SANCAnews.id

SANCAnews – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang 'Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Peluang Terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024' yang digelar pada 25-31 Januari 2021.

Salah satu temuannya, LSI mencatat tingkat kepercayaan terhadap lembaga terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati urutan pertama dengan kategori sangat percaya 25 persen dan cukup percaya 70 persen.

Disusul Gubernur dengan kategori sangat percaya 14 persen dan cukup percaya 77 persen. Lalu, Bupati/Walikota dengan sangat percaya 14 persen dan cukup percaya 76 persen.

Sementara itu, dibawah TNI, Gubernur, dan Bupati/Walikota ada Presiden dengan kategori sangat percaya 20 persen dan cukup percaya 68 persen.

"Secara umum mayoritas warga merasa sangat/cukup percaya dengan Lembaga-Lembaga politik yang ada. Saat ini TNI paling tinggi tingkat kepercayaannya, kemudian Gubernur, Bupati/Walikota, Presiden," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan saat merilis hasil survei tentang "Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Peluang Terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024" pada Senin (22/2).

Selanjutnya, ada Pemerintah Pusat dengan kategori sangat percaya 12 persen dan cukup percaya 73 persen.

Lalu ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurun setiap tahunnya. Berada di peringkat keenam, dengan yang menyatakan sangat percaya sebesar 17 persen dan cukup percaya sebanyak 66 persen.

Kemudian ada tingkat kepercayaan terhadap Polisi, Kejaksaan, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan Partai Politik berada diurutan paling buncit alias terakhir.

"Pemerintah pusat, KPK, Polisi, Kejaksaan, DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR, dan partai politik. Kepercayaan kepada DPR dan partai politik adalah yang terendah dibanding lembaga-lembaga lain," tandasnya. (*)

SANCAnews – Ketua RT 2/RW 1 Rawa Buaya, Jakarta Barat, M Yusuf bercerita di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal banjir yang menerjang di wilayahnya. Di sela-sela pernyataannya, Yusuf menyebut Anies hanya punya satu kekurangan yaitu tidak memiliki buzzer.

Awalnya, Anies meminta Ketua RT dan RW bercerita soal surutnya banjir di wilayah mereka. Yusuf mulanya bercerita bahwa banjir mulai menerjang wilayahnya pada Sabtu (20/2) dan surut pada Minggu (21/2) malamnya. Yusuf menyebut pompa air berfungsi dengan baik.

"Kami sebagai pengurus wilayah mengatakan apa yang sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tanpa ada indikasi apapun, bahwa pada saat banjir di wilayah kami, pada saat itu hari Sabtu tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena ada penanganan cepat, pompa air berfungsi dengan baik, ditambah dengan penyedotan damkar langsung 24 jam dan akhirnya warga antusias banget dengan penanganan Pemprov DKI," katanya.

Di sela-sela sambutannya, Yusuf mengungkap kekurangan Anies hanya satu yaitu tidak punya buzzer. Yusuf mengatakan cerita yang ia ungkapkan hari ini tidak dibuat-buat dan tidak atur siapapun.

"Itu kesaksian saya, karena ini cuman satu kekurangan Pak Anies, Pak Anies tidak punya buzzer, bahwa hari ini benar-benar surut dan tidak pernah ada setingan apapun," tuturnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta saat ini telah 100 persen surut. Anies berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras menangani banjir.

"Alhamdulillah atas izin Allah pada hari Minggu 1 hari kemudian 99,9 persen surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Kemudian, hari Senin dini hari, jam 03.00 WIB pagi tadi, dipastikan bahwa 100 persen sudah surut," kata Anies saat apel di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Anies menerangkan, saat ini roda perekonomian dan kegiatan pemerintahan telah berjalan normal kembali. Anies mengklaim hal itu karena upaya dari seluruh jajarannya yang mampu mengendalikan dampak dari curah hujan ekstrem beberapa hari lalu.

"Jadi alhamdulillah hari Senin pagi, seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan, bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun akibat curah hujan ekstrem pada hari Sabtu yang lalu," kata Anies. []

SANCAnews – Ketua RW 01 Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, M Sahri mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanganan banjir pada Sabtu (20/2) lalu.

Ia menyebut di wilayahnya banjir biasa surut dalam empat atau lima hari. Namun berkat penanganan dari Pemprov kali ini, banjir surut cuma dalam waktu satu hari.

"Alhamdulilah penanganan tahun ini luar biasa, pemerintah sigap dan bapak gubernur, bapak wali kota, berkat ASN lainnya itu luar biasa. Yang tadinya Rawa Buaya itu keringnya antara 4 atau 5 hari sekarang 1X24 jam kering," kata M Sahri, saat Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau Rawa Buaya, Senin (22/2).

Ia mengatakan, pada Senin (22/2) dini hari, ketinggian air di wilayahnya sempat mencapai satu meter, namun telah surut total pada Senin pagi, "Alhamdulilah Rawa Buaya nol, nihil, tidak ada air," ucap dia.

Di tempat yang sama, Ketua RT 2 M Yusuf turut memuji kinerja Pemprov DKI dan Anies.

"Warga antusias banget dengan penanganan dari pemprov DKI. Itu kesaksian dari saya. Cuma satu kekurangan Pak Anies, Pak Anies tidak punya buzzer, bahwa ini benar-benar bahwa kita hari ini benar-benar surut dan enggak pernah ada settingan atau apapun," ucap dia.

Anies sebelumnya menyatakan banjir yang melanda ibu kota akibat cuaca ekstrem sejak Sabtu (20/2) telah 100 persen surut pada Senin (22/2) dini hari.

