SANCAnews.id

Penulis: M Rizal Fadillah 

Di media sosial beredar situs Oppositeleaks yang menayangkan foto dan pelaporan Briptu Fikri Ramadhan kepada Mabes Polri tanggal 7 Desember 2020. Disertai dua saksi koleganya yaitu Bripka Faisal Khasbi dan Bripka Adi Ismanto. Uniknya terlapor adalah enam anggota laskar FPI yang mati ditembak polisi.

Maka muncul pertanyaan apakah tiga polisi ini penembak enam laskar FPI?

Banyak pernyataan yang mendesak agar kepolisian segera mengumumkan nama-nama penembak dan personal lain yang terlibat dalam kasus KM 50 tol Cikampek yang menjadi perhatian nasional bahkan dunia itu.

Kualifikasi kejahatan teringan berdasarkan laporan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM dengan indikasi unlawful killing.

Bungkamnya Polri hingga kini tentang siapa anggotanya yang telah melakukan penembakan hingga tewas tersebut tentu menimbulkan banyak spekulasi. Ini kondisi yang tidak sehat. Dugaan bahwa kepolisian sedang berpikir keras dan mencari skenario penyelamatan korps. Ini menjadi opini publik. Korban tewas diputar balik menjadi penjahat. Sementara pembunuh sebagai pahlawan.

Munculnya tiga nama Fikri, Adi, dan Faisal didapat Oppositeleaks 6890 dari pelaporan 7 Desember 2020 pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa pembunuhan dini hari itu.  Aksi sendiri dimulai pukul 23.45 WIB tangga 6 Desember 2020.

Briptu Fikri Ramadhan menerangkan tindakan aparat melakukan hal tersebut tak lain sebagai ’tindakan tegas dan terukur kepada pelaku’. Publik menilai ini untuk mengganti diksi ’menembak’. Juga bisa diartikan ’membantai’ dan ’menyiksa’.

Tiga Kemungkinan 

Tiga hal kemungkinan terhadap tiga nama di atas, yaitu:

Pertama, Briptu Fikri, Bripka Adi, dan Bripka Faisal itulah yang melakukan penembakan laskar FPI sehingga ketiganya yang paling siap untuk mempertanggungjawabkan hingga ke proses hukum peradilan sesuai peristiwa atau skenario peristiwa.

Kedua, bukan ketiganya, tetapi mereka menjadi ’pemeran pengganti’ sekadar formalitas untuk melaporkan. Ada pelaku lain baik anggota Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya.

Ketiga, anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk mengeksekusi. Artinya, dapat lebih dari tiga orang personal di atas. Proses penguntitan dan pembuntutan  dilakukan bukan oleh satu atau dua orang. Banyak orang dan pihak yang diduga terlibat.

Siapa sebenarnya mereka itu tentu sangat mudah diketahui oleh lembaga kepolisian yang telah mengakui bahwa penembak adalah aparat. Hanya hingga kini terjadi keanehan bahwa hal yang mudah ini justru  tidak diungkap. ”Jangan grusa-grusu,” kata seorang pejabat Mabes Polri. Ini bukan soal grusa- grusu akan tetapi fakta kejahatan yang mesti segera diusut. Justru betapa lambat kasus ini ditangani.

Ayo Pak Kapolri segera umumkan siapa pelaku yang melakukan unlawful killing itu. Benarkah Fikri, Adi, dan Faisal? Jika iya tentu tinggal melakukan penyidikan. Jika ternyata bukan, maka tidak boleh ada orang yang tidak bersalah harus dikorbankan. Kasihan.

Persoalan ini akan semakin njelimet dan bikin mumet perencana atau pembuat skenario jika bermotif untuk menutupi kebenaran.  (*)

 Bandung, 23 Februari 2021

SANCAnews – Beredar di media sosial video kerumunan masyarakat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam video yang beredar di media sosial instagram ini, sejumlah warga nampak berkerumun di pinggir jalan sambil menunggu kedatangan Kepala Negara di NTT.

Kemudian, tampak Jokowi yang mengenakan kemeja putih bermasker tersebut melambaikan tangan dari atas mobil kepada masyarakat. Sontak masyarakat pun semakin antusias dan beberapa diantaranya berteriak.

Lalu, terlihat juga Jokowi sempat masuk ke dalam mobil dan membagikan souvenir kepada masyarakat Maumere yang sudah menunggunya.

Selain itu tampak aparat dari TNI-Polri dan Paspampres bersusah payah untuk membuka jalan lantaran aksesnya yang tertutup oleh masyarakat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin memberikan penjelasan. Ia mengakui bahwa video tersebut saat Jokowi di Maumere dan rombongan tersendat lantaran masyarakat merangsek masuk ke jalan.

“Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti,” ujar Bey kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Menurut Bey respon yang diberikan masyarakat Maumere adalah spontan lantaran ingin menyambut dan melihat kepala negara. Sehingga Presiden Jokowi pun menyapa dari mobil.

“Jadi sebenarnya, itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker,” tutur Bey.

“Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya,” tambahnya.

