SANCAnews.id

Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil/Net 

JAKARTA — Komisi III DPR mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya tidak "tipis kuping" dengan lirik lagu yang dinyanyikan oleh kelompok Band Sukatani yang berjudul "Bayar Bayar Bayar".

Menurut Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil, Kepolisian adalah bagian dari masyarakat sipil yang selama ini selalu berusaha mengimbangi demokrasi dan tidak alergi dengan kritik.

"Setahu saya justru Kapolri Jenderal Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up komedi yang isinya mengkritik institusi kepolisian," ujar Nasir kepada wartawan, Sabtu 22 Februari 2025.

Pada sisi lain, Nasir juga mempertanyakan kabar vokalis Sukatani Novi Citra Idriyati dipecat dari pekerjaannya sebagai guru gara-gara membawakan lagu itu.

Jika benar, maka Nasir sangat menyayangkan langkah pemecatan itu. Sebab itu bukan saja melanggar hak asasi manusia tapi telah merendahkan profesi seorang guru.

Terlebih, lanjut legislator PKS ini, Menteri HAM Natalius Pigai juga telah menyatakan penolakan atas pemecatan itu.

Legislator asal Aceh itu juga meminta agar pihak sekolah di mana Novi mengajar sejalan dengan sikap dan pikiran Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Tentu tidak dipungkiri bahwa masih ada polisi yang nakal. Tapi polisi yang baik dan menjaga nama institusi jauh lebih banyak,” kata Nasir.

Atas dasar itu, Nasir berharap agar vokalis Sukatani itu jangan dipecat dan dapat mengajar seperti biasa.

"Bahkan saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok Band Sukatani dijadikan duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi," tutupnya. (rmol)

Ilustrasi polisi. Seorang polisi di Sumatera Utara menipu lettingnya Rp850 juta dengan iming-iming lulus sekolah perwira 

MEDAN — Kasus yang melibatkan institusi Kepolisian Nasional terjadi di Sumatera Utara. Di mana seorang polisi menipu sesama polisi. Jumlah uang yang ditipu cukup besar, mencapai Rp 850 juta yang dibayarkan oleh korban sebanyak dua kali.

Berikut kronologi lengkapnya

Dalam kasus ini pelakunya adalah Ipda Rahmadsyah Siregar. Ia menjanjikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) kepada Bripka Shcalomo Sibuea. Ipda Rahmadsyah Siregar ditugaskan di Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sedangkan Bripka Shcalomo ditugaskan di Polres Tapanuli Utara.

Ipda Rahmadsyah Siregar dan Bripka Shcalomo satu letting di Bintara. Namun Ipda Rahmadsyah Siregar bersekolah di sekolah perwira terlebih dahulu. Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2023.

Ipda Rahmadsyah Siregar menawarkan diri kepada Bripka Shcalomo Sibuea jika ingin lulus dari sekolah perwira. Shcalomo Sibuea ditawari jalur khusus atau jalur penghargaan di Sekolah Inspektur Polisi (SIP) agar bisa masuk sekolah perwira.

Namun kelulusan tersebut tidak gratis. Bripka Shcalomo Sibuea harus membayar Rp 600 juta. Bripka Shcalomo Sibuea kemudian menyetujui permintaan Ipda Rahmadsyah Siregar.

"Desember 2023 si oknum polisi berpangkat Ipda mengubungi klien kami dan bilang dia bisa mengurus klien kami bisa lulus Sekolah Inspektur Polisi atau perwira dengan membayar Rp 600 juta."

"Kemudian klien kami mengirim uang tersebut pada Desember 2023," kata Kuasa hukum Bripka Shcalomo Sibuea, Olsen Lumbantobing, Kamis (20/2/2025),.

Setelah mengirimkan uang dan dijanjikan lulus sekolah Perwira, Bripka Shcalomo Sibuea merasa percaya diri.

Pada Februari 2024, Bripka Shcalomo mendaftar Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

Dua bulan kemudian, tepatnya pada April 2024, saat pengumuman calon perwira, nama Bripka Shcalomo Sibuea tidak tertera sebagai calon yang lulus.

"Namun saat pengumuman di bulan April 2024, namanya tidak terdaftar," lanjut Olsen.

Karena namanya tidak terdaftar sebagai peserta yang lulus, Bripka Shcalomo Sibuea mempertanyakan kepada Ipda Rahmadsyah.

Di sini, lanjut Olsen, Ipda Rahmadsyah meminta supaya Bripka Shcalomo Sibuea mengirimkan lagi uang sebesar Rp 250 juta.

"Setelah dikonfirmasi kepada Ipda RS, dia bilang harus nambah lagi Rp 250 juta. Sehingga klien kami mengirim uang lagi melalui transfer di bulan April," katanya.

Pada pengumuman berikutnya, nama Bripka Shcalomo kembali tidak terdaftar alias tidak lulus.

