SANCAnews.id

SANCAnews – Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengaku mendapatkan informasi bahwa dana haji dipakai pemerintah untuk menambal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat itu mengaku mendapatkan informasi tersebut dari grup WhatsApp (WA).  Andi Arief meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengklarifikasi informasi tersebut.

“Besrseliweran di group WA berita Dana Haji digunakan Pemerintahan Jokowi menambal APBN. MOHON klarifikasinya Ibu SMI,” kata Andi Arief dikutip  dari akun Twitter pribadinya, @Andiarief__, Senin (22/2).

Informasi dana haji dipakai pemerintah juga berseliweran di media sosial pada Juni 2020 lalu. Disebutkan, dana haji 2020 sebesar Rp 8,7 triliun akan dipakai perkuat rupiah.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. Dengan begitu, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.

BPKH telah mengklarifikasi informasi tersebut. BPKH memastikan dana haji akan aman di rekeningnya dan hanya akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji.

BPKH menyatakan dana haji memang tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, maka akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH.

“Dana konversi rupiah itu sendiri nantinya tetap akan tersedia dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji,” demikian keterangan resmi BPKH pada Rabu (3/6/2020).

Kepala BP-BPKH, Anggito Abimanyu menyebut per Mei 2020 dana yang dikelola senilai lebih dari Rp 135 triliun. Uang tersebut dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikelola secara professional pada instrumen syariah yang aman dan likuid.

Ia memberikan klarifikasi terkait dana haji sebesar US$ 600 juta untuk membantu memperkuat rupiah. Pemberitaan yang beredar mengenai dana US$ 600 juta BPKH dapat dipakai untuk memperkuat rupiah diucapkan di acara internal Halal Bihalal Bank Indonesia pada 26 Mei 2020, bukan setelah pemerintah mengumumkan haji ditunda pada 2 Juni 2020.

“Pernyataan tersebut adalah bagian dari ucapan silaturahmi secara online kepala BP-BPKH kepada Gubernur dan jajaran Deputi Gubernur BI,” jelas Anggito. []

SANCAnews – Kematian Erny Kusuma Sukma Dewi (33) tenaga kesehatan (nakes) RSUD Ngudi Waluyo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, ternyata terjadi paska disuntik vaksin COVID-19.

Kasus kematian tenaga kesehatan (Nakes) yang terjadi pada 14 Februari 2021 lalu, merupakan yang pertama sejak Kabupaten Blitar, melaksanakan vaksinasi tahap pertama dan kedua.

"Iya setelah vaksinasi," ujar Direktur RSUD Ngudi Waluyo, Endah Woro Utami kepada SINDOnews.com Minggu (21/2/2021).

Erny menjalani vaksinasi tahap pertama pada 28 Januari 2021. Sebelum disuntik vaksin Sinovac, ia juga menjalani pemeriksaan kesehatan seperti yang lain. Erny yang sehari-hari bekerja di ruang isolasi pasien positif COVID-19 RSUD Ngudi Waluyo, dinyatakan sehat.

Yang bersangkutan tidak memiliki penyakit penyerta. Suhu tubuh juga normal. "Dia lolos pemeriksaan kesehatan," tambah Woro menjelaskan. Pada tanggal 6 Februari 2021, atau sembilan hari setelah vaksinasi (tahap pertama), Erny tiba-tiba mengalami gejala sakit. Tubuhnya panas. Kemudian juga muncul sesak yang itu membuat yang bersangkutan langsung dilarikan ke rumah sakit. "Saat di swab ternyata positif (COVID-19) ," kata Woro.

Pihak rumah sakit sudah berusaha melakukan penanganan semaksimal mungkin. Namun nyawa Erny yang masih berstatus pegawai kontrak sejak tahun 2016 tersebut, tidak tertolong. Erny meninggal dunia. Woro mengatakan, sembilan hari setelah divaksin, antibodi untuk melawan virus COVID-19 , belum terbentuk.

Antibodi atau imun tubuh baru terbentuk empat belas hari setelah seseorang menerima suntikan tahap pertama. Disaat antibodi belum terbentuk itu, kata Woro seseorang yang meski sudah divaksin, masih bisa terinfeksi. "Masih kemungkinan terinfeksi. Siapapun itu," terang Woro. Lalu dari mana Erny terpapar, mengingat hasil swab testnya positif (paska divaksin), Woro mengatakan belum bisa memastikan.

