SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pegiat antikorupsi Saor Siagian menyebut posisi Mahfud MD kini sudah RI-2. Apa maksudnya?. Pernyataan Saor soal Mahfud MD sudah berada di posisi RI-2 setidaknya disampaikan berkaitan dengan dugaan Menkopolhukam yang dinilai tengah mencari panggung politik di kasus dugaan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Atas hal itu pula Mahfud kemudian banjir dukungan untuk didorong sebagai cawapres di kontestasi 2024 mendatang. Bagi Saor sebenarnya sah-sah saja jika ada publik yang menilai Mahfud MD tengah mencari panggung politik.

Akan tetapi dia meyakini Mahfud tulus bergerak untuk membongkar praktik dugaan korupsi di Kemenkeu lantaran profesor itu yang dinilai memang sudah geram.

Sebelum menjelaskan soal posisi Mahfud MD sudah jadi RI-2, Saor menjabarkan terlebih dahulu soal kasus Rp 349 triliun di Kemenkeu. Saor mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan Mahfud MD karena dana sejumlah itu bukan hanya sekadar skandal. Melainkan jumbo skandal.

"Terserah kalau ada yang sebut Mahfud sedang cari panggung, Tapi menurut saya dia natural dan mau membongkar kasus ini karena kegelisahan," kata Saor disitat saluran Youtube Back To BDM, Sabtu 15 April 2023.

Saor bilang sebenarnya Mahfud MD sudah sadar betul problem utama bangsa ini adalah soal besarnya mental korupsi yang rendah. Hal itu seolah seirama dengan keinginan netizen di Tanah Air yang ingin melihat Indonesia bersih.

Aksi bersih-bersih dan vokal di sejumlah kasus lalu membuat dia mendapat dukungan dari banyak pihak. Tetapi aksi itu dinilai bukan sengaja dibuat-buat.

Kini Mahfud diakui didukung banyak sekali pihak. Apakah itu masyarakat biasa,guru-guru besar, lingkungan kampus, ulama, dan sebagainya. Dan sebagian dari mereka mendukung Mahfud untuk maju dalam kontestasi 2024.

"Dulu waktu dia dicalonkan jadi cawapres, saya melakukan komunkasi dengan beliau. Saya bilang 'kita ingin jadi tim sukses Pak Mahfud'. Dia jawab cuma 'Jangan. Saya tak terpikir,'" kata Saor.

Walaupun akhirnya Mahfud gagal menjadi cawapres, namun Saor bilang sikap beliau santai-santai saja. Tetapi kini sejarah telah membuktikan lain.

Usai Mahfud menjadi Menkopolhukam, banyak publik menilai Mahfud sudah seperti RI-2 alias jadi wakil presidennya Jokowi.

"Mahfud MD kan ramai kini dbilang nomor 2, itu artinya walau dia batal menjadi cawapres namun ketika saat menjadi Menkopolhukam, dia tetap melakukan kerja-kerja ibarat Wapres dan dia melakukannya secara maksimal, seperti wapresnya Pak Jokowi," kata Saor lagi.

Kencangnya Mahfud soal narasi korupsi tak lain karena dia sudah sangat geram dengan kondisi di Tanah Air. Hal itu bahkan secara tegas disampaikannya dalam 1 Abad NU baru-baru ini. Dia bilang, korupsi sudah masuk ke udara, laut, kiri dan kanan.

"Artinya kegelisahannya pada korupsi sudah sangat luar biasa. Tapi kalau orang mau salah tafsir silakan. Kita cuma berharap Mahfud terus bertarung terbuka mengungkap hal-hal berkaitan korupsi dan janggal di negeri ini," kata Saor soal Mahfud MD. (poskota)

 

SANCAnews.id – Pengamat Politik Rocky Gerung meminta bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk menggerakkan people power dalam menghadapi serangan Istana.

Dengan adanya wacana Koalisi Besar yang beranggotakan lima partai politik pendukung Istana, terlihat Anies seperti sedang dikeroyok.

Untuk diketahui, Koalisi Besar beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Rocky, Anies harus bisa memanfaatkan keadaan dirinya dijegal dengan mengumpulkan kekuatan massa atau people power.

“Kalau Anies misalnya dijegal habis-habisan, orang berhitung mampu nggak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk dia regain yang disebut people power,” ujar Rocky, dikutip WE NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Jumat (14/4/2023).

Tetapi, ada keraguan dalam benak Rocky bahwa Anies bisa melakukan gerakan semacam itu karena bersifat masif.

“Nah saya ragu karena Anies bukan tipe orang yang mampu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif,” ujarnya.

Kendati demikian, Rocky meyakini Anies bisa melakukan jika didesak oleh pihak-pihak tertentu misalnya oleh para pendukungnya.

Seandainya Anies berhasil menggerakkan people power, maka politik Indonesia akan semakin rumit karena ada dua kubu nantinya.

“Tetapi kalau didesak-desak bisa juga terjadi. Ini juga akan merumitkan keadaan karena nanti akan ada dua kubu yang betul-betul electoral system dan yang non electoral,” ujar Rocky. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pembiayaan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh China, dinilai sebagai jebakan masalah keuangan yang akan diperoleh pemerintah Presiden Joko Widodo.

