SANCAnews.id

SANCAnews.id – Politisi Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa masyarakat senang Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan.

Abdullah Rasyid mempertanyakan masyarakat mana yang dimaksud oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut.

“Coba mas Mahfud MD chek lagi. Masyarakat mana yang senang?” kata Abdullah Rasyid melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu, 26 Desember 2021.

Sebelum mengatakan itu, ia menyinggung bahwa Pemerintah mengakhiri kelompok-kelompok yang suka membuat kekerasan di berbagai daerah.

Lebih spesifik, Mahfud MD menyebut bahwa Pemerintah membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standing-nya tidak ada.

“Sesudah itu (pembubaran FPI) kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan maka politik stabil,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring pada Minggu, dilansir dari Republika.

Seperti diketahui, pada tahun 2020, Pemerintah memutuskan untuk melarang kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Selain itu, Pemerintah juga memutuskan bahwa apabila terjadi pelanggaran dari keputusan tersebut, maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.

Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh ataupun terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.

“Kemudian, untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, saat membacakan SKB itu pada 30 Desember 2020. (terkini)

SANCAnews.id – Ketua GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Martak mengatakan di Indonesia saat ini sangat ramai bermunculan penistaan gama, khususnya Islam.

Yusuf Martak juga melihat saat ini banyak yang mengaku beragama Islam tetapi aslinya Islamphobia dan seperti menjadi komunis gaya baru.

Islamofobia sendiri adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka, diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim.

“Mustahil orang yang beragama Islam rela membayar buzzer-buzzer penjilat untuk agamanya dihinakan dan dinista, berarti mereka aslinya adalah komunis gaya baru yang sedang menyusun kekuatan,” jelas Yusuf Martak pada Minggu, 26 Desember 2021 dilansir dari RMOL.

Banyaknya laporan pada orang yang terindikasi penista agama tidak ditindak oleh aparat merupakan dasar dari argumentasi yang diungkapkan Yusuf Martak.

Kata Yusuf Martak, banyak buzzer sampah peradaban bangsa yang sampai saat ini kesannya mendapat perlindungan pihak tertentu.

Lebih lanjut Yusuf Martak juga meyakini bahwa para buzzer tersebut melaporkan kepada pimpinannya atas karya-karya penghinaan mereka yang membuat gaduh masyarakat.

“Apakah apabila aparat tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat lalu pimpinan aparatnya ditegur oleh Presiden?,” kata Yusuf Martak.

Yusuf Martak lantas mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk tidak terus-menerus cuek dengan tidak mengambil tindakan pada para penista yang menggaduhkan negara.

“Maka jangan menyesal bila suatu saat kesabaran umat Islam telah hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri,” tegasnya. (terkini)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Christ Wamea menilai bahwa hanya masyarakat yang berpaham komunis yang merasa senang atau hidup lebih nyaman usai Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan.

“Hanya masyarakat yang berpaham komunis saja yang merasa senang atau hidup lebih nyaman usai FPI dibubarkan,” kata Christ Wamea melalui akun Tiwtter pribadinya pada Senin, 17 Desember 2021.

Dalam cuitannya yang lain, Christ Wamea menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang mengatakan bahwa masyarakat merasa senang dan hidup lebih nyaman usai FPI dibubarkan.

“Masih saja FPI yang dibicarakan,” kata Christ Wamea pada Minggu, 26 Desember 2021.

Dilansir dari Republika, sebelumnya Mahfud MD menyinggung bahwa Pemerintah mengakhiri kelompok-kelompok yang suka membuat kekerasan di berbagai daerah.

Lebih spesifik, ia menyebut bahwa Pemerintah membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standing-nya tidak ada.

“Sesudah itu (pembubaran FPI) kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan maka politik stabil,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring pada Minggu.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020, Pemerintah memutuskan untuk melarang kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Bukan hanya itu, Pemerintah juga memutuskan bahwa apabila terjadi pelanggaran dari keputusan tersebut, maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.

Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh ataupun terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.

“Kemudian, untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, saat membacakan SKB itu pada 30 Desember 2020. (terkini)

SANCAnews.id – Pangi Syarwi Chaniago selaku pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa selama ini PSI hanya berani mengkritik Anies Baswedan tetapi tidak untuk pemimpin lain.

Ya, menurutnya PSI punya kebencian sendiri yang begitu besar kepada Gubernur DKI Jakarta itu sehingga serangan dan diskriminatif kepada Anies dinggap sebagai kritik tidak sehat.

Menurutnya, PSI saat ini hanya mencari kelemahan Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta.

“PSI saya pikir selama ini tidak fair, bukan lagi kritis tapi lebih besar DNA kebenciannya Ke Gubernur Anies,” ungkap Pangi.

“Tidak common sense kalau kemudian yang disorot kelemahan Anies, tapi tidak pernah menyorot keberhasilan dan mengapresiasi capaian Anies,” sambungnya, dikutip dari KBA News via Fajar, Senin, 27 Desember 2021.

Ia berujar bahwa PSI kerap menyerang Anies Baswedan tetapi PSI tidak pernah melihat dan mengkritik kepala daerah lain termasuk kepala negara Presiden Jokowi.

“Sikap kritis PSI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat diskriminatif, karena hanya pada Anies mereka kritik, ke pemimpin lain tidak, juga tidak kritik Presiden Jokowi atas kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat,” paparnya.

Pangi mengatakan, sikap politisi seharusnya mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang tidak benar dan mengakui keberhasilannya, bukan malah menebar kebencian kepada seorang pemimpin.

“Politisi normal tentu saja lebih seimbang, kalau buruk silahkan dikritik, tapi kalau ada yang sukses dan dianggap berhasil mestinya tetap diapresiasi, jadi rational choice,” terangnya. (terkini)