SANCAnews.id

SANCAnews – Banjir melanda sejumlah titik di Kota Jakarta jadi perbincangan hangat sepanjang akhir pekan kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi bulan-bulanan netizen. Sejumlah pihak menilai Anies tidak bisa mengatasi banjir. Mereka membandingkan dengan pendahulu, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Namun, pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan justru banjir di Jakarta yang paling parah, terjadi di era Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, banjir terendam hingga ke Istana Negara. Ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden hingga turun tangan.

“Yang paling terendam dulu itu sampai masuk Istana Negara itu. Jadi banjir paling parah itu ketika Jokowi Gubernur DKI. Jadi kolam renang di Bundaran HI dan jebol tanggul di Sultan Agung. Presiden (SBY) datang ke situ,” ucap Rocky Gerung dikutip Chanel YouTubenya, Senin (22/2).

Lebih lanjut, dosen ilmu filsafat ini menilai, bully-an kepada Anies Baswedan karena banjir di Jakarta, merupakan politik balas dendam yang mencari celah saat musibah.

“Jadi buat apa kita masuk dalam politik kalau hanya mengukur siapa yang paling buruk menangani Jakarta,” kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung kemudian mengingat kembali ucapan Jokowi sebelum menjadi Presiden. Ketika itu Jokowi sesumbar bisa mengatasi banjir di Jakarta apabila menjabat sebagai Presiden.

“Padahal orang masih ingat Presiden justru yang bertanggung jawab kenapa hari ini Jakarta masih banjir. Karena dia Presiden. Dia yang bilang bahwa kalau saya Presiden Jakarta ga banjir,” katanya.

“Jadi sekali lagi, kita harus masuk ke dalam politik yang bermutu, itu mengevaluasi kebijakan Presiden. Karena Presiden tetap bertanggung jawab terhadap Ibu Kota,” pungkasnya. []

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta saat ini telah 100 persen surut. Anies berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras menangani banjir.

"Alhamdulillah atas izin Allah pada hari Minggu 1 hari kemudian 99,9 persen surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Kemudian, hari Senin dini hari, jam 03.00 WIB pagi tadi, dipastikan bahwa 100 persen sudah surut," kata Anies saat apel di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2021).

Anies menerangkan, saat ini roda perekonomian dan kegiatan pemerintahan telah berjalan normal kembali. Anies mengklaim hal itu karena upaya dari seluruh jajarannya yang mampu mengendalikan dampak dari curah hujan ekstrem beberapa hari lalu.

"Jadi alhamdulillah hari Senin pagi, seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan, bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun akibat curah hujan ekstrem pada hari Sabtu yang lalu," kata Anies.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa semua dampak dari curah hujan ekstrem tersebut bisa dikendalikan," imbuhnya.

Anies menyebut tidak ada pengungsi yang menghuni di posko pengungsian banjir saat ini. Kendati demikian, pihaknya masih menyiapkan tenda pengungsian itu untuk tempat berteduh warga yang masih membersihkan rumahnya.

"Alhamdulillah sampai dengan pagi ini, tenda pengungsian masih ada, tapi pengungsinya sudah kembali ke rumah masing-masing, fasilitas tenda masih tetap disiapkan, fasilitas kebutuhan pangan masih tetap disiapkan, sehingga mereka masih punya tempat berteduh, sambil semua kerja bakti untuk membersihkan tempat yang terdampak oleh banjir," tuturnya.

Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus bersiaga karena adanya prediksi cuaca ekstrem di pesisir utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Anies mengklaim pihaknya telah melakukan persiapan dengan baik.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta terus siaga, karena ramalan cuaca dari BMKG menyampaikan bahwa di Pulau Jawa, khususnya di kawasan pesisir utara, masih memiliki risiko curah hujan ekstrem, seperti kita alami hari Sabtu dan Minggu kemarin," ujar Anies.

"Persiapan kita memasuki musim hujan alhamdulillah menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan yang baik, curah hujannya ekstrem, dalam waktu satu hari semuanya sudah bisa tertangani dengan baik," sambungnya.

Diketahui, pada Minggu (21/2), dikabarkan masih ada sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir. BPBD DKI Jakarta melaporkan sebanyak 1.722 orang masih bertahan di 10 titik pengungsian.

