SANCAnews.id

SANCAnews – Komisi III DPR mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/331/II/HUK.7.1/2021 tertanggal 19 Februari 2020 tentang pelaksanaan tes urine. Komisi III meminta instruksi lewat telegram itu dapat dipahami dan dijalankan jajaran.

Sebagaimana diketahui, Listyo meminta seluruh jajaran kepolisian melakukan tes urine seiring kasus narkoba yang melibatkan bekas Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni dan 11 anggotanya.

"Kami juga berharap agar isi telegram tersebut benar-benar dipahami ditingkat oprasional dan ditindaklanjuti. Bahkan memberi sanksi terhadap anggotanya yang tes urinenya terindikasi adanya narkoba. Semoga tes urine ini dapat dilakukan secara berkala dan dapat menjadi teladan bagi institusi lainnya," kata Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Pangeran mengatakan kebijakan Kapolri melakukan tes urine kepada jajaran patut dihargai. Mengingat sebagai aparat hukum, sudah seharusnya polisi menjauhi diri dari narkoba, bukan sebaliknya.

Pangeran menyoroti bagaimana kemudian kasus Kompol Yuni yang memakai narkoba bersama anggotanya sangat mencoreng institusi Polri.

"Terutama kasus Kapolsek Astanaanyar dan beberapa anggotanya yang terlibat narkoba yang seakan mencoreng dan menampar nama baik korps kepolisian. Kebijakan kapolri ini tentu patut dihargai dan dicontoh karena sebagai aparat kepolsian sebagai aparat yang terdepan dalam menghadapi perang terhadap penggunaan narkoba," tutur Pangeran. [sc]

SANCAnews – Tim Advokasi Pesantren Agrokultural Markaz Syariah FPI, Megamendung, Bogor mengatakan ada potensi besar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII mencabut laporannya terhadap Habib Rizieq Shihab soal sengketa lahan di Megamendung.

"Ya (ada potensi laporan dicabut). Nanti itu," kata salah satu kuasa hukum pesantren, Ichwan Tuankotta kepada Suara.com, Selasa (23/2/2021).

Ichwan mengatakan, potensi tersebut muncul usai pihaknya melakukan mediasi dengan pihak PTPN di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada Senin (22/2) kemarin.

Pertemuan tersebut merupakan mediasi yang kedua kalinya. Ichwan mengatakan, daei pertemuan kemarin mulai mengerucut kepada keinginan kedua pihak untuk bekerjasama.

"Sudah mulai mengerucut keinginan masing-masing pihak. Keinginan untuk masing-masing pihak bekerjasama," tuturnya.

Lebih lanjut, Ichwan mengatakan, pertemuan mediasi masih akan dilakukan pada pekan depan. Ia berharap ada mediasi tersebut membuahkan hasil yang baik.

"Mudah-mudahan ada titik temu apa yang dimediasikan Kemenkopolhukam nantinya," tandasnya.

PTPN sebelumnya sudah melaporkan masalah ini ke polisi. Rizieq diduga menggunakan lahan PTPN VIII tanpa izin untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah

Rizieq disangkakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan.

Kemudian, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang, Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. []

SANCAnews – Banjir DKI Jakarta yang surut hanya dalam hitungan sehari membuat anggota DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa penanganan banjir oleh Pemprov DKI berjalan baik.

Menurutnya, selain kerja keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran yang berhasil, prestasi ini juga tidak lepas dari pertolongan Tuhan. 

“Alhamdulillah, ini Pak Anies ditolong Allah SWT. Ini juga sudah saya sampaikan ke beliau waktu kami melayat ke rumah almarhum pengurus Bamus Bang Azis Ambadar pada minggu lalu. Saya bilang, ‘Pak Anies anda ditolong Allah’,” kata Haji Lulung seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Selasa (23/2).

Pernyataan Haji Lulung ini juga merujuk pada cuaca ekstrem dan hujan lebat serta banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang awal tahun 2021.  Sedangkan di Jakarta yang biasanya menjadi langganan banjir relatif aman.

“Nah, di Jakarta kan banjir baru terjadi kemarin. Dan sesuai data di BPBD DKI yang terdampak hanya 200 dari total 30.000 RT di DKI yang terdampak. Alhamdulillah, hari Senin pagi sudah surut 100 persen. Ini beda dengan tahun-tahun lalu,” kata politisi PAN itu.

