Latest Post




SANCAnews – Keresahan para tokoh nasional kepada Presiden Joko Widodo sudah menjadi puncak gunung es atas penyampaian pendapat di muka umum yang sudah tidak kondusif lagi.


Hal itu disampaikan oleh pengamat politik, Muslim Arbi atas sikap dari para tokoh seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga senior ekonom Rizal Ramli soal pernyataan kritik yang diminta Jokowi.

 

"Itu pertanda keresahan soal penyampaian pendapat di muka umum sudah tidak kondusif lagi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

 

Karena kata Muslim, biasanya suara-suara kritik disampaikan oleh para aktivis. Akan tetapi, para aktivis seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permata kini di tangkap dan dipenjara karena punya cara berbeda melihat persoalan bangsa dan kebangsaan hari ini.

 

"Tentunya ini persoalan serius dan ancaman kebebasan berpendapat yang di jamin konsitusi. Juga penangkapan dan penahanan para Ulama semisal HRS dan pemimpinan teras FPI yang tidak jelas salahnya. Ini pelanggaran dan pembungkaman pendapat," jelasnya.

 

Atas sikap pemerintah terhadap para pengkritik itu membuat rakyat ketakutan dan membuat keresahan seperti yang dialami oleh Kwik Kian Gie. Apalagi, adanya tuduhan radikal kepada tokoh Din Syamsuddin.

 

"Itu berlebihan. Bang Din hanya gunakan hak konstitusional dan hak asasinya sebagai akademis, aktifis perdamaian dan ulama," kata Muslim.

 

Muslim pun berpendapat, cara-cara mengelola pemerintahan dengan membuka kran kritik akan tetapi membiarkan dan acuh terhadap penangkapan tokoh-tokoh ulama dan aktivis merupakan suatu hal yang berbahaya bagi demokratisasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

 

"Rezim Jokowi jangan lagi mengulang cara-cara kediktatoran berjubah demokrasi. Negara jangan di Arabian ke totaliatisme. Kebenaran mutlak milik penguasa. Sikap Jokowi ini dianggap tindakan hipokris. Minta dikritik tapi ditangkap? Aneh," terangnya.

 

Sambungnya, keresahan yang sudah disampaikan oleh para tokoh nasional merupakan keresahan yang sudah tidak terbendung dipendam selama ini.

 

"Bagi saya keresahan sejumlah tokoh nasional itu bahkan telah menjadi puncak gunung es. Dan itu ekspresi rakyat ditingkat grass roots," pungkasnya. []




SANCAnews – Pemerintahan Joko Widodo diminta untuk fokus dalam menangani masalah-masalah yang substansial di negeri ini. Salah satu masalah yang nyata adalah korupsi yang mendera dua mantan menteri Jokowi, yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

 

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun tidak ingin masalah yang kurang mendesak seperti radikalisme menjadi skala prioritas pemerintah mengalahkan urusan penting lainnya.

 

“Jangan sibuk ngurusin isu radikal dan proyek deradikalisasi. Apalagi di depan mata, para menterinya justru korupsi. Korupsi sebesar gajah di depan mata tidak kelihatan, tetapi semut radikal di seberang lautan kelihatan, padahal itu juga tidak benar,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

 

Pernyataan Ubedilah Badrun ini berkaitan dengan adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang menuding Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal.

 

Bagi Ubedillah, tudingan terhadap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu tidak masuk akal dan tidak empirik. Sebab di matanya, Din Syamsuddin adalah tokoh Islam yang sangat moderat.

 

"Bagaimana mungkin tokoh penting moderat Islam dan salah satu tokoh perdamaian dunia dituduh radikal. Itu sesuatu yang tidak masuk akal," ujarnya. []




SANCAnews – Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan pemerintah sebaiknya tak memberikan sanksi kepada warga yang menolak diberikan vaksin Covid-19.

 

Dicky mengatakan program vaksinasi Covid-19 harus memiliki prinsip voluntary atau bersifat sukarela dari masing-masing individu dan tak bisa dipaksakan. Pemaksaan justru dinilai kontraproduktif.

 

Menurutnya, yang mestinya dibangun oleh pemerintah adalah komunikasi yang sifatnya persuasif tentang vaksin Covid-19, bukan pemaksaan.

 

"Sebetulnya prinsip vaksinasi itu harus voluntary, tidak mewajibkan dalam artian ada hukuman, karena itu cenderung kontraproduktif. Yang harus dibangun adalah trust dengan strategi komunikasi risiko yang tepat oleh pemerintah," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/2).

 

Dicky juga menyinggung soal hukuman sanksi berupa penundaan bahkan penghentian bansos atau jaminan sosial karena menolak vaksin Covid-19. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat dan justru berpotensi menimbulkan reaksi negatif.

 

"Apalagi ini berhubungan dengan program-program kepada warga miskin, saya kira tidak tepat jika strateginya seperti itu [penundaan bansos]. Kalau belum apa-apa sudah supresi, sudah mewajibkan, berpotensi reaksi selanjutnya, apalagi mahasiswa kita kritis," ucap Dicky.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

 

Dalam beleid tersebut, tertulis ancaman sanksi bagi warga sasaran vaksinasi Covid-19 yang melakukan penolakan. Sanksi tersebut diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau berupa denda.

