SANCAnews.id

SANCAnews.id – Resminya Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) membuat panas PDI Perjuangan (PDIP).

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, PDIP tak bisa menahan kekesalannya setelah Gibran resmi didaftarkan partai-partai yang tergabung dalam KIM ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai PDIP telah melakukan pengkhianatan.

"PDIP akan memainkan isu politik teraniaya dari pihak Gibran dan Presiden Jokowi, untuk menciptakan sentimen negatif," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/11).

Pengamat politik yang kerap disapa Biran itu menuturkan, partai berlogo banteng moncong putih itu sengaja memainkan isu pengkhianatan, karena terancam basis suaranya beralih ke Prabowo.

"Harapannya, Jokowi effect tidak akan terlalu berpengaruh pada elektoral PDIP di Pilpres dan Pileg 2024, karena tercitrakan Jokowi dan keluarganya berkhianat," tuturnya.

Namun, lulusan S2 ilmu komunikasi politik Universitas Jakarta itu meyakini PDIP ogah memecat Gibran.

"PDIP ketakutan memecat Gibran, karena khawatir Jokowi effect akan meninggalkan elektoral PDIP," ungkap pendiri Sekolah Peradaban itu.

"Tapi jika PDIP tidak berani memecat Gibran, maka PDIP akan dinilai publik tidak tegas," demikian Biran. (rmol)

Alif Iman Nurlambang, Goenawan Mohamad, dan Omi Komariah Madjid

SANCAnews.id – Budayawan Goenawan Mohamad menyatakan, zaman sekarang kepercayaan kepada sesama sangat tipis, mengingat banyak sekali kebohongan yang diucapkan Presiden Joko Widodo dan orang-orang sekitarnya.

Pernyataan itu disampaikan Goenawan Mohamad saat konferensi pers, usai berkumpul di kediaman ulama asal Rembang, Jawa Tengah, Kiai Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, bersama para tokoh bangsa yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang, Minggu (12/11).

Dia mengatakan, kehadirannya di kediaman Gus Mus di Rembang untuk menularkan semangat agar kembali lagi ada kepercayaan kepada sesama.

"Zaman sekarang ini kepercayaan pada sesama sangat tipis. Pertama, banyak sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh presiden dan orang-orang lainnya. Kedua, karena semua bisa dibeli. Kesetiaan bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli," katanya.

Menurutnya, jika masyarakat kehilangan saling percaya, maka akan terpecah. Untuk itu dia bersama para tokoh bangsa lainnya ingin hal itu bisa dicegah.

"Terutama menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden yang menurut saya makin mencemaskan, karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar, bahkan dirusak. Terjadinya skandal di Mahkamah Konstitusi sudah menunjukkan itu. Belum lagi saya dengar pemaksaan penutupan saluran suara dan sebagainya," rincinya.

Melihat kondisi seperti itu, Goenawan meyakini Pilpres 2024 memunculkan ketegangan. Bahkan pemenang Pilpres pun hanya kemenangan yang kosong.

"Siapapun yang menang akan cacat. Dan cacat itu akan terbawa terus, sehingga politik tidak akan berlangsung dengan sehat. Kami ingin supaya itu tidak berlarut-larut. Kami tidak akan sanggup mengatasi itu semua, tapi paling tidak seperti Gus Mus, mengingatkan, bukan hanya pada yang berkuasa," pungkas Goenawan.

Tampak hadir tokoh lain, seperti Lukman Hakim Saifuddin, Alif Iman Nurlambang, Erry Riyana Hardjapamekas, Omi Komariah Madjid, dan lainnya.(rmol)

Ilustrasi Program Makmur.

SANCAnews.id – Para petani padi dan jagung berhasil menaikkan produktivitas komoditas tersebut setelah mengikuti Program Makmur yang dijalankan oleh Pupuk Indonesia bersama para BUMN terkait. Meskipun para petani yang tergabung menggunakan pupuk nonsubsidi yang jauh lebih mahal, petani tetap mencatat kenaikan pendapatan. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Program Makmur per 9 November 2023, realisasi program Makmur dengan peningkatan realisasi tanam mencapai 67 persen atau sudah lebih dari 300 ribu hektare yang menjangkau lebih dari 90 ribu petani. Badan Pangan Nasional mencatat, produktivitas tanaman padi para petani rata-rata mengalami kenaikan meningkat sebesar 13 persen. Selain itu, petani jagung juga mampu menaikkan produtivitas sebesar 12 persen, dan tebu 3 persen. 

Sementara itu, pendapatan petani padi pun meningkat sebesar 13 persen untuk padi, 15 persen untuk jagung, dan 5 persen untuk tebu. “Lewat Makmur juga terbukti walaupun petani menggunakan pupuk nonsubsidi, penghasilan dan keuntungan mereka bertambah sehingga ikut meningkatkan pendapatannya," kata Rahmad di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (11/11/2023). 

Untuk menambah jangkauan dan efektivitas Program Makmur, Pupuk Indonesia meluncurkan dan melantik Taruna Makmur, yakni para mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) yang akan bertugas menjadi penyuluh petani. 

“Nantinya, para Taruna Makmur ini akan memberikan pendampingan budidaya dan memberikan layanan agronomis bagi petani yang bergabung pada Program Makmur,” kata Rahmad. 

