SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menilai masyarakat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia mengatakan masyarakat melihat pemerintahan Jokowi sudah melumpuhan sistem pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-undang KPK, hingga masalah kelangkaan minyak goreng yang tak kunjung selesai.

Makanya, Busyro meminta masyarakat untuk menolak ide penundaan Pemilu 2024. "Sepatunya elemen-elemen masyarakat sipil, Ormas, NGO, hingga organisasi kemahasiswaan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap ide penundaan pemilu ini," ujar Busyro, Rabu, 16 Maret 2022.

Ia menyebut para elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 tak ubahnya seperti keledai yang tidak belajar dari masa lalu.

"Isu penundaan Pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak ada rasa malu. Mereka seperti keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu," ujar Busyro.

Ide penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dinilai inkonstitusional. Di samping itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk mendukung ide ini.

Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan Pemilu 2024.

Busyro menilai alasan tersebut terlalu mengada-ada. Menurutnya, tidak ada rakyat yang mendukung ide perpanjangan masa jabatan presiden. Isu penundaan pemilu ini, kata Busyro, sudah jelas bukan aspirasi rakyat, melainkan hanya keinginan penguasa yang memiliki nafsu dan syahwat politik untuk melanggengkan kekuasaan. (tempo)

SANCAnews.id – Ada dua momen besar yang jadi sorotan karena agenda itu diikuti oleh Presiden Jokowi. Adalah parade MotoGP di Jakarta, Rabu (16/3/2022) kemarin, serta kemah di IKN Nusantara, Senin (14/3/2022).

Setidaknya dalam pantauan ERA, gerak gerik Jokowi menjadi magnet bagi banyak orang. Pertama, saat di IKN, Jokowi dibincangkan karena mau meluangkan waktu berkemah bersama pejabat di pulau Kalimantan.

Kedua adalah, Jokowi mau menyampaikan pesan terbuka kepada publik, kalau ia berharap banyak kepada event skala internasional MotoGP di Mandalika.

Makanya, kemarin ia menyempatkan waktu nongkrong bareng bersama beberapa pembalap yang sudah punya nama, seperti Marc Marquez.

Namun di luar dari itu, ada yang lebih unik. Di media sosial, sebuah akun membandingkan gaya Jokowi saat berfoto sendiri di IKN dan sewaktu diapit banyak pembalap di sekitar Istana Presiden.

Keunikannya adalah, saat berpose sendiri di lokasi IKN yang notabene masih hutan, Jokowi memakai masker. Taat dengan protokol kesehatan. Fotonya itu pun viral di media sosial.

Jokowi bersama pembalap MotoGP di area Istana Presiden (Setkab)

Anehnya, saat menerima pembalap yang akan memacu gasnya dalam event MotoGP di Mandalika, Jokowi dalam satu momen, melepas maskernya.

Tentu saja, gayanya ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini, disorot. "Sendirian di hutan pake masker, giliran rame-rame buka masker.. selisih 2 hari padahal, yang gila sebenarnya siapa sich?" tulis @BossTemlen di akun Twitter.

Untuk diketahui, sebenarnya saat menerima pembalap, Jokowi terus memakai maskernya. Gerak-geriknya terpantau dari banyak video yang beredar di dunia maya.

Tapi entah mengapa, Jokowi seakan 'kepeleset' dalam satu momen itu, saat ia tak bermasker. Lebih jauh, kalau kamu bisa memilih, kamu suka momen Jokowi saat di IKN atau menerima pembalap MotoGP di Istana Presiden?

SANCAnews.id – Kemunculan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam barisan pendukung penundaan pemilu semakin meningkatkan ketidakpedulian publik terhadap pemerintahan sekarang ini.

Hal itu lantaran pemerintah yang seharusnya menjaga demokrasi justru tampil menggerogoti cita-cita perjuangan 1998, khususnya tentang pembatasan masa jabanan presiden. 

Begitu pendapat Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).

"Menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan. Miris. Mereka yang seharusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi," kata Pangi.

Pangi menjelaskan, Luhut belum lama ini hadir di muka umum dengan menyatakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo agar menjabat kembali untuk periode yang ketiga.

Beriringan dengan itu, mantan Menko Marves itu juga menggunakan analisis big data untuk melegitimasi penundaan pemilu.

"Dia membuat heboh big data 110 juta suara rakyat menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Saya tantang Luhut ekspose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data?" ujar Pangi

Lebih lanjut, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini, Luhut dan sejumlah tokoh politik yang mengkampanyekan penundaan pemilu hanya anggota orkestrasi dari desain penundaan pemilu yang dibuat oleh oligarki.

"Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan pemilu yang punya tangan-tangan di pemerintah," demikian Pangi. ***

SANCAnews.id – Sorotan tajam diarahkan Partai Demokrat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang terus dikembangkan dari lingkaran istana.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief bahkan menyebut Menko Mahfud terkesan melakukan pembiaran pada menteri-menteri yang menggunakan jabatan dan kedekatan dengan presiden untuk mengacak-acak demokrasi.

Setidaknya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah terbuka mewacanakan penundaan pemilu ini ke publik.

“Mudah-mudahan saya salah,” sambungnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis pagi (17/3).

Andi Arief berharap, Mahfud MD yang pernah berdarah dalam mengawal reformasi bisa tegas menyingkirkan para penumpang gelap, yang gerak kelajuannya sudah tidak searah dengan cita-cita reformasi.

“Pak Prof Mahfud MD sebagai saatnya tegas melawan mereka yang tak berkeringat dalam reformasi seperti Pak Jokowi, Pak Luhut dkk. Mereka penumpang gelap, bukan bagian kapal yang sudah bergerak sangat jauh,” tuturnya.

Terakhir, Andi Arief mengingatkan kepada Joko Widodo dan Luhut bahwa usia mereka memang sudah senja. Tapi Indonesia dan demokrasi adalah dua hal yang harus selalu ada. 

“Jutaan nasib rakyat tak boleh kalah dengan ambisi 2 orang,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Persaudaraan Alumni (PA) 212 berserta GNPF Ulama menyurati Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka meminta agar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dihukum atas kasus dugaan penistaan agama.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, surat ini ditujukan bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PA 212 menduga menduga sosok Menag yang kerap dipanggil dengan nama Gus Yaqut itu sudah melakukan penistaan agama.

Adapun dugaan kasus penistaan agama ini terkait menganalogikan pengeras suara masjid dengan gongongan anjing.

"Mendorong Polri agar berani memproses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Yaqut Cholil Coumas," kata Ketua Umum FPI KH Qurtubi Jaelani dalam surat terbuka, Kamis (17/3/2022).

Menurut Qurtubi, dengan melakukan proses hukum kepada Gus Yaqut, Polri bisa memperbaiki nama insititusi mereka yang rusak terkait kasus pembunuhan laskar FPI di kasus pelanggaran HAM KM 50.

Dalam surat terbuka ini, PA 212 juga menyoroti kasus dugaan penistaan agama lainnya. Diantaranya diduga dilakukan oleh Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Viktor Laiskodat hingga yang lagi viral saat ini, yakni pendeta Saifuddin Ibrahim.

"Serta kasus penistaan agama lainnya yang sudah dilaporkan namun stagnan," kata Qurtubi.

Surat terbuka ini dibuat pada 15 Maret 2022. Surat itu kemudian ditandatangani langsung oleh Qurtubi dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif serta Ketua Umum GNPF-U Yusuf Martak. *