SANCAnews.id

Jakarta, SN – Ketum PROJAMIN Ambroncius Nababan meminta maaf kepada Natalius Pigai karena mengunggah gorila yang dianggap rasis. Dalam jumpa pers yang dihadiri beberapa rekannya, Ambroncius Nababan kini berharap bisa berdamai dengan Natalius Pigai.

"Saya akan bertanggung jawab bila Saudara NP ingin menggugat saya secara hukum. Saya tidak akan lari, saya akan tetap bertanggung jawab kepada saudara NP bila saya dianggap salah dan melanggar hukum. Tapi intinya saya tidak ada maksud sedikitpun untuk melukai hati masyarakat Papua," kata Ambroncius Nababan dalam konferensi pers virtual, Senin (25/1/2021).

Ambroncius Nababan juga meminta maaf kepada masyarakat Papua karena menurutnya tidak bermaksud menyinggung perasaan mereka. Selain itu, Ambroncius Nababan juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk itu kepada saudara saya masyarakat Papua agar dapat memaafkan saya. Demikian klarifikasi ini saya buat semoga semua dapat memaklumi dan memberikan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya," kata Ambroncius Nababan.

"Kami juga atas nama DPP Projamin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran dan seluruh ketua-ketua DPW, DPC, PAC dan pengurus ranting Projamin di seluruh Indonesia," imbuh dia.

Lebih jauh Ambroncius Nababan berharap klarifikasinya bisa menyelesaikan masalahnya dengan Natalius Pigai. Dia menekankan harapan bisa berdamai.

"Dengan klarifikasi ini mudah-mudahan masalah ini kami bisa selesaikan secara pribadi dengan Pak Natalius Pigai dengan kami akan lakukan secara berdamai," sebut Ambronicus Nababan.

Untuk diketahui, Ambroncius Nababan dilaporkan ke polisi gara-gara unggahan di Facebook. Akun Facebook bernama Ambroncius Nababan mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan foto gorila.

"Edodoeee pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace," tulis Ambroncius, dilansir Detik.com.

Posting-an di Facebook tersebut pun menuai kecaman karena dinilai rasis. Tidak lama berselang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat (PB) melaporkan politikus Partai Hanura tersebut ke Polda Papua Barat dengan nomor LP/17/I/2021/Papua Barat.

Kasus dugaan rasisme yang dilakukan Ambroncius Nababan kepada Natalius Pigai kemudian dinyatakan ditarik ke Bareskrim Polri. Pengambilalihan kasus dugaan rasisme Ambroncius terhadap Natalius Pigai dilakukan berdasarkan hasil analisis tim Siber Bareskrim Polri. (sanca)

Anies Baswedan Gub. DKI Jakarta /Net

Jakarta, SN – Pemuda Muhammadiyah angkat bicara soal pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Anies Baswedan mundur. Namun Pemuda Muhammadiyah melihat pernyataan Ali Lubis itu sebagai pelanggaran etika politik.

Adapun alasan Ali mengeluarkan pernyataan itu sebagai kritik penanganan Covid-19 di DKI Jakarta oleh Anies.

"Ini menunjukkan bahwa saudara Ali Lubis gagal memahami politik relasi yang beretika dan beradab, dikarenakan Gerindra adalah partai pengusung utama Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017," ujar Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Ristan Alfino dalam keterangan tertulis, Ahad, 24 Januari 2021.

Ristan mengatakan sebagai ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis seharusnya memiliki kedekatan dan komunikasi yang mudah dengan Anies. Jalur personal ini seharusnya dioptimalkan oleh Ali untuk menyampaikan saran dan kritik tentang penanganan Covid-19.

Apa lagi saat ini jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditempati oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selama menjabat, Wagub DKI Riza Patria turut mendampingi Anies dalam penanganan Covid-19.

"Jadi secara tidak langsung, Ali Lubis sedang menjalankan peran yang ambigu sebagai ketua DPC Gerinda Jakarta TImur," kata Ristan.

Ristan  mengatakan pendapat Ali Lubis tersebut akan menimbulkan tanya di masyarakat soal hubungan Gerindra dengan Anies. Apa lagi pada 2022, Pilkada DKI Jakarta akan kembali digelar.

"Apakah ini design internal partai untuk mendown grade Anies Baswedan secara personal?" ujar Arifin.

Ia berharap kegaduhan serupa tidak kembali terjadi dan etika dalam berpolitik khususnya di ruang publik harus dikedepankan. Ristan, yang mewakili Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta, meminta kepada ketua DPD Gerindra DKI Jakarta untuk memecat Ali Lubis dari jabatannya karena meminta Anies Baswedan mundur.[gelora]

Jakarta, SN – Penghinaan bernada rasial dari Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan kepada tokoh Papua, Natalius Pigai turut mengundang perhatian dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Lewat kicauannya di akun Twitter pribadi, secara tersirat Mahfud meminta kepada sejumlah pihak untuk tidak melakukan penghinaan dalam mengungkap ketidaksukaan dengan pernyataan atau tudingan orang lain.

Secara spesifik, Mahfud meminta agar tidak melontarkan cacian dan gambar hewan dalam mengekspresikan ketidaksukaan tersebut.