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menuturkan, ekosistem pangan yang dibangun melalui Program Makmur menjadi program yang membuat ketahanan pangan nasional jadi lebih kuat. 

Sebab, ekosistem pangan dari hulu ke hilir menjadi sangat baik. Pasalnya, petani mendapatkan pendampingan dari persiapan tanam, proses budi daya, permodalan perbankan, pascapanen, hingga pemasaran. 

“Dulu di awal-awal kita mulainya 50 ribu hektare, 100 ribu hektare, hingga sekarang bisa mencapai 360 ribu hektar. Itu capaian yang baik yang harus terus kita bangun karena tentunya ini akan dapat memberikan dampak yang kuat bagi ketersediaan pangan,” kata Arief. (republik)

SANCAnews.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menduga keberpihakan aparat terhadap kubu Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 makin kentara.

Gelagat soal aparat bergerak demi memenangkan pasangan capres-cawapres yang diudung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu pun tidak bisa disembunyikan lagi.

Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis itu didasarkan pada pemberitaan di salah satu situs berita milik Media Group pada Sabtu (11/11/2023). Berita itu berjudul Instruksi Polisi Pasang Baliho Prabowo-Gibran Akan Berlaku di Semua Daerah.

“Hal ini membuktikan terjadinya kondisi ketidaknetralan polisi dalam proses pemilu,” bunyi siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis.

Koalisi itu beranggotakan puluhan organisasi, antara lain, Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perludem, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), KontraS, Transparency International Indonesia (TII), SETARA Institute,Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan masih banyak lagi.

Melalui pernyatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengingatkan Polri akan tugas dan fungsi utamanya, yakni menjalankan penegakkan hukum serta menjaga kemananan dan ketertiban masyarakat.

“…bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho.”

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis juga menilai keberpihakan polisi tersebut tidak hanya mencederai prinsip neralitas, tetapi juga merupakan bentuk kecurangan demi memenangkan kandidat yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi makin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024,” ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menganggap pesta demokrasi yang seharusnya menjadi sarana kompetisi sehat dan membahagiakan telah tercederai. Koalisi menilai pemilu menjadi ajang menakutkan dan menyeramkan karena kekuasaan menggunakan semua kewenangannya guna memenangkan kandidat tertentu.

“Seluruh aparat pertahanan dan keamanan wajib untuk bersikap netral dan menjaga konstitusi, dan bukan sebaliknya malah berpihak apalagi diperalat untuk mendukung kandidat tertentu yang justru akan mencederai pemilu dan konstitusi itu sendiri,” imbuh pernyataan tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Kepolirian Nasional (Kompolnas), dan Komnas HAM untuk menyelidiki informasi tentang polisi di Jatim memasang baliho Prabowo-Gibran.

Menurut koalisi, pemasangan baliho Gibran oleh polisi di Jatim telah melanggar undang - undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun.

“Kepada masyarakat sipil, mari merapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang semakin hari semakin mengalami kemunduran,” demikian koalisi tersebut mengakhiri pernyataannya. (gelora)

Baliho Prabowo Gibran atribut kampanye jelang Pilpres 2024 yang telah terpasang ((instagram @60dinfopolitik))

SANCAnews.id – Sejumlah atribut kampanye mulai terpasang seperti pemasangan baliho salah satu pasangan calon (paslon) Pilpres 2024 Prabowo Gibran.

Menariknya pemasangan baliho Prabowo Gibran di salah satu daerah yaitu di Jawa Timur disebut melibatkan aparat negara dari pihak kepolisian.

Dalam pemasangan baliho paslon beda generasi Prabowo Gibran disebut melibatkan pihak kepolisian yang diungkap oleh salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Seorang sumber yang enggan disebut namanya saat diwawancarai oleh Media Indonesia menyebutkan bahwa pihaknya diinstruksikan langsung dengan dalih loyal terhadap pimpinan.

Dia menyampaikan bahwa perintah tersebut disampaikan dalam suatu acara di Jakarta.

"Saat tatap muka, kami hanya diminta untuk loyal sama pimpinan. Jadi, ada peneguhan kami untuk loyal," ujarnya seperti yang dikutib dari Media Indonesia.

Aparat negara pun tak berani menolak instruksi, fakta di lapangan mereka bukan menerima langsung jadi spanduk maupun baliho salah satu capres cawapres.

Melainkan para oknum aparat negara harus memesan ke percetakan, lalu setelah jadi kemudian dipasang pada dinihari.

Seorang sumber tersebut menjelaskan bahwa misi pemasangan baliho Prabowo Gibran bukan cuma di daerah tertentu termasuk Jawa Timur saja.

Tapi juga akan berlaku di seluruh daerah-daerah lainnya.

"Sepertinya memang diterapkan di daerah tertentu dulu sekarang, tapi nanti ini akan berlaku di semuanya.''

Namun, pihak kepolisian pun membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya turut terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran di Jawa Timur.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto pun menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah campur tangan dalam pemasangan baliho itu.

"Tidak ada (pengamanan dan campur tangan pihak kepolisian dalam pemasangan baliho)," kata Dirmanto saat dihubungi, Kamis 9 November 2023.

Dirmanto menyebutkan bahwa pihaknya akan selalu menjaga konsistensi dan netralistas jelang Pemilu 2024 mendatang. (strategy)