SANCAnews.id

SANCAnews – Mantan Sekertaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman menanggapi aksi aparat TNI-Polri yang menghalau relawan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang membantu korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, pada Sabtu (20/2/2021).

Para relawan, kata Munarman, diminta untuk menghapus logo serta atribut yang bertuliskan FPI. "Tulisan FPI di perahu dipaksa dihapus dengan cat. Tapi masih terlihat juga," ucapnya.

Munarman menjelaskan, kejadian pembubaran relawan FPI yang sedang melakukan kegiatan kemanusiaan itu terjadi pada Sabtu, 20 Februari 2021, di Kampung Bayur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Meskipun sempat dilarang, kegiatan penyaluran bantuan sosial oleh relawan FPO untuk korban kebanjiran di daerah Jakarta Timur tetap berlangsung. FPI menerjunkan perahu karet untuk membantu mengevakuasi warga.

Sekadar informasi, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam setelah dibubarkan oleh pemerintah. FPI dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh enam pejabat tinggi negara.

SKB dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 itu juga berisikan tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. []

SANCAnews – PN Jaksel menunda sidang praperadilan Habib Rizieq terkait penangkapan dan penahanan kasus kerumunan Petamburan. Sidang ditunda karena pihak termohon atau Polda Metro Jaya menolak hadir.

Sidang digelar di Ruang Utama PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Senin (22/2/2021), pukul 10.46 WIB. Pihak Habib Rizieq diwakili oleh kuasa hukumnya, Alamsyah.

Tidak terlihat pihak termohon dalam persidangan. Hakim tunggal Suharno mengatakan pihak Polda Metro menolak panggilan, karena ada kesalahan alamat yang dicantumkan oleh pihak Habib Rizieq.

"Pihak termohon penyidik Polda Metro Jaya tidak menerima atau menolak panggilan ini, dikatakan alamatnya tidak tepat," ujar Suharno dalam persidangan.

Suharno mengatakan alamat yang dicantumkan hanya ditujukan kepada Bareskrim Polri. Sedangkan seharusnya alamat Polda Metro Jaya juga dicantumkan dalam surat permohonan atau gugatan.

"Kita memperhatikan dari permohonan dari pihak termohon yang mana permohonan itu ditujukan Bareskrim Polri qq penyidik Polda Metro Jaya, perkara laporan polisi beralamat di Jalan Trunojoyo nomor tiga, mungkin karena alamatnya tidak tepat alamat di sini Jalan Trunojoyo nomor tiga adalah alamat Bareskrim," kata Suharno.

"Berdasarkan dari permohonan saudara yang terakhir itu alamatnya tidak tepat, sehingga dari pihak Polda menolak," sambungnya.

Pihak Habib Rizieq lantas memperbaiki alamat dalam surat permohonan di dalam persidangan. Hakim memutuskan sidang akan kembali digelar pada 1 Maret 2021.

"Karena praperadilan ada dibatasi oleh waktu dan apalagi berkaitan permohonan penangkapan dan penahanan untuk itu sidang kami tunda, hakim menetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021," pungkasnya.

Gugatan praperadilan Habib Rizieq sendiri kali ini diketahui merupakan gugatan kedua yang diajukan. Sebelumnya, Habib Rizieq juga sempat mengajukan praperadilan namun ditolak oleh hakim.

Kali ini Habib Rizieq mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan dan penangkapannya dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Praperadilan ini didaftarkan pada nomor 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. Pihak termohon adalah Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

Pengacara Habib Rizieq, Alamsyah mengatakan kasus Habib Rizieq merupakan pelanggaran protokol kesehatan. Namun, menurutnya, Habib Rizieq justru dikenai Pasal 160 KUHP, yang mengatur terkait penghasutan. (dtk)

SANCAnews – Kelompok Nahdlatul Ulama (NU) merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hasil survei terbaru yang dirilis Parameter Politik Indonesia, Senin (22/2).

