SANCAnews.id

by : Joharuddin Firdaus/Pemeharti Politik Sosial dan Budaya

TIGA anggota Polisi Daerah (Polda) Lampung tewas ditembak saat menggrebek judi sabung ayam. Tiga anak bangsa ini dipastikan meninggal dunia saat melakukan tugas resmi sebagai polisi. Bukan mereka sedang melakukan kegiatam yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok. Untuk sementara dua oknum anggota TNI diduga yang melakukan penembakan kepada 17 polisi yang menggrebek lokasi judi ayam.

Kapolri Pak Jendral Listyo Sigit Prabowo dari Serang Banten menyatakan “bersama dengan Panglima TNI Pak Jendral Agus Subianto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polda Lampung. Tujuannya untuk menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Sementara di tingkat provinsi Kepolda Lampung dan Komandan Korem 043/Garuda Hitam juga terus melakukan investigasi bersama”.

Kapolri juga menyatakan bahwa “selalu mendorong seluruh anggota polsi untuk meningkatkan samangat dan bekerja dengan baik. Selalu bekerja dengan penuh semangat. Namun anggota polisi supaya selalu lebih hati-hati dan menjaga sinergitas, dan soliditas untuk kepentingan rakyat”.

Masyarakat Indonesia, dan mungkin saja dunia dibuat bingung, kaget, sedih, bahkan mungkin marah kepada Kapolri setelah medengar pernyataan Pak Jendral Sigit. Benar-benar pernyataan sikap dari Kapolri yang kering dan hampa. Tidak bemakna, tidak berisi dan tidak berkelas sebagai Kapolri. Rakyat pasti marah karena anggota polisi yang meninggal dalam tugas tersebut dibiayai sejak mulai dari pendidikan sampai meninggal itu dengan uang dari pajak rakyat.

Pernyataan yang tidak menggambarkan pesan Pak Jendral Sigit sebagai seorang hebat. Bukan sebagai tokoh yang sedang memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Seakan-akan yang mereka meninggal itu bukan anak buah Pak Jendral Sigit. Seakan-akan anggota Polisi Lampung yang meninggal itu bukan anggota polisi. Jangan begitulah Pak Jendral Sigit, sebab tiga anggota Polisi itu punyak bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya istri dan punya anak. Keluarganya pasti sedih Pak Kapolri.

Kapolri melakukan kordinasi dengan Panglima TNI itu standar baku kalau ada gesekan di level bawah antara anggota Polisi dengan TNI dil lapangan. Dinaikkan pangkat anumerta satu tingkat lebih tinggi, itu juga wajib hukumnya. Apalagi untuk anggota yang gugur saat melakukan tugas di lapangan. Semua Kapolri dipastikan akan melakukan langkah-langkah sama dengan yang Pak Jendral Sigit lalukan itu.

Semua yang sudah Kapolri Pak Sigit lakukan bersama Panglima TNI itu adalah tahapan-tahapan yang harus secara oficial. Namun yang sangat diperlukan dari Pak Sigit adalah sentuhan kemanusiaan kepada anggota tiga Polisi yang meninggal dunia tersebut bersama keluarganya. Kejadian penembakan tiga anggota Polda Lampung ini bukan saja bikin rakyat marah. Namun mungkin semua anggota TNI ikut juga marah, karena sangat memalukan dan mencoreng muka TNI.

Pantasnya itu Pak Kapolri Sigit bikin dulu pernyatakan sikap bahwa “intitusi Polri turut atau sangat prihatin dan belasungkawa yang mendalam dengan kejadian tersebut. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua sebagai bangsa. Diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi pada waktu-waktu mendatang. Bukan saja institusi Polri yang merugi, namun yang rugi adalah bangsa Indonesia”.

Pak Kapolri Jendral Sigit harusnya jangan takut untuk menyatakan sikap mengecam kejadian ini. Jangan juga takut kehilangan jabatan sebagai Kapolri. Pasti Pak Presiden Prabowo Subianto mendukung Pak Sigit soal. Namun kalau sampai kehilangan jabatan sebagai Kapolri juga, maka bintangnya Pak Sigit tidak mungkin turun ke bintang tiga. Toh, Pak Sigit sudah menjabat Kapolri selama empat tahun lebih. Bahkan menjadi Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak reformasi 1998.

