SANCAnews.id

SANCAnews.id – Paska terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul pernyataan bahwa Walikota Bandung Yana Mulyano bukanlah kader Partai Gerindra.

Saat mendaftar sebagai calon wakil walikota almarhum Oded M. Danial di Pilkada Kota Bandung, Yana berstatus sebagai anggota Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung, Toni Wijaya menanggapi belum dipecatnya Yana Mulyana usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Alasan Tony, Yana memang tidak pernah tercatat sebagai kader partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu.

"Secara keanggotaan, Yana Mulyana sudah bukan anggota Partai Gerindra," kata Toni di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Bandung seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (16/4).

Lebih jauh Toni menjelaskan, ada mekanisme yang wajib ditempuh untuk menjadi kader Partai Gerindra. Setelah mendaftar dan mendapat kartu tanda anggota (KTA), setiap calon kader harus mengikuti pendidikan selama dua minggu di Hambalang.

Dikatakan Toni, Yana Mulyana, belum pernah mengikuti pendidikan di Hambalang. Yana hanya memiliki KTA untuk melengkapi berkas pendaftaran sebagai syarat pencalonan menjadi wakil wali kota di Pilwalkot Bandung 2018.

"Kalau enggak (pendidikan di Hambalang) berarti bukan kader. Yana Mulyana bukan kader Partai Gerindra," tegas Toni.

Lebih lanjut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bandung, Kurnia Solihat menambahkan, pihaknya sulit berkomunikasi setelah Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung definitif. Bahkan, Yana tidak pernah menghadiri berbagai kegiatan yang digelar Partai Gerindra Kota Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan ISP (Internet Service Provider) untuk layanan digital Bandung Smart City pada Tahun Anggaran (TA) 2022-2023. (*)

SANCAnews.id – Gus Miftah mengaku keberatan jika harus mengembalikan uang hasil lelang blangkon. Gus Miftah mengklarifikasi hasil lelang blangkon tersebut. Dia mengaku keberatan jika uang hasil lelang itu ditarik.

Seperti diketahui, Gus Miftah menjadi salah satu sosok yang ikut terseret dalam pusara kasus robot trading ilegal Auto Trade Gold (ATG).

Lantas seperti apa klarifikasi yang dikuak Gus Miftah?

Gus Miftah buka suara apabila nantinya uang hasil lelang blangkon yang dimenangkan Wahyu Kenzo diminta kembali.

Hasil lelang blangkon sebesar Rp 900 juta yang dimenangkan Wahyu Kenzo kala itu rupanya disinyalir merupakan bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ia pun memberikan respons jika uang tersebut diminta kembali oleh kepolisian. Gus Miftah nampak keberatan jika uang yang digunakannya untuk berdonasi itu diminta kembali.

"Hasil penjualan blangkon sudah saya donasikan dan amalkan. Dasarnya apa dikembalikan? Toh saya tidak tahu uang itu haram atau tidak," tegasnya, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (16/4/2023).

Baginya, tidak etis untuk menanyakan sumber uang tersebut.

"Saya tidak tahu uang itu haram atau tidak. Tidak etis menanyakan itu ke pembeli," lanjutnya.

Meski demikian, pria 41 tahun ini memilih menghormati proses hukum yang berlaku.

"Kita hormati prosesnya, kita juga gak tahu prosesnya seperti apa kan," tukas Gus Miftah.

Sebelumnya, Gus Miftah juga berdalih tak tahu sumber dana Wahyu Kenzo.

"Kan saya hanya melelang. Pas dibeli (Wahyu Kenzo) saya tidak tahu uangnya dari mana," tegas Gus Miftah, dikutip dari YouTube Seleb on Cam, Kamis (13/4/2023).

Ia pun meyakini tuduhan dirinya terlibat robot trading ilegal hanyalah asal.

"Tuduhan pelapor ini asal aja," tukasnya.

Gus Miftah pun menjelaskan ke mana uang Rp 900 juta tersebut digunakan.

"Uang lelang itu saya gunakan buat amal, bukan buat saya pribadi," lanjut Gus Miftah.

Sejumlah Artis Terseret 

Sejumlah artis di antaranya, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, hingga Judika terseret kasus robot trading ATG.

Setelah pemilik robot trading ATG, Wahyu Kenzo dilaporkan atas tuduhan penipuan berkedok investasi, sejumlah nama artis papan atas Tanah Air terseret.