Sebab paska disuntik vaksin tahap pertama, Erny tetap bekerja seperti biasa dan selalu disiplin mengenakan baju hazmat. Hasil tracing kepada rekan medis di lingkungan ruang isolasi juga tidak ditemukan kasus positif COVID-19.

"Kalau terpapar dari mana kita tidak tahu. Karena riwayatnya pernah pergi juga," terang Woro.

Dalam kasus kematian Erny paska divaksin, Woro mengatakan, tidak bisa menjelaskan, apakah penyebab kematian karena vaksin yang disuntikkan atau karena sebab lain. Dalam hal ini pihaknya telah melaporkan kepada ahli yang berwenang, yakni Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian Woro juga sempat menyinggung soal faktor gemuk atau obesitas dari yang bersangkutan.

Meskipun Woro juga kembali menegaskan faktor gemuk tidak menjadi persoalan, mengingat yang bersangkutan kenyataanya juga lolos screening. "Segala analisis dan kemungkinan kita kembalikan ke ahlinya, dalam hal ini provinsi," kata Woro. Terkait screening sebelum seseorang disuntik vaksin Sinovac , Woro juga mengatakan, tidak ada prosedur yang mengharuskan lebih dulu swab test.

Artinya, apakah seseorang yang akab disuntik vaksin positif atau negatif saat akan disuntik vaksin, tidak ada yang bisa memastikan. Menurut Woro tidak ada ketentuan dalam screening seseorang harus swab dulu. Di dalam ketentuan permenkes, tidak ada. Woro menambahkan, hal itu kemungkinan sudah dipertimbangkan para ahli.

Secara anggaran, kata Woro pemerintah juga akan mengeluarkan biaya yang besar jika harus melakukan swab dulu.

"Dari 750 karyawan kami yang divaksin, betulkah semuanya negatif?, tidak ada yang bisa menjawab karena memang tidak ada ketentuan swab test sebelum vaksin," terang Woro. Sementara tercatat hingga 20 Februari 2021 (akumulasi), jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 4.232 kasus.

Perinciannya, 3.639 orang sembuh, 335 orang meninggal dunia, 129 orang menjalani perawatan di rumah sakit, 64 orang menjalani isolasi mandiri dan 41 orang diisolasi di gedung isolasi. Pada 20 Februari 2021 terdapat tambahan 63 kasus positif COVID-19 baru, dan tiga orang meninggal dunia. Sementara tambahan jumlah pasien yang sembuh baru sebanyak 20 orang. []

SANCAnews – Petugas kepolisian bersama TNI membubarkan sekelompok sukarelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang hendak memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2).

Merespons hal itu, eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar memastikan organisasi itu sudah lama sudah tidak ada lag. Saat ini yang ada hanya Front Persaudaraan Islam atau FPI versi baru.

"Setahu saya Front Pembela Islam sudah tidak ada yang ada Front Persaudaraan Islam," ungkap Aziz kepada JPNN.com, Minggu (21/2) malam.

Aziz mempertanyakan aparat yang justru mempermasalahkan soal kecil seperrti logo dan atribut FPI versi baru.

"Jika yang dilarang logo dan atribut Front Persaudaraan Islam,maka mungkin beliau- beliau kurang piknik dan kurang membaca," sindirnya.

Sebelumnya, Kapolsek Makasar Kompol Saiful Anwar mengungkapkan alasan melakukan pembubaran terhadap sekelompkok orang sukarelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaran Islam pada Sabtu (20/2) kemarin.

Kompol Saiful beralasan langkah tegas itu dilakukan lantaran para sukarelawan memakai atribut Front Pembela Islam (FPI) yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Saiful menambahkan, saat itu pihaknya membolehkan kelompok relawan itu ikut berikan bantuan korban banjir asal tidak memakai atribut FPI.

Sebanyak sepuluh orang yang mengatasnamakan FPI itu dibubarkan. Tidak ada perlawanan dari kelompok tersebut, mereka bubar dan mencopot atribut FPI tersebut.[]

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksana seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan pemerintah sudah tak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Padahal, menurut UU Cipta Kerja sudah banyak mendapat pertentangan.

"Respon saya, rezim hari ini memang sudah tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Dimana UU tersebut banyak ditolak oleh rakyat termasuk kaum buruh namun rezim hari ini menutup mata," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Senin (22/2/2021).

Pemerintah kata Nining, seharusnya memikirkan persoalan kesejahteraan, keadilan, hingga hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusi atau HAM.

