SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto/Ist 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta segera merombak kabinet. Dorongan ini disampaikan menyusul mundurnya Juru Bicara Presiden Hasan Nasbi, serta melemahnya perekonomian nasional yang dinilai mengkhawatirkan.

Pengamat politik sekaligus pendiri Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, menilai sejumlah menteri dan pejabat negara yang ditunjuk Prabowo belum menunjukkan kinerja optimal. Menurutnya, kepemimpinan yang lemah di sektor strategis berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ketika ekonomi kita melemah, dampaknya adalah meningkatnya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, dan gelombang PHK di berbagai sektor,” ujar Sutisna dalam keterangannya, Kamis, 1 Mei 2025.

Ia mencontohkan Hasan Nasbi, yang secara terbuka mengakui kekurangmampuannya selama menjabat sebagai juru bicara. Meski dinilai sebagai sikap gentleman, Sutisna menyebut hal tersebut berpotensi mencoreng citra Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang selektif dalam memilih pembantu-pembantunya.

“Padahal publik tahu bahwa Prabowo selama ini dikenal mempertimbangkan rekam jejak dan meritokrasi dalam menentukan pejabat negara,” ujarnya.

Sutisna juga menyoroti kebijakan di sektor ekonomi, terutama kebijakan impor yang dinilainya merugikan industri lokal. Ia menyinggung kebijakan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang membuka keran impor produk China, yang menurutnya menjadi salah satu pemicu ambruknya sejumlah industri dalam negeri, termasuk PT Sritex yang dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang.

“Kebijakan ini jelas membuat produk lokal kalah bersaing. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menjadi bukti konkret kebijakan yang tidak berpihak pada industri dalam negeri,” bebernya.

Ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), serta perlunya pengendalian masuknya barang impor lewat platform e-commerce asing seperti Temu.

“Masalah ini berdampak pula pada menurunnya neraca perdagangan kita,” ujar dia.

Melihat sejumlah masalah tersebut, Sutisna mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti menteri yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia bahkan merekomendasikan nama Harvick Hasnul Qolbi, mantan Wakil Menteri Pertanian, sebagai sosok yang layak dipertimbangkan.

“Pak Harvick terbukti berani menolak impor beras saat menjabat Wamentan. Itu langkah yang berhasil,” ucapnya.

Diketahui, ekonomi Indonesia dalam setahun terakhir mengalami pelemahan. Faktor internal seperti inflasi tinggi, defisit anggaran, serta rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia turut memperburuk situasi. Di sisi lain, krisis global dan ketidakstabilan politik menjadi faktor eksternal yang memperberat tantangan ekonomi nasional. (rmol)

Ilustrasi prajurit TNI. Antara Foto/Didik Suhartono  

JAKARTA — TNI berencana ikut memproduksi obat-obatan untuk Koperasi Daerah (Kopdes) Merah Putih. Rencana itu menjadi sorotan di tengah maraknya isu dwifungsi TNI.

Iyan Hidayat Anwar, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Makassar mengatakan, pada dasarnya negara harus menjamin kesehatan warga negaranya.

“Kita selalu berharap, negara memenuhi hak masyarakatnya. Termasuk dalam aspek kesehatan. Tapi bagaimana jika itu dilakukan oleh TNI yang notabene adalah bergerak di ranah militer,” kata Iyan kepada fajar.co.id, Kamis (1/5/2025).

Pasalnya, kata Iyan, saat ini sudah ada institusi yang mengurusi masalah kesehatan. Selain itu, diketahui ada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi obat. Masing-masing Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma.

“Nah sekarang, kondisi di negara ini sudah ada institusi yang mengurusi masalah kesehatan. Jadi, kenapa harus TNI begitu?” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai hal tersebut menegaskan makin melebarnya otoritas TNI di ranah sipil. Itu, menurutnya, bisa berujung pada militerisasi.

“Juga yang penting disorot, bagaimana melebarnya otoritas TNI ke ranah sipil. Itu bisa jadi menyebabkan militerisasi,” ujarnya.

Pada dasarnya, Iyan menjelaskan, tidak ada masalah dengan militerisme. Namun yang mesti dipastikan, militerisme itu tak mengancam demokrasi.

“Militerisme sebenarnya tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika militerisasi terjadi di suatu negara, akhirnya sifatnya yang otoriter mengancam demokrasi kita,” terangnya.

Rencana TNI terlibat memproduksi obat, disebutnya atas dalih Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. Di dalam UU TNI yang baru, OMSP itu diperluas perannya.

