SANCAnews.id

Jakarta, SN – Warga negara (WN) Inggris bernama Tanzeen Miriam Sailar diamankan aparat kepolisian. Dia ditangkap di Rumah Detensi Jakarta dan saat ini tengah diperiksa petugas.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, Tanzeen ditangkap bersama dengan pihak Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM.

"Dia merupakan istri dari warga negara Indonesia atas nama Asep Ahmad Setiawan alias Abu Ahmad yang merupakan anggota jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI)," kata Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/2).

Namun, suami Tanzeen itu telah meninggal dunia pada 2014 silam setelah ikut bertempur di Suriah.

"Asep Ahmad Setiawan alias Abu Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 2014. Abu Ahmad merupakan salah satu anggota dari jaringan teroris JI," tegas Ahmad.

Selain diduga berkaitan dengan jaringan teroris, Tanzeen juga diperiksa karena ada hubungan dengan aliran dana di rekening Front Pembela Islam (FPI) serta afiliasinya.

"Terkait dengan PPATK ini kan ada 92 rekening (FPI dan afiliasinya) tentunya proses itu masih dianalisis. Ada kaitannya dengan istri dari seorang anggota teroris tadi. Itu salah satunya ya," tandas Ahmad Ramadhan. []

Jakarta, SN – Dalam kegembiraan setelah membawa satu penduduk desa memasuki Islam, Ustadz Ebit Lew kini tidak lagi dapat melanjutkan misi kemanusiaannya di pulau-pulau Semporna. Seperti yang diketahui, Ustadz Ebit sedang menjalankan misi bantuan kemanusiaan selama 10 hari ke beberapa wilayah di Negara Bagian di Bawah Angin.

Selain menyalurkan bantuan makanan dan fasilitas, ia berhasil membawa satu desa berpenduduk 157 orang suku Bajau Laut di Semporna itu masuk Islam.

Berbagai program direncanakan Ebit selain pendistribusian tablet, kursi roda, alat kesehatan dan kebutuhan sembako kepada keluarga dan anggota garis depan di pedesaan. Ia juga berencana membangun sekolah di sana, namun niat itu masih diurungkan setelah dirinya mendapatkan teguran.

"Saya sedih. Saya minta maaf kepada orang-orang di Kepulauan Semporna tempat saya pindah agama. Saya tidak dapat lagi melanjutkan misi bantuan. Saya menunda niat untuk membangun sekolah. Tadi pagi saya diberitahu bahwa saya tidak diperbolehkan pergi ke pulau-pulau di Semporna. Minta bantuan mampir ke sini," kata Ebit di laman Facebooknya.

Ebit mengatakan dia juga diberitahu bahwa hukumannya bisa berupa denda RM100.000 setara dengan Rp346 juta atau penjara selama tiga tahun.

“Saya minta maaf. Saya harus menunda pembangunan sekolah kecil atau pusat pemanfaatan komunitas lokal yang saya rencanakan. Saya sudah membeli kayu bakar. Saya sudah mengumpulkan tujuh guru. Semangat mereka ingin mendidik dan menjadi sumber penghasilan. Saya mohon maaf kepada semua ustaz ustazah,” ujarnya.

Selasa pagi, Ebit menginformasikan bahwa dirinya ingin mengelola tiga sekolah di wilayah tersebut. Sementara itu, kata dia, perkembangan terkini juga mengundang kesedihan banyak pihak.

“Tolong doakan saya. Pagi ini saya ingin mengelola tiga sekolah yang direncanakan untuk tiga tempat Bajau Laut Gipsi. Masyarakat belum punya negara,” ujarnya.

“Sebelumnya, banyak yang menangis sedih, termasuk para anggota yang seharusnya membawa kami ke pulau-pulau. Saya tersentuh oleh kebaikan dan cinta orang-orang Sabah, seperti keluarga saya sendiri. Saya mencintai semua orang karena mereka mencintai saya. Saya mencintai semua orang. Saya memaafkan semua orang," tambahnya.

Dilansir dari mStar, Selasa (2/1/2021), menurut Ebit yang tidak berkecil hati dengan keadaan tersebut, menambahkan bahwa perjuangannya akan terus berlanjut.

“Saya akan melanjutkan ke Tawau dan menunggu penerbangan di Tawau. Sempurna donasi tempat kecil di Tawau yang saya janjikan. Terima kasih semuanya, sampai kita bertemu lagi jika memang ditakdirkan oleh Allah. Semua urusan saya serahkan kepada Allah. Cukup bagi Allah orang beriman pasrah,” ujarnya. (*)

Jakarta, SN – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti melihat tidak ada kepentingan Istana mengambil alih partai Demokrat dengan mengganti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya juga tidak melihat kepentingan Istana untuk mengambil alih PD. Tidak ada kebutuhan yang signifikan untuk hal itu. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ray kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/2).

Menurutnya, dalam situasi seperti sekarang, mengambil alih kepengurusan PD justru potensial hanya mengundang keributan yang tidak perlu dan hal tersebut, sesuatu yang nampaknya dihindari oleh istana saat ini.

Untuk itu, Ray berpendapat, Istana perlu segera membuat respon yang jelas. Apakah langkah itu memang dikehendaki oleh Istana atau hal itu hanya sebagai langkah oknum yang kebetulan sedang menjabat di lingkaran Istana.

