar hasil inspeksi mendadak Pansus Covid-19 DPRD Jember ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2).

”Saya khawatir tenda-tenda yang dibeli dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar itu rusak, karena menyimpannya ditumpuk begitu saja tanpa ada alas paletnya,” kata anggota Pansus DPRD Jember Agusta Jaka Purwana seperti dilansir dari Antara.

Dia mengatakan, tenda lipat yang seharusnya dibagikan kepada para pedagang terdampak pandemi tidak boleh ditumpuk begitu saja. Sebab, pipa penyangganya bisa bengkok akibat bebannya cukup berat.

Ketua Pansus Covid-19 David Handoko Seto sangat menyesalkan tidak terdistribusikannya tenda-tenda lipat seharga Rp 800 ribu per unit itu. Padahal tenda-tenda yang dibeli dengan uang rakyat itu seharusnya dibagikan dan dinikmati pedagang yang terdampak pandemi.

”Sampai sekarang data penerima bantuan tenda itu belum jelas baik nama maupun alamat. Bahkan kapan didistribusikan tidak jelas juga,” ujar David.

David meminta Satgas Covid-19 membuat kajian terkait bantuan tenda tersebut. Apalagi jumlah tenda itu sangat banyak dan minta mempertanggungjawabkan bantuan yang mangkrak itu.

Sekretaris Satgas Covid-10 Jember Mad Satuki mengatakan, tenda tersebut sebenarnya hendak dibagikan kepada para pedagang yang terdampak pandemi.

”Namun, kami khawatir lalu lintas akan terganggu jika para pedagang mendirikan tenda tersebut. Memang benar bantuan itu belum disalurkan karena perencanaan yang kurang matang,” kata Mad Satuki.

Satgas Covid-19 Jember membeli 1.600 unit tenda untuk pedagang pasar. Namun, hanya 377 tenda yang dibagikan kepada para pedagang di Pasar Tanjung Jember.

”Kami akan berkonsultasi lebih dulu kepada Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo untuk mendistribusikan tenda itu kepada para pedagang yang terdampak pandemi,” ujar Mad Satuki. (jpc)

SANCAnews – Kerumunan massa yang ditimbulkan saat Presiden Joko Widodo melintas di sebuah jalan di daerah Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera bahkan mencatat bahwa kerumunan ini bukan kali pertama yang dilakukan Presiden Jokowi saat pandemi muncul. Sebelumnya, Jokowi juga melakukan hal serupa saat hendak pulang ke Istana Bogor.

“Ini bukan yang pertama Pak Jokowi bagi-bagi souvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (24/2).

Politisi PKS ini juga menolak pembelaan dari pihak istana yang menyebut bahwa kerumunan yang terjadi merupakan spontanitas. Pasalnya, Jokowi sudah menyiapkan souvenir untuk dibagikan ke masyarakat dalam kendaraan yang ditumpangi.

“Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas. Harusnya istana bisa antisipasi dalam kunker ada potensi kerumunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu Jokowi telah mengutarakan kekecewaan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang belum efektif dan angka Covid-19 yang kian menanjak.

Singkatnya, Mardani menekankan bahwa pengendalian Covid-19 bisa dilakukan jika semua pihak kompak mematuhi protokol kesehatan. Sementara Presiden harus menjadi contoh teladan yang baik dalam hal ini.

“Indonesia masuk 19 besar Dunia yg terparah. Sudah lebih dari 1 juta terpapar, kasus aktif Covid-19 Indonesia tertinggi di Asia. Mari dukung prokes dan penegakkan disiplin,” tutupnya. (rmol)