SANCAnews.id

SANCAnews – Politisi Golkar di DPRD DKI Jakarta disarankan untuk memutar kembali pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan Joko Widodo mengenai fenomena banjir di ibukota.

Dalam berbagai pernyataan yang pernah disampaikan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang kini adalah Presiden RI kerap mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, menurut Jokowi penanganan banjir, juga kemacetan, akan lebh mudah dilakukan bila dirinya menjadi presiden.

“Anggota DPRD ini harusnya tanya ke Pak Jokowi terkait 13 sungai yang ada di Jakarta. Ke-13 sungai itu kan kewenangan pemerintah pusat. Jika ada kewenangan maka disitu juga ada tanggung jawab,” ujar Kordinator Kolaborasi Warga Jakarta (KWJ) Andi Sinulingga dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.

Andi Sinulingga secara khusus menyoroti pernyataan yang disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira, mengenai penanganan banjir.

“Jadi soal sungai-sungai di jakarta itu tanggung jawab pemerintah pusat. Dua waduk di Bogor yang molor dua tahun penyelesaiannya juga tanggung jawab pemerintah pusat,” sambungnya sambil menyarankan agar anggota DPRD Jakarta memutar kembali ucapan-ucapan Jokowi soal banjir Jakarta.

Di sisi lain, Andi Sinulingga juga menyoroti inkonsistensi anggota DPRD terkait penanganan banjir.

“Tiga tahu sudah berjalan anggara tidak pernah terdengar ada rapat yang seru di DPRD terkait anggaran banjir. Yang terdengar malah persoalan uang pokir. Begitu banjir baru sibuk ngomong,” ujarnya.

“Entar lihat saja kalau banjir reda dan masuk pembahasan anggaran lagi, seberapa krusial perdebatan mereka terkait masalah banjir Jakarta,” demikian Andi Sinulingga. (rmol)

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terus mengusahakan untuk mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota. Anies Baswedan mengatakan untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah provinsi saja.

Melainkan menurutnya, harus berkolaborasi dengan beberapa daerah penyangga, termasuk juga dengan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan dalam acara Kabar Petang, Minggu (21/2/2021).

Anies lantas mengatakan bahwa dalam hal ini, pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan persoalan banjir di Jakarta.

Menurutnnya, tanggung jawab dari pemerintah pusat adalah ada pada pengelolaan sungai-sungai lintas provinsi.

Seperti misalnya untuk sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.

Sedangkan tanggung jawab dari pemerintah provinsi adalah untuk sungai yang hanya lingkup provinsi saja.

"Tentu kolaborasi dengan semua, bahkan kalau sungai-sungai yang antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Anies.

"Jadi kalau ditanya wilayah tanggung jawab, sungai-sungai yang masuk ke dalam Jakarta antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat," jelasnya.

Maka dari itu, Anies mengatakan bahwa mau tidak mau harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat terkait sungai antar provinsi tersebut, termasuk kaitannya dengan program normalisasi.

"Jadi kita yang melakukan pengerukan tapi kita selalu permisi sebelum melakukan pengerukan di sungai-sungai," ungkap Anies.

"Karena secara peraturan aset itu adalah pengelolaannya di bawah Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBSCC)," imbuhnya.

Sementara itu terkait faktor penyebab banjir, Anies minta untuk tidak melupakan curah hujan yang terjadi.

Karena menurutnya, faktor curah hujan itulah yang sangat menentukan suatu daerah itu banjir atau tidak.

"Saya perlu garis bawahi di sini, banjir itu adalah fase kedua, fase pertamanya berapa curah hujan," kata Anies.

"Jadi kalau di gempa hampir pasti kita menanyakan berapa sekala ricther gempanya, baru kemudian bicara dampaknya pada gedung-gedung yang runtuh," tambahnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan curah hujan yang terjadi di Jakarta, khususnya yang menyebabkan banjir itu mencapai 225 mm per hari atau termasuk kategori hujan ekstrem.

Dirinya pun menyebut wajar ketika menyebabkan banjir karena sistem drainase yang tidak kuat menampungnya.

"Saya sampaikan bahwa di Jakarta kita memiliki sistem drainase yang bisa mengendalikan air sekitar 50 mm, ada yang bisa sampai 100 mm per hari," ucapnya.

"Bila curah hujannya di atas 100 mm maka hampir pasti akan terjadi genangan," pungkasnya. []

SANCAnews – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo cukup baik jika dilihat secara umum. Tapi tidak menyeluruh jika diamati dari segmen pemilih (konstituen) partai politik.

Begitulah hasil dari survei Parameter Politik Indonesia yang digelar 3-8 Februari 2021 kepada 1.200 responden yang diwawancara melalui telpon, dan dirilis pada Senin (22/2).

Bedasarkan temuan umumnya, Parameter Politik Indonesia mencatat jelang 1,5 tahun kepemimpinan Jokowi jilid II tingkat kepuasan terhadap Presiden 65,4 persen. Sementara yang tidak puas cukup rendah yaitu 29,1 persen.

"Meski mayoritas merasa puas, namun ada beberapa segmen masyarakat yang cendrung besar ketidakpuasannya," terang Parameter Politik Indonesia dalam rilisnya.

Jika dirinci, segmen masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi ada  di tiga konstituen partai politik. Di antaranya, konstituen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 64,1 persen, konstituen Partai Gerindra 44,2 persen dan konstituen Partai Demokrat 46,1 persen.

Sementara itu, konstituen sembilan partai lainnya cendrung puas dengan kinerja Jokowi. Misalnya, sebanyak 88,2 persen konstituen PDIP puas, sementara 9,8 persen tidak puas.

Kemudian, 64,2 persen konstituen Partai Golkar puas dan 33,6 persen tidak puas. Dari konstituen PKB ada 77,2 persen puas dan 17,8 persen tidak puas. Para konstituen Nasdem 73 persen puas dan 19,9 persen tidak puas.

Adapun konstituen PAN 54,4 persen puas dan 39,7 persen tidak puas, PPP 60,7 persen puas dan 8,6 persen tidak puas, Perindo 60,7 persen puas dan 33,9 persen tidak puas, PSI 80,4 persen puas dan 15,5 persen tidak puas, serta Hanura 81,5 persen puas dan 7,2 persen tidak puas.

Selain dari segmen konstituen partai politik, ada satu kalangan lain serta tiga daerah dan organisasi massa yang juga tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Rincian persentasenya adalah, kalangan pendidikan 44,2 persen tidak puas, simpatisan FPI 66,6 persen, warga Muhammadiyah 50,2 persen serta organisasi kepemudaan 65 persen tidak puas.

Parameter Politik mencatat, margin of error survei yang dilakukan dengan metode telpon ini kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (rmol)