Latest Post



Jakarta, SN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang, termasuk Front Pembela Islam atau FPI.

 

Perintah ini disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/I/2021 yang diterbitkan per Senin (25/1).

 

'Menetapkan larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,' tulis surat tersebut.

 

'Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI),' sambungannya.

 

Ditegaskan pula dalam surat edaran tersebut bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau memiliki pertalian lain, memberi dukungan, menjadi simpatisan hingga terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang atau yang dicabut status badan hukumnya.

 

ASN juga tidak boleh menggunakan simbol dan atribut, maupun mengekspresikan hubungan apapun terhadap organisasi terlarang atau yang dicabut status badan hukumnya melalui media sosial dan media lainnya.

 

Jika terbukti melanggar aturan itu, Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi ditugaskan untuk memberi hukuman disiplin terhadap ASN tersebut, mulai dari ringan hingga berat sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Tjahjo mengatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah pemerintah yang menegaskan pembubaran FPI. Ia menilai pengaturan terkait pada unsur ASN diperlukan.

 

Larangan tersebut, kata dia, dilakukan agar ASN menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan kewajiban mereka. Ia menyebut ASN merupakan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

 

'Keterlibatan ASN dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan ASN, sehingga patut untuk dicegah,' tertulis dalam surat edaran tersebut.

 

Sebelumnya, sejumlah langkah dilakukan pemerintah menyusul keputusan pembubaran FPI sebagai organisasi masyarakat pada akhir 2020. Salah satunya dengan memblokir 92 rekening milik FPI. Pada kurun waktu yang berdekatan, tokoh FPI Rizieq Shihab pun diringkus aparat kepolisian ditahan kepolisian terkait kasus kerumunan. (*)




Jakarta, SN – Sejumlah kalangan mendesak polisi menindak Permadi Arya atau Abu Janda karena dinilai melakukan rasisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Menanggapi hal itu, Permadi Arya menyatakan Natalius Pigai juga pernah melakukan rasisme kepada etnis Jawa.

 

Permadi membagikan potongan video Natalius Pigai yang dianggapnya melakukan rasisme kepada etnis Jawa.

 

Dalam video tersebut, Pigai menyebut presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari pulau yang sama.

 

“Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau apa babu gitu? Sampai kapan mau jadi babu?,” kata Pigai.

 

Menurut Permadi Arya, Pigai melakukan rasisme keji kepada etnis Jawa. “Maen isu Rasisme, yang dibelain @NataliusPigai2 rasis menghasut permusuhan SARA: “kalo presiden wapres dari pulau jawa, maka suku di luar jawa = BABU” istilah anti kemanusiaan. Pigai juga RASIS KEJI ke etnis jawa, cek video,” tulis Permadi melalui akun Twitter pribadinya, @permadiaktivis1, Rabu (27/1).

 

Permadi menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama yang menantang polisi untuk menangkap Abu Janda.

 

“Mau maen lapora-laporaan ke polisi isu rasisme, bang @harisknpi, pace @NataliusPigai2? yuk maen kita. Kita lihat laporan siapa yang diproses,” kata Permadi.

 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama juga mendesak polisi untuk menangkap Permadi Arya.

 

Ia menyebut Permadi Arya sudah beberapa kali membuat pernyataan rasis sebelum disusul oleh kelompok pendukung Jokowi lainnya.

 

“Kami yakin polisi akan menindak tegas Abu Janda karena ini bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika,” kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya, Selasa (26/1).

 

Haris menilai pernyataan Abu Janda tidak mencerminkan prinsip kebhinnekaan dan tak menghargai perbedaan suku, agama ras dan antargolongan.

 

“Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” ujarnya. (gelora)


Haris Pertama: Gaungkan #TangkapAbuJanda/ Ist



Jakarta, SN – DPP KNPI resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan rasis terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

 

"DPP KNPI resmi melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) ke Mabes Polri. InsyaAllah kebenaran akan menang. Doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia pasti akan menjadi berkah bagi KNPI," kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Kamis (28/1/2021).

 

Haris mengaku yakin bahwa Polri akan memproses semua buzzer pemecah belah. Menurut Haris, apa yang dilakukan oleh Abu Janda sudah bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan suku, agama ras dan antargolongan (SARA).

 

"Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas," ujarnya.

 

Seperti diberitakan, Abu Janda di akun Twitter miliknya, diduga mengejek Natalius Pigai dengan sebutan evolusi.

 

"Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?" ungkap Abu Janda.

 

Selain itu, Abu Janda kerap mengeluarkan kicauan kontroversial. Salah satunya menyebut Islam sebagai agama pendatang dari Arab yang arogan.