Menurut dia, itu merupakan buah kerja dari jajaran Pemprov DKI Jakarta, "Alhamdulillah atas izin Allah, pada hari Minggu, satu hari kemudian 99,9 persen surut, ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak, kemudian hari Senin dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan 100 persen sudah surut," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/2). []

SANCAnews – Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, kerap kebanjiran saat hujan deras melanda. Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menduga Kemang sering terjadi banjir karena peruntukannya berubah dari permukiman menjadi kawasan perdagangan dan jasa.

"Ngotak-ngatik Kemang itu kaya CLBK (cucian lama belum kering). Jadi gini, sejarahnya Kemang dulu tahun 70-an itu adalah kawasan permukiman sebetulnya, kemudian dengan ekspatriat asing otomatis kawasan itu mulai tumbuh kembang dengan kawasan perdagangan, jasa. Jadi kawasan itu mulai muncul kaya pusat perbelanjaan, kafe, resto," ujar Yayat saat dihubungi, Senin (22/2/2021).

Yayat mengatakan saat adanya revisi penyusunan tata ruang 2010-2030, hampir 70 persen pelanggaran ditemukan dalam pembangunan di kawasan Kemang. Pelanggaran itu kemudian diputihkan.

"Seiring dengan perkembangan zaman, menjelang revisi penyusunan tata ruang 2010-2030 itu pelanggarannya hampir 70 persen lebih. Akhirnya istilahnya ada pemutihan, walaupun tidak ada istilah dikenal di tata ruang, pemutihan, tapi pemutihan itu kegiatan yang menyimpang itu diakui, dilegalkan di tata ruang dengan mengubah peruntukan dari perumahan permukiman menjadi kawasan perdagangan dan jasa," katanya.

Yayat mengatakan pemutihan pelanggaran di kawasan Kemang itu dilakukan karena banyak tuntutan. Pemutihan itu karena perubahan peruntukan bangunan di Kemang dinilai membantu pusat bisnis di Jalan Sudirman-Thamrin.

"(Pemutihan itu) resmi, artinya diakui, artinya resmi dalam konteks dilegalkan oleh pemerintah daerah karena dinamikanya sudah sedemikian pesat ketika rumah-rumah berubah menjadi kantor, jadi hotel, jadi resto, kafe, pusat perbelanjaan. Karena tuntutannya tinggi sekali, karena Kemang itu dekat dengan pusat bisnis di jalan sekitar Jalan Sudirman-Thamrin. Jadi memang sangat ideal sekali tumbuh kembang menjadi kawasan tempat tinggal sekaligus kawasan bisnis," ucapnya.

Yayat pun mempertanyakan mengenai izin pembangunan yang dilakukan oleh pengembang di Kemang. Sebab, Kemang merupakan kawasan zona hijau dan wilayah yang dilewati aliran sungai.

"Kalau berizin kita tanya, di dalam tata ruang itu ada ITBX, 'I' diizinkan tidak ada pelanggaran. Ada namanya izin terbatas dan ada izin bersyarat. ITBX dan satu lagi itu 'X' sama sekali tidak diizinkan. Ketika ada pengembang besar di sana (Kemang), apakah ada persyaratan yang diwajibkan tidak? Seperti contoh, tidak menutup aliran sungai, tidak menyempitkan, tidak menghilangkan, ada resapan, ada retention town dipatuhi tidak itu? Kita akan minta sebetulnya apa persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi ketika membangun di kawasan Kemang," katanya.

Sebelumnya diberitakan, banjir melanda kawasan Kemang pada Sabtu hingga Minggu kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut genangan di sisi Jalan Sudirman dan Kemang disebabkan oleh luapan Kali Krukut.

"Jadi curah hujan yang terjadi di kawasan hulu Kali Krukut, yang melintang melintasi Jalan Jendral Sudirman, di hulunya terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Tercatat 136 mm/hari. Kemudian lintas airnya melewati dua sungai, satu Kali Mampang dan dua Kali Krukut. Kedua aliran kali itu bertemu di belakang LIPI, lalu mengalir ke Sudirman. Jadi saat ini adalah dampak dari air kiriman dari kawasan tengah sekitar Depok," kata Anies dalam keterangan tertulis yang diunggah di situs PPID, seperti dilihat detikcom, Minggu (21/2).

"Biasanya, kalau hujannya di pegunungan (daerah Bogor) airnya akan lewat Kali Ciliwung. Tapi, kalau terjadinya hujan deras di kawasan tengah (sekitar Depok), maka lewat ke sungai aliran tengah, yakni Kali Krukut ini," imbuhnya. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kebiasaan korporasi dan masyarakat membakar hutan untuk membuka lahan. Jokowi menyebut pembakaran hutan merupakan cara paling murah dalam membuat lahan baru.

"Motif utamanya selalu satu, ekonomi. Karena saya tahu pembersihan lahan itu lewat pembakaran itu adalah cara paling murah," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).

Jokowi menyebut 99 persen penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah ulah manusia. Menurutnya, tren ini harus segera dihentikan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta seluruh jajaran pemerintah mulai mengedukasi korporasi dan masyarakat. Dia berharap seluruh pihak menyudahi kebiasan membakar hutan demi pembukaan lahan.

"Ini harus ditata ulang kembali. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar," ujarnya.

Jokowi mengapresiasi jajaran di daerah yang telah menekan karhutla pada 2020. Mantan wali kota Solo itu menyebut tingkat karhutla turun 88 persen pada tahun lalu.

Namun, ia meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah tak lengah mengantisipasi karhutla tahun ini. Ia menegaskan tak segan memecat pejabat daerah yang lalai mengantisipasi karhutla.

"Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran, dan membesar, dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti. Pasti semuanya masih ingat, yaitu dicopot," katanya. []