Latest Post



Jakarta, SN – Setelah menyelesaikan karantina, tim ilmuwan yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dijadwalkan untuk mengunjungi sejumlah tempat di Wuhan untuk menyelidiki asal-usul virus corona.

 

Tim meninggalkan hotel karantina di Wuhan pada Kamis (28/1), dua pekan setelah tiba di China. Mereka akan mengunjungi laboratorium, pasar, serta rumah sakit di Wuhan pada Jumat (29/1).

 

"Tim berencana mengunjungi rumah sakit, laboratorium, dan pasar. Kunjungan lapangan akan mencakup Institut Virologi Wuhan, pasar Huanan, laboratorium CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) Wuhan," kata WHO, seperti dikutip Reuters dan dilansir Suara.com.

 

Tim akan bekerja di China selama dua pekan mendatang. Mereka juga akan melakukan wawancara dengan beberapa pasien Covid-19 pertama di Wuhan.

 

"Semua hipotesis ada di meja saat tim mengikuti sains dalam pekerjaan mereka. Mereka harus menerima dukungan, akses, dan data yang dibutuhkan," lanjut WHO.

 

Seorang ilmuwan asal Denmark yang ikut dalam tim, Thea Fischer mengatakan asar Grosir Makanan Laut Huanan, tempat virus itu awalnya diyakini telah menyebar, akan memberikan wawasan apakah itu pusat penyebaran atau hanya penguat virus.

 

"Sekarang pekerjaan lapangan yang sebenarnya dapat dimulai, dan harapan saya bahwa untuk bagian misi ini kami akan memiliki akses tanpa hambatan ke tujuan dan individu yang diminta," jelas Fischer.

 

"Tetapi penting untuk diingat bahwa keberhasilan misi dan penelusuran asal-usul ini 100 persen bergantung pada akses ke sumber yang relevan. Tidak peduli seberapa kompeten kita, seberapa keras kita bekerja dan berapa banyak batu yang kita coba putar, ini hanya bisa dimungkinkan dengan dukungan dari China," tambahnya.

 

Tim ilmuwan tiba seharusnya tiba di Wuhan pada awal Januari. Teapi terjadi penundaan dari China yang membuat Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengaku kecewa.[]




Jakarta, SN – Sikap DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda kepada Bareskrim Polri atas dugaan rasisme terhadap aktivis asal Papua, Natalius Pigai, dinilai sudah tepat.

 

Pasalnya, Abu Janda juga sudah terlalu banyak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan dan menyakiti hati masyarakat. Terutama umat Islam serta para ulama.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/1).

 

"Abu Janda juga telah berbuat rasis dengan merendahkan harkat dan martabat serta harga diri saudara Natalius Pigai seorang tokoh yang sangat nasionalis dan pejuang HAM dari Papua," kata Anwar Abbas.

 

Lanjut Anwar Abbas, yang tak kalah buruk dari Abu Janda itu adalah perannya selama ini yang telah banyak merusak citra pemerintah, terutama citra dari Presiden Jokowi dan citra kepolisian.

 

Sebab, umat dan masyarakat di mana-mana sudah berteriak meminta Abu Janda diproses hukum lantaran pernyataan-pernyataannya yang meresahkan. Tapi, faktanya pihak kepolisian belum melakukan tindakan apapun terhadap yang bersangkutan.

 

"Sehingga terkesan bahwa Abu Janda ini adalah orang yang dipelihara oleh pihak pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengobok-obok umat Islam," ujar Anwar Abbas.

 

Atas dasar itu, agar tidak ada kesan bahwa Abu Janda adalah orang yang dilindungi oleh pemerintah dan kepolisian, maka harus dibuktikan dia tidak kebal hukum.

 

"Untuk itu, menurut saya, bila tuntutan anak-anak muda dari KNPI ini tetap tidak direspons dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, maka citra pemerintah dan polisi di mata masyarakat akan semakin jatuh," tegas Ketua PP Muhammadiyah ini.

 

"Dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi. Jangan gara-gara seorang Abu Janda, susu sebelanga rusak dibuatnya," demikian Anwar Abbas. (gelora)




Jakarta, SN – Pernyataan nyeleneh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, saat menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Kamis (28/1) ramai diperbincangkan publik.

 

Meski disampaikan dengan nada bercanda, namun guyonan 'NU Cabang Nasrani' kadung membuat kehebohan di kalangan netizen hingga warga Nahdliyin.

 

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah), Tjetjep Muhammad Yasin mengatakan, guyonan itu disampaikan tidak pada tempatnya dan terkesan mengerikan.

 

"Guyonan ini mengerikan sekaligus menyakitkan. Apa seperti ini NU?" tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (29/1).

 

Lanjut Gus Yasin, selama ini para kiai NU memang suka guyon, tetapi guyonannya sesuai tempatnya.

 

Sedangkan guyonan seperti ini harus diluruskan. Sebab akan menimbulkan salah persepsi. Karena itu menurut Gus Yasin, Said Aqil harus segera diingatkan.

 

“Kiai-kiai yang mengerti tentang NU tidak boleh diam saja. NU itu Ormas Islam yang artinya dari Nahdlatul Ulama adalah 'Kebangkitan Ulama' dan didirikan oleh Hadratusyeh KH Hasyim Asyari bersama para Kyai Khos dengan individu pengurus dan anggotanya beragama Islam. Jika ini didiamkan dikhawatirkan akan ada 'NU cabang Hindu, NU cabang Budha, NU cabang Kepercayaan'. Sebab pada prinsip dasar kita Islam ahlussunnah wal jamaah. Ini jelas berbeda,” Gus Yasin menekanka.

