SANCAnews.id

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, dalam sebuah pertemuan/Net 

SANCAnews.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa saja ditinggal dari pemilih akar rumput jika memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, mengatakan saat ini partai politik penentang Presiden Joko Widodo adalah PDIP, setelah Jokowi mendukung Prabowo.

Namun sejak kepemimpinan Jokowi, oposisi yang paling konsisten adalah PKS.

"Nah, saya kira, ceruk pemilih PDIP dan PKS hari ini ada pada barisan oposisi," jelas Kang Tamil, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/4).

Tetapi, kata dosen Universitas Dian Nusantara itu, jika PDIP dan PKS memutuskan menjadi bagian dari pemerintahan ke depan, demi bagi-bagi kue kekuasaan, dipastikan dua Parpol itu ditinggal pemilihnya.

"PDIP dan PKS pasti kehilangan pemilihnya akar rumput. Karena pemilihnya akan berpikir dan mempunyai pandangan bahwa pemilih atau pengikut 2 Parpol itu hanya dijadikan sapi perah bagi keuntungan bagi-bagi kue kekuasaan semata," pungkasnya. (*)

Prabowo Subianto bersama wartawan 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyadari butuh kekuatan yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) setelah memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Ia sadar, dirinya didukung oleh kekuatan tokoh dan ulama, salah satunya dari NU.

"Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandat kepada Prabowo dan Gibran. Tapi kami hanya tokoh, tidak mungkin hanya dua orang yang akan menyelesaikan permasalahan bangsa,” tuturnya.

“Kami maju dengan kesadaran, bahwa kami didukung kumpulan tokoh yang sangat besar,” sambungnya.

Sebab itu ia menyadari akan kehadiran para tokoh dan ulama NU serta organisasi massa Islam yang moderat untuk membangun bangsa.

“Kami merasakan itu, dan kami butuh kekuatan, diantaranya NU, kekuatan Ormas Islam moderat, inklusif, kekuatan-kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan-kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, dan punya kepercayaan besar,” tutupnya. (rmol)

Prabowo Subianto saat sambutan pada halal bihalal keluarga PBNU 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali blak-blakan menyatakan dirinya mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Prabowo mengatakan, awalnya ada yang bertanya kepadanya apakah dirinya mau maju atau tidak sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, ia dengan tegas menyatakan akan mencalonkan diri jika didukung oleh Jokowi.

“Waktu saya ditanya, mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan maju bila direstui dan didukung Pak Joko Widodo,” tegas Prabowo, pada sambutan halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Menteri Pertahanan RI itu juga menjelaskan, dia mau didukung Jokowi, karena ingin meneruskan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

“Kenapa, karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan, hal-hal yang baik, investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan yang selama ini dilakukan Jokowi perlu ada perbaikan, dan akan dilakukan di dalam kepemimpinannya.

“Apakah semuanya sudah bagus? Tentu tidak. Apa perlu perbaikan? Tentu perlu. Apakah perlu berinisiatif, berinovasi mencari solusi yang lebih cepat dirasakan rakyat, tentu harus kita lakukan,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Dewan Pers meminta seluruh perguruan tinggi untuk mematuhi perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi tentang Penguatan dan Pelindungan Kegiatan Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dinilai bisa menjadi landasan bagi pers mahasiswa untuk bekerja lebih leluasa tanpa takut akan larangan atau intimidasi.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan aturan ini menjadi pintu masuk untuk melindungi aktivitas pers mahasiswa yang rentan terhadap intimidasi. Arif berharap setelah kesepakatan ini tidak ada lagi pers mahasiswa yang terintimidasi dan dilarang atas hasil publikasi jurnalistiknya.

“Kalau ada kasus, mudah-mudahan kampus bisa mentaati perjanjian kerja sama ini. Tidak boleh ada pembredelan,” kata Arif dalam diskusi Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa yang digelar Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI pada Sabtu, 27 April 2024.

Perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan Tinggi tersebut diteken pada 18 Maret lalu. Dalam perjanjian itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli bertindak sebagai pihak kesatu sedangkan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sri Suning Kusumawardani sebagai pihak kedua.

Menurut Arif, perjanjian kerja sama itu memuat dua pokok yang penting bagi aktivitas pers mahasiswa. “Pertama, peningkatan kompetensi. Kedua, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujarnya.

Direktur PT Tempo Inti Media ini berharap kedua poin itu berjalan beriringan untuk meminimalisasi munculnya sengketa jurnalistik yang merugikan pers mahasiswa. “Pers mahasiswa mesti meningkatkan kapasitas, pengetahuan etik, teknik liputan. Supaya tidak ada ruang yang bagi para pihak yang keberatan dengan hasil liputan,” kata Arif.

Pada medio 2020-2021, PPMI mencatat telah terjadi 185 kekerasan dengan 12 jenis kasus yang dialami pers mahasiswa. Kasus tersebut antara lain berupa 81 teguran, 24 upaya pencabutan berita, 23 makian, 20 ancaman, 11 pemaksaan meminta maaf, 11 pemotongan dana, 6 tuduhan tanpa bukti, 4 surat peringatan, 3 teror, 1 pemukulan, dan 1 pelarangan aktivitas jam malam.

Dari angka itu, birokrasi kampus menjadi pelaku kekerasan paling dominan dengan 48 kasus. Pelaku lain beragam. Mulai dari mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, organisasi eksternal kampus, organisasi masyarakat, hingga polisi dan anggota TNI.

Badan Pekerja Advokasi PPMI Dewan Kota Tulungagung Noval Kusuma berharap Dewan Pers bisa mengawal pelaksanaan perjanjian Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia juga berharap pers mahasiswa bisa lebih dilibatkan dalam perumusan strategi perlindungan pers mahasiswa. “Supaya produk yang disepakati dapat diterapkan di kampus seluruh Indonesia,” kata dia. (tempo)

Progres pembangunan rusun di IKN/Net 

SANCAnews.id – Progres pembangunan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ibu Kota Negara (IKN) nusantara dikabarkan baru mencapai 40 persen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Jumat (26/4).

"Ya rata-rata sudah (selesai) 40 persen," kata Danis, dikutip Sabtu (27/4).

Dalam kesempatan itu, Danis merinci pembangunan rusun Polri baru mencapai 42 persen, rusun ASN II 30 persen, hingga rusun ASN II 32 persen.

Menurutnya, progres pembangunan tersebut sedikit melambat karena terpotong oleh libur Lebaran.

Adapun jumlah rusun ASN dan personel pertahanan dan keamanan (hankam) sendiri secara keseluruhan akan mencapai 47 tower. Dari 47 tower rusun terdapat 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi per unit.

Sementara itu, pembangunan Istana Presiden dilaporkan telah mencapai 63 persen. Sedangkan, pembangunan kantor presiden sudah mencapai 82 persen.

Pembangunan infrastruktur di IKN ini dikabarkan terus dikebut oleh Kementerian PUPR, karena pemerintah akan memindahkan para ASN ke IKN mulai September tahun ini.

Rencana itu mundur dari perkiraan awal pemerintah yang menargetkan pemindahan ASN pada bulan Juli, atau sebelum HUT RI, karena hunian yang masih belum rampung. (rmol)