Kapolri Pak Jendral Sigit yang baik dan hebat. Kejajdian yang menimpa tiga anggota Polsek Nagara Batin, Polres Way Kanan, Polda Lampung ini bikin semua anggota Polri dari sabang sampai Merauke resah dan sedih. Khawatirnya anggota polisi menjad takut untuk bertindak menghadapi gangguan keamanan dan penyakit masyarakat. Khawatir kalau bakal terulang anggota Polda kembali.

Ayo Pak Jendral Sigit, belum terlambat kooo. Bikinlah pernyataan sikap yang isinya mengecam kejadian penembakan terhadap tiga anggota Polda Lampung yang tewas belum lama ini. Pendek saja kelimatnya. Bilang saja begini “Polri sangat prihatin, turut belasungkawa yang mendalam serta mengecam dengan kejadian tersbut”. Jangan ikuti kelukuan Mulyono yang tidak mempunyai rasa empati terhadap kematian anak bangsa, seperti kejadian penembakan di KM 50 dulu itu. (*)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 5 persen pada (18/3). Hal itu dinilai karena serangkaian kebijakan pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Pegiat Media Sosial Stefan Antonio. Ia mengatakan aturan itu telah diobrak-abrik.

“Negara diurus suka-suka "Ndasmu". Aturan obrak-abrik seenak "Ndasmu",” kata Stefan dikutip dari unggahannya di X, Rabu (19/3/2025).

Berdasar dari hal tersebut, kata Stefan, memengaruhi pasar. Stefan pun menyentil Prabowo secara satire. Ia mengungkit ungkapan lawas Prabowo yang mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030.

“Dibayar kontan sama pasar. Indonesia mau dibuat bubar sebelum 2030,” ujarnya.

Lebih lanjut, Stefan menanyakan kapan Prabowo-Gibran mengundurkan diri. Lengkap dengan jajaran kabinetnya.

“Kapan kalian mau mundur @PRABOWO @GIBRAN_TWEET beserta jajaran kabinet kalian?!” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan (trading halt) akibat IHSG jeblok ke angka 5%, Selasa (18/3/2025).

Pembekuan sementara terjadi pada sesi I, pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS). Sesi I IHSG ditutup melemah di angka 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah buka suara terkait anjloknya IHSG ke angka 5%. Diungkapkan saat konferensi pers lelang Surat Utang Negara.

“Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa pondasi dari perusahaan-perusahaan go public harus terus di-update ke market, sehingga market punya assessment terhadap valuasi yang fair dan baik, itu merupakan kewajiban kita bersama,” ujarnya. (fajar)

Uli Parulian Sihombing Anggota Komnas HAM 2022 -2027 

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti dugaan ancaman terhadap masyarakat dan intimidasi terhadap warga sipil, setelah adanya aksi aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal itu terjadi setelah KontraS menyerbu rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang tengah membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3). Komnas HAM akan melakukan investigasi terkait ancaman intimidasi dan pelaporan aktivis KontraS ke Polda Metro Jaya.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut sebagaimana mandat dan kewenangan Komnas HAM pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, Rabu (19/3).

Komnas HAM menegaskan, perlu adanya jaminan dan perlindungan HAM terhadap setiap masyarakat saat menyampaikan pendapat dan ekspresinya dalam menyikapi revisi UU TNI.

"Perlu adanya jaminan dan pelindungan atas hak dalam menyampaikan pendapat dan atau ekspresi dalam menyampaikan aspirasi RUU TNI," tegas Uli Parulian.

Pasalnya, pasca penggerudukan aktivis KontraS ke Hotel Fairmont, kantor KontraS yang berlokasi di Jalan Kramat III, Jakarta Pusat didatangi orang tidak dikenal, pada Minggu (16/3) dini hari. Mereka mengklaim sebagai pihak dari media massa.

Kedatangan orang tidak dikenal itu setelah KontraS menggeruduk rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI terkakit revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore.

"Didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK) yang mengaku dari media, tapi tanpa menjelaskan asal/nama medianya termasuk tujuannya datang tengah malam," kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus kepada wartawan, Minggu (16/3).

Berdasarkan tangkapan layar CCTV yang tersebar, tempak dua orang pria mengenakan pakaian hitam dan seoran lainnya memakai kaos berwarna krem. Menurutnya, orang tidak dikenal itu juga secara terus-menerus membunyikan lonceng yang berada di kantor KontraS tanpa tujuan jelas.

