SANCAnews.id

SANCAnews – Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menyarankan Polri agar memeriksa Habib Rizieq Shihab terkait video yang berisi pernyataannya mendukung ISIS. Itu berkaitan dengan proses hukumnya.

"Proses justitia memang sebaiknya ditindaklanjuti untuk kepastian hukum siapapun yang terlibat pada kasus ini," kata Indriyanto, Kamis 18 Februari 2021.

Indriyanto menjelaskan, saat pembubaran FPI beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memutar video Rizieq saat orasi menyatakan dukung kepada ISIS. Video berdurasi lebih dari dua menit tersebut diduga diambil pada 20 Februari 2017.

Rizieq menyerukan, “Apa yang baik dari ISIS kita akui baik, cita-cita mulianya menegakan dan menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-citanya untuk menerapkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-citanya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutnya, cita-cita yang baik.”

“Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir!," kata Rizieq di depan para pendukungnya.

Meski kejadiannya sudah cukup lama, menurut Indriyanto, pernyataan Rizieq itu masih bisa diproses hukum. "Sepanjang tidak daluarsa, tetap bisa dilakukan proses justitia terhadap pernyataan dukungan terhadap ISIS yang melanggar hukum tersebut," ujar dia.

Indriyanto mengatakan, mungkin penegak hukum bukan tidak memproses kasus ini, tapi masih mengumpulkan alat bukti. "Jadi pengungkapan kasus ini tidak sekadar ucapan RS, tapi diperlukan penguatan alat bukti," kata Indriyanto.

Di samping itu, dia menilai pernyataan dukungan Rizieq ke ISIS memiliki dampak besar bagi para pengikutnya. "Pernyataan ini memang memiliki dampak besar bagi keterlibatan FPI  atas gerakan terorisme yang terbukti pengungkapannya," ujar Indriyanto.

Rizieq Shihab melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar membantah mendukung ISIS dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Menurut Aziz, Rizieq sudah bersikap tidak mendukung ISIS dan JAD sejak 2014.

Mantan pengurus Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan bantahan perihal pengakuan yang berujung tuduhan dari Ahmad Aulia, salah seorang terduga terorisme JAD dan disebut simpatisan FPI itu. Video Ahmad Aulia belum lama ini viral soal baiat kepada ISIS.

Dalam penyampaian secara tertulis yang ditandatangani mantan Ketua FPI Sulsel, Habib Muchsin Al Habsyi dan sekretaris Agus Salim Syam menegaskan bahwa Ahmad Aulia tidak pernah terdaftar sebagai anggota FPI Makassar baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

“Bahwa yang bersangkutan pernah ikut kegiatan yang dilakukan Front Pembela Islam Makassar maka tidak secara otomatis AA (Ahmad Aulia) menjadi anggota FPI,” kata Habib Muchsin. (*)

SANCAnews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan unsur tokoh masyarakat, ormas, tokoh agama dan tokoh adat pada Kamis 18 Februari 2021.

RDP itu dilakukan untuk membahas khusus perihal Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait dengan seragam sekolah yang beberapa waktu terakhir mengundang beragam reaksi publik. Hal ini juga masih menjadi polemik di Sumbar.

"Kita baru saja rapat dengar pendapat dengan berbagai tokoh dan ormas. Pada umumnya mereka sepakat untuk mengajukan revisi SKB 3 menteri ini," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar di kantor DPRD Sumbar, Padang pada Kamis 18 Februari 2021.

Menurut Irsyad, melalui RDP itu sejatinya pihaknya ingin mendengarkan pendapat, aspirasi dan masukan dari segala unsur masyarakat sebelum kemudian menentukan sikap terhadap SKB ini.

Adapun pihak yang hadir dalam RPD di DPRD Sumbar tadi di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kanduang, Aisiyah, Tarbiah Islamiah, Perti, Muhammadiyah, NU dan sejumlah dewan pendidikan dan tokoh Sumbar.

Irsyad Safar menilai bahwa SKB 3 menteri yang diterbitkan pasc kasus jilbab non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang tersebut tidak sesuai dengan ruh dan nilai dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam UUD 1945 Pada pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 kata dia menjadi rujukan utama pendidikan. Bahwa dunia pendidikan mendukung peningkatan keimanan di dunia dan menjunjung nilai-nilai agama.

“Kita juga menyayangkan pemerintah pusat sampai menjatuhkan sanksi bagi pemda yang tegas menolak penerapan SKB 3 Menteri ini. Usai RDP ini, DPRD Sumbar akan melakukan rapat dengan mitra Komisi V DPRD Sumbar yaitu Dinas Pendidikan untuk menentukan sikap sebelum mengambil sikap. Nanti akan kita rapatkan lagi dengan Dinas Pendidikan," ujar Irsyad Safar. (*)

SANCAnews – Sebanyak 300 pengacara disiapkan untuk menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah yang terbit setelah kasus jilbab nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Mantan wali kota Padang Fauzi Bahar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat yang mengumpulkan para pengacara itu untuk membela upaya revisi SKB Tiga menteri.