“Kalau Anda tak suka dengan statement atau tudingan seseorang yang Anda anggap ngaco, tak usahlah menghinanya dengan cacian atau gambar hewan. Diamkan saja,” ujarnya, Minggu (24/1).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan bahwa ada ungkapan dalam bahasa arab yang menyatakan bahwa tidak menjawab statement atau tudingan orang dungu adalah jawaban terhadap orang dungu tersebut.

“Ada ungkapan, ‘tarkul jawaab alal jaahil jawaabun’, " tegasnya.

Sebuah tangkapan layar dari akun Facebook Ambroncius Nababan viral di media sosial. Dalam gambar tersebut Ambroncius memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor gorila dengan tambahan kalimat yang berbunyi:

“Mohon maaf yg sebesar-besarnya. Vaksin sinovac itu dibuat utk MANUSIA bukan utk GORILLA apalagi KADAL GURUN. Karena menurut UU Gorilla dan kadal gurun tidak perlu di Vaksin. Faham? (RMOL)

Jakarta, SN – Nasib sial menimpa ribuan petani dari Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat karena sertifikat tanah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo atau jokowi ditarik kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi. Mereka pun menjerit lalu mengadukan hal itu ke DPRD Sukabumi.

Padahal mereka mendapatkan sertifikat tanah itu dari program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dan dengan perjuangan yang begitu lama, yakni kurang lebih 20 tahun. Pada awal Pebruari tahun 2020, harapan mereka terkabulkan dengan diserahkannya 1.200 sertifikat untuk 1.507 petani yang dilaksanakan di Pondok Modern Assalam, Desa Sukaharja Kecamatan Warungkiara.

Pada acara penyerahan, sebelumnya dijadwalkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan menyerahkannya secara langsung. Namun beliau ada halangan, maka diwakili oleh Sofyan Djalil, selaku menteri Agraria dan Tata Ruang dengan didampingi Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

“Namun setelah Pak Menteri dan Pak Bupati meninggalkan acara, kurang dari 30 menit sertifikat ditarik kembali oleh BPN Kabupaten Sukabumi dengan alasan belum selesai,” ujar Ketua Forum Petani Warungkiara, Puloh Saepul Anwar dalam acara audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi.

Karena percaya, lanjut Puloh, para petani pun mengembalikannya. Namun sayang, hingga sekarang ini sertifikat tersebut tak kunjung juga diberikan. Padahal ia mengaku sudah beberapa kali mendatangi BPN dan mengirimkan surat, namun tak kunjung juga sertifikat tersebut diberikan.

“Alasannya yang terakhir kami terima adalah harus ada Peraturan Bupati. Menurut kami ini janggal, lantaran dalam peraturan seatasnya tidak ada yang menyebutkan harus ada itu. Ini ada apa dengan BPN,” imbuhnya.

Melalui audensi tersebut, ia berharap DPRD Kabupaten Sukabumi turun tangan dan menghadirkan BPN agar memberikan penjelasan terkait panahanan dan belum dikembalikannya sertifikat para petani itu.

“Kami minta BPN dan Dinas Tata Ruang dihadirkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada kejelasan juga, kami akan duduki kantor BPN dan melaporkan kepada Bapak Presiden langsung,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Faozi, mengaku persoalan yang terjadi di Kecamatan Warungkiara merupakan persoalan baru. Ia pun berjanji akan membantu para petani supaya sertifikat yang menjadi hak mereka segera diberikan.

“Ini persoalan yang baru menurut kami. Ada sertifikat yang merupakan program pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi ditarik kembali oleh lembaga di daerahnya. Sungguh keterlaluan. Kami akan gelar kembali pertemuan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan menghadirkan BPN dan Dinas Tata Ruang selaku mitra kerja kami,” tutupnya. (gelora)

Jakarta, SN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan untuk menjerat hukuman paling berat untuk mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) lebih berat karena dianggap melindungi keterlibatan pihak lain.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi bungkamnya Juliari sehingga hanya sekali diperiksa oleh penyidik KPK.

Menurut Dedi, bungkamnya Juliari tersebut menyiratkan bahwa Juliari sedang melindungi keterlibatan pihak lain.

"Bisa saja diamnya Juliari cukup menyiratkan pesan sedang melindungi pihak lain. Termasuk asumsi keterlibatan para elit," ujar Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/1).

Dengan demikian, Dedi berharap agar KPK menjerat Juliari dengan hukuman yang lebih berat.

"KPK semestinya tidak tunduk pada bungkamnya Juliari, jika ada upaya menghalangi kerja KPK maka Juliari perlu diancam hukuman yang jauh lebih berat," pungkas Dedi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengungkapkan alasan penyidik hanya baru sekali memeriksa Juliari.

Menurut Karyoto, Juliari dianggap tidak mau membuka dan membeberkan perkara yang menjeratnya.

Penyidik pun diketahui baru sekali memeriksa Juliari selama proses penyidikan ini. Yaitu pada Rabu, 23 Desember 2020.

Pemeriksaan perdana itu pun juga baru dilakukan lebih dari dua minggu lamanya setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu, 6 Desember 2020. (sanca)