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (12/4/2023), kuasa hukum dari korban robot trading ATG, Zainul Arifin memperlihatkan beberapa foto artis yang ikut terseret dalam kasus ini.

Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat menerima hadiah pemberian Wahyu Kenzo.

"Ini Raffi Ahmad, Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat kelahiran anak kedua Raffi Ahmad, hadiah ini kan menerima sesuatu."

"Kemudian yang kedua, ini dia sebagai brand ambassador," terang Zainul Arifin.

Ada pula Gus Miftah hingga Dokter Tirta yang menerima sejumlah uang dari hasil melelang barang mereka.

"Ini Gus Miftah yang menjual lelang blangkonnya Rp 900 juta."

"Di bawahnya ada Dokter Tirta yang lelang motornya Rp 120 juta," jelasnya.

Lebih lanjut, Zainul juga menyampaikan bahwa artis Stefan William, Rian D'Masiv, Judika, dan Atta Halilintar menjadi brand ambassador produk milik terlapor.

"Ini ada Stefan William sebagai brand ambassador."

"Kemudian ini Rian D'Masiv sama Judika sebagai brand ambassador (produk)."

"Terus ini Atta Halilintar brand ambassador di produknya istrinya si Wahyu Kenzo," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu tim kuasa hukum Zainul mengatakan bahwa jumlah korban robot trading ATG juga berada di luar negeri.

"Jumlah korban sangat luar biasa, tidak hanya ada di Indonesia, tetapi korban itu ada di luar negeri."

"Saya dapat informasi di Prancis sekitar ada tiga miliar dolar," bebernya.

"Kemarin juga kita melakukan zoom dari Singapore sama Malaysia."

"Banyak, ribuan korban di sana yang terduga juga, ada ratusan miliar di sana," tutupnya.

Sebagai informasi, jumlah korban robot trading ATG telah mencapai 850 orang. Total kerugian korban hingga Rp 9 triliun. (tribunnew)

SANCAnews.id – Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid meminta maaf atas langkahnya yang menolak permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk sholat Idul Fitri Muhammadiyah.  Permohonan izin sebelumnya dilayangkan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih yang notabene merupakan amal usaha Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Kini, Afzan justru siap memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan shalat idul Fitri pada 21 April. Dalam surat yang beredar luas di media massa dan media sosial, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menyampaikan permintaan maaf karena permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023.

Wali Kota Pekalongan dalam suratnya menyampaikan bahwa penolakan tersebut ia dasarkan kepada perkiraan 1 Syawal 1444 Hijriyah oleh Kementerian Agama yang akan jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023. Meskipun Sidang Isbat penentuan awal bulan Syawal baru akan digelar pada hari Kamis, 20 April 2023 di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menanggapi respons tersebut dan berbagai ungkapan masyarakat di media sosial, Ketua PDM Kota Pekalongan Pasrum Affandi menemui Wali Kota Pekalongan untuk melakukan klarifikasi. Pastum Affandi, pasca pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa dirinya telah menjelaskan perihal penetapan 1 Syawal 1444 H oleh Muhammadiyah kepada Wali Kota Pekalongan.

"Pak Wali sudah menyampaikan secara panjang lebar soal permasalahan yang terjadi berdasaran rapat Pemerintah Kota Pekalongan dan berbagai pertimbangan lainnya. Sehingga salah satu keputusannya, demi kemaslahatan bersama pemerintah (berkenan) memfasilitasi pelaksanaan Salat Idul Fitri yang akan diselenggarakan pada 21 April 2023," ungkap Affandi dalam siaran pers yang diterima Republika yang juga diunggah dari laman resmi PWM Muhammadiyah Jawa Tengah pada Sabtu (15/4/2023).

Ia juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah Kota Pekalongan tidak ada masalah dengan Pemerintah Kota Pekalongan. Bahkan padasetiap agenda Muhammadiyah, Wali Kota Pekalongan selalu menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Affandi juga berharap tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha membenturkan Muhammadiyah dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang hubungannya sudah berjalan dengan baik selama ini.

