SANCAnews.id

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean      

JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menyatakan kepuasannya terhadap respons Presiden Prabowo Subianto terhadap kontroversi terkini.

Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang dimulai pada 25 Agustus lalu dipicu pernyataan kontroversial para ajudannya, salah satunya Sri Mulyani Indarwati.

"Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terima kasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

"Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan," sebutnya.

"Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam," tambahnya.

Sementara untuk nama-nama lain, Ferdinand tanpa pikir panjang menegaskan bahwa mereka memang sudah layak diganti.

"Nama lain ini memang kontraversial dan layak diganti. Saya menganggap apa yang dilakukan Prabowo ini adalah bagian dari mendengar masyarakat," imbuhnya.

Khusus untuk Budi Arie Setiadi, Ferdinand mengatakan bahwa sikap tegas Prabowo mestinya diambil sejak jauh-jauh hari. Ketika nama mantan Menteri Koperasi itu terseret kasus judi online (Judol).

"Ini kan sudah lama namanya tersangkut kasus Judol. Tapi belum juga menjadi tersangka. Pasca reshuffle ini kita berharap bahwa Budi Arie ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian menyusul temannya yang lain," harapnya.

Ferdinand bilang, merujuk pada dakwaan jaksa, nama Budi Arie selalu disebut dalam persidangan.

"Artinya keterlibatan Budi Arie memang kental dan layak dijadikan tersangka," Ferdinand menuturkan.

Tidak berhenti pada lima Menteri yang dicopot hari ini, Ferdinand mendorong Prabowo agar terus melakukan bersih-bersih kabinet.

"Masih banyak nama-nama yang harus diganti seperti Raja Juli Antoni, dan beberapa nama lain yang kontraversial dan disebut tidak bisa bekerja juga diganti," lanjutnya.

Ferdinand bilang, jika Prabowo ingin cita-citanya membangun Indonesia menjadi seperti yang tertuang pada visi dan misinya, maka ia harus menempatkan orang yang tepat dalam setiap jabatan yang dibutuhkan.

"Kalau pak Prabowo ingin kabinetnya sukses, maka nama-nama yang tidak bisa bekerja harus diganti," kuncinya.

Sebelumnya, perombakan kabinet tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Senin (8/9/2025) sore.

"Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan," kata Prasetyo.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haji bersama DPR. (fajar)

GP Ansor. (Foto: Website GP Ansor) 

JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Syarif Hamzah Asyathri, diperiksa tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait barang bukti yang ditemukan di rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Hal itu menjadi salah satu bahan yang diperiksa tim penyidik ​​saat memeriksa Syarif sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Syarif sebelumnya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 September 2025.

"Dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas)," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 8 September 2025.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.

Selain itu, hingga Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. (rmol)

Anggota TNI Ditembak di Papua (Antara/ANT) 

JAYAPURA — Kapolres Keerom AKBP Astoto Budi Rahmantyo mengatakan, peristiwa penembakan yang dilakukan anggota TNI Kapten Inf J (Dantim Satgas Ketapang Swasembada BAIS) terhadap Praka PM dari Kodim 1715/Yahukimo diduga dari pertengkaran keduanya.

Dari laporan yang diterima, kasus penembakan yang terjadi di Kali Mo (Dusun Kali Lapar 2), Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Minggu (7/9/2025), bermula dari percekcokan antara keduanya.

“Belum diketahui motif pertengkaran, sehingga terjadi perselisihan yang berujung aksi korban mengejar pelaku dengan kampak kecil. Pelaku merasa terancam dan melepaskan tiga tembakan peringatan, salah satunya mengenai kepala korban hingga meninggal di tempat,” kata Kapolres Keerom AKBP Astoto melalui Kapolsek Waris Ipda Mirwan, seperti dilansir dari Antara, Minggu (7/9/2025).

Ia menuturkan, setelah mendapat laporan, aparat langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan serta berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan keluarga korban guna mencegah gangguan keamanan.

Kapten Inf J kini sudah diamankan Polisi Militer Kodam XVII/Cenderawasih bersama senjata api jenis Sig Sauer P224 yang digunakan dalam insiden tersebut.