"Termasuk pemulihan kondisi hari yang semakin tidak baik," tuturnya.

Sementara itu ketika ditanya apakah dirinya sudah membaca penuh isi aturan turunan yang baru diteken Presiden, Nining mengaku belum sepenuhnya membaca.

Ia mengaku hanya baru baca beberapa, terutama soal kontrak kerja yang dianggap tak masuk akal.

"Misalkan berkaitan dengan kontrak kerja, sekarang lima tahun di PP. Perbandingan di UU nomor 13 tentang Ketenagakerjaan," tuturnya.

Lebih lanjut Nining menegaskan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini terlihat dibuat tidak untuk kepentingan rakyat. Melainkan kepentingan segelintir pihak.

"UU Cipta Kerja bukan untuk kepentingan rakyat kecil," tandasnya.

Adapun Biro Humas Kemensetneg mengatakan pelaksanaan UU Ciptaker memang membutuhkan beberapa peraturan pelaksana teknis yang meliputi sejumlah sektor. Karena itu, ada sebanyak 45 PP dan 4 Perpres yang ditetapkan.

"Antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha; penataan ruang; lingkungan hidup dan kehutanan; sektor pertanahan; serta sektor ketenagakerjaan," tulisnya. []

SANCAnews – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar mengomentari kritikan yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terkait banjir.

Komentar Musni Umar ini diunggah di akun Twitter pribadinya@musniumar, Minggu (21/2). Namun, Musni sengaja mematikan akun komentar pada postingannya kali ini.

“Pak Hasto, Sekjen PDIP kebanjiran. Tinggal di Bekasi, yang diserang Anies, Gubernur DKI Jakarta. Apa Bekasi bagian dari DKI Jakarta?,” jelas Musni Umar dalam cuitan Twitter-nya.

Seperti diketahui, kediaman Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Kota Bekasi, ikut kebanjiran.

Sebenarnya bukan tahun ini saja rumahnya kebanjiran, sudah tiga tahun berturut-turut rumahnya di perumahan tersebut ikut kebanjiran.

Hal ini disampaikan Hasto sebelum memulai acara Program “Gerakan Penghijauan dan Bersih-bersih DAS, Cinta Ciliwung Bersih”, gelombang kedua di Waduk Cincin, Jakarta Utara, Minggu (21/2/2021).

“Kemarin (Sabtu), begitu ada alarm banjir jam 02.30 Sabtu dinihari, saya terpaksa langsung mengungsi. Saya menyetir mobil sendiri ke kantor di Menteng, karena mau mempersiapkan agenda-agenda gerakan penghijauan dan pembersihan sungai,” kata Hasto.

Beberapa kali rumahnya terendam banjir, Hasto pun bisa memahami mereka yang kini rumahnya mengalami kebanjiran di DKI Jakarta.

“Selain lumpur dimana-mana, barang rusak, yang paling membuat khawatir adalah ular sering terbawa. Selain itu kecoa ada dimana-mana. Tempat menjadi terasa kumuh dan tentu saja ancaman penyakit,” kata Hasto Kristiyanto.

“Tahun lalu mobil saya terendam karena ketika banjir datang, saya sedang naik gunung di Bali. Pokoknya kerugian banyak. Jadi saya bisa merasakan betapa susahnya warga Jakarta yang sering terdampak banjir,” jelasnya.

“Untuk itu kalau saya mengritik Pak Anies, itu karena itu bagian tanggung jawab pemimpin guna mengatasi banjir. Buktinya Pak Basuki, Menteri PU sampai marah-marah karena betapa sulitnya bekerja sama dengan pemimpin DKI tersebut,” kata Hasto.

Atas kondisi banjir yang berulang itu, Hasto mengaku tahun lalu dirinya pernah mewacanakan untuk pindah rumah saat berbicara dengan pengurus RT/RW di Villa Taman Kartini Kota Bekasi.

Namun warga di sana selalu meminta agar Hasto tak pindah dari sana. Hasto pun menuruti keinginan warga tersebut.

Kepada Hasto, mereka menjelaskan dalam rangka mengantisipasi banjir di kawasan perumahan itu sudah disampaikan usulan kepada Pemko Bekasi agar mendapat perhatian.

Termasuk memberikan kajian tentang apa saja langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemko Bekasi.

“Jadi masih tetap memilih sebagai warga Bekasi. Rakyat banjir, saya ikut kebanjiran,” kata Hasto. []