SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung telah menetapkan seorang tersangka terkait kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka korupsi minyak goreng.

Salah satunya adalah pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa penetapan tersangka telah dibuktikan dengan dua alat bukti, termasuk pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk persetujuan ekspor.

Reaksi keras langsung disampaikan warganet menanggapi pemberitaan tersebut. Meski ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, kecaman paling banyak ditujukan kepada Indrasari Wisnu Wardhana yang notabene merupakan pejabat di kementerian yang berurusan langsung dengan kelangkaan minyak goreng.

"Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka KORUPSI MINYAK GORENG yang bikin harga minyak goreng mahal dan langka," tulis akun Twitter @catchmeupid yang kemudian diunggah ulang di @AREAJULID.

"Remember. His. Face," imbuhnya, seperti dikutip Suara.com pada Selasa (19/4/2022). "Inget-inget ya guys, orang ini!"

Dipantau di kolom komentar, warganet rupanya menyalurkan amarah mereka lewat berbagai spekulasi soal azab yang bisa diterima Indrasari Wisnu Wardhana.

Mulai dari digoreng sampai krispi di neraka, hingga dikumpulkan di Padang Mahsyar sebagai nugget rebus, merujuk pada saran Megawati Soekarnoputri agar masyarakat Indonesia mengurangi menu goreng-gorengan.

"Lihat saja. Kelak dia akan digoreng di neraka. Sampai krispi. Jadilah wisnu krispi," kata warganet.

"Kalau ketemu boleh lempar telor gak? Bilang aja 'maaf telor nya gak bisa dikonsumsi, minyak goreng mahal. Mau direbus gasuka. Jadi saya kasih bapak aja'," komentar warganet.

Kelak nanti ketika semua orang berkumpul di padang mahsyar semua berwujud manusia kecuali dia, berwujud nugget rebus," imbuh warganet lain.

"Emak gua udah nandain !!" ancam warganet.

"Liat aja lu pak di padang mahsyar bentukan lu tempe bacem rebus.. Bisa bisanya seenaknya lu korup tu minyak goreng sedangkan mak gua ngos-ngosan kek orang gak pernah berenti lari gegara minyak mahal," timpal yang lainnya.

Sementara itu, beberapa warganet juga mengenang kembali pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina sebagai penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Namun nyatanya kini terungkap pejabat dari dalam Kemendag juga yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Mengenai penetapan salah satu Dirjen-nya menjadi tersangka korupsi minyak goreng, Lutfi mengaku selalu mendukung semua proses hukum yang berlangsung.

"Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum," tegas Lutfi di Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Sementara keempat tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung meliputi Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. (suara)

SANCAnews.id – Setahun menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengalami kenaikan harta kekayaan mencapai Rp 6,79 miliar.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL melalui laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Risma pada LHKPN 2021 adalah sebesar Rp 15.379.230.156.

Sedangkan LHKPN Risma pada 2020 atau saat awal menjabat sebagai Mensos, sebesar Rp 8.580.624.615.

Artinya, harta kekayaan mantan Walikota Surabaya ini yang dilantik menjadi Mensos pada 23 Desember 2020 itu mengalami kenaikan Rp 6.798.605.541. Lalu, apa saja harta kekayaan yang dimiliki Risma pada LHKPN 2021?

Berdasarkan data laporkan harta kekayaan pada 25 Maret 2020 untuk periodik 2021, harta Risma terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 13.212.910.000. Terdiri dari tanah dan bangunan seluas 112/90 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 1,5 miliar; Tanah dan bangunan seluas 90/50 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 439.120.000.

Selanjutnya, Tanah dan bangunan seluas 135/133 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 1.815.000.000; Tanah dan bangunan seluas 264/338 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 4.890.490.000; Tanah dan bangunan seluas 122/144 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 2.288.000.000; dan Tanah dan bangunan seluas 144/184 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 2.280.300.000.

Selanjutnya, harta alat transportasi dan mesin yang dimiliki Risma pada 2021 senilai Rp 775 juta. Terdiri dari mobil Toyota Kijang Innova 2.4 Q AT tahun 2016 hasil sendiri seharga Rp 320 juta; Mobil Mitsubishi Pajero SPR 2.4L Dakar tahun 2017 hasil sendiri seharga Rp 430 juta; dan sepeda Brompton tahun 2018 hasil sendiri seharga Rp 25 juta.

Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 160 juta; kas dan setara kas senilai Rp 1.738.283.356.

Sehingga, sub total harta yang dimiliki Risma pada LHKPN 2021 adalah sebesar Rp 15.886.193.356. Risma pun tercatat memiliki utang sebesar Rp 506.963.200. Dengan demikian, harta Risma setelah dikurangi utang adalah sebesar Rp 15.379.230.156.

Sementara itu, harta Risma yang tercatat di LHKPN 2020 sebesar Rp 8.580.624.615 yang terdiri dari harta tanah dan bangunan senilai Rp 7.097.980.00.