Disebutkan dalam survei ini, sebanyak 70,8 persen warga nahdliyin merasa puas dengan kinerja Jokowi. Sementara yang tidak puas sebanyak 24,2 persen dan tidak menjawab 5 persen.

Sementara itu, survei juga merekam bahwa mayoritas warga Muhammadiyah tidak puas dengan kinerja Jokowi. Hanya 47,7 persen yang puas, sedang yang tidak puas mencapai 50,2 persen dan tidak menjawab 2,1 persen.

Survei ini juga menjabarkan bahwa 100 persen anggota Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) puas dengan kinerja Jokowi. Begitu juga dengan kelompok Parisada Hindu Dharma.

Dari Nahdlatul Wathan, yang puas mencapai 80 persen, 10 persen tidak puas, dan 10 persen tidak menjawab. Persatuan Gereja Indonesia (PGI) juga menunjukkan tren sama, 92,5 persen puas, 5,5 persen tidak puas, dan 2 persen tidak menjawab.

Adapun dari Front Pembela Islam (FPI), hanya 33,3 persen yang puas. Sedang sisanya atau 66,6 persen tidak puas.

Survei ini digelar pada 3 hingga 8 Februari 2021 melalui wawancara secara tatap muka dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu September 2017 hingga Desember 2020.

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 1.200 responden, dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel. Margin of error survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (rmol)

SANCAnews – Polres Metro Jaksel menurunkan 2 kompi pasukan untuk mengamankan sidang praperadilan Habib Rizieq Shihab. Personel disiagakan di area PN Jakarta Selatan, Jl Ampera, Jakarta Selatan pagi ini.

"Ya kita ada 2 kompi ya, pasukan dari Dalmas Polda 1 kompi, dari Brimob 1 kompi juga. Untuk pengendali lapangan dari Polres Jakarta Selatan. Dua kompi ya sekitar 180-an personel," ujar Kapolres Metro Jaksel Kombes Azis Andriansyah saat dihubungi detikcom, Senin (22/2/2021).

Azis menyampaikan, saat ini belum ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar PN Jaksel. Dia juga mengimbau simpatisan Muhamad Rizieq agar tertib.

"(Kepada simpatisan HRS) ya tertib ikut aturan hukum yang berlaku, gitu aja ya," kata Azis.

Lebih lanjut Azis mengatakan, boleh atau tidaknya simpatisan mengikuti sidang praperadilan ditentukan oleh PN Jaksel, "Itu nanti yang ngatur pengadilan," tutur dia.

Pantauan detikcom di PN Jaksel, pukul 09.30 WIB, beberapa personel kepolisian tampak berjaga di dalam gedung PN Jaksel.

Sedangkan di luar gedung, terlihat satu mobil Barracuda terparkir di halaman pengadilan. Tidak terlihat pengamanan yang diperketat di pintu masuk atau gerbang pengadilan.

Pengacara Habib Rizieq, Alamsyah mengaku siap menghadapi praperadilan hari ini. Dia menyebut tidak ada persiapan khusus dalam sidang kali ini.

"Sidang pertama pembacaan gugatan praperadilan Habib Rizieq dan kuasa hukum Habib siap membacakan gugatan praperadilan," kata Alamsyah saat dimintai konfirmasi.

"Tidak ada persiapan khusus. Tentunya paling penting berdoa, memohon kemudahan dan kekuatan kepada Allah. Pesan HRS, tempuh segala jalur legal konstitusional untuk mendapatkan keadilan, termasuk lewat permohonan praperadilan ini," sambungnya.

Diketahui, kali ini Habib Rizieq mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan dan penangkapannya dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Praperadilan ini didaftarkan pada nomor 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. Pihak termohon adalah Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

Alamsyah mengatakan kasus Habib Rizieq merupakan pelanggaran protokol kesehatan. Namun, menurutnya, Habib Rizieq justru dikenai Pasal 160 KUHP, yang mengatur terkait penghasutan. []