“Ini mereka artikan sebagai operasi non-perang. Tapi masalahnya, kita tidak dalam masa perang,” pungkas Iyan. (fajar)

Gibran ditolak sama seorang ibu korban banjir di Bekasi/Ist 

JAKARTA — Kompetensi kepemimpinan dan integritas Wapres dinilai sangat penting dalam membangun kepercayaan internasional. Sementara itu, kapasitas Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memenuhi persyaratan tersebut.

Hal itu disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi desakan Forum Purnawirawan TNI agar wakil presiden diganti. Menurutnya, dalam perspektif politik internasional, wakil presiden merupakan bagian integral penting yang melekat pada presiden.

"Terbangunnya kepercayaan kepada kepemimpinan sebuah negara ditentukan oleh kemampuan leadership dan tingkat integritas para pemimpinnya (presiden-wapres)," terang Ubedilah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.

Jika kepercayaan internasional rendah pada suatu negara, lanjut dia, maka dapat dipastikan karena presiden atau wapresnya bermasalah dalam soal leadership dan integritas.

"Posisi Gibran itu masuk dalam kategori problem tersebut yang membuat kepercayaan dunia internasional pada Indonesia berada pada titik terendah," pungkas Ubedilah. (*)

KPK 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sebanyak 12 persen sekolah di Indonesia diduga melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Temuan tersebut berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI) 2024 yang diumumkan pada peluncuran Indeks Integritas Pendidikan di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan dana pendidikan, khususnya dana BOS yang seharusnya digunakan untuk mendukung program wajib belajar dan pemerataan akses pendidikan nasional.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, menilai tingginya penyelewengan anggaran pendidikan mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam ekosistem pendidikan. Ia menegaskan dana BOS merupakan instrumen penting yang seharusnya mendukung kepentingan siswa.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih,” ujar Wawan, dalam keterangannya dikutip Kamis (1/5/2025).

“Padahal, dana BOS adalah instrumen penting yang mendukung program wajib belajar 12 tahun, untuk pemerataan layanan pendidikan. Kalau ini disalahgunakan, yang dirugikan adalah peserta didik,” tambahnya.

SPI Pendidikan 2024 mencatat berbagai modus penyimpangan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Praktik yang ditemukan meliputi pemotongan dana, pembuatan laporan fiktif, hingga nepotisme dalam proses pengadaan.

Secara rinci, laporan KPK menunjukkan bahwa:

• 12% sekolah menyalahgunakan dana BOS,

• 42% terlibat dalam manipulasi dokumen dan pelaporan fiktif,

• 17% masih mempraktikkan pungutan liar,

• 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan,

• dan 47% diduga melakukan penggelembungan anggaran.

Wawan menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya soal membentuk karakter siswa, tetapi juga memastikan sistem pendidikan tidak memberi ruang pada praktik kecurangan.

“Pendidikan antikorupsi bukan semata soal membentuk karakter murid, tapi juga memastikan sistemnya bersih dan tidak memberi ruang pada praktik curang,” tegasnya.

KPK mencatat Indeks Integritas Pendidikan tahun ini berada di angka 69,50. Skor tersebut dikategorikan dalam level "Korektif", artinya nilai-nilai integritas mulai diterapkan, tetapi belum merata di seluruh wilayah dan belum dijalankan secara konsisten.

KPK mendorong pemerintah pusat dan daerah menggunakan data SPI sebagai pijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan, termasuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. 

Dalam waktu dekat, KPK akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi rekomendasi SPI 2024, dengan fokus pada daerah-daerah yang meraih indeks di bawah rata-rata. Di sisi lain, praktik-praktik baik dari wilayah yang sukses akan dipromosikan sebagai model pembelajaran nasional. (fajar)

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 30 April 2025/RMOL 

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dinilai makin berkontribusi terhadap rusaknya demokrasi dan memperburuk citra hukum Indonesia di mata internasional dengan melaporkan sejumlah tokoh dan aktivis terkait dugaan ijazah palsu.

Demikian disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu.

"Yang patut dicermati itu, Jokowi melaporkan sejumlah tokoh dan aktivis itu dalam perkara apa? Kalau yang dilaporkan itu perkara pencemaran nama baik dengan menggunakan pasal karet, saya menilai langkah Jokowi itu langkah sangat mundur," kata Ubedilah kepada RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.

Menurut Ubedilah, langkah sangat mundur yang dilakukan Jokowi berakibat fatal. Bahkan, Jokowi akan dianggap semakin berkontribusi merusak demokrasi dan citra hukum Indonesia di mata internasional.

"Seharusnya aparat penegak hukum lebih fokus pada perkara dugaan ijazah palsunya, bukan pada laporan pencemaran nama baik. Sebab perkara sebenarnya bagaimana membuktikan di meja pengadilan apakah ijazah yang bersangkutan itu asli atau palsu. Bukan menangani pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi," pungkas Ubedilah. (*)