SANCAnews.id

SANCAnews.id – Seruan “Jangan biarkan orang baik berjuang sendiri” juga menginspirasi aktivis sosial asal Pagatan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Saiful Halim untuk bergabung dalam barisan pendukung Anies Baswedan.

Alumni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut saat ini sedang fokus pada Gerakan Perbaikan Banua yang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum muda, untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, sosial-kemasyarakatan dan budaya, khususnya di Kalimantan Selatan.

Pria yang akrab disapa Paman Saiful ini mengungkap alasannya memilih mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai Presiden RI 2024-2029.

“Anies adil dalam memimpin, toleran, cerdas, dan berwawasan global,” kata profesional di bidang tambang kelahiran enam puluh empat tahun silam ini dalam pernyataannya, Kamis (27/4).

Ia menilai, saat ini belum ada calon presiden lain yang kualifikasinya melebihi pendiri Indonesia Mengajar itu. Ayah tiga anak ini berharap jika Anies Baswedan dipercaya mengelola negara sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 kehidupan masyarakat semakin sejahtera.

“Selain itu, jurang antara kaya dan miskin tidak selebar sekarang. Dan harapannya Indonesia berperan di tingkat regional dan internasional,” ujar pria paruh baya yang memiliki hobi jogging, travelling, dan golf ini.

Ia pun berharap bilamana Anies Baswedan berhasil menduduki kursi RI-1 dapat menjaga amanah rakyat dan konstitusi. Sebab pemimpin yang dapat menjaga keduanya adalah ciri pemimpin yang amanah.

Mantan aktivis masjid Salman ITB itu juga menitip pesan kepada semua relawan Anies Baswedan sebagai bentuk petuah dari senior.

“Mari jaga konsistensi dan tetap bersinergi dalam bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas dalam  berjuang dan mengawal hingga Anies menjadi Presiden RI di 2024,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Penindakan dugaan pelanggaran kampanye pada masa sosialisasi diharapkan ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, kedua penyelenggara pemilu diminta tidak terpaku pada aturan yang ada.

Hanya saja, KPU dan Bawaslu tampak tidak bisa berkutik mengatasi dugaan pelanggaran kampanye. Sebab kejadiannya berlangsung pada masa sosialisasi.

“Penyelenggara pemilu harus kreatif membuat inovasi supaya kalau ada keterbatasan aturan tidak melanggar substansi pemilu itu sendiri,” ujar Jerry dalam diskusi bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut Jerry, dalam menjalankan tahapan pemilu seharusnya KPU dan Bawaslu tidak hanya berpatokan pada regulasi yang sudah ada, seperti Peraturan KPU (PKPU) 33/2018 tentang Kampanye.

Sebab dalam prosesnya, dua lembaga penyelenggara pemilu itu harus memperhatikan prinsip kepemiluan. Yaitu jujur dan adil (jurdil), serta langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

“Ini bukan hanya bagaimana aturan ditegakkan, tapi juga prinsip-prinsip pemilu ditegakkan. Jangan seolah hanya masyarakat saja yang menegakkan (prinsip pemilu) sehingga harus terus berteriak,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kritik terhadap dugaan pelanggaran kampanye dini atau tidak terjadwal yang tidak bisa ditindak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kembali mengemuka.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi kerja dan keputusan Bawaslu, terutama dalam hal memproses dugaan pelanggaran di awal kampanye yang marak belakangan ini.

“Setidaknya ada dua (fenomena),” kata Ray, dalam diskusi Komunitas Pemilu Bersih bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut dia, pihaknya pernah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dini yang dilakukan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang mengkampanyekan putrinya, Fitra Zulya Safitri, dengan cara membagikan minyak goreng murah.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyorot dugaan kampanye dini di Sumenep, Jawa Timur, oleh politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang membagikan amplop di masjid.

Sayangnya, tegas Ray, Bawaslu tidak memproses dua fenomena yang muncul itu. Malah menyebut kejadian itu bukan bagian dari kampanye dini, karena belum masuk jadwal kampanye.

“Akibatnya, hukumnya (yang berlaku saat ini) berdasarkan putusan Bawaslu. Artinya, selama belum masuk tahapan kampanye formil, praktek penggunaan uang, Bansos dan sebagainya, diperbolehkan,” urainya.

Karena itu Ray menilai kerja-kerja pengawasan dan penindakan Bawaslu sekarang ini tidak cukup tegas, dan cenderung melakukan pembiaran terhadap pelaku pelanggaran.

“Pelanggaran disikapi minimalis oleh Bawaslu. Itu yang kita sebut tadi, ternyata Bawaslu kita ini kurang gigi, pendekatannya tekstualis dan formalistis,” sesal Ray. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menghadiri rapat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di rumah dinas Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Kabar ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga. Lamhot memperkirakan pertemuan bisa dilansungkan antara di rumah dinas Airlangga atau di rumah prinadi Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, pertemuan dilakukan di Widya Chandara, dari sebelumnya dijadwalkan pukul 19.00, diundur menjadi 21.00, dan terbaru dimajukan menjadi 20.00.