"Isu yang melibatkan nama Pak Moeldoko tentu harus benar-benar diklarifikasi oleh pihak istana. Tidak cukup hanya bantahan dari pak Moeldoko sendiri," pungkas Ray.[]

Jakarta, SN – Ketua Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan DPP Demokrat Herman Khaeron memberi bocoran informasi soal dana yang disiapkan untuk mengudeta kepemimpinan yang sah di partai berlambang bintang mercy itu.

Menurut politikus yang beken disapa dengan panggilan Kang Hero ini, dana yang dipersiapkan kelompok yang melakukan gerakan kudeta di Demokrat, tidak terbatas.

Informasi ini disampaikan Kang Hero setelah internal partainya melakukan penyelidikan atas upaya mengudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat.

"Ada pembiayaan ataupun uang-uang yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai (kudeta)," kata Herman kepada awak media di Gedung DPR,, Jakarta, Rabu (3/2).

Menurut Kang Hero, dalam sepekan belakangan ini dana tersebut sebagian telah tersebar ke struktur Demokrat tingkat II kabupaten dan kota.

Hasil penyelidikan internal partainya juga menunjukkan bahwa dana yang tersalurkan mencapai Rp 100 juta per DPC Demokrat.

Dari situ, kata legislator Senayan ini, partainya mengungkapkan ke publik terdapat gerakan kudeta di Demokrat.

Tidak hanya itu, Demokrat juga memutuskan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya pertahanan.

"Itulah sistem pertahanan kami, dan kami tidak mungkin kemudian antisipasi," ujar dia.

Sebelumnya, politikus senior Partai Demokrat Yus Sudarso menyebut faksi yang menginginkan perubahan di kursi kepemimpinan Demokrat tidak hanya satu.

Yus blak-blakan menyebut ada empat faksi yang menginginkan perubahan di partai yang sebelumnya dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Dalam pertemuan ini, setidaknya saya amati ada dan saya tahu ada empat faksi," kata Yus dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta Selatan, Selasa (2/2).

Menurut Yus, faksi pertama yang menginginkan perubahan yakni kelompok Subur Budhisantoso, Ketua Umum Partai Demokrat 2001-2005.

Kedua, faksi Ketum Demokrat hasil kongres 2005 di Bali yakni Hadi Utomo. Faksi ketiga, kata Yus, adalah kelompok Anas Urbaningrum. Berikutnya yang menginginkan perubahan di Demokrat yakni faksi Marzuki Alie. []

Jakarta, SN – Sejumlah pengurus Partai Demokrat menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko berupaya mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum partai. Mereka juga menyebut Moeldoko sudah berupaya menggalang dukungan dari sejumlah ketua Demokrat di provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dokumen pemeriksaan internal Partai Demokrat yang diperoleh Tempo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat Jhoni Allen Marbun dan mantan Bendahara Umum Demokrat sekaligus mantan terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin turut membantu Moeldoko.

Dokumen ini berisi cerita tentang sejumlah pengurus DPC Demokrat di daerah Kalimantan Selatan yang diajak ke Jakarta dengan alasan hendak diberi bantuan banjir pada 27 Januari 2021. Di Jakarta, ternyata mereka dikumpulkan di Hotel Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Awalnya, mereka dikumpulkan di ruangan 2805. Nazaruddin dan Jhoni disebut hadir dalam pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB tersebut. Menurut cerita, Nazaruddin membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.

Nazaruddin mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.

Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.

Jhoni juga berujar sosok Moeldoko dapat menggantikan kepemimpinan AHY yang dinilai masih kurang. Sebab, Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari AHY.

Dari ruangan 2805, mereka diminta berpindah ke ruangan 2809. Moeldoko disebut-sebut ada di ruangan ini. Menurut dokumen, Moeldoko disebut mengatakan akan maju sebagai ketua umum Demokrat dan akan membesarkan partai. Caranya adalah menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Di situ, Jhoni mengatakan Demokrat dikhawatirkan tak mencapai ambang batas parlemen 5 persen di 2024 dan tak mempunyai anggota DPR di 2029. 

Pelapor mengatakan pertemuan di ruangan ini berlangsung tak lama karena Moeldoko masih ada pertemuan lain dengan pembahasan sama.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian membenarkan para pengurus DPC Demokrat Kalsel yang mendapatkan undangan dan menghadiri pertemuan tersebut. Alasannya ialah pemberian bantuan dari anggota DPR untuk bencana banjir di Kalsel.

"Ternyata ada niat-niat yang tidak sesuai. Maka setelah selesai pertemuan itu mereka melaporkan ke DPP," kata Rusian kepada Tempo, Selasa malam, 2 Februari 2021.

Tempo melayangkan konfirmasi kepada Moeldoko melalui pesan singkat maupun surat tertulis, tapi belum ada jawaban. Senin malam lalu, Moeldoko membantah adanya pertemuan tentang rencana pengambilalihan partai. Dia mengatakan sejumlah kader partai tersebut sempat bertamu ke rumahnya, tapi mereka hanya berbincang-bincang seputar situasi terkini.

"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tak keberatan. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, masa kita dari luar," ujar Moeldoko. []