Beberapa titik di wilayah Jakarta Pusat sudah sepenuhnya surut sejak Sabtu (20/2) malam pukul 21.30 WIB. Sedangkan di wilayah lainnya masih dilaporkan ada banjir dan genangan.

Pemprov DKI pun mendata ada lima orang meninggal akibat banjir. Empat di antaranya anak-anak dan seorang lainnya merupakan lansia berumur 67 tahun.

"Korban merupakan lansia 67 tahun berjenis kelamin laki-laki yang terkunci di dalam rumah, di Jatipadang, Jakarta Selatan. Selain itu, 4 anak-anak, terdiri dari 3 anak laki- laki di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang hanyut terseret arus banjir saat sedang bermain, dan 1 anak perempuan usia 7 tahun yang tenggelam di Jakarta Barat," ungkap Plt Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2). (dtk)

OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

HUJAN dengan intensitas tinggi telah membuat wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga mengalami banjir pada Sabtu (20/2). Sebagian bahkan masih belum surut hingga Minggu malam (21/2).

Permasalahan banjir yang terus berulang setiap tahunnya ini cukup menyita perhatian publik. Terlebih lagi ada daerah yang kemudian berjuluk sebagai “langganan banjir”. Artinya sudah bertahun-tahun daerah itu kebanjiran dan tidak ada penanganan yang berarti.

Sorot publik kemudian tertuju pada banjir DKI Jakarta. Sorotan ini kental dengan muatan “dendam pilgub” di tahun 2017 lalu. Di mana petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tumbang oleh Anies Baswedan.

Anies disorot dan anggapan gagal menangani banjir dimunculkan di media sosial. Namanya dibandingkan dengan Jokowi dan Ahok, yang dielukan sebagai pahlawan karena berhasil menangani banjir DKI di era mereka.

Sebenarnya, klaim ini cukup aneh. Sebab, jika memang Jokowi dan Ahok berhasil menangani banjir DKI dengan program normalisasi sungai yang diusung, maka seharusnya per hari ini juga tidak banjir. Sebab, masalah banjir tahunan itu sudah berhasil ditangani mereka berdua.

Tapi nyatanya, banjir masih terjadi dan daerah terdampak tidak jauh beda saat era Jokowi dan Ahok.

Saat menjadi gubernur DKI, Jokowi mengakui bahwa penanganan banjir DKI Jakarta akan lebih mudah ditangani oleh seorang presiden. Pasalnya ada 13 sungai yang mengalir di ibukota dan menjadi kewenangan pusat.

Selain itu, presiden juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain di sekitar DKI Jakarta untuk mencari solusi. Kata Jokowi kala itu, solusi bisa berupa penanaman pohon di daerah aliran sungai di hulu, di wilayah Bogor. Bisa juga, masih kata Jokowi, dibuat sebuah bendungan untuk menampung air.

Kini Presiden Joko Widodo sudah menjadi presiden. Jokowi tentu sudah paham akar dari masalah banjir di Jakarta. Bahkan diyakini pula mantan walikota Solo itu juga sudah paham tentang masalah banjir di Bekasi juga wilayah Tangerang, yang menjadi penyangga ibukota.

Jokowi juga merupakan pemimpin yang lahir dari kesuksesannya memimpin daerah, mulai dari Solo hingga ke naik ke tahap provinsi di Jakarta.

Artinya, ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut barang tentu sudah tahu bagaimana seorang kepala daerah harus berkoordinasi dalam mengatasi masalah bersama.

Singkatnya, Jokowi kini memiliki kuasa juga pengalaman yang mumpuni untuk mengatasi banjir. Apalagi sejak sebelum jadi gubernur DKI, Jokowi mengatakan bahwa menangani banjir ibukota mudah. Bahkan saat akan menjadi presiden, Jokowi menyebut bahwa penanganan itu akan menjadi lebih mudah lagi jika dirinya menjadi presiden.

Jokowi sudah memasuki tahun keduanya memimpin Indonesia di periode kedua. Artinya, Presiden Jokowi yang masih mendapat amanah hingga tahun 2024 harus memanfaatkan momentum banjir ini untuk memberi terobosan nyata agar ibukota dan daerah penyangga tidak lagi terendam.

Jokowi tentu tidak ingin dikenang warga DKI sebagai pemimpin yang masih berutang janji di akhir masa amanahnya nanti.**