SANCAnews.id

Pratikno dan Jokowi/Ist 

JAKARTA — Kehebohan ijazah mantan presiden Jokowi belum juga reda. Hingga kini, polemik ijazah tersebut masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Sementara itu, di media sosial, sejumlah pengamat politik mengungkap keterkaitan eks Rektor UGM itu dengan ijazah Jokowi. Ada pula yang berbagi informasi dari pengamat terkait polemik tersebut.

Pengamat politik yang juga Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyebut nama Pratikno sebagai pihak yang berperan dalam munculnya ijazah Jokowi.

Mengutip kantor berita politik RMOL, Selasa (22/4/2025) Muslim Arbi mengungkapkan hal itu melalui akun Youtube MRohman Official.

"Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno," kata Muslim pada awal Maret lalu.

Diketahui, Pratikno pernah menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk masa bakti 2012-2017. Artinya, pada Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 lalu Pratikno menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.

Ada pun Jokowi mengklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM pada 1985.

Atas jasanya tersebut, kata Muslim Arbi, Jokowi lalu memberikan kompensasi Pratikno sebagai Mensesneg sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 hingga 2024.

Karier Pratikno pun kini berlanjut sebagai Menko PMK di kabinet Prabowo Subianto.

"Jadi seolah-olah Pratikno memegang rahasia luar biasa dari Jokowi," kata Muslim.

Melansir situs resmi UGM, Prof. Dr. Pratikno., M.Soc, Sc., dilantik sebagai Rektor UGM untuk masa bakti 2012-2017. Pelantikan berlangsung pada Senin 28 Mei 2012, pukul 10.00 di Balai Senat UGM.

Acara pelantikan rektor dihadiri oleh anggota DPR RI, Priyo Budi Santoso, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta pejabat sipil dan militer pusat dan daerah.

Selain itu, dalam acara tersebut hadir pula para mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan.

“Berhubung telah berakhirnya jabatan Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. sebagai Rektor UGM, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat penggantinya, Prof. Dr. Pratikno., M.Soc, Sc. yang telah terpilih dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai rektor,” kata Dr. Supama, M.Si., Sekretaris MWA kala itu. (fajar)

Aksi 214 di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 21 April 2025/RMOL 

JAKARTA — Massa Aksi 214 geruduk gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 21 April 2025. Pantauan redaksi hingga pukul 15.01 WIB, massa yang berjumlah sekitar 500-750 orang itu menutup dua ruas jalan dari Gedung Bareskrim menuju Senopati dan sebaliknya. Artinya, tidak boleh ada kendaraan yang melintas di depan Mabes Polri maupun di depan Kantor Pusat PLN.

Kedatangan massa tersebut ingin menuntut agar Polisi segera menangkap Fuad Cucu Warsinah (Gus Fuad Plered). Massa menjulukinya sebagai Fuad si Cucu PKI yang diduga telah membuat onar bagi bangsa. Massa khawatir kehadiran Fuad yang diduga sebagai keturunan PKI tersebut dapat mencederai dan memecah belah umat dan bangsa.

"Ini yang jelas-jelas sudah menistakan dan menjadikan perpecahan di negeri ini segera tangkap dan penjarakan Fuad cucu PKI, kalau tidak jangan salahkan kami yang akan mengeksekusi itu," teriak seorang orator dari atas mobil komando.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pejabat (Pengacara & Jawara Bela Umat, Ustad Eka Jaya salah satunya yang menyerukan bahwa Polri harus bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan menindak Fuad.

Demi meluapkan kekesalan, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan Tangkap dan Penjarakan Si Monyet Fuad Cucu PKI. (rmol)

Muhammad Said Didu seorang aktivis media sosial dan sekaligus mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara. (BUMN) 

JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu melontarkan sindiran terhadap kubu Jokowi Widodo. Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir banyak yang datang menjenguk mantan Presiden Ketujuh Republik Indonesia itu di Solo.

Kunjungan tersebut datang dari berbagai pihak. Ada yang dari Pemerintah, mulai dari Menteri hingga Gubernur. Hal tersebut kemudian disorot tajam, terkait alasan mereka datang menemui Jokowi karena alasan silaturahmi.

Said Didu menjadi salah satu orang yang vokal membahas kunjungan sejumlah pejabat pemerintah ke kediaman Jokowi. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia bahkan menuliskan daftar kunjungan ke kediaman ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

Menkop Budi Arie Setiadi dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto sowan ke rumah Jokowi di Solo pada momen Idulfitri. FOTO/DOK.SindoNews 

Mulai dari menteri, gubernur, preman hingga polisi. Diketahui menteri yang sempat menghadap seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. 

Khofifah Beberapa Kali Temui Jokowi, Kali Ini Bersama Kapolda Jatim dan Pangdam Brawijaya/Net

Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin. 

Komisaris ID Food dan Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal dikediaman Jokowi di Solo/Ist

Komisaris ID Food juga sempat viral mengintimidasi massa yang menuntut ijazah Jokowi. Begitu pun Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal datangi kediaman Jokowi jelang massa ingin geruduk rumah Jokowi.

Belum lama ini juga Serdik Sespimmen Polri mengunjungi kediaman Jokowi. 

Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 saat menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dikediamannya di Solo/Ist

“Urutan datang ke Solo; Trio Menteri penggerak massa, Trio Menteri pengatur logistik, Gubernur penggalangang Pemda bersama Kapolda dan Pangdam, preman pengancam rakyat, polisi untuk pamer kekuasaan bahwa Parcok adalah Solo,” tulisnya dikutip Senin (21/4/2025).

Said Didu pun menyindir terkait siapa berikut yang bakal menyusul untuk melakukan kunjungan ke Solo.

“Tunggu episode berikutnya,” ujarnya. (fajar)

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karyasuda/Repro 

JAKARTA — Komisi II DPR meminta penjelasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait inventarisasi Komisi II yang mencatat ada 34 titik di laut Indonesia yang dipagari. Pasalnya, ada beberapa titik di laut Indonesia yang dijadikan SHGB dan SHM.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamiy Karsayuda menjelaskan dari 34 titik laut di Indonesia yang dipagari, tidak semuanya bermasalah, namun Komisi II meminta penjelasan kepada Menteri ATR/BPN terkait izin pembangunan pagar tersebut.

“Nah karena itu, ini bagian penting juga akuntabilitas kepada publik. Agar tidak semua hal yang terkait dengan pensertifikatan lahan di laut melalui proses reklamasi dan seterusnya itu, kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Karena kita juga butuh investasi pada pihak yang lain,” kata Rifqi di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Senin, 21 April 2025.

Ia menambahkan, penjelasan mengenai sengketa dan mafia tanah yang ada di Indonesia juga menjadi sorotan Komisi II DPR.

“Salah satunya adalah sampai dengan detik ini kita masih punya lebih kurang 2,5 juta hektare lahan yang sudah ditanami sawit yang sudah ditanam bertahun-tahun tapi sampai hari ini berstatus ilegal,” katanya.

“Kenapa kami sebutkan ilegal? Karena tidak kunjung mendapatkan hak guna usaha,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Kementerian ATR-BPN untuk mempercepat layanan terhadap beberapa permasalahan tentang tata kelola ruang.

“Ada pun terkait dengan pelanggaran hukum biar kita serahkan kepada satgas sawit yang telah dibentuk oleh Presiden yang diketuai langsung oleh Menteri Pertahanan yang wakilnya adalah Jaksa Agung,” tutupnya. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan penggantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Uniknya, surat pertanyaan itu ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) periode 2019-2020 sekaligus Wakil Panglima TNI periode 1999-2000, Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi, Kepala Staf Angkatan Darat periode 1999-2000, Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Soedarto, Kepala Staf Angkatan Laut periode 2005-2007, Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto, Kepala Staf Angkatan Udara periode 1998-2002, Marsekal TNI (Purn.) Hanafie Asnan.

Sementara itu, Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno ikut pula menandatangani pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap itu disampaikan saat mereka berkumpul dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Dokumen pernyataan sikap dibingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih bertulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyalematkan NKRI". Selain pergantian Wapres Gibran, tuntutan mereka juga mendesak Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berikut isi dokumen tersebut:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan begitu, kata Fachrul, seharusnya bukan Prabowo yang utang budi, melainkan Jokowi. Dia pun menyarankan Prabowo untuk tidak terlalu hormat ke Jokowi.

"Yang sedang-sedang aja lah Pak. Yang betul Pak, yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya sama-sama berteriak 'hidup Prabowo, terima kasih Prabowo', bukan sebaliknya Bapak hidup Jokowi, itu salah," ucap Fachrul menyampaikan pendapat seperti itu jika diterima bertemu Presiden Prabowo.

Sementara itu, Danjen Kopassus periode 2007-2008 Mayjen TNI (Purn) Soenarko membacakan delapan tuntutan dalam dokumen yang bertujuan menyelamatkan NKRI tersebut. "Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel TNI," kata Soenarko.

Dalam pidatonya, Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengungkapkan, pihaknya pada 11 Februari 2025, meminta waktu untuk bertemu Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, ia juga mengirimkan surat resmi ke Istana terkait poin tuntutan kepada Prabowo.

"Tapi, sampai saat ini, belum ditanggapi, pernyataannya apakah suratnya sudah sampai atau ada yang mencabut di dalam agar tidak sampai? Bukan urusan kita. Tapi, yang jelas sampai saat ini, belum ada tanggapan," kata Fachrul.

Dia menegaskan, salah satu poin yang ingin disampaikan adalah mengapa Prabowo merasa terlalu utang budi kepada Jokowi. "Apa bukan sebaliknya Pak? Beliau membantu Bapak untuk cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, bukan! Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden," kata Fachrul disambut tepuk tangan hadirin.

Dengan begitu, kata Fachrul, seharusnya bukan Prabowo yang utang budi, melainkan Jokowi. Dia pun menyarankan Prabowo untuk tidak terlalu hormat ke Jokowi.

"Yang sedang-sedang aja lah Pak. Yang betul Pak, yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya sama-sama berteriak 'hidup Prabowo, terima kasih Prabowo', bukan sebaliknya Bapak hidup Jokowi, itu salah," ucap Fachrul menyampaikan pendapat seperti itu jika diterima bertemu Presiden Prabowo.

Sementara itu, Danjen Kopassus periode 2007-2008 Mayjen TNI (Purn) Soenarko membacakan delapan tuntutan dalam dokumen yang bertujuan menyelamatkan NKRI tersebut. "Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel TNI," kata Soenarko. (republika)