"Ada 300 orang lawyer (pengacara) yang kita siapkan. Mereka sudah sepakat datang ke Mahkamah Agung untuk menggugat SKB ini," kata Fauzi Bahar di Padang, Kamis, 18 Februari 2021.

SKB Tiga Menteri itu, katanya, mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumatera Barat. Sebab SKB itu tidak dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Padahal ada banyak daerah yang punya kearifan lokal. Contohnya, Sumatera Barat denggan budaya Minangkabau yang sudah terbiasa dengan pakaian menutup aurat.

Selain menyiapkan pengacara, bersama dengan tokoh lain, mereka juga berencana menyurati Presiden, pimpinan DPR RI, dan tiga menteri yang menandatangani SKB itu. Mereka ingin merevisi SKB agar lebih sempurna dan tidak menganggu kearifan lokal.

"Sendi-sendi budaya Indonesia kan dijaga Undang-Undang. SKB yang sekarang membuat rusuh dan mengganggu tatanan kearifan lokal,"  ujar Fauzi.

DPRD Sumatera Barat, pada Kamis, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan unsur tokoh masyarakat, ormas, tokoh agama dan tokoh adat. RDP dilakukan untuk membahas perihal SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah yang dalam beberapa waktu terakhir mengundang beragam reaksi.

Yang hadir dalam rapat di DPRD itu, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), LKAAM, Bundo Kanduang, Aisiyah, Tarbiah Islamiah, Perti, Muhammadiyah, NU, Dewan Pendidikan, dan sejumlah tokoh lainnya. DPRD menjadwalkan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk menentukan sikap. (*)

SANCAnews – Manajer Program Lokataru Foundation Mirza Fahmi menilai masih ada instrumen lain yang dimiliki pemerintah untuk mengkriminalisasi warga selain dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal itu disampaikan merespons wacana pemerintah yang ingin merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE.

"Merevisi pasal karet belaka tak akan banyak mengurangi kemampuan negara dalam mengkriminalisasi warga. Ini bukan hanya soal dokumen hukum semata, tetapi kemampuan pemerintah, termasuk warganya yang masih dipertanyakan saat berjumpa dengan kritik di ruang publik," kata Mirza dalam konferensi persnya, Rabu (17/2).

Mirza menemukan bahwa negara masih memiliki banyak perangkat hukum selain UU ITE yang dapat digunakan untuk membungkam masyarakat. Aturan itu di antaranya seperti pasal penghasutan, keonaran, hingga pelanggaran aturan kerumunan.

Ia mencontohkan bahwa pasal penghinaan terhadap mata uang rupiah bisa dipakai untuk membungkam masyarakat sipil. Hal itu terlihat dalam kasus Manre, seorang nelayan Kodingareng, Makassar yang merobek 'amplop' ganti rugi dari PT. Boskalis.

Tambah lagi, kata Mirza, penggunaan Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP) yang kerap dipakai korporasi untuk memukul mundur perlawanan masyarakat atau penghilangan paksa dan pembunuhan ekstra yudisial di Papua.

"Jangan lupakan juga 'senjata andalan' lain pemerintah, seperti kriminalisasi hoax dan patroli siber yang masih berjalan," kata Mirza

Tak berhenti sampai di situ, Mirza menilai kualitas masyarakat sipil di Indonesia turut memiliki kontribusi yang tak sedikit terhadap kemunduran demokrasi. Ia menilai watak yang diam-diam menolak demokrasi kini sudah mengendap dalam masyarakat sipil sendiri.

Ia membeberkan data bahwa sejak 2018 dua kelompok terbesar pelapor UU ITE adalah pejabat publik dan masyarakat sipil. Sebanyak 35,9 persen pelapor adalah kepala daerah, menteri, aparat keamanan, dan pejabat publik lainnya. Sementara itu, pelapor dari masyarakat sipil sendiri tercatat mencapai 32,2 persen.

Bahkan, data yang dihimpun SAFENet tahun 2019 menunjukkan ada 3.100 kasus UU ITE yang dilaporkan.

"Ini menunjukkan perbedaan tipis antara jumlah pelapor warga dan pemerintah membuktikan bahwa masyarakat sipil sendiri gagal memahami dan mempraktekkan kebebasan berekspresi," kata dia.

Berkaca pada data tersebut, Mirza menilai semangat untuk memenjarakan pihak lawan ikut tumbuh subur di tengah masyarakat sipil. Ia menilai masyarakat sipil masih alergi terhadap kritik dan perbedaan pendapat.

"Di momen politik besar seperti Pemilu atau Pilkada, kecenderungan ini melonjak berkali lipat. Sepak terjang buzzer sesungguhnya tak lebih dari efek samping dari kondisi mendasar ini. Mental gerombolan warga senantiasa memandang lawan kubunya sebagai pihak yang mesti dibungkam dengan segala cara," kata Mirza.

Melihat hal itu, Mirza pesimistis bila demokrasi di Indonesia akan sehat tanpa UU ITE. Bahkan, ia memprediksi kualitas demokrasi Indonesia akan tetap mandek dan lebih parahnya terus mundur. (*)