Harta tanah dan bangunan tersebut terdiri daritTanah dan bangunan seluas 112/90 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 602.880.000; Tanah dan bangunan seluas 90/50 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 399.200.000.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 135/133 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 1.650.000.000; dan tanah dan bangunan seluas 264/338 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga Rp 4.445.900.000.

Untuk harta alat transportasi dan mesin yang dimiliki Risma pada LHKPN 2020 senilai Rp 958.600.000. Terdiri dari mobil Toyota Kijang Innova 2.4 QAT tahun 2016 hasil sendiri seharga Rp 391 juta; Mobil Mitsubishi Pajero SPR 2 4L Dakar tahun 2017 hasil sendiri seharga Rp 537.600.000; dan sepeda Brompton tahun 2018 hasil sendiri seharga Rp 30 juta.

Lalu, harta bergerak lainnya senilai Rp 160 juta; kas dan setara kas senilai Rp 1.067.644.615. Sehingga sub total harta yang dimiliki Risma pada LHKPN 2020 sebesar Rp 9.284.224.615.

Namun, pada LHKPN 2020, Risma juga mempunyai utang sebesar Rp 703.600.000. Dengan demikian, harta Risma pada 2020 setelah dikurangi utang, yaitu sebesar Rp 8.580.624.615. (rmol)

SANCAnews.id – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan ogah berkomentar soal status hukum Ade Armando dalam kasus 'Allah bukan orang Arab'. Bahkan, dia mengklaim akan terlebih dahulu mengeceknya ke penyidik.

"Saya belum bisa kasih komentar dulu, harus saya cek ke penyidik dulu. Ini kan harus dari penyidiknya datanya," kata Zulpan saat dihubungi, Senin (18/4/2022).

Ade Armando kembali ramai diperbincangkan usai beseteru dengan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno. Perseteruan ini berawal atas somasi yang dilayangkan Ade Armando lewat kuasa hukumnya kepada Eddy.

Untuk diektahui, perseteruan tersebut bermula dari cuitan Eddy Soeparno. Melalui akun twitternya @eddy_soeparno pada 12 April 2022 lalu, ia mengomentari peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando.

Dalam cuitannya itu, ia juga menyebut inisial AA sebagai penista agama dan ulama. Meski tidak menyebut nama dengan gambling, cuitan Eddy Soeparno tersebut dinilai mengarah kepada Ade Armando.

"Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA," tulis @eddy_soeparno pada 12 April 2022.

Karena cuitan tersebut, Ade Armando melalui kuasa hukumnya, Muannas Alaidid, melayangkan somasi kepada Eddy Soeparno.

Muannas menyatakan, inisial AA dalam cuitan tersebut mengarah kepada kliennya, Ade Armando. Terlebih, cuitan tersebut dibuat Eddy Soeparno sehari setelah peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando.

Secara tegas, Muannas menyatakan kliennya tidak pernah berurusan dengan hukum terkait pasal penistaan agama.

"Ade Armando tidak pernah dinyatakan sebagai/berstatus tersangka dari pihak kepolisian terkait laporan dugaan penistaan agama. Laporan tersebut sudah dinyatakan SP3 oleh Polda Metro Jaya," kata Muannas dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Lantaran itu, Muannas menyatakan Sekjen PAN Eddy Soeparno telah mencemarkan nama baik Ade Armando dan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Tak hanya itu, Muannas mendesak Eddy Soeparno untuk meminta maaf. Jika permintaan maaf itu tidak dilakukan dalam waktu 3x24 jam, maka masalah ini akan berlanjut ke ranah hukum.

"Apabila dalam waktu 3x24 jam saudara tidak menghapus cuitan tersebut dan segera meminta maaf kepada klien kami melalui akun Twitter saudara, maka kami akan melakukan gugatan/tuntutan pidana dan perdata," imbuh Muannas.

Somasi tersebut akhirnya mendapatkan respon dari Partai Amanat Nasional (PAN). Namun alih-alih meminta maaf, PAN melalui Wakil Sekjennya, Slamet Riyadi, malah menyatakan somasi kuasa hukum Ade Armando kepada Eddy Soeparno adalah salah alamat.

Tak hanya itu, DPP PAN juga mengancam balik Ade Armando.

"Ketum dan Sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku," kata Slamet kepada wartawan, Senin (18/4/2022). 

Di sisi lain, Slamet juga menyarankan kuasa hukum Ade Armando untuk mencari kejelasan atas status hukum yang menjerat kliennya.

Sebab, status SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya itu, menurutnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Semua juga bisa membaca berita dan informasi yang menyebutkan SP3 Ade Armando dicabut PN Jakarta Selatan dan dianggap tidak sah. Seharusnya kuasa hukum sibuk memperjelas ini demi kebaikan Ade Armando sendiri. Bukan malah sibuk kirim somasi ke sana-ke mari," katanya. (suara)