 

Lebih lanjut, Gus Yasin pun jadi bertanya-tanya, apakah ke depan akan ada kepengurusan NU individu dari agama bukan Islam? Ataukah dalam Bahtsul Masail dimungkinkan rujukannya kitab agama lain kalaulah ada NU Cabang Katolik, NU Cabang Kristen, NU Cabang Hindu, NU Cabang Budha, NU Cabang Kepercayaan?

 

Ditekankan Gus Yasin, bahwa NU adalah Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) yang disebut Rasulullah SAW umat Islam 1 dari 72 golongan yang masuk surga.

 

"Kalau NU Aswaja yang berarti pengikut Muhammad SAW, masa ada pengikut Nabi tidak beragama Islam?" tegas alumnus Pondok Pesantren Tebuireng ini.

 

"Sebagai Mslim yang sangat minim agama saya hanya bertanya kepada para ahli agama, para guruku, para ustaz dan para kiai panutan umat, kalaulah perkataan Bapak Said Aqil Siradj ini dibiarkan apakah kita tidak berdosa? Masihkah kita pantas disebut pengikut Rasulullah SAW?" sebutnya.

 

Gus Yasin tidak memungkiri betapa derasnya arus liberalisasi di tubuh NU. Karena itu pihaknya akan terus berupaya maksimal meluruskan jalan NU.

 

"Ketika NU dikelola model partai politik, dipakai alat mencari jabatan, lalu semua orang boleh masuk, ini sangat berbahaya. Sekarang kita kewalahan menghadapi derasnya liberalisasi di NU. Halal-haram nyaris hilang, dan semua diam. Saya sering mendapat keluhan seperti ini," jelasnya.

 

"Karena itu PPKN akan terus melakukan konsolidasi. Perintah Ketum PPKN jangan kendor kawal NU, jangan biarkan NU menjadi alat politik kekuasaan. Ormas ini harus tetap kokoh menjadi sokoguru NKRI. Politiknya kebangsaan, bukan berebut jabatan, apalagi uang,” tutup Gus Yasin.

 

Saat menerima kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (28/1), Ketum PBNU Said Aqil Siradj menjelaskan kedekatan Kapolri yang baru kepada tokoh-tokoh NU, termasuk dirinya.

 

“Dengan Mbah Sahal juga dekat, dengan Kiai Maruf Amin dekat, sebelum jadi Wapres. Dengan saya juga kenal lama. Oleh karena itu, bagi saya, Bapak Sigit ini, tidak asing lagi. Bahkan bisa dikatakan warga 'NU Cabang Nasrani'-lah,” kata Said Aqil yang kemudian disambut gelak tawa yang hadir. [rmol]




Jakarta, SN – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang saat ini berstatus sebagai terdakwa perkara suap, Nurhadi, disebut melakukan kekerasan fisik atau pemukulan di rumah tahanan (Rutan) KPK. Korbannya adalah petugas Rutan KPK.

 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 28 Januari kemarin. Lokasinya di Rutan Ground A yang berada di Gedung KPK Kavling C-1, Jakarta Selatan.

 

"Benar diduga telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tahanan KPK atas nama NHD (Nurhadi) kepada salah satu petugas Rutan KPK," kata Ali kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

 

Ali menjelaskan peristiwa itu diduga terjadi karena kesalahpahaman Nurhadi terkait adanya penyampaian penjelasan sosialisasi oleh petugas Rutan KPK. Petugas Rutan KPK menyampaikan mengenai rencana renovasi salah satu kamar mandi untuk tahanan.

 

"Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh NHD tersebut turut disaksikan oleh petugas Rutan KPK lainnya," ucap Ali.

 

Ali menyebut pihak Rutan KPK akan melakukan tindakan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap tahanan dimaksud.

 

"Perkembangan hal ini akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali. (dtk)


Tokoh nasional DR. Rizal Ramli/ Ist



Jakarta, SN – Gaya pemerintah yang suka berutang secara ugal-ugalan dengan bunga yang tinggi akhirnya berimbas kepada rakyat kecil.

 

Tokoh nasional DR. Rizal Ramli mengatakan bahwa gaya Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang olehnya biasa dijuluki Menkeu Terbalik, bukan hanya menyebabkan neraca primer negatif selama 6 tahun. Tapi pada akhirnya membuat rakyat menanggung beban.

 

“Akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil, akhirnya pajakin rakyat kecil yang pakai token listrik dan pulsa,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (29/1).

 

Pernyataan Menteri Perekonomian Era Presiden Gus Dur itu mengacu pada aturan (beleid) baru yang dikeluarkan Menkeu Sri Mulyani, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

 

Di dalam aturan itu dijelaskan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher adalah upaya menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN.

 

Di dalam Pasal 2 disebutkan, penyerahan barang kena pajak berupa pulsa dan kartu perdana dikenakan PPN kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

 

Selain itu, penyerahan token listrik juga dikenai PPN kepada penyedia tenaga listrik. Sementara, Jasa Kena Pajak (JKP) atau penyelenggara layanan transaksi terkait jenis barang ini juga dikenai PPN.

 

Klasifikasi penyelenggara layanan transaksi yang dikenai pajak antara lain terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi dan jasa pemasaran dengan media voucher.

 

Pemberlakukan dari beleid ini ditetapkan Sri Mulyani mulai tanggal 1 Februari 2021 mendatang.

 

Bagi Rizal Ramli, apa yang dilakukan Sri Mulyani tidak kreatif. Dia khawatir aturan-aturan yang mencekik rakyat ini bisa membuat Jokowi kepleset.

 

“Mbok kreatif dikit kek. Jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. Udah ndak ngerti, dengerin medioker,” tutupnya. (gelora)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.