 

“Memang arogan, mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pake kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. kalo tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal,” katanya. (*)

 

Tweet Permadi Arya alias Abu Janda terhadap Natalius Pigai telah dihapus/repro



Jakarta, SN – DPP KNPI resmi mempolisikan Permadi Arya alias Abu Janda atas dugaan rasis terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

 

Laporan DPP KNPI melalui tim kuasa hukum diterima oleh Bareskrim dengan nomor  STTL/30/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.

 

“Kita sudah menjalankan tugas dan mandat dari ketum dan pemuda yang merasa terhina. Dan telah diterima laporan kami dengan pelayanan yang baik dari Polri, kami tidak dipersulit,” kata Ketua Bidang Hukum DPP KNPI Medi Lubis usai membuat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (28/1).

 

Terkait unggahan Permadi Arya yang dinilai rasis terhadap Natalius Pigai telah dihapus, menurut Medi tak menjadi soal. Pasalnya, sudah banyak masyarakat yang mengetahui dan unggahanya telah viral. 

 

"Kami sudah dapatkan screencapturenya lebih dulu ya dan itu sudah diterima sebagai bukti awal, bukti permulaan dalam mengajukan laporan ini, kalau tidak laporan kami tidak akan diterima," tandas Medi.

 

Lantas ia bertanya, jika Permadi Arya memang tidak berbuat rasis kepada Natalius Pigai, mengapa unggahan di Twitternya yang mengejek Natalius Pigai "Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?” dihapus.

 

"Kalau memang tweet enggak merasa menyinggung siapa-siapa, buat apa dia hapus, kan logikanya begitu. Kan Twitter media sosial. Bebas-bebas aja sepanjang itu tidak menyangkut isu SARA ya silahkan. Tapi kenapa dihapus, nah itu jadi pertanyaan gitu," ungkap Medi.

 

Dari penelusuran, redaksi tidak menemui postingan Permadi Arya yang disoal ini. Adapun keterangan dari tangkapan layar uaggahanya yang berbuntut laporan polisi itu dilakukan pada 2 Januari 2021 yang lalu. Ketika itu, Permadi Arya melalui akun Twitter @permadiaktivis1 merespon sebuah pemberitaan, membela AM Hendropriyono--karena Natalius Pigai menanyakan kapasitasnya di negeri ini lantaran dianggap banyak bicara soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

 

"Kapasitas Jend. Hendropriyono; mantan Kepala BIN, mantan Direktur BAIS, mantan Menteri Transmigrasi, Profesor ilmu filsafat intelijen, Berjasa di berbagai operasi militer. Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?" demikian unggahan Permadi Arya yang telah dihapus itu. (RMOL)




Jakarta, SN – Selain terus memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster (benur), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti terkait.

 

Berdasarkan keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, penyidik telah melakukan penggeledahan di rumah tersangka Andreau Misata Pribadi (AMP) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).

 

"Dari tempat tersebut, KPK menemukan dan mengamankan dokumen yang terkait dengan perkara ini," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (28/1).

 

Dari barang bukti yang diamankan itu, lanjut Ali, penyidik akan terlebih dahulu melakukan analisis untuk kemudian dilakukan penyitaan.

 

"Penyidik akan menganalisis dan memverifikasi dokumen dimaksud untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam berkas perkara," pungkas Ali.

 

Dalam perkara yang menjerat Edhy Prabowo (EP) saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.

 

Pada Jumat, 27 November 2020, penyidik menggeledah beberapa ruangan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Selain itu, juga diamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.

 

Selanjutnya pada 30 November 2020 penggeledahan dilakukan di kantor PT Aero Citra Kargo (ACK) di Jakarta Barat. Penyidik mengamankan beberapa dokumen terkait ekspor benih lobster dan bukti elektronik.

 

Pada 1 Desember 2020, giliran 3 lokasi yang berada di daerah Bekasi, Jawa Barat, yang digeledah. Yaitu rumah tersangka Suharjito (SJT), juga kantor dan gudang PT Dua Putra Perkasa (DPP).

 

Adapun barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya dokumen terkait ekspor benih lobster, dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan dugaan pemberian suap dan bukti-bukti elektronik lainnya.

 

Rumah jabatan Menteri KP di Jalan Widya Chandra V Jakarta Selatan pun tak ketinggalan digeledah KPK pada 2 Desember 2020. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang elektronik, dan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap.

 

Tak hanya itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan total senilai sekitar Rp 4 miliar.

 

Lalu pada Kamis, 3 Desember 2020, penggeledahan dilakukan di komplek Rumah Dinas DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang berkaitan dengan perkara ini. (RMOL)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.