Haji Lulung juga menjelaskan, tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir membuat luapan air sungai di Jakarta memang tidak bisa dihindari. Karena durasi hujan yang panjang pasti membuat volume air sangat besar.

“Lihat saja, kemarin selain Jakarta, di Bekasi, Depok dan Tangerang kan banjir semua, tanggul jebol, airnya tinggi,” kata Haji Lulung.

Haji Lulung mengingatkan jajaran Pemprov DKI agar tetap bersiaga dan meningkatkan kinerja, menyusul prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait cuaca ekstrem di Jakarta dan sekitarnya pada pekan ini masih dimungkinkan kembali terjadi.

“Jadi, apa yang sudah bagus Pemprov DKI tetap pertahankan, begitu juga langkah antispasi dalam penanggulangan banjir di Jakarta juga harus terus ditingkatkan. Seperti adanya pengerukan waduk, membuat drainase, menyiapkan pompa, dan lain sebagainya,” pungkas Haji Lulung. []

SANCAnews – Abu Janda atau Permadi Arya menjadi bahasan netizen di Twitter usai Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal tersangka UU ITE tak ditahan usai meminta maaf.

“Selamatlah Abu Janda,” ungkap netizen Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitter @TofaTofa_id, Selasa (23/2).

Mustofa menautkan berita berjudul “Instruksi Kapolri, Tersangka ITE Sudah Minta Maaf Jangan Ditahan”.

Mustofa merupakan mantan anggota BPN Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 lalu.

Senada netizen yang lain Fauzi Abdillah @fauzi0716.

“Kasus penghinaan oleh Abu Janda, Denny Siregar selesai begitu saja. Enak sekali jadi buzzer. Kalau begitu bebaskan seluruh tahanan yang dikenakan UU ITE yang sudah meminta maaf,” jelasnya melalui akun Twitternya.

Hingga pukul 08.00 WIB, cuitan Abu Janda sudah berjumlah 1.437 tweet. Dimana rata-rata netizen menautkan berita mengenai pernyataan atau SE Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal UU ITE.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang tentang penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Surat Edaran bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Surat edaran tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti dalam penerapan UU ITE secara selektif.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Selain itu, penyidik juga harus memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sehingga tak ada istilah penahanan bila sudah saling berdamai.

“Penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, dalam SE itu, Kapolri juga secara tegas kepada anggotanya di seluruh Polda di Indonesi agar bisa membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik.

“Penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil,” tegas Kapolri dalam SE tersebut. [psid]

SANCAnews – Hujan ekstrem yang melanda wilayah Jakarta pada Sabtu dinihari lalu (20/2) membuat 113 Rukun Warga (RW) tergenang air dengan kedalaman bervariasi.

Sebanyak 3.311 warga pun terpaksa mengungsi di 44 tempat pengungsian yang disediakan.

Namun, sejak air naik hingga surut pada Senin kemarin (22/2), tak sedikit publik yang bertanya-tanya di mana posisi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Karena biasanya, saat bencana datang, seperti tanah longsor di Jawa Barat, banjir besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, eks Walikota Surabaya tersebut sigap dan cekatan mendatangi titik-titik pengungsian secara bergantian.

Malahan Risma ikut turun tangan langsung menyiapkan nasi bungkus untuk para pengungsi. Seperti yang dilakukan Risma di dapur umum Kantor Desa Wonoasri, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada 18 Januari lalu.

"Saat banjir Jakarta yang menelan lima korban jiwa, Bu Mensos di mana? Kok enggak ikut bungkus nasi lagi?" sindir eks Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (23/2).

Menurut Ashraf, sepatutnya Risma lebih paham dengan kondisi banjir di Jakarta karena sekarang ini dia berkantor di ibukota.

"Apa bedanya korban bencana di daerah dengan di Jakarta? Harusnya Bu Risma blusukan juga ke posko-posko pengungsi di Jakarta," kata Ashraf.

"Sambil blusukan, bu Risma bisa juga membawa kebutuhan pengungsi, misalnya makanan, pakaian baru, dan susu bayi," tutupnya.

Sejauh ini, Risma diketahui telah menyambangi para korban banjir di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (22/2).

Dalam kunjungannya ini, Mensos juga menyerahkan bantuan senilai Rp 200 juta. Terdiri dari makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, kids ware, dan tenda gulung. (*)