Begitu analisa Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, merespon isu kenaikan bunga utang pembiayaan proyek KCJB oleh China, dan berakibat pada permintaan APBN menjadi jaminannya.

“Kalau kita jeli, sejak awal kita sudah masuk dalam jebakan dan perangkap utang China,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/4).

Ia menjelaskan, bunga utang yang ditetapkan China kepada Indonesia jauh lebih besar dari kesepakatan awal, yaitu dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

“Kalau kita ambil proyek kereta cepat Jepang suku bunganya hanya 1 persen,” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini mendorong pemerintah mencontoh negara tetangga di Asia. Di mana, memilih batal bekerjasama dalam pembangunan infrasturktur.

“Jadi kita harus belajar sama negara tetangga kita, Malaysia, yang tak takut membatalkan proyek kereta cepat yang mencapai hampir Rp 276 triliun,” demikian Jerry menambahkan. (*)                                                                     

SANCAnews.id – Ustaz Abdul Somad (UAS) sempat menjawab tentang perbedaan pandangan dari Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Sudah lama memang hampir selalu terjadi adanya perbedaan antara penetapan hari raya dari NU dengan Muhammadiyah.

Banyak umat Islam yang kemudian merasa bingung, awal puasa dan lebaran sebaiknya mengikuti tanggal yang sudah ditetapkan NU atau Muhammadiyah?

Beberapa tahun yang lalu UAS sempat membahas soal adanya perbedaan tersebut. Menurut UAS, adanya pertentangan terkait dengan perbedaan jadwal puasa dan lebaran itu terjadi lantaran sidang isbatnya dilakukan secara terpublikasi.

Hal tersebut disampaikan oleh UAS, lewat tayangan video yang diunggah oleh kanal YouTube Goto Islam pada Sabtu, 15 April 2023.

"Lalu yang datang dari kelompok ini 'ati'ullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum' taatlah kepada Ulil Amri. Kemudian kata yang Muhammadiyah Ulil Amri itu Din Syamsuddin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan suroh, coba tengok tafsirnya, Ulil Amri itu ulama bukan pemimpin ini demokrasi kata dia, kata yang satu lagi kamu kalau engga mau ikut presiden bakar aja KTP-mu, pergi tinggal di hutan sana, akhirnya berkelahinya," ujar Ustaz Abdul Somad.

"Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Ada baiknya sidang isbat dilakukan di ruangan tertutup mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar satu," sambungnya.

Lebih lanjut, UAS menyebut bahwa di Mesir adanya perbedaan pandangan dalam menetapkan 1 Ramadhan atau 1 Syawal dilakukan dengan cara kombinasi dua sistem.

"Itu yang terjadi di Mesir, antara hisab ilmu astronomi dengan rukyat dikombinasikan, jadi keduanya bukan dikonfrontir ditabrakan, tapi dikombinasikan, jadi harusnya keluar satu suara," tuturnya.

Jadi penceramah yang berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih itu menyarankan untuk meyakini apa yang dipikir benar.

"Saya pribadi menyarankan, ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun seribu orang berfatwa memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarin oleh Muhammadiyah benar. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) benar," paparnya.

"Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal, MUI dan NU menetapkan angka dua derajat, jika dua derajat dia dapat dikatakan hilal, bila kurang bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia mengatakan 0,5 derajat pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh, di situ letak persimpangannya," tegas UAS.

Untuk UAS sendiri ia mengakui bahwa dirinya mengikuti aturan di komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia provinsi Riau.

"Kalau komisi fatwa mengatakan 'berdasarkan penampakan dua derajat besok puasa, maka saya ikut itu, tapi kalau Muhammadiyah ngundang saya untuk khutbah saya tidak mau ikut, karena kalau saya ikut juga saya bisa khutbah dua kali. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya." tutup UAS. (disway)

SANCAnews.id – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi, Anas Urbaningrum, telah kembali menghirup udara bebas pada Selasa (11/4). Saat meninggalkan Lapas Sukamiskin Bandung, Anas dijemput seperti pahlawan oleh keluarga maupun barisan loyalisnya.

Sambutan pada Anas Urbaningrum itu, menjadi tanda tanya dalam benak aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Adamsyah Wahab alias Don Adam. Terlebih, Anas menjalani hukuman bukan karena membela rakyat kecil.

"AU ditahan bukan karena berjuang membela rakyat yang ditindas. Tidak ada sejarahnya AU terlibat dalam perjuangan kasus tanah rakyat, nasib buruh, atau petani," ujar Don Adam, sapaan karibnya di Twitter, Sabtu (15/4).

Alih-alih dipenjara karena membela rakyat kecil, kata Don Andam, Anas justru dipenjara karena korupsi alias merampok uang yang menjadi hak pelayanan bagi rakyat.

"Perampok kok dielu-elukan seperti pahlawan. Gendheeeng....," tandasnya. (rmol)