Latest Post

Jumat, Februari 05, 2021



Jakarta, SN – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerima penghargaan 21 Heroes 2021 atau pahlawan transportasi yang diberikan lembaga internasional Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, perlu kejelasan dan transparansi terkait pemberian penghargaan kepada Anies tersebut.

 

Gilbert menilai, selama ini, tidak ada terobosan yang berarti dalam bidang transportasi. Bahkan, ia menyebut, sejumlah program yang dijanjikan Anies saat kampanye pilkada 2017 tidak terlaksana.

 

"Sejauh ini, tidak ada yang bermakna di bidang transportasi, seperti kita evaluasi di Komisi B. Jaklingko sebagai program dari kampanye Anies juga tidak jalan," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI itu saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/2).

 

Gilbert menyatakan, Anies beberapa kali mengusulkan kebijakan yang tidak rasional kepada dewan. Di antaranya, seperti rencana sepeda masuk tol dan sistem ganjil-genap bagi kendaraan roda dua yang sangat tidak tepat.

 

"Lalu kebijakan ganjil-genap mobil malah membuat warga pindah ke transportasi publik yang diikuti peningkatan kasus Covid, di mana 70 persen adalah pengguna transportasi publik. Jadi, kebijakan Anies di bidang transportasi sebagian besar tidak tepat, sehingga jadi aneh kriteria penghargaan. Kesannya terlalu vested (ada kepentingan)," jelas Gilbert curiga.

 

Di sisi lain, Gilbert pun merasa ada yang janggal mengenai TUMI Initiative sebagai lembaga yang memberikan penghargaan tersebut. Gilbert juga meragukan kredibilitas lembaga tersebut.

 

"Saya merasa ada yang ganjil soal lembaga TUMI ini karena tidak jelas. Kredibilitasnya juga saya ragukan. TUMI ini harus dibedah karena harus diketahui vested-nya apa, mereka siapa saja. Sehingga perlu kejelasan kriteria TUMI tersebut dan transparansi," tutur Gilbert yang dikenal sebagai anggota dewan yang kritis kepada Anies.

 

Gilbert pun menyerahkan kepada seluruh masyarakat untuk menilai, apakah Anies memang memiliki prestasi dalam bidang pembangunan transportasi atau tidak. Pasalnya, warga Ibu Kota mampu melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

 

"Soal benar atau tidak Anies punya prestasi, biar warga Jakarta yang menilai, karena kenyataan kan tidak sesuai. Masyarakat DKI sudah dewasa melihat kenyataan," imbuhnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Anies termasuk dalam daftar 21 pahlawan versi Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) Initiative. Anies meraih 21 Heroes 2021 bersama CEO mobil listrik Tesla, Elon Musk.

 

Selain Anies dan Elon Musk, daftar peraih penghargaan, di antaranya, Menteri Pemerintahan Ibu Kota Brussels, Belgia, Elke Van den Brandt, Menteri Transportasi Ethiopia Dagmawit Moges, Wakil Manajer Umum Grup Bus Shenzhen, China, Joe Ma, serta Wali Kota Tirana, Albania, Erion Veliaj, dan lainnya.

 

Dikutip dari laman resmi TUMI Initiative, Anies dianggap mampu menciptakan sistem transportasi bus terintegrasi dan membuat jalur sepeda sepanjang 63 kilometer di Jakarta. "Kota ini bekerja menuju tujuan bersama untuk menciptakan transportasi yang adil, terjangkau, dan inklusif untuk semua," begitu penjelasan TUMI Initiative dikutip Republika, Jumat (5/2).

 

TUMI Initiative adalah organisasi inisiatif penerapan global pada mobilitas berkelanjutan. Anies termasuk 21 tokoh yang dianggap pahlawan karena kebijakannya terkait transportasi publik di Jakarta

 

"21 Heroes 2021 menghormati mereka yang mencapai kesuksesan transportasi pada tahun 2020, terlepas dari tantangan bersejarah yang dihadapi, dan meletakkan dasar untuk inisiatif mobilitas yang lebih sukses dan berkelanjutan pada tahun 2021," demikian penjelasan TUMI Initiative atas penghargaan yang diberikan 21 figur. []


Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 05, 2021


Jakarta, SN – Kementerian BUMN tengah mengkonsolidasikan sejumlah perseroan pelat merah. Langkah itu untuk merampingkan sebagian perusahaan yang tidak lagi menguntungkan negara.

 

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan banyak perusahaan negara yang sudah jadi mayat hidup. Pernyataan itu ditujukan kepada induk, anak maupun cucu BUMN yang operasionalnya tidak lagi berjalan dan cenderung merugi tapi belum juga dihapus atau dilebur. Bahkan, ada perusahaan tidak layak disebut BUMN karena omzet dan skala usahanya terlalu kecil.

