SANCAnews.id

Relawan Prabowo melakukan rapat persiapan Apel Kebangsaan yang akan diselenggarakan 20 September 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta. (Sumber: Istimewa) 

JAKARTA — Sejumlah relawan pendukung Presiden RI, Prabowo Subianto akan menggelar acara Apel Kebangsaan pada 20 September 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta.

Acara ini akan berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan tuntutan politik penting, termasuk seruan agar Presiden merombak kabinetnya.

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, menyatakan, persiapan acara yang digagas berbagai lembaga relawan seperti Garuda Emas, Garuda Asta Cita Nusantara, dan Rampas 08 itu kini sudah mencapai tahap final.

"Hari ini kami seluruh panitia apel kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 20 September 2025, telah menyelesaikan pematangan persiapan," kata Kurniawan kepada wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, 14 September 2025.

Kurniawan mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir untuk memberikan sambutan. Para relawan menegaskan komitmen mereka untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Kita akan mengawal terus pak presiden sampai minimal tahun 2029," ucap Kurniawan.

Apel Kebangsaan ini diharapkan bisa menjadi pesan kuat bagi semua pihak. Ada empat poin utama yang menjadi tujuan dari gerakan ini, yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, yakni

Pertama adalah untuk membuktikan kepada publik bahwa basis massa pendukung Prabowo masih solid dan setia.

"Apel kebangsaan ini, satu, kita akan menunjukkan kepada rakyat indonesia bahwa pendukung prabowo itu masih ada dan setia," ujar Kurniawan.

Kedua, para relawan berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat agar Presiden Prabowo tidak ragu dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan strategis untuk negara.

Ketiga, menjadi tuntutan paling tajam. Para relawan mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi dan mencopot para pembantunya di kabinet yang dinilai tidak loyal dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Keempat, relawan meminta agar Presiden lebih sering turun langsung ke masyarakat di berbagai daerah. Tujuannya adalah agar Prabowo dapat melihat dan mendengar langsung permasalahan rakyat, tanpa hanya bergantung pada laporan dari bawahannya.

"Kami meminta kepada pak prabowo kembali ke rakyatnya supaya tahu permasalahan yang ada di wilayah, jangan sampai hanya mendengarkan dari orang-orang laporan belum tentu benar," kata Kurniawan.

Gerakan ini juga menjadi respons atas adanya isu dan manuver politik yang mencoba "menggoyang" stabilitas pemerintahan Prabowo. Kurniawan menegaskan bahwa relawan sejati, yang telah berjuang bersama Prabowo sejak 2008, tidak akan tinggal diam.

"Melihat kondisi hari ini, masukan ada goyang-goyang ke pemerintah Prabowo, sikap kami jelas," kata Kurniawan.

"Saya, dan relawan yang setia kepada Prabowo ini akan memberi energi positif kepada pak prabowo bahwa kami itu ada dan setia. Supaya rakyat indonesia tahu bahwa pak prabowo ini tidak berdiri sendiri, masih banyak relawannya. Kami tidak akan membiarkan prabowo berjuang sendiri," jelasnya. (poskota)

Kapolda Banten Brigjen Hengki dipromosikan menjadi Irjen, dan Wakapolri Kompol Hendra Wirawan dipromosikan menjadi Brigjen. (Foto: Humas Polda Banten) 

JAKARTA — Kapolda Banten, Irjen Hengki, diminta meningkatkan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Gubernur Andra Soni menyampaikan permintaan tersebut setelah Hengki naik pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.

"Selamat kepada Bapak Kapolda atas kenaikan pangkatnya, semoga terus bisa berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari Forkopimda dalam rangka menjaga stabilitas daerah keamanan, dan ketertiban masyarakat," kata Andra kepada RMOL pada Sabtu 13 September 2025.

Selain Hengki, Wakapolda Banten, Kombes Hendra Wirawan juga memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Didik Hariyanto mengatakan, kenaikan pangkat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor : 2632/IX/KEP./2025 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja luar biasa dalam mengemban amanah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Banten.

“Hal ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda Banten untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Didik Hariyanto dalam keterangan resmi pada Sabtu 13 September 2025.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelaksanaan upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Perwira Tinggi (Pati) di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 12 September 2025.