Ia pun mengungkapkan, pada waktu yang bersamaan, Andrie juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia menduga, itu merupakan aksi teror setelah dirinya menggeruduk rapat panja Komisi I DPR terkait pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont.

"Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritis proses legislasi revisi UU TNI," ucap Andrie.

Tak hanya didatangi oleh orang tak dikenal. Andrie juga turut dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah aksinya menggeruduk pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont.

Aktivis KontraS dilaporkan atas tuduhan melanggar Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum karena dinilai mengganggu hak konstitusional peserta rapat. (jawapos)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berbincang bersama mahasiswa Trisakti yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, Rabu, 19 Maret 2025

JAKARTA — Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menyerbu gedung DPR RI pada Rabu, 19 Maret 2025. Mereka menuntut parlemen membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI (RUU) yang akan dilakukan dalam rapat paripurna besok, Kamis, 20 Maret 2025.

Para mahasiswa menyampaikan tuntutan tersebut langsung kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang kemudian dihentikan oleh mahasiswa saat melintas di tengah-tengah demonstrasi.

"Kami dari mahasiswa Trisakti memberikan simbol bahwa kami tidak pernah luput soal bagaimana nilai dan amanat Reformasi terjadi. Bahwa tujuan besar Reformasi adalah membatasi dwifungsi ABRI," kata perwakilan mahasiswa kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di gerbang belakang gedung DPR RI, Senayan, Rabu, 19 Maret 2025.

Menurutnya, parlemen dan pemerintah berusaha membangkitkan dwifungsi TNI lewat perubahan keempat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Nah hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," jelasnya.

Ia menegaskan, amanat Reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan.

"Dan hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak," tegasnya.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam tapi kami akan terus menolak. Itu yang dapat saya sampaikan Pak," tutupnya. (rmol)

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024) 

JAKARTA — Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada Januari 2025 berdasarkan data Bank Indonesia telah mencapai 427,5 Dolar AS. Nilai utang Indonesia tersebut setara dengan Rp 6.973 triliun (kurs Rp 16.300 per Dolar AS).

Utang luar negeri Indonesia sebesar USD427,5 miliar terdiri dari utang luar negeri Pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Utang luar negeri Pemerintah mencapai USD204,79 miliar, utang luar negeri Bank Indonesia sebesar USD28,34 miliar, dan utang luar negeri sektor swasta sebesar USD194,39 miliar.

Utang Pemerintah dan BI Naik, Swasta Turun

Pertumbuhan ULN secara year on year (y-on-y) dibanding posisi akhir Januari 2024 mengalami fluktuasi yang berbeda. Pemerintah mencatat kenaikan utang sebesar 5,34 persen dan utang luar negeri Bank Indonesia melonjak 93,94 persen.

Di sisi lain, ULN swasta justru turun mengalami penurunan sebesar -1,71 persen setahun terakhir. Total utang swasta dari 197,77 miliar dolar AS per Januari 2024 menjadi 194,39 miliar dolar AS per Januari 2025. Dalam lima tahun terakhir, ULN Swasta cenderung menurun.

Penyebab terus menurunnya utang pihak swasta Indonesia karena lebih memilih mengoptimalkan pinjaman bank dan penjualan obligasi yang diserap pasar domestik. Strategi itu terkait dengan volatilitas nilai rupiah yan meningkat dan cenderung melemah. Mekanisme hedging tidak sepenuhnya memecahkan masalah dan berdampak penambahan biaya bagi mereka.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan ULN Indonesia dipengaruhi ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy)," kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,"

Sumber Utang Luar Negeri Indonesia

Dari transaksi utang, ULN Indonesia paling banyak dari China. Sementara utang dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) cenderung menurun.

Namun secara angka, Indonesia paling banyak berutang pada Singapura. Nilai Utang Luar Negeri Indonesia dari Singapura mencapai USD 55,7 miliar.

Kemudian ULN Indonesia dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 27,6 miliar, dan Cina USD 23,2 miliar.

Sementara pengelompokan ULN Indonesia berdasarkan lembaganya, utang paling besar dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, anak usaha Bank Dunia.

Total utang mencapai USD20,99 miliar pada Januari 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 21,45 miliar.

Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. (fajar)