Terkait souvenir yang diberikan kepada masyarakat, Bey menjelaskan itu bentuk spontanitas Presiden Jokowi. Namun dia menekankan, Presiden Jokowi tetap mengingatkan protokol kesehatan bagi masyarakat.

“Itu spontanitas presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat, suvenirnya itu buku, kaos, dan masker. Tapi poinnya, presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan,” tandasnya. (*)

SANCAnews – Pernyataan budayawan Romo Benny Susetyo mengenai banjir Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial karena ditulis berkomentar sebagai perwakilan dari BPIP. Akun YouTube yang mengunggah pernyataan Romo Benny itu meminta maaf.

"Lembaga advokasi Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) mengklarifikasi video berjudul: Kenapa Banjir Masih Ada di Jakarta dengan narasumber budayawan Antonius Benny Susetyo," kata Wakil Ketua RKN, Filipus Reza, dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (23/2/2021).

Reza mengatakan pihaknya keliru menulis jabatan Romo Benny saat menyampaikan pandangannya mengenai banjir itu. Dia menjelaskan kapasitas Romo Benny dalam wawancara itu adalah sebagai budayawan.

"Dalam video tersebut, RKN Media keliru menulis jabatan Romo Benny sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dan dalam hal ini, dalam kapasitasnya sebagai budayawan, Romo Benny memberikan pandangan terkait bagaimana menyelesaikan persoalan banjir di Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta," kata dia.

Atas kekeliruan penulisan nama itu, RKN meminta maaf. Dia menyebut Romo Benny berbicara sebagai budayawan yang kerap kali memberikan pandangan mengenai banjir.

"Sebagai budayawan, Romo Benny juga berulang kali memberikan pandangan terkait persoalan banjir di Tanah Air. Atas dasar itu, Rumah Kebudayaan Nusantara menyampaikan permohonan maaf kepada Romo Benny Susestyo atas kekeliruan menulis jabatan sebagai anggota BPIP," jelas dia.

"Dengan demikian, pernyataan Romo Benny yang dalam wawancara dengan RKN Media bukan mengatasnamakan lembaga BPIP, melainkan sebagai budayawan," lanjutnya.

Sebelumnya, Romo Benny memberikan penjelasan terkiat komentarnya mengenai banjir di DKI Jakarta. Romo Benny menyebut bahwa kapasitas dia dalam membahas banjir dan peradaban alam itu sebagai budayawan, bukan perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penjelasan Romo Benny itu diunggah oleh akun YouTube Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Media berjudul 'Kenapa Banjir Masih Ada di Jakarta!!!' yang diunggah, 21 Februari 2021. Dalam wawancara itu Romo Benny disebut sebagai perwakilan dari BPIP. Romo Benny telah mengizinkan pernyataan itu untuk dikutip.

"Kan saya bukan sebagai staf khusus (Dewan Pembina BPIP), saya sebagai budayawan, saya bicara keadaban banjir, dan banjirnya kan tidak hanya Jakarta, tapi Kalimantan Selatan," ujar Romo Benny saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).

Di awal wawancara, Romo Benny ditanya mengenai mengapa banjir masih terjadi di Jakarta. Romo Benny kemudian menjelaskan bahwa banjir di Jakarta harusnya bisa diminimalkan dengan adanya teknologi.

"Ini fenomena sebenarnya bahwa kalau kita memprediksi dengan baik cuaca, alam, itu ya alamiah. Tetapi kan kita harus mempersiapkan. Justru dengan hebatnya teknologi, kita itu sudah bisa harusnya memantau curah hujan itu, kemudian mempersiapkan bagaimana sebuah kebijakan yang jelas-terukur. Untuk apa? Untuk mampu misalnya mengatasi banjir ini," kata Romo Benny seperti dilihat, Selasa (23/2). []

SANCAnews – Ekonom Senior, Rizal Ramli mengomentari pernyataan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo.

Rizal Ramli mengatakan pernyataan Antonius yang menyebutkan Anies Baswedan bisa belajar kepada Ahok dalam penanganan banjir menunjukkan bahwa dirinya benar-benar seorang Romo.

Namun, Romo yang dikatakan Rizal Ramli ini bukan bermakna yang sebenarnya. Romo yang dia maksud adalah Romo Politik. Ia menyingkatnya menjadi RomPOL. Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli melalui akun Twitter @RamliRizal.

"Bener2 ROmPOl = Romo Politik - nyaris tidak bisa berfikir objektif," kata Rizal Ramli seperti dikutip jurnalmedan.com dari akun @RamliRizal, Selasa 23 Februari 2021.

Sebelumnya, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa belajar kepasa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam penanganan banjir.

Hal tersebut disampaikan Antonius Benny dalam sebuah video yang diupload di kanal YouTube Rumah Kebudayaan Nusantara.

“Apa yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan seharusnya. Sehingga penataan kota Jakarta dalam mengatasi masalah banjir itu menyeluruh tidak parsial dan tidak sifatnya politis. Kalau sifatnya politis, ga akan selesai-selesai,” kata Antonius.***