Dalam upacara tersebut, sebanyak 27 personel resmi mendapatkan kenaikan pangkat, terdiri dua personel ke pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yakni Komjen Karyoto (Kabaharkam Polri) dan Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN).

Sedangkan, tujuh personel ke pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yakni Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.

Selain itu, ada 18 personel ke pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) yang terdiri atas Wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, Kapusjarah, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN. (rmol)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ricardo/JPNN.com 

JAKARTA — Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu angkat bicara soal pergantian Kapolri Listyo Sigit. Dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyatakan bahwa semuanya semakin jelas.

Apalagi, rencana pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditengarai bakal berdampak serius terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Makin jelas,” tulis Said Didu dikutip Minggu (14/9/2025).

Sebelumnya, pernyatan soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro.

Suhandono memberi peringatan soal pergantian Kapolri ini dengan menyebut adanya potensi ketidakpastian politik.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Suhandono menegaskan bahwa LCJ melihat Jenderal Listyo Sigit berhasil mempertahankan profesionalisme aparat.

Selain itu, ia juga menegakkan hukum secara proporsional di tengah berbagai tantangan.

Mulai dari pengamanan pemilu hingga penanganan kerusuhan di sejumlah daerah.

“Selama ini kepolisian di bawah Pak Listyo Sigit sangat bagus,” kata Suhandono.

“Jika beliau diganti tanpa alasan yang jelas, kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo bisa menurun,” ujarnya. (fajar)

Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi/Net 

JAKARTA — Dugaan skandal korupsi terkait kuota haji tambahan 2023-2024 telah menyeret sejumlah tokoh penting di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hingga saat ini, enam petinggi PBNU dan GP Ansor telah dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah KPK tersebut mendapat perhatian serius dari ulama Nahdlatul Ulama KH Abdul Muhaimin, A'wan PBNU periode 2022-2027, yang menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran para ulama senior dan warga NU terkait situasi tersebut.

Menurutnya, jika benar aliran dana korupsi itu menyentuh struktur PBNU, maka kejadian ini baru pertama kali dalam sejarah ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

"Itu tugas KPK, kita mendukung dan patuh pada penegakan hukum. Namun, segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang meresahkan warga NU," tegas Kiai Muhaimin kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Kiai Muhaimin menekankan, penetapan tersangka sebaiknya tidak ditunda agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Ia menyoroti jika tidak ada kejelasan, maka publik bisa menilai KPK tengah merusak reputasi NU secara kelembagaan, padahal yang terlibat hanyalah oknum.

"Dugaan pelaku adalah oknum yang menyalahgunakan kebesaran NU. Bukan organisasi secara keseluruhan," lanjutnya.

Lebih jauh, Kiai Muhaimin mengingatkan agar proses hukum tetap menghormati para ulama, kiai kampung, dan warga NU di akar rumput yang tidak mengetahui apapun tentang kasus tersebut.

“Ada ribuan ulama dan kiai yang murni berkhidmat. Tapi mereka ikut merasakan dampaknya karena hujatan terhadap NU terus bergulir di media sosial,” ujarnya.

Sebagai tokoh nasional dan mantan Presiden Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Kiai Muhaimin mengamati onflik narasi di media sosial makin memanas. Ia mencatat dukungan publik terhadap KPK mayoritas positif, sementara pembelaan terhadap para terduga lebih bersifat emosional.

Kondisi ini menurutnya hanya bisa diredam dengan kejelasan hukum dan penetapan tersangka secepatnya.

“Jangan dibikin serial drama. Siapapun yang terlibat, bahkan jika pimpinan tertinggi PBNU, maka harus dibuka secara terang benderang,” tegasnya. (berita1)

Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya di Bandara Ngurah Rai International Airport, Bali, Sabtu, (13 September 2025).

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana banjir yang melanda Bali pada Sabtu, 13 September 2025. Prabowo tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai setelah kunjungan singkat ke dua negara, yakni UEA dan Qatar.

Prabowo tiba di Bali dengan mengenakan setelan safari cokelat dan topi biru. Setibanya di bandara, beliau disambut oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

Sayangnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hadir dalam upacara penyambutan tersebut. Ketidakhadirannya menjadi topik perbincangan karena beredar rumor bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai penggantian Kapolri.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Bali diterpa bencana Banjir berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Di mana, titik banjir paling banyak berada di wilayah Denpasar, Bali mencapai 81 titik. (rmol)