SANCAnews.id

Jakarta, SN – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kabar 25 relawan uji klinis vaksin Covid-19 yang dinyatakan positif virus corona. Menurutnya, kasus ini harus dibedah dan tak bisa digenaralisasi sebagai kegagalan.

Dari uji klinis vaksin Covid-19 fase III buatan Sinovac yang dilaksanakan Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, terdapat 25 relawan yang dinyatakan positif virus corona setelah mendapatkan penyuntikan kedua.

Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, merupakan salah satu subjek penelitian uji klinis yang dilaksanakan di Bandung itu. Sebagai relawan, Emil mengatakan sudah menjadi metode penelitian bahwa separuh subjek diberi vaksin dan sisanya disuntik plasebo. Hal itu bertujuan untuk melihat efikasi atau khasiat vaksin.

Mantan Wali Kota Bandung itu pun meminta masyarakat tak perlu menggiring opini bahwa uji klinis tersebut gagal.

"Jadi menurut saya cerita itu harus dibedah dan tidak digeneralisasi seolah-olah gagal," kata Emil di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/1).

Emil menjelaskan kalaupun ada relawan yang diberi vaksin kemudian terpapar Covid-19, maka harus dilihat kembali riwayat terinfeksinya. Dia mengatakan berdasarkan keterangan tim dokter, antibodi muncul tiga bulan setelah suntikan kedua.

"Jadi kami disuntik pertama akhir Agustus, kemudian disuntik lagi 14 hari sekitar September, dari September ke Desember itu proses terbentuk antibodi," ujarnya.

"Jadi mungkin saja sebelum H30 dia terkena," kata Emil menambahkan.

Emil mengatakan antibodi yang dihasilkan vaksin Covid-19 sudah terbentuk di bulan ketiga. Sehingga, menurutnya, terkait vaksin gagal atau tidak lebih tepat dipertanyakan ketika memasuki masa tiga bulan tersebut.

"Seperti saya ini yang antibodinya sudah dinyatakan 99 persen dan kena Covid, itu baru pertanyaan yang valid. Tapi kalau terjadinya sebelum 30 hari setelah suntikan kedua itu bisa saja terjadi karena antibodinya sedang berproses," tuturnya.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Unpad Kusnandi Rusmil mengatakan setelah penyuntikan kedua vaksin asal China itu didapati 25 relawan terpapar Covid-19.

Rinciannya, 18 orang penerima plasebo atau obat kosong dan 7 orang penerima vaksin. Adapun total jumlah relawan ada 1.603, atau berkurang 17 orang karena mereka tidak datang untuk suntikan kedua setelah ditunggu sepekan sesuai jadwal.

Menurut Kusnandi, terpaparnya sejumlah relawan di Bandung pasca-penyuntikan adalah hal wajar. Sebabnya, para relawan tidak dilarang untuk beraktivitas. Sehingga bisa jadi mereka bertemu dengan orang yang sudah terpapar virus corona. []

Jakarta, SN – Kabar duka datang dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Sang ibunda tercinta, Hj Sitti Siada wafat pada Selasa pagi sekitar pukul 09.55 WITA di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Innaa Lillahi Wa Innaa Ilaihi Rojiuun. Allahummaghfirlahaa warhamhaa wa'aafiha wa'fu 'anha. Telah berpulang ke Rahmatullah Hj Sitti Siada, Ibunda Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Fadil Imran M.Si pada hari Selasa tgl 19 Januari 2021 pk. 09.45 WITA di Makassar," begitu bunyi pesan yang beredar melalui pesan Whatsapp, Selasa siang.

Terkait kabar duka ini, Sitti Husniah Dg Talenrang, adik Fadil Imran membenarkan. Husniah mengatakan ibu tercinta meninggal di RS Bhayangkara dan ba’da Dhuhur akan diantar ke pekuburan keluarga di Desa Majapahit Bontonompo Gowa. Sedangkan rumah duka Jl Talasapang Makassar.

“Kami masih di rumah sakit untuk proses pengambilan jenazah. Mohon maaf ya. Doakan ibunda,” kata Husniah.

Husniah dikabarkan baru saja resmi terpilih sebagai ketua partai DPC PAN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.[rmol]

Jakarta, SN – Kehadiran Raffi Ahmad hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sebuah pesta yang diduga melanggar protokol kesehatan menyita perhatian publik. Masyarakat pun membandingkan pesta tersebut dengan kasus kerumunan di Petamburan yang diadakan oleh Habib Rizieq Shihab.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat angkat suara perihal hal tersebut. Dia menyebut dua kegiatan itu merupakan dua hal yang berbeda.

"Ya beda, kan yang satu kerumunan banget dan yang satu di rumah. Dari jumlah massa saja sudah beda. Jangan dibandingkan, nggak equal-lah itu," kata Tubagus saat dihubungi detikcom, Selasa (19/1/2021).

Menurut Tubagus, perbedaan mendasar dari dua kegiatan tersebut terletak pada jumlah orang yang datang di dua acara tersebut. Dia menyebutkan kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab mencapai ribuan orang hingga menutup jalan KS Tubun, Jakarta Pusat.

Dia menambahkan, hal tersebut tidak ditemukan di pesta yang dihadiri Raffi Ahmad. Fakta tersebut, sambung Tubagus, membuat kedua acara tersebut tidak bisa disamakan.

"Coba saja dilihat bagaimana kejadiannya, bagaimana rangkaian segitu banyaknya orang (kerumunan acara Habib Rizieq Shihab), dan ini berapa belas orang. Masa sih harus disamakan," terang Tubagus.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan akan tetap menyelidiki kasus tersebut secara objektif. Tubagus menyebut besok polisi akan melakukan gelar perkara untuk menggali indikasi adanya pelanggaran protokol kesehatan dari pesta yang dihadiri oleh Raffi Ahmad hingga Ahok tersebut.