Rencananya, PDM Kota Pekalongan akan menggelar Shalat Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023 di 14 titik fasilitas umum yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Adapun pelaksanaan Salat Idul Fitri yang awalnya akan digelar di Lapangan Mataram akan dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekalongan. (*)

SANCAnews.id – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tengah menjadi sorotan publik lantaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan gagal melobi China untuk menurunkan bunga utang menjadi 2 persen. Namun terlepas dari itu, KCJB dinilai sebagai proyek yang ngawur sejak awal.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menilai ide pembangunan proyek KCJB tidak berdasar kepentingan mendesak warga. Proyek ini sebatas mercusuar yang tanpa perhitungan alias ngawur.

“Sejak awal ini memang ide ngawur. Siapa dan untuk apa orang perlu secepat itu ke Bandung dan sebaliknya dari Bandung ke Jakarta,” tanyanya kepada redaksi, Minggu (16/4).

Menurutnya, keberadaan jalan tol sudah cukup bagi masyarakat untuk berpindah dari Jakarta ke Bandung. Sementara mayoritas lalu lintas dari Jakarta ke Bandung dilakukan untuk wisata di hari libur.

“Nah, sialnya sudah tahu ngawur yang punya otoritas politik kok diam?” sambungnya.

Proyek KCJB mulai dibangun pada pada 2016 dan ditargetkan rampung pada 2018 sehingga bisa mulai beroperasi pada 2019. Namun demikian, progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum juga sempurna hingga April 2023. Ditargetkan KCJB akan diresmikan pada Agustus 2023.

Awalnya, proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp 86,67 triliun. Namun pada 2021 terjadi pembengkakan atau cost overrun (kelebihan biaya) menjadi Rp 114,24 triliun. Adapun komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75 persen berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China.

Pembagiannya, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60 persen dan 40 persen berasal dari konsorsium China. Tercatat pinjaman Indonesia ke CDB mencapai Rp 8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat.

Sedangkan bunga yang ditawarkan oleh China mencapai 3,4 persen per tahun dengan tenor selama 30 tahun. (rmol)

SANCAnews.id – Pengurus masjid di daerah Pekalongan sempat ditolak permohonan izinnya oleh otoritas daerah setempat untuk menggelar sholat Hari Raya Idul Fitri pada 21 April 2023. Permohonan tersebut dilayangkan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih yang notabene adalah amal usaha Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, pun telah meminta maaf atas langkahnya yang menolak permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk menggelar shalat Id tersebut. Kini, Afzan menyatakan telah siap memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan shalat Id pada 21 April.

Dihubungi Republika pada Sabtu (15/4/2023), anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim membenarkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan dukungan di tempat-tempat lainnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan Idul Fitri pada 21 April. Meskipun demikian, munculnya persoalan tersebut menurutnya menjadi indikasi adanya rezimisasi agama.

"Terlepas dari semua itu, mungkin ini yang diindikasikan oleh Muhammadiyah melalui muktamar kemarin itu ada persoalan mengenai rezimisasi agama. Jadi ada rezimisasi agama di situ. Rezimisasi agama itu misalnya terkait dengan ini (menolak memberi izin pelaksanaan Idul Fitri di Lapangan Mataram oleh Wali Kota Pekalongan), lalu pemerintah menentukan ada isbat. Ini kalau dibiarkan tidak menjadi bagian domain dari pemerintahan, saya kira masyarakat sudah lama kok sudah paham betul ada perbedaan-perbedaan itu. Kok hanya begini ya. Yang tiap hari berbeda itu juga ngga apa-apa, apalagi setahun sekali atau setahun dua kali untuk Idul Fitri dan Idul Adha," kata Saad kepada Republika.

Saad mengatakan hal ini sering menjadi problem bagi banyak warga Muhammadiyah yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab pada satu sisi, ASN yang juga warga Muhammadiyah itu menjalankan keyakinannya mengikuti paham di Muhammadiyah, namun di sisi lain sebagai ASN harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. 

"Sebenarnya kalau seseorang melaksanakan ajaran agamanya tetapi tidak sesuai dengan keyakinannya sebenarnya secara tidak langsung berlawanan dengan UUD yang memberikan jaminan," katanya.

Rencananya PDM Kota Pekalongan akan menggelar Salat Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023 di 14 titik fasilitas umum yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Adapun pelaksanaan Salat Idul Fitri yang awalnya akan digelar di Lapangan Mataram akan dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekalongan. (*)