Di sinilah ia mulai merasa menjadi korban dugaan penipuan rekan sesama Polisinya yang dipercaya.

Pada 14 Oktober 2024, korban resmi membuat laporan ke Polda Sumut dan disusul laporan ke Bid Propam Polda Sumut pada 25 Oktober 2024.

Olsen berharap, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono menyelidiki kasus ini secara transparan dan cepat.

Jika tidak, pihaknya akan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisi III DPR RI, bahkan Presiden Prabowo Subianto.

Sejauh ini, laporan kliennya baru di tahap penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

"Kemarin kami sudah berbicara dengan penyidik kasusnya masih tahap penyelidikan. Apabila perkara tidak berjalan, saya akan menyurati bapak Kapolri, Komisi III, bahkan pak Presiden supaya kasus ini menjadi atensi," katanya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan, sudah menerima laporan Bripka Shcalomo Sibuea.

Saat ini, laporan ditangani Ditreskrimum Polda Sumut masih proses penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

Sosok Bripka Shcalomo Sibuea

Bripka Shcalomo Sibuea adalah seorang anggota polisi yang saat ini bertugas di Polres Tapanuli Utara.

Pangkat Bripka yang disandang Shcalomo Sibuea merupakan kepanjangan dari Brigadir Polisi Kepala.

Bripka adalah Bintara tingkat empat di Kepolisian Republik Indonesia dan termasuk golongan II.

Tanda kepangkatan yang dipakai Bripka Shcalomo Sibuea adalah empat buah segitiga bersusun dan berwarna perak.

Selain menyandang pangkat Bripka, Shcalomo Sibuea memiliki gelar lain yaitu SH alias Sarjana Hukum.

Namun tidak diketahui, darimana universitas mana, ia mendapatkan gelar tersebut.

Sebagai seorang polisi, Bripka Shcalomo Sibuea juga menerima gaji setiap bulannya.

Untuk seorang anggota Polri berpangkat Bripka, gaji yang diterima Shcalomo Sibuea berkisar Rp 2.492.000 hingga Rp 4.095.200.

Selain gaji pokok, polisi akan mendapatkan tunjangan kinerja sesuai kelas jabatannya.

Pangkat Bripka masuk dalam kelas jabatan 3 dengan besaran tunjangan Rp 2.216.000.

Dengan demikian, Bripka Shcalomo Sibuea bisa menerima gaji sekira Rp 4.708.000 hingga Rp 6.311.200 setiap bulan.

Anggota polisi juga masih mendapatkan tunjangan biaya makan yakni uang lauk pauk sebesar Rp 60.000.

Juga ada tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural/fungsional.

Bripka Shcalomo Sibuea pernah menangani kasus tindak pidana perusakan tanaman kopi, cabai, dan singkong di Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara.

Peristiwa ini terjadi pada Januari 2019, di mana terdakwa dalam kasus ini pun dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung.

Adapun saat ini, Bripka Shcalomo Sibuea tinggal di Aspol Asrama Polisi (Aspol) Jalan Sentosa, Tarutung. (tribunnews)

Oleh  : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KETUA Umum PDIP Megawati mengancam akan mendatangi KPK jika Sekjennya dijadikan tersangka, apalagi ditahan. Hasto dan Connie Rahakundini mengancam akan mengungkap sejumlah dokumen kejahatan Jokowi selama 10 tahun berkuasa.

Awalan yang baik apabila perang saudara bisa dimulai dan benar - benar terjadi, tetapi hampir tidak ada yang percaya perang tersebut akan terjadi. Lingkaran Megawati, Jokowi dan Prabowo adalah lahir dari garba rezim yang sama - sama gelap.

Sama sama dari gorong gorong yang gelap, pekat dan kotor. Selama rezim Jokowi yang diusung PDIP telah melahirkan Indonesia rusak parah dan hampir tidak ada pejabat negara yang tidak terlibat korupsi.

Perang yang normal terjadi harus ada yang bisa dikalahkan, bukan saling menang dan sama sama akan diuntungkan. Sangat tidak logis mereka akan perang dan semua pelaku dengan sadar akan bunuh diri karena aib kejahatannya akan dibuka dan terbuka.

Tidak akan ada instrumen yang bisa menangani / mengatasi dan mengadilinya. Karena instrumen pengadilan juga memiliki topeng hitam atas kejahatan korupsinya yang sudah menjadi wabah akut di semua lini pemerintahan saat ini.

Dalam keadaan Indonesia Gelap hanya pengadilan rakyat yang bisa mengatasi dengan kekuatan revolusi. Bubarkan rezim anak haram dari hasil pemilu abal abal.