 

Sasaran vaksinasi Covid-19 sendiri sebanyak 181 juta warga untuk memenuhi herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19. Dibutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin Covid-19 untuk mencapai target tersebut. []




SANCAnews – Nikita Mirzani diketahui sempat berseteru dengan Ustaz Maaher At-Thuwailibi. Perselisihan itu pun sempat ramai dan jadi perhatian banyak orang.

 

Meski begitu, Nikita Mirzani tetap menunjukkan simpati dan bela sungkawa saat Ustaz Maaher meninggal dunia pada 8 Februari lalu. Ia menuliskan ungkapan duka itu melalui sebuah postingan di Instagram.

 

Dalam suatu video di YouTube, Nikita pun mengungkapkan bahwa sudah seharusnya ia ikut berduka ketika seseorang meninggal dunia. Walaupun ia pernah berkonflik dengan orang itu.

 

Ternyata, Ustaz Maaher pun sempat menitipkan pesan baik untuk Nikita Mirzani. Pesan itu dititipkan Ustaz Maaher kepada Ustaz Derry Sulaiman.

 

Apa pesannya? 

"Sebelum dia ditangkap dia telepon bilang, 'Ustaz kayanya cara kita membunuh hama-hama gak berjalan ini, cara antum ini'. Waktu itu dia konflik dengan Nikita dan dia tahu saya kenal dengan Nikita," kata Ustaz Derry dalam sebuah video di kanal YouTube Selintas Saur, Sabtu, 13 Februari 2021.

 

Ustaz Derry menuturkan, saat itu Ustaz Maaher berpesan agar ia memberi nasihat kepada Nikita untuk tidak berkomentar jelek terhadap guru dan ulama.

 

"Dan dia bilang, 'Saya yakin teman-teman, ustaz-ustaz kita yakin semua yang bisa dekati dia itu Ustaz Derry," lanjutnya.

 

Ustaz Derry juga menyebut bahwa Nikita Mirzani sebenarnya orang yang baik. Dia juga sempat memakai hijab.

 

"Dia kan sempat pakai hijab, saya posting lah waktu itu foto dia berhijab sama istrinya. Pro kontra juga, tapi baguslah di sana, saya ngingatkan aja kalau Allah sayang sama beliau," ujar Ustaz Derry.

 

Dia juga mengatakan bukti kebaikan Nikita terlihat ketika Ustaz Maaher meninggal dia mengunggah foto terbaik Ustaz Maaher dan mendoakan agar dihapuskan dosa-dosanya.

 

"Dan saya tetap berdoa juga Nikita akan Allah beri hidayah lagi. Dia orang baik, saya tahu dia orang baik, dia pernah mondok lho," lanjut dia, dikutip viva.co.id.

 

Ustaz Derry pun berharap agar Nikita bisa melihat video tersebut dan mendengar pesannya. Dia juga mendoakan agar Nikita bisa kembali berhijab.

 

"Mudah-mudahan dia nonton video ini dan kembali berhijab seperti dulu lagi. Dia harus sangka baik juga kepada netizen. Dia lepas hijab gara-gara netizen juga caci maki dan sebagainya," katanya. []




SANCAnews – Petugas pemadam kebakaran membubarkan warga yang berkerumun di lokasi Taman Kota Kuningan, Jawa Barat pada Minggu (14/2/2021) pagi.

 

Pembubaran kerumunan warga dilakukan petugas damkar dengan menyemprotkan cairan disinfektan menggunakan satu unit kendaraan pemadam kebakaran.

 

"Banyaknya orang yang berkerumun di sekitar Taman Kota Kuningan pada Minggu pagi ini mulai pukul 07.30 sampai 09.30," kata Khadafi Mufti, Kepala UPT Damkar Kabupaten Kuningan saat dihubungi melalui sambungan telepon.

 

Sebelumnya menyemprotkan cairan disinfektan, kata Khadafi, pihaknya terlebih dahulu memberikan peringatan kepada warga yang ada di Taman Kota Kuningan untuk meninggalkan lokasi.

 

"Jadi sebelum kami semprot kami beri peringatan dulu untuk meninggalkan lokasi taman kota, baru setelah itu kami semprot seluruh area taman kota dengan disinfektan," ujarnya.

 

Khadafi mengatakan tiap Minggu pagi di lokasi tersebut memang seringkali terjadi kerumunan. Hal itu kata dia disebabkan oleh tingginya minat warga yang ingin datang ke Taman Kota Kuningan yang telah selesai direvitalisasi.

 

"Memang tiap Minggu ini selalu ada kerumunan makanya sudah 1 bulan ini kami rutin melakukan penyemprotan di Minggu pagi untuk membatasi kerumunan warga," ungkap Khadafi, dilansir detikcom.

 

"Hal ini dilakukan sebagai upaya kami sesuai dengan instruksi Bupati Kuningan untuk mencegah penyebaran virus corona," lanjutnya.

 

Upaya pembubaran kerumunan dengan menyemprotkan cairan disinfektan itu dianggap efektif, "Karena setelah disemprot banyak warga yang memilih untuk pulang. Tapi ya tidak dipungkiri juga ada yang memilih bertahan. Kami akan terus berupaya untuk mencegah terjadinya kerumunan," tutup Khadafi. []


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.