 

"Banyak perusahaan BUMN yang tidak bisa disebut BUMN karena omzet dan skala usahanya terlalu kecil yang sebaiknya, menurut saya, bahkan ada yang sebetulnya sudah tidak layak disebut perusahan yang seperti itu sudah matikan saja. Ibaratnya itu sebetulnya sudah menjadi mayat tapi belum dikubur, sehingga tinggal namanya tetapi masih hidup sebagai BUMN," ujar dia Jumat (5/2/2021).

 

Dahlan mendukung penuh upaya konsolidasi badan usaha yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir. Di mana, pemerintah berencana merampingkan perusahaan plat merah hingga tersisa 40 saja. Saat ini, jumlah perusahaan tercatat 107.

 

"Saya kira setiap menteri BUMN, siapa pun itu, akan selalu mengutamakan konsolidasi dengan kesadaran penuh bahwa jumlah perusahaan BUMN ini terlalu banyak tidak masuk akal karena itu harus konsolidasi, tinggal polanya saja, terserah. Dulu ada ide seperti Temasek super holding," katanya.

 

Mantan Bos Inter Milan itu juga telah selesai menyusun klasterisasi BUMN dari 27 menjadi 12 klaster, di mana masing-masing Wakil Menteri BUMN menaungi enam klaster. Tak hanya di situ saja, sebagai langkah transformasi, Erick terus membentuk Holding BUMN.

 

Penyusunan sendiri akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) perihal pembentukan holding-holding BUMN. Adapun beleid tersebut ditargetkan rampung antara 1 hingga 2 tahun mendatang. Dahlan menilai langkah Erick cukup realistis. Dengan kata lain, pembentukan holding lebih memungkinkan daripada membentuk super holding.

 

"Kalau saya sih yang paling realistis adalah dibentuk holding, tidak mungkin super holding satu begitu, ya realisasinya mungkin 18 atau 20 (Holding), maksimum 25 holding BUMN begitu, yang lain lain di grop-in (dimasukan) berdasarkan core busines atau kriteria tertentu, yang terpenting adalah melakukan konsolidasi ini," tutur dia. []


Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 05, 2021



Jakarta, SN – Polri melakukan penjemputan terhadap 26 tersangka teroris yang telah ditangkap Tim Densus 88 Antiteror di Makassar hingga Gorontalo, Kamis (4/2).

 

Penjemputan ini diikuti oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono dan sejumlah anggota Brimob serta Densus 88 Antiteror di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

 

Brigjen Rusdi menerangkan, 19 dari 26 teroris itu merupakan anggota dan simpatisan Front Pembela Islam (FPI).

 

Merespons hal itu, Habib Rizieq yang berada di balik jeruji Rutan Bareskrim Polri, berpesan melalui Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar.

 

"Hasbunallah wa nikmal wakiil (Cukuplah ALLAH sebagai penolong kami)," ungkap Aziz menyampaikan pesan Habib Rizieq kepada JPNN.com, Jumat (5/2).

 

Selain itu, lanjut pria kelahiran Jakarta tersebut, Habib Rizieq juga menyampaikan agar tetap bersabar atas badai fitnah dan tuduhan terhadap FPI. Sebab, FPI sudah dibubarkan pemerintah dan tidak ada lagi.

 

"Terkait badai fitnah keji dan tuduhan biadab terhadap FPI meski sudah bubar dan tidak ada lagi, bersabarlah," pungkas alumnus Universitas Pancasila itu.

 

Sebelumnya Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri telah menangkap 26 tersangka teroris di Makassar dan Gorontalo.

 

Puluhan tersangka teroris itu telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

 

Namun belakangan muncul sebuah video salah satu anggota teroris bernama Ahmad Aulia (30) yang ditangkap di Makassar, dan mengaku sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI).

 

Dalam video yang tersebar di media sosial, Ahmad juga mengaku dibaiat di hadapan Sekretaris Umum FPI Munarman untuk menjadi simpatisan ISIS.

 

Munarman sendiri saat dikonfirmasi terpisah telah menepis isu soal pembaiatan ISIS pada 2015 silam itu. "Suka-suka mereka," jawab Munarman.[]


Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 05, 2021


Jakarta, SN – PP Muhammadiyah mempertanyakan proses hukum terhadap aktivitas Pasar Muamalah yang menggunakan dinar dan dirham dalam bertransaksi. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, KH Anwar Abbas, membandingkanya dengan banyaknya penggunaan uang asing termasuk dolar, dalam transaksi wisatawan asing di Bali.

 

"Di Bali kita lihat masih banyak orang melakukan transaksi dengan dolar AS, ini tentu saja maksudnya adalah untuk memudahkan transaksi terutama dengan wisatawan asing. Tapi ini tentu tidak bisa kita terima, karena akan membawa dampak negatif bagi perekonomian nasional," kata KH Anwar Abbas dalam pernyataan tertulis kepada kumparan, Jumat (5/2).