"Perkaranya tetap ditangani Polres Jakarta Selatan. Nanti gelar perkaranya bareng-bareng melihat ada-nggak pidananya," ujar Tubagus.

Untuk diketahui, Habib Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka akibat kerumunan massa di acara yang digelarnya. Habib Rizieq dijerat dengan Pasal 160 KUHP, Pasal 216 KUHP, hingga Pasal 93 UU Karantina Kesehatan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Sedangkan untuk kasus pesta yang dihadiri Raffi Ahmad hingga Ahok, sejumlah pihak diketahui mendesak kepolisian bersikap tegas terkait acara itu. Pesta tersebut disebut telah melanggar aturan protokol kesehatan di masa pandemi virus Corona.

Desakan tersebut salah satunya disampaikan anggota Komisi VII DPR Abraham Lunggana alias Haji Lulung, yang menyoroti tindakan Raffi Ahmad yang ikut pesta setelah divaksin. Meski Raffi Ahmad sudah meminta maaf, Haji Lulung meminta adanya penegakan hukum.

"Ya maksud saya tegakkan hukum dong yang baik, jangan cuma minta maaf saja selesai," kata Haji Lulung di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/1).

Haji Lulung juga menyoroti kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terlihat dalam pesta itu. Menurutnya, Ahok juga perlu dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.

"Ahok dipanggil, suruh Haji Lulung bilang. Ya harus diperiksa, emang Ahok siapa. Ahok kan warga negara biasa, nggak ada yang istimewa, gua aja nggak istimewa," katanya.(*)

Pemilik kafe itu beradu mulut dengan polisi diduga karena diminta tutup lebih awal sebagaimana penerapan kebijakan jam malam.

Video itu dibagikan akun TikTok @berita_gosip. Di dalam postingannya, akun tersebut juga menambahkan keterangan.

"Jangan ganggu customer saya pak, customer saya lagi makan," tulis akun tersebut.

Dalam video itu, pemilik kafe diminta untuk tutup lebih awal karena penerapan kebijakan jam malam covid-19. Selain itu, petugas polisi juga meminta agar menerapkan protokol kesehatan.

Lalu, pemilik kafe pun protes terhadap petugas polisi tersebut. Hingga akhirnya, petugas kepolisian terlihat emosi dan mulai beradu mulut dengan si pemilik kafe.

Viral pemilk kafe adu mulut dengan polisi. (Instagram/berita_gosip)

Menurut si pemilik kafe, pemerintah harus memahami para pemilik usaha dan pedagang lainnya. Sebab, adanya kebijakan jam malam membuat pendapatan menurun.

"Bapak dapat gaji pak dari pemerintah, saya dapat apa dari pemerintah?," ujar si pemilik kafe, dikutip Suara.com.

Sementara itu, seorang wanita berusaha menenangkan keadaan di kafe tersebut. Dia pun mengungkapkan akan segera menutup kafe tersebut.

Video itu rupanya menuai komentar dari warganet. Mereka kasihan kepada para pemilik usaha yang harus menutup usahanya di malam hari akibat kebijakan jam malam.

"Kalau disuruh tutup harusnya ada kompensasi. Bener kata pemilik tempat makannya. Kasihan lho harus bayar karyawan juga. Kalau nggak dapat duit terus makannya dari mana? Akhirnya bukan meninggal karena virus tapi karena kelaparan," ujar akun salisa*****.

"Emang corona malem hari doang?," balas akun irf**.

"Hal-hal seperti ini memberi kesan kalau rakyat lebih punya pikiran dibanding pemerintah," komentar akun rizk*****.

"Dia enak ngusir-ngusirin dapat gaji yang diusir ini yang repot. Orang mau cari duit dibuat susah. Hati-hati pak mutusin rezeki orang. Suatu saat rejeki bapaknya yang diputus," timpal akun azkd****.[]

Jakarta, SN – Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI. Ribka menilai rotasi tersebut sebagai hal yang biasa saja, "Biasa aja," kata Ribka Tjiptaning saat dihubungi detik.com, Selasa (19/1/2021).

Ribka mengaku bisa berjuang di mana saja demi kepentingan rakyat. Namun, ia heran karena dirinya yang seorang dokter dipindahkan ke Komisi VII, yang membawahkan isu energi, riset, dan teknologi.

"Di mana aja bisa berjuang untuk rakyat. Cuma lucu aja dokter ngurus minyak," ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka Tjiptaning mengungkapkan dirinya sudah 17 tahun menjadi anggota Dewan yang membawahkan isu kesehatan. "Aku 17 tahun di Komisi IX dan 10 tahun pimpinan Komisi IX," ucapnya.

Ribka juga enggan menjelaskan alasan pemindahannya menjadi anggota Komisi VII DPR RI. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan kepada pimpinan Fraksi PDIP DPR, "Tanya pimpinan fraksi yang memindahkan saya," ucapnya.

Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan yang membidangi ranah energi, riset, dan teknologi.

Komisi VII DPR RI bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi anggotanya di sejumlah komisi di DPR RI. Salah satunya Ribka TJiptaning, yang dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII.

Rotasi Ribka Tjiptaning ini tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Surat ini dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, "Benar," kata Bambang kepada wartawan, Senin (18/1).

Ada 5 anggota fraksi PDIP yang dirotasi. Selain Ribka TJiptaning, ada Ihsan Yunus yang dirotasi. Dia dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Lalu Johan Budi Sapto Pribowo dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III. Serta dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI. [*]