SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, tim penyidik sedang mendalami penyebab Kapolres Nagekeo AKBP Yudha Pranata menancapkan bayonet di depan warga saat melakukan pertemuan dengan warga di kawasan tersebut.

“Tim investigasi sudah saya minta ke Nagekeo untuk melakukan investigasi lebih lanjut soal perbuatan yang dilakukan oleh Kapolres Nagekeo,” katanya kepada wartawan di Kupang, Sabtu (29/4/2023).

Hal ini disampaikannya menanggapi viralnya video yang menunjukkan perbuatan Kapolres Nagekeo yang saat berdialog dengan warga menancapkan sangkurnya di meja pertemuan.

Dia menjelaskan tim investigasi itu terdiri dari bidang Propam Polda NTT, Reskrim Polda NTT dan tm investigasi dari Intelkam Polda NTT.

“Nanti hasil investigasinya akan kita sampaikan lebih lanjut jika sudah ada,” tambah dia.

Orang nomor satu di Polda NTT itu juga mengatakan bahwa jika dari hasil investigasi itu Kapolres Nagekeo diketahui terbukti salah maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Pengiriman sejumlah tim investigasi ke Kabupaten Nagekeo itu juga tambah dia, sekaligus untuk menyelidiki kasus viralnya dugaan ancaman oleh Kapolres Nagekeo kepada seorang wartawan TribunFlores Patrick Djawa.

Dugaan ancaman itu muncul di grup Whatsaap yang dibuat oleh Kapolres Nagekeo dengan nama grup Whatsaap Kaisar Hitam (KH) Destroyer yang anggota grup tersebut terdiri dari wartawan dan juga personel Polres Nagekeo.

Kapolda NTT berharap agar masyarakat bisa bersabar dengan hasil investigasi tersebut, sebab nanti akan disampaikan jika sudah ada. (suara)

SANCAnews.id – Terjadi perdebatan antara politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu dengan politikus Gerindra Andre Rosiade saat rilis survei peta elektoral Pemilu 2024 Poltracking.

Penyebabnya Adian menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang terus mengalami kekalahan.

Dengan nada bicara yang agak naik, Andre langsung merespon Adian. Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, orang yang angkuh bakal kalah. (merdeka)

SANCAnews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan seluruh warga Muhammadiyah untuk tidak mengatasnamakan dan menggunakan simbol organisasi Muhammadiyah dalam mendukung capres tertentu.

"Kalau ada di antara warga Muhammadiyah yang mau mendukung salah satu capres dan/atau melakukan penggalangan kekuatan pemilih di tengah-tengah masyarakat, silakan saja. Tapi, jangan membawa-bawa nama dan simbol-simbol Muhammadiyah," kata Anwar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal tersebut dapat membuat Muhammadiyah sebagai organisasi tampak tidak netral atau berpihak pada pasangan tertentu. Bahkan membuat Muhammadiyah terlihat terlibat dalam politik praktis.

Politik Nilai Bukan Kekuasaan

Anwar juga menyampaikan, sebagai sebuah organisasi Islam dan organisasi dakwah amar makruf nahi munkar, politik bagi Muhammadiyah bukan politik kekuasaan. Melainkan politik nilai.

"Artinya, politik bagaimana caranya supaya pihak-pihak yang bersaing dalam Pilpres menjunjung tinggi dan berusaha untuk menerapkan nilai luhur Pancasila dan dalam hukum dasar negara, yaitu UUD NRI 1945," ucap dia, dilansir dari Antara.

Anwar pun menegaskan, Muhammadiyah menyambut gembira kemunculan nama-nama capres untuk Pilpres 2024. Muhammadiyah juga mempersilakan dan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih capres yang mereka percayai. Namun, tambah dia, Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung capres tertentu.

"Dalam konteks Pilpres, sudah jelas Muhammadiyah tidak akan terlibat dengan kegiatan dukung mendukung siapa yang akan dipilih menjadi presiden," kata dia.

Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (merdeka)

SANCAnews.id – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam bursa pencapresan 2024 sudah mulai tidak disukai masyarakat.

Jokowi tidak boleh mencampuri urusan politik, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya fokus menjaga bangsa hingga akhir masa jabatannya tahun depan.

"Presiden Jokowi itu bukan hanya milik satu kelompok atau golongan tertentu saja. Jangan sampai rakyat merasa muak dengan semua yang ada itu," kata Samuel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/4).

Meskipun Presiden Jokowi berasal dari penugasan partai politik PDIP, namun jabatan fungsional presiden adalah mandat rakyat untuk mengurus hajat hidup orang banyak.

"Maka, tidak baik kalau perasaan masyarakat semakin terakumulasi hingga dapat melahirkan pembangkangan yang anarkis (karena ikut campur di Pilpres 2024)," demikian Silaen memperingati.

Di masa seperti saat ini, kata dia, Presiden Jokowi harus berdiri di atas semua golongan dan kelompok. Meskipun di balik layar presiden tetap berperan aktif urusi politik, namun jangan sampai terlihat kentara oleh masyarakat.

"Sebab rasa sayang rakyat akan muak jika sudah berlebihan. Ini bukan menggurui, tapi memberikan masukan agar marwah jabatan presiden baik di mata rakyat," tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta bertemu dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Jumat (28/4).

Di hadapan Tri Handoko, Ketua DPD IMM DKI Jakarta Ari Aprian Harahap meminta BRIN bersikap tegas atas tindakan dua peneliti, yakni Thomas Djamaluddin dan Andi Pangerang Hasanuddin.

"Kami mendesak BRIN untuk juga menggelar sidang majelis etik kepada saudara TD karena dinilai sudah menyinggung perasaan warga Muhammadiyah," kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (29/4).

Menyikapi hal itu, Tri Laksono menyambut baik rombongan IMM DKI Jakarta. Dalam dialog, Tri Laksono menyebut bahwa Andi Pangerang terbukti melanggar kode etik. Dia juga berjanji akan menggelar sidang etik terhadap saudara Thomas berdasarkan aduan dari Muhammadiyah.

Namun, sangat disayangkan, Tri menyebut sidang kode etik tidak bisa disiarkan ke publik karena dibatasi aturan yang ada.

Terakhir, BRIN menghormati upaya proses hukum yang akan ditempuh Muhammadiyah kepada dua penelitinya.

Sebelumnya, perwakilan IMM DKI Jakarta mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa (25/4). Maksud kedatangan mereka untuk melaporkan dua peneliti BRIN dan mendesak agar segera ditahan.

Sayangnya laporan tidak diterima, lantaran Andi telah dilaporkan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri, terkait pernyataan hendak membunuh warga Muhammadiyah. (rmol)