 

Menurutnya, jika transaksi menggunakan uang asing berlangsung masif di Indonesia, maka kebutuhan rupiah rupiah  tentu akan menurun. Sehingga bisa-bisa nilai tukar rupiah akan menurun dan tidak baik bagi perekonomian nasional.

 

Karenanya dia memahami, mengapa UU Mata Uang mengharuskan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran resmi di wilayah Indonesia. Dan karena salah satu tugas Bank Indonesia (BI) adalah menjaga nilai tukar, maka BI harus mengawal pelaksanaan aturan tersebut.

 

Tapi KH Anwar Abbas menilai, transaksi di Pasar Muamalah Depok, tidak menggunakan mata uang asing. Dinar dan dirham yang digunakan, menurutnya bukan mata uang resmi negara asing, melainkan koin dari emas  dan perak yang dibeli dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam)  atau dari pihak lainnya, "Dan itu tentu mereka bayar dengan mata uang rupiah," tandasnya.

 

Oleh karena itu, menurut Anwar Abbas, transaksi di Pasar Muamalah bisa dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

 

Pertama, sama dengan transaksi barter. Yaitu pertukaran antara komoditas (emas atau perak) dengan barang lainnya seperti TV, sepeda, makanan dan minuman, atau produk lainnya.

 

Kedua, transaksi tersebut mirip dengan transaksi yang mempergunakan voucher. Karena yang akan berbelanja, membeli atau menukarkan terlebih dahulu uang rupiahnya ke dalam bentuk dinar dan dirham, baru mereka bisa berbelanja di pasar tersebut. Praktik transaksi mempergunajan voucher ini juga sudah banyak terjadi di negeri ini.

 

Ketiga, dinar dan dirham yang mereka pergunakan itu mirip dengan penggunaan koin di tempat permainan anak-anak, di mana kalau sang anak ingin mempergunakan mainan A misalnya, maka dia harus membeli koin dulu dengan rupiah, lalu koin itulah yang digunakan untuk membayar permainan.

 

"Saya rasa kalau transaksi barter dan atau kita bertransaksi dengan  mempergunakan voucher dan koin tersebut, kan tidak ada masalah. Lalu pertanyaannya mengapa  pelaku yang ada di Pasar Muamalah Depok itu ditangkap oleh Polisi? Apa dasarnya?" ujar KH Anwar Abbas.

 

Menurutnya aspek hukum persoalan ini dia tidak memahami. Tapi yang pasti Ketua PP Muhammadiyah itu penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah tidak masuk ke dalam kategori  mempergunakan mata uang asing. []


Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 05, 2021



Jakarta, SN – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menilai gerakan nasional wakaf uang (GNWU) harus ditolak oleh umat Islam. Kebijakan itu dinilai salah kaprah karena tidak ada ceritanya uang wakaf itu sepeser pun masuk negara.

 

"Dalam Islam wakaf itu bernilai ukhrawi, syaratnya pun sangat jelas. Saya belum pernah dengar ada wakif (pewakaf) yang mengatakan, ini saya serahkan kepada negara untuk membangun infrastruktur. Menurut saya ini sesuatu yang agak aneh," kata Amien Rais melalui kanal YouTube resminya.

 

Mantan ketum PAN ini juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah Presiden Jokowi mengumumkan gerakan nasional wakaf uang (GNWU).

 

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menggunakan Rp597 miliar dari dana wakaf untuk proyek infrastruktur.

 

Amien Rais mempertanyakan mengapa pemerintah tidak minta saja dana ke China yang selama ini sepertinya menganakemaskan Indonesia. Sehingga tidak perlu mengusik dana umat Islam.

 

"Sri Mulyani mengatakan perlu Rp500 sekian miliar untuk apa? untuk infrastruktur. Kan tinggal minta ke China, selama ini China dengan mudah memberi utang karena Indonesia di masa Jokowi ini good boy. Jadi jangan usik uang Umat Islam." tegasnya.

 

Amien Rais juga mengapresiasi pernyataan Ketua Badan Wakaf Indonesia, Mohammad Nuh yang tegas mengatakan bahwa tidak ada ceritanya uang wakaf seperser pun masuk kas negara.

 

Sebab, peruntukan dana wakaf sudah sangat jelas yaitu untuk membangun rumah sakit, madrasah, masjid, sekolah-sekolah dan kepentingan umat lainnya.

 

"Jadi jangan mentang-mentang punya kekuasaan kemudian mendikte dengan gerakan nasional wakaf uang (GNWU). Makanya ini menurut saya harus kita tolak. Jadi mohon maaf, ini koreksi saya," tandasnya.[]


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.