SANCAnews.id

Jakarta, SN – Pemerintah harus melindungi hak siswa untuk menjalankan ajaran agamanya melalui peraturan sekolah yang bijaksana dan berakhlak sesuai tujuan pendikan yang tersurat di UUD 1945 Pasal 31.

Demikian ditegaskan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo berkaitan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Mentri tentang Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang bisa menimbulkan kegaduhan.

Menurutnya, tujuan pendidikan sesuai UUD 1945 yakni memgembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

"Arahan UUD '45 sudah sangat mulia dan rezim sebelumnya telah buat kebijakan agar sekolah membuat aturan yang mendidik siswa taat menjalankan ajaran agamanya, termasuk perintah berpakaian sragam sesuai agama siswa," kata Anton Tabah kepada redaksi, Minggu (7/2).

"SKB 3 Menteri secara substantif tak sejalan dengan prinsip Pasal 31 ayat 3 UUD 1945," sambungnya.

Ia menjelaskan, pemakaian pakaian seragam khas agama itu sesuai Pasal 31 UUD 1945 dan amanah Pasal 29 UUD 1945. Karenanya, kata dia, pemerintah harus melindungi melalui peraturan sekolah yang mendidik siswa lebih religius, toleran, rukun beriman dan berakhlak mulia sesuai tujuan pendidikan nasional.

"Saya diskusi dengan mantan Mendikbud Prof M Nuh, beliau sudah buat Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah yang sangat akomodatif konstitusional. Permendikbud tersebut sangat relevan sampai kapan pun enggak perlu diubah," tegasnya.

Oleh karenanya, ia pun merasa heran dengan SKB 3 menteri yang di dalamnya berisi sanksi jika ada kewajiban penggunaan seragam sekolah bernuansa agama di sekolah negeri.

"Kewajiban hal tersebut tak pernah terjadi. Jangankan siswa beragama lain, siswa seagama pun tidak harus berseragam sesuai ajaran agamanya karena hal itu brsifat suka rela, kesadaran pribadi," tandasnya. (rmol)

Jakarta, SN – Muncul isu yang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali maju di Pilkada DKI Jakarta.

Apalagi jika akhirnya Pilkada serentak termasuk Pilkada DKI diadakan pada 2022 tahun depan.

Terlebih, Anies Baswedan telah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu.

Meski demikian, saat ini ada dua opsi waktu pelaksaan Pilkada yakni tahun depan 2022 atau pada 2024 usai Pemilu.

Dua opsi pelaksaan Pilkada itu masih dibahas DPR RI melalui UU Pemilu.

Sedangkan, Partai Gerindra telah membantah pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto membahas mengenai Pilkada DKI Jakarta.

Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies Baswedan hingga saat ini jika Pilkada DKI Jakarta digelar.

Namun langkah Anies untuk merengkuh kembali posisi DKI 1 bisa tak mudah bila putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi pilkada DKI.

"Cuma akan lain cerita kalau Gibran Walikota Solo ikut maju dalam pilkada DKI Jakarta. Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang di pilkada DKI Jakarta," kata Arief saat dihubungi TribunJakarta.com, Sabtu (6/2/2021).

Mengenai prediksi Gerindra akan mengusung kembali Anies Baswedan, Arief menyebut hal tersebut merupakan urusan petinggi Gerindra.

"Cuma kalau diusung Gerindra dan menang lagi maka Anies Baswedan akan mengikuti jejak Jokowi maju di pilpres 2024 dan akan makin menipis harapan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024," kata Arief.

Pasalnya, kata Arief, kampanye Pilkada DKI Jakarta akan jadi magnet nasional yang akan meyedot perhatian nasional, "Anies akan diuntungkan untuk popularitasnya apalagi jika sampai menang," tuturnya. []

Jakarta, SN – Jawaban Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal antisipasi banjir menjadi sorotan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Di mana dalam jawabn yang disampaikan di acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Ganjar menyebut bahwa pihaknya sebenarnya sudah mendapat data dari BMKG perihal prediksi akan terjadi banjir karena cuaca hujan yang ekstrim.

Akan tetapi, Ganjar baru menambah pompa-pompa penyedot air banjir setelah kondisi genangan mulai ekstrem terjadi.

Saiful Anam menilai, jika banjir tersebut terjadi di DKI Jakarta dan Anies memberi jawaban serupa, maka para pendenung atau buzzer akan ramai menyinyiri.

"Saya membayangkan apabila banjir yang melanda Jateng melanda DKI, maka bukan main kritik tajam akan mengarah kepada Anies," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Akan tetapi, Saiful mengaku heran karena para buzzer bungkam. Tidak ada kritik atas apa yang disampaikan Ganjar. Bahkan seolah-olah banjir di wilayah kandang banteng itu tidak pernah terjadi.

"Tapi kita lihat banjir di Jateng, para buzzer diam aja seolah diam saja dan seperti tidak terjadi apa-apa," pungkas Saiful.

Banjir terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Paling parah, terjadi di Semarang. Bahkan banjir di ibukota Jateng tersebut mengakibatkan bandara dan stasiun ditutup. []

Jakarta, SN – Sekretaris Badan Penanggualangan Bencana Darah (BPBD) Winarsono mengemukakan, ada dua warga yang tewas tersengat listrik saat banjir melansa Kota Semarang. Satu orang merupakan warga Jalan Serayu 2 No 3 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, ketika sedang banjir.

Korban kedua, kata dia, bernama Desy Tri S warga Tanjung Mas, Kota Semarang. Korban juga meninggal dikarenakan tersengat listrik ketika dalam kondisi banjir di belakang Gereja Blenduk, Kota Semarang.

"Ada dua korban jiwa meninggal dunia karena tersengat listrik di daerah Semarang Timur, " jelasnya saat dihubungi Suara.com - jaringan Ayosemarang, Sabtu (6/2/2021).

Selain disebabkan konsleting listrik, ada juga satu warga yang meninggal karena longsor di Jalan Jomblang RT 03/RW 1, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candi bernama Maemunah (63). Satu lagi warga bernama Imron juga meninggal dunia akibat longsor.

"Satu orang lagi sedang dalam pencarian," ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, satu warga yang dicari sudah ketemu.

BPBD sudah menerjunkan 30 personel untuk melakukan penanganan di wilayah-wilayah rawan banjir dan longsor di Kota Semarang.

Meski demikian, dia meminta agar masyarakat waspada karena diperkirakan puncak musim hujan ada di bulan Febuari.

"Kita harap warga juga waspada, bulan ini diperkirakan puncak musim hujan," ujarnya.

Seperti diketahui, hujan yang mengguyur Kota Semarang selama hampir 24 jam membuat aktifitas di kota tersebut lumpuh.

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, ada 10 kecamatan di Semarang yang terendam banjir, Sabtu, di antaranya Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Timur, Gayamsari, dan Genuk.

Selain itu, banjir juga menggenang di kawasan Stasiun Tawang setinggi 40 cm, Jalan Bandarharjo setinggi 30 cm, Jalan Dr Cipto setinggi 30 cm, Jalan Jendral Sudirman setinggi 40 cm, Depan Kantor Pos Semarang 40 cm yang membuat jalur kereta api terganggu.

Bahkan, Bandara Ahmad Yani terpaksa memberhentikan aktifitas penerbangan karena landasan pacu Bandara Ahmad Yani Semarang tergenang air. Hal itu membuat tujuh penerbangan ditunda dan bandara ditutup sementara kemarin. []