"Pak Airlangga, Pak Prabowo sama Pak Ical dilanjutkan hari Kamis ini, tapi saya enggak tahu, saya lagi di dapil nih, saya enggak tahu (jamnya). Cuma yang saya tahu dengan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas," kata Lamhot kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).

Terkait pertemuan Prabowo nanti malam, Lamhot menegaskan bahwa pertemuan bukan seputar KIB, melainkan koalisi besar antara KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR.

"Lho kan masalahnya kan kita lagi fokus membangun koalisi besar ini, jangan-jangan nanti ini kan deklarasi pasangan calon yang sudah lengkap. Kalau tetangga sebelah kan yang dideklarasikan hanya caperesnyanya. Kalau ini kita rencananya dalam waktu dekat yang dideklarasikan langsung pasangan," ujar Lamhot.

Terkait apakah elite PPP turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengingat PPP sudah lebih dulu menentukan Ganjar Pranowo sebagai capres, Lamhot menilai mereka akan absen.

"Ya nggak mungkin ada. PPP kan sudah meninggalkan KIB," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparni membenarkan informasi perihal pertemuan internal KIB nanti malam.

"Info yang kami dapatkan memang demikian. Akan ada pertemuan malam ini Ketua Umum KIB, diinisiasi oleh Pak Airlangga Hartarto. Insyaallah Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN akan hadir dan kami perkirakan tentu Pak Mardiono (Plt Ketum PPP) juga akan hadir pada pertemuan tersebut," ujarnya.

KIB Condong ke Prabowo 

Diketahui, PPP telah menetapkan Ganjar sebagai calon presiden pilihan. Kekinian nama Ganjar bakal disodorkan ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Fikri Yasin mengatakan hal itu tidak masalah. Ia menganggap bagus bila PPP sudah menentukan Ganjar sebagai capres.

"Ya bagus artinya mereka sudah final dengan siapa capresnya," kata Fikri dihubungi, Rabu (26/4/2023).

Sementara soal Ganjar, Fikri mengaku nama gubernur Jateng memang menjadi calon presiden potensial untuk diusung PAN. Tapi saat ini tidak. PAN cenderung memilih Ketua DPP Gerindra Prabowo Subianto.

"Soal kaitan dengan kita, memang potensi capres kita awalnya Ganjar Pranowo tapi saat ini Prabowo juga masuk dalam kajian kita," kata Firki.

Meski begitu, PAN belum resmi menentukan siapa capres pilihan. Tetapi yang pasti namanya tidak jauh dari yang sudah beredar.

Terkait nama Prabowo yang kini menggantikan Ganjar sebagai capres potensial, ternyata tidak dialami PAN. Melainkan di internal KIB itu sendiri.

"Ya di akhir-akhir ini nama Prabowo juga menguat di internal KIB," kata Fikri.

Di luar PPP yang memilih Ganjar, masih ada Partai Golkar yang ternyata juga melirik Prabowo sebagai capres. Hal ini diamini Fikri.

"Ya begitulah kondisi saat ini," ujarnya. (suara)

SANCAnews.id – Bareskrim Polri memeriksa pelapor dan saksi dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah terkait tindak lanjut laporan polisi atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap terlapor, AP Hasanuddin.

"Pada hari Kamis (27/4) dilakukan pemeriksaan pelapor dan saksi dari pihak PP Muhammadiyah sebanyak tiga orang," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, di Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Sandi menyebut, laporan polisi dengan nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri dengan pelapor atas nama Nasrullah telah dilakukan penyusunan dan penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Pemeriksaan pelapor dan saksi dalam rangka penyelidikan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi ahli.

"Yakni ahli pidana, bahasa sosiologi, ITE dan media sosial. (Rencana pemeriksaan) sedang dalam proses," ujar Sandi.

Selain itu, penyidik juga bakal meminta klarifikasi peneliti BRIN Thomas Djamaluddin sebagai saksi terkait akun atas nama Thomas Djamaluddin.

"Akan dilakukan klarifikasi kepada saksi saudara Prof. Thomas Djamaludin sebagai pemilik akun facebook Thomas Djamaludin," tuturnya.

Kemudian, kata Sandi, Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan beberapa Polda jajaran yang telah menerima laporan yang sama, yakni Polda Jatim, Polda DIY, dan Polda Kalimantan Timur.

"Nantinya laporan tersebut akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri," ucapnya.

Terpisah, Nasrullah, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah mengatakan, dirinya bersama dua saksi dari PP Muhammadiyah hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

"Tadi yang ditanyakan ke kami, terkait dengan kronologis peristiwa ini, tahu dari mana asalnya, awalnya, kemudian kenal atau enggak dengan yang bersangkutan terlapor. Itu saja," kata Nasrullah ditemui usai pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Andi Pangerang (AP) Hasanuddin, peneliti BRIN, ke Bareskrim Polri, Selasa (25/4), terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. (suara)