SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pernyataan tegas disampaikan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal intervensi pemerintah dalam mengatur peta politik partai.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam acara Anies Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5).

Dalam pidatonya tersebut Anies mengingatkan agar pemerintah tidak intervensi dalam gelaran pemilu dan biarkan rakyat dibiarkan memilih sendiri tanpa intervensi.

“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang lecehkan rakyat indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi," tegas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan rakyat memiliki haknya untuk memilih, dan pemerintah serta negara agar netral.

“Kami mengajukan  diri, ini gagasan kami, rekam jejak kami dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara," ujarnya.

"Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Tim BPBD Pos Tapan, Aldasman menyelamatkan warga yang terjebak banjir bandang akibat curah hujan tinggi saat Sungai Batang Tapan meluap, di Kecamatan Basa Ampek, Balai Tapan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Minggu (7/5/2023).

"Akibat tingginya intensitas curah hujan pada Sabtu tanggal 6 kemaren, ketinggian air mencapai 1 meter lebih,  kemudian 82 rumah terendam banjir dan arus lalu lintas Tapan Bengkulu Lumpuh total dan tidak ada korban jiwa," ungkap Aldasman.

Selain mengevakuasi beberapa warga yang terdampak peristiwa tersebut, menurut pantauan di lapangan, tim BPBD Pos Tapan juga membagikan sembako kepada warga yang dievakuasi.

Seperti biasa, di setiap musim banjir, tim BPBD Pos Tapan selalu siaga untuk mendatangi lokasi banjir. (Eri Chan Pasnepil)

SANCAnews.id –  Tolak ukur kesuksesan seseorang bisa diukur dari rekam jejak yang telah dilakukan. Tidak bisa hanya berdasarkan janji manis yang baru atau yang akan dibuat.

Demikian dikatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)  Anies Baswedan di hadapan para buruh pada acara puncak peringatan hati buruh di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

“Bapak ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan mau menengok apa yang akan terjadi besok tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu,” tegas Anies.

Sebab, kata Anies, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku di masa lalu. Menurutnya, jika seseorang di masa lalu dia tidak peduli maka jangan harap dia bisa peduli di hari esok.

“Bila di masa lalunya memperjuangkan insya Allah besok akan memperjuangkan ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu, sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, Indonesia bisa maju dan sejahtera apabila semua rakyatnya merasakan keadilan. Prinsip itu, mutlak dibutuhkan untuk negara.

“Yang dibutuhkan untuk Indonesia maju Indonesia bisa sejahtera Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan prinsip keadilan itu yang dibutuhkan. Karena itu yang bisa membuat kita maju,” ujar Anies.

Anies mencontohkan, saat ia memimpin Jakarta pernah memberlakukan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Asimetrik saat pandemi Covid-19 melanda. Dengan kata lain, bagi perusahaan-perusahaan yang tak terdampak Covid-19 tetap menaikkan upah bagi buruh.

UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,906 per bulan. Angka ini naik Rp335.776 atau 8,51 persen dari tahun 2019. Sedangkan, besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548.

“Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik, tidak sama, tergantung sektor, sektor perhotelan ya tentu saja tutup hotelnya, sektor kuliner tutup, tapi kalau sektor kesehatan itu booming sebagai kegiatan ekonomi,” tuturnya.

“Karena apa? lah wong pemilik perusahaannya mengalami lonjakan keuntungan, kok yang pekerja tidak boleh merasakan bagian dari kerjanya untuk mendapatkan gajinya, betul tidak?” demikian Anies disambut teriakan hadirin. (rmol)

SANCAnews.id –  Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak berpolitik lebih jauh jelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya menyusul NasDem yang tak diundang dalam rapat parpol koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Presiden itu seharusnya seperti ibu Megawati Soekarnoputri dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan kita, supaya lebih demokratis-lah pemerintahan," kata JK di rumahnya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/5/2023) malam.

Menurut JK, NasDem yang masih merupakan koalisi pemerintahan Jokowi seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.

Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansah mengkonfirmasi, NasDem tidak mendapat undangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik di Istana, Selasa malam.

"Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh sampai siang ini tidak mendapatkan undangan untuk acara nanti malam," kata Charles kepada wartawan, Selasa (2/5/2023)

Charles menyampaikan apabila NasDem mendapatkan undangan, tentu akan hadir.

"Tapi kalau kami juga tidak diundang, kami menghormati atas ketidakdiundangan tersebut. Yang jelas sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh atau Sekjen dan lain-lain," kata Charles.

Charles menyampaikam tidak ada masalah terkait NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan Selasa malam.

"Tidak masalah. Satu lagi yang jelas NasDem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan, artinya kalau diundang kita sangat menghormati, tidak diundang pun kita memahami itu semua," kata Charles.

Walaupun tidak hadir dalam pertemuan nanti malam lantaran tidak diundang, Charles menegaskan posisi NasDem yang sampai saat ini masih mendukung pemerintagan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau dalam pemerintahan tidak ada yang pernah berubah dari NasDem. Mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sampai selesai masa jabatannya," kata Charles. (suara)

SANCAnews.id – Polisi mencatat ratusan kendaraan terjaring akibat ditangkap menggunakan plat kendaraan dinas polisi palsu. Data tersebut dihimpun Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya per Mei 2023.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menjelaskan, pihaknya menemukan beberapa pengendara sengaja membuat atau memasang plat palsu untuk menghindari denda elektronik.

"Kami sudah banyak yang kami lakukan penindakan. Dan ini fenomena yang dalam artian mereka juga ingin menghindari ETLE juga. Gitu kan, tujuan-tujuan mereka kan yang tidak baik," ujar dia Latif saat dihubungi, Sabtu (6/5/2023).

Padahal, kata Latif penerapan tilang elektronik dengan sistem ETLE guna menjaga ketertiban terhadap diri sendiri dan orang lain, bukan untuk dikelabuhi. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik seperti pelanggaran lalu lintas.

"Untuk membuat kita sadar betul menjaga keselamatan kita semuanya kan gitu. Tapi Orang itu kan menggunakan pelat palsu polisi biasanya untuk gagah-gagahan kan," ujar dia.

Latif menyebut, anggota di lapangan sudah paham betul cara mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang menggunakan pelat dinas palsu. Salah satunya dengan melihat perilaku pengendara.

"Kalau ada penggunaan plat polisi yang ugal-ugalan kita patut mencurigai itu pasti bukan polisi. itu yang sering kita hadapi seperti itu, karena saya sendiri di lapangan sering menangkap seperti itu arogan oh itu bukan polisi," ujar dia.

"Saya sendiri aja sering menangkap hal ith dan kita proses dan kita bina," sambung dia

Selain itu, anggota akan melihat nomor plat sesuai dengan jenis kendaraan. Anggota juga patut curiga misalkan ada plat dinas kendaraannya Alparhd itu kan kayanya tidak ada.

"Kecuali hal-hal tertentu mungkin ada tamu. Tapi kalau itu patut kita curigai gitu," ujar dia.

Menurut dia, polisi mengayomi dan melayani masyarakat bukan malah arogan pada saat penggunaan plat dinas.

"Gak adalah istilahnya polisi benar akan melakukan hal-hal seperti itu karena dia harus sebagai contoh," ujar dia.

Dalam hal ini, anggota Dirlantas selalu koordinasi dengan logistik Polri untuk menelaah pelat nomor dinas yang terdaftar.

"Kita anggota di lapangan akan selalu melakukan pemeriksaan terutama kepada kendaraan yang sekiranya bukan kendaraan Polri pasti kita hentikan," ujar dia. (merdeka)