SANCAnews.id

Uli Parulian Sihombing Anggota Komnas HAM 2022 -2027 

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti dugaan ancaman terhadap masyarakat dan intimidasi terhadap warga sipil, setelah adanya aksi aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal itu terjadi setelah KontraS menyerbu rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang tengah membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3). Komnas HAM akan melakukan investigasi terkait ancaman intimidasi dan pelaporan aktivis KontraS ke Polda Metro Jaya.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut sebagaimana mandat dan kewenangan Komnas HAM pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, Rabu (19/3).

Komnas HAM menegaskan, perlu adanya jaminan dan perlindungan HAM terhadap setiap masyarakat saat menyampaikan pendapat dan ekspresinya dalam menyikapi revisi UU TNI.

"Perlu adanya jaminan dan pelindungan atas hak dalam menyampaikan pendapat dan atau ekspresi dalam menyampaikan aspirasi RUU TNI," tegas Uli Parulian.

Pasalnya, pasca penggerudukan aktivis KontraS ke Hotel Fairmont, kantor KontraS yang berlokasi di Jalan Kramat III, Jakarta Pusat didatangi orang tidak dikenal, pada Minggu (16/3) dini hari. Mereka mengklaim sebagai pihak dari media massa.

Kedatangan orang tidak dikenal itu setelah KontraS menggeruduk rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI terkakit revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore.

"Didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK) yang mengaku dari media, tapi tanpa menjelaskan asal/nama medianya termasuk tujuannya datang tengah malam," kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus kepada wartawan, Minggu (16/3).

Berdasarkan tangkapan layar CCTV yang tersebar, tempak dua orang pria mengenakan pakaian hitam dan seoran lainnya memakai kaos berwarna krem. Menurutnya, orang tidak dikenal itu juga secara terus-menerus membunyikan lonceng yang berada di kantor KontraS tanpa tujuan jelas.

Ia pun mengungkapkan, pada waktu yang bersamaan, Andrie juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia menduga, itu merupakan aksi teror setelah dirinya menggeruduk rapat panja Komisi I DPR terkait pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont.

"Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritis proses legislasi revisi UU TNI," ucap Andrie.

Tak hanya didatangi oleh orang tak dikenal. Andrie juga turut dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah aksinya menggeruduk pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont.

Aktivis KontraS dilaporkan atas tuduhan melanggar Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum karena dinilai mengganggu hak konstitusional peserta rapat. (jawapos)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berbincang bersama mahasiswa Trisakti yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, Rabu, 19 Maret 2025

JAKARTA — Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menyerbu gedung DPR RI pada Rabu, 19 Maret 2025. Mereka menuntut parlemen membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI (RUU) yang akan dilakukan dalam rapat paripurna besok, Kamis, 20 Maret 2025.

Para mahasiswa menyampaikan tuntutan tersebut langsung kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang kemudian dihentikan oleh mahasiswa saat melintas di tengah-tengah demonstrasi.

"Kami dari mahasiswa Trisakti memberikan simbol bahwa kami tidak pernah luput soal bagaimana nilai dan amanat Reformasi terjadi. Bahwa tujuan besar Reformasi adalah membatasi dwifungsi ABRI," kata perwakilan mahasiswa kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di gerbang belakang gedung DPR RI, Senayan, Rabu, 19 Maret 2025.

Menurutnya, parlemen dan pemerintah berusaha membangkitkan dwifungsi TNI lewat perubahan keempat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Nah hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," jelasnya.

Ia menegaskan, amanat Reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan.

"Dan hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak," tegasnya.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam tapi kami akan terus menolak. Itu yang dapat saya sampaikan Pak," tutupnya. (rmol)

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024) 

JAKARTA — Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada Januari 2025 berdasarkan data Bank Indonesia telah mencapai 427,5 Dolar AS. Nilai utang Indonesia tersebut setara dengan Rp 6.973 triliun (kurs Rp 16.300 per Dolar AS).

Utang luar negeri Indonesia sebesar USD427,5 miliar terdiri dari utang luar negeri Pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Utang luar negeri Pemerintah mencapai USD204,79 miliar, utang luar negeri Bank Indonesia sebesar USD28,34 miliar, dan utang luar negeri sektor swasta sebesar USD194,39 miliar.

Utang Pemerintah dan BI Naik, Swasta Turun

Pertumbuhan ULN secara year on year (y-on-y) dibanding posisi akhir Januari 2024 mengalami fluktuasi yang berbeda. Pemerintah mencatat kenaikan utang sebesar 5,34 persen dan utang luar negeri Bank Indonesia melonjak 93,94 persen.

Di sisi lain, ULN swasta justru turun mengalami penurunan sebesar -1,71 persen setahun terakhir. Total utang swasta dari 197,77 miliar dolar AS per Januari 2024 menjadi 194,39 miliar dolar AS per Januari 2025. Dalam lima tahun terakhir, ULN Swasta cenderung menurun.

Penyebab terus menurunnya utang pihak swasta Indonesia karena lebih memilih mengoptimalkan pinjaman bank dan penjualan obligasi yang diserap pasar domestik. Strategi itu terkait dengan volatilitas nilai rupiah yan meningkat dan cenderung melemah. Mekanisme hedging tidak sepenuhnya memecahkan masalah dan berdampak penambahan biaya bagi mereka.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan ULN Indonesia dipengaruhi ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy)," kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,"

Sumber Utang Luar Negeri Indonesia

Dari transaksi utang, ULN Indonesia paling banyak dari China. Sementara utang dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) cenderung menurun.