Ingin perbaikan ganti tatanan rezim yang  dilahirkan dari ijab qobul penguasa dan rakyat yang sah, pemilu yang jurdil, untuk melahirkan pemimpin yang bersih, jujur dan amanah.

Gagasan ini juga terasa utopis, dalam tataran akal sehat seperti mustahil akan terjadi, karena kerusakan tata kelola negara yang sudah teramat sangat parah.

Yang akan terjadi ke depan antara Megawati, Jokowi dan Prabowo Subianto dengan pasukannya masing-masing, bukan perang yang sesungguhnya yang akan membawa kebaikan untuk negara, bisa diramal semua akan membawa kebusukan dan kehancuran.

Mereka itu hanya maskot badut badut pemabuk politik yang sedang berjoget ria sangat memuakkan, memalukan, membosankan dan menjijikkan.

Tersisa harapan dan keyakinan, kalau tata kelola pemerintahan semakin parah, rakyat benar - benar muak, marah dan telah habis batas kesabaran atas penderitaannya selama ini dari kendali dan kekejaman kekuatan kapitalisme yang semakin kejam  menindas dan membabi buta, bukan mustahil akan lahir kekuatan revolusi yang sesungguhnya di tanah air. (*)

Aksi Indonesia Gelap, di Jakarta, Jumat (21/2) 

JAKARTA — Aksi Mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah dilakukan di berbagai daerah. Di Ibu Kota DKI Jakarta, massa aksi Indonesia Gelap memilih bertahan di sekitar Bundaran Patung Kuda hingga pukul 21.00 WIB.

Mereka tetap bertahan untuk terus menyuarakan aspirasi mereka. Ketegangan terlihat jelas saat sejumlah petasan dan bom molotov dilemparkan ke arah petugas polisi yang bertugas mengamankan aksi.

Tak lama kemudian, kembang api terlihat ditembakkan dari belakang kerumunan ke udara. Situasi tersebut ditanggapi oleh petugas kepolisian dengan menyampaikan imbauan melalui pengeras suara.

Mereka meminta massa aksi Dark Indonesia agar melaksanakan aksinya dengan tertib. Selain itu, aparat yang berjaga juga diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

”Untuk petugas tidak terprovokasi dan tetap bertahan,” komando polisi dari balik pengeras suara.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah menyampaikan bahwa massa akan bertahan sampai pukul sembilan malam. ”Kami akan bertahan sampai jam sembilan malam,” kata dia.

Mereka akan bertahan sambil terus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, mereka tidak meminta dan tidak berharap pihak Istana menemui massa aksi Indonesia Gelap.

”Kami tidak berharap ditemui oleh pihak istana, kami akan tetap bertahan dengan melakukan aksi duduk diam di (Bundaran) Patung Kuda,” imbuhnya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran.

Secara tegas, Tegar menyatakan bahwa kalau pun diundang massa aksi Indonesia Gelap tidak akan datang ke Istana. Itu merupakan wujud sikap mereka atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil kepada masyarakat kecil.

”Kami tidak berharap pihak Istana menemui. Sekali pun kami diundang, kami tidak akan hadir dalam undangan tersebut,” ujarnya.

Aksi Indonesia Gelap di Bundaran Patung Kuda hari ini (21/2) berlangsung sejak siang. Beberapa rombongan peserta aksi bertolak ke lokasi aksi dengan melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki.

Sementara peserta aksi lainnya langsung datang ke Bundaran Patung Kuda. Tidak hanya dari Jakarta, peserta aksi berdatangan dari beberapa daerah di sekitar Jakarta. (fajar)

Massa aksi 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Jumat, 21 Februari 2025 

JAKARTA — Massa aksi 'Indonesia Gelap' terus bertambah dengan menggelar unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Massa awalnya berkumpul di Taman Ismail Marzuki, Cikini, lalu menggelar long march ke Monas, Jumat, 21 Februari 2025.

Meski diguyur hujan deras, massa tetap bertahan di lokasi aksi, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat depan Gedung Sapta Pesona. Arus kendaraan dari Jalan MH Thamrin menuju Harmoni melalui Jalan Medan Merdeka Barat langsung ditutup.

Dari atas mobil komando, massa terus menyuarakan pendapatnya mulai dari efisiensi anggaran, kabinet gemuk, penerapan program Makan Siang Gratis, hingga persoalan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, juru bicara Indonesia Geap, Tegar Afriansyah mengatakan aksi hari ini diikuti oleh 2.500 orang. Sebelum aksi hari ini, massa BEM SI juga menggelar aksi pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam aksi ini, BEM SI membawa sembilan poin tuntutan, yakni: Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, Evaluasi Masif Pangan Bergizi Gratis, Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah, Tolak Dwi Fungsi TNI, Sahkan RUU Perampasan Aset, Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, Tolak impunitas dan selesaikan kasus HAM berat, dan Tolak campur tangan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. (rmol)