Polres Keerom juga mengambil langkah cepat dengan mengamankan lokasi dan memastikan situasi tetap kondusif melalui pendekatan kepada keluarga korban serta tokoh masyarakat agar tidak terprovokasi, sekaligus menyerahkan proses hukum ke peradilan militer di Jayapura.

“Pelaku telah diamankan oleh Polisi Militer di Jayapura untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kapolsek Waris Ipda Mirwan. (beritasatu)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tertangkap kamera tengah main domino bersama Azis Wellang. (Foto: Tempo) 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.

Desakan itu disampaikan analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyusul viralnya foto kedua menteri asyik bermain domino dengan Azis Wellang.

"Presiden Prabowo Subianto selayaknya mencopoot dua menteri yang main domino bersama mafia pembalakan liar Azis Wellang," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 7 September 2025.

Dalam foto tersebut, Raja Juli yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlihat duduk satu meja bersama Azis Wellang dan dua orang lainnya. Raja Juli mengenakan batik cokelat lengan panjang, sementara Azis tampak dengan ciri khas rambut uban putih. Keduanya terlihat akrab saat bermain domino.

Foto pertama kali dirilis Tempo dengan narasi Aziz Wellang merupakan tersangka pembalakan liar. Namun berdasarkan dokumen yang diperoleh RMOL, status tersangka Wellang dibatalkan oleh putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: 13/Pid.PRA/2024/PN/Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2024.

Meski begitu Jamiluddin menganggap dua menteri itu perlu dicopot karena tidak seharusnya bermain domino bersama mafia. Apalagi, kata Jamiluddin, Raja Juli main domino dengan mafia pembalakan liar, yang berkaitan langsung dengan kehutanan.

"Hal itu tentu membuat kecurigaan semakin besar terhadap Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan," tutupnya. **

Nadiem saat bertemu Presiden Jokowi sebelum menjabat sebagai Mendikbud 

JAKARTA — Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai sangat mungkin Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurutnya, mantan presiden yang akrab disapa Jokowi itu bisa saja dijerat bersama Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Jika Jokowi pada saat itu memberikan perintah kepada Nadiem untuk melakukan pengadaan Chromebook maka mestinya Jokowi dikenakan pasal turut serta dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nadiem," urai Saiful Anam dikutip dari kantor berita politik RMOL, Minggu, 7 September 2025.

Saiful menjelaskan bahwa perkara korupsi seharusnya tidak hanya menjerat menteri sebagai eksekutor tetapi juga menjerat presiden sebagai penanggung jawab kebijakan.

Bahkan, lanjut Saiful Anam, secara hukum jika Jokowi mengetahui kebijakan koruptif yang dibuat Nadiem namun tidak melarang maka bisa dijerat karena melakukan pembiaran tindak pidana korupsi.

Viral PT Gudang Garam Disebut Lakukan PHK Massal, Bos Rokok Tetap Berjaya karena Beban Ditanggung Konsumen?

"Saya kira mestinya tidak hanya selesai di Nadiem. Jokowi bisa ikut terjerat jika saat menjabat presiden mengetahui dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Nadiem," urai Saiful Anam.

Selaku kepala negara, lanjutnya, tidak mungkin tidak mengetahui program-program yang dijalankan oleh para menteri, terlebih berkaitan dengan program prioritas. Karenanya, tegas dia, Jokowi harus diperiksa.

"Selain itu apakah niat jahat Nadiem juga diketahui atau bahkan ada mengalir kepada Istana, juga harus dipastikan oleh penyidik Kejagung," sarannya.

Sebagaimana diketahui, Nadiem jadi tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 120 saksi dan 4 orang ahli.

Muncul spekulasi bahwa proyek yang berujung korupsi dan menyebabkan kerugian negara Rp1,9 triliun ini sebagai mahar politik Nadiem kepada Jokowi. Sebab berdasarkan penyidikan Kejagung proyek dirancang sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri oleh Jokowi. (fajar)