Namun secara angka, Indonesia paling banyak berutang pada Singapura. Nilai Utang Luar Negeri Indonesia dari Singapura mencapai USD 55,7 miliar.

Kemudian ULN Indonesia dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 27,6 miliar, dan Cina USD 23,2 miliar.

Sementara pengelompokan ULN Indonesia berdasarkan lembaganya, utang paling besar dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, anak usaha Bank Dunia.

Total utang mencapai USD20,99 miliar pada Januari 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 21,45 miliar.

Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. (fajar)

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Muhamad Isnur (kedua dari kiri) 

JAKARTA — Laporan polisi terhadap aktivis KontraS yang menyuarakan penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dalam rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025, disesalkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Sebab, kata Isnur, DPR jelas-jelas melanggar hukum dengan menggelar rapat tertutup di hotel. Rapat tersebut sama sekali tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik.

Ketua YLBHI sekaligus Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Muhamad Isnur heran dengan adanya kriminalisasi terhadap aktivis KontraS.

“Ingat, hotel itu adalah wilayah private, bila orang masuk harus bayar dan lain-lain. Dan itu enggak ada undangan terbukanya, enggak ditayangkan live, dan teman-teman koalisi masuk kemudian enggak bisa dikasih forum dan lain-lain,” kata Isnur kepada wartawan di LBH Jakarta, Senin 17 Maret 2024.

“Itu adalah bagian dari kira-kira penindasan setelah peristiwa yang kemarin. Apalagi ketika teman-teman KontraS masuk, itu diintimidasi, didorong, dan lain-lain. Jadi jelas itu adalah sidang tertutup,” sambungnya.

Menurut Isnur, cara-cara yang dilakukan tersebut merupakan bagian upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat.

“Jelas sekali ditindaklanjuti oleh pemidanaan. Ini jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap itu forum ruang terbuka. Itu adalah ruang tertutup yang orang dilarang masuk. Sehingga ketika orang masuk, warga mau bersuara, warga mau berbicara, warga mau mengeluhkan tentang ruang tertutup itu, dilaporkan pidana," tuturnya.

"Dan jelas ini adalah bagian dari pembungkaman orang untuk berekspresi, penghalang-halangan orang untuk berbicara dan menyampaikan kritiknya,” tegas Isnur. (rmol)

Mahasiswa di Makassar gelar aksi unjuk rasa 

MAKASSAR — Rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mendapat penolakan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM). Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di perempatan Jalan AP Pettarani-Letjend Hertasning, Kota Makassar, Senin (17/3/2025).

Demonstran menolak revisi UU TNI yang dianggap mengancam prinsip demokrasi. Demonstrasi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas setelah demonstran memblokir jalan dengan menggunakan truk kontainer sebagai panggung untuk berorasi.

Mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap revisi UU TNI yang dinilai merugikan masyarakat.

Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan seperti "Kembalikan TNI ke Jalan yang Benar", "Maruli Simanjuntak Otak Kampungan", dan "Indonesia Darurat Neo Orde Baru (Orba)".

Panglima Besar GAM, La Ode Ikra Pratama, dalam orasinya menyoroti proses pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup oleh Komisi I DPR RI di sebuah hotel.

Ia menilai hal ini mencerminkan kurangnya transparansi dalam perumusan kebijakan penting. "Kami anggap pembahasan ini sangat merugikan masyarakat karena tidak adanya keterbukaan publik. Ini memungkinkan kembalinya dwifungsi TNI," kata La Ode.

La Ode Ikra juga mengkritik pasal-pasal kontroversial dalam draf revisi UU TNI, terutama Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 3, yang berpotensi memperluas kewenangan TNI di sektor sipil.

"Awalnya, TNI hanya terlibat di 10 lembaga sipil, kini bertambah menjadi 15 lembaga. Jangan sampai TNI tidak netral lagi dan keluar dari tugas utamanya sebagai penjaga keamanan negara," tukasnya.

Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak hanya mengancam netralitas militer, tetapi juga membahayakan demokrasi di Indonesia.

"Kami mencegah itu. Kami menuntut pemerintah agar lebih jeli dalam setiap pembahasan undang-undang, terutama yang dilakukan secara terburu-buru seperti ini," tambahnya.

La Ode Ikra juga menduga adanya campur tangan pihak-pihak tertentu, termasuk unsur militer di pemerintahan.

"Kami menduga ada pihak-pihak yang terlibat, termasuk Presiden sendiri. Dalam beberapa kasus yang muncul selama kepemimpinan Prabowo, tidak ada pernyataan tegas terkait pengamanan negara," bebernya.

Selain itu, ia mengecam pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak yang menyebut penolak revisi UU TNI sebagai "otak kampungan".

"Pernyataan seperti itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat," tegas La Ode Ikra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hanya membahas tiga pasal.

Di antaranya Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ia menekankan bahwa pembahasan tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru.

"Revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal. Tidak ada pasal lain seperti yang beredar di media sosial. Jika ada yang sama, isinya sangat berbeda," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dasco membantah anggapan bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses pembahasan telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu.

"Tidak ada proses ngebut-mengebut dalam revisi UU TNI," tegasnya.

Ia juga menepis klaim bahwa rapat dilakukan secara diam-diam di hotel. Dasco menjelaskan bahwa rapat tersebut diagendakan sebagai rapat terbuka.

"Tidak ada rapat diam-diam. Rapat di hotel itu diagendakan terbuka dan bisa dilihat di agenda resmi," tukasnya. (fajar)