SANCAnews.id

Dokter Eva Sri Diana -dok-Twitter 

JAKARTA — Tim medis dan demonstran di Malang, Jawa Timur, mendapat tindakan represif dari aparat keamanan. Hal itu disorot Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, dr. Eva Sri Diana.

Ia mengenang kejadian pada 2019, saat sejumlah massa berdemonstrasi mendukung Prabowo usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Pak @prabowo ini persis sekali tahun 2019. Saat kami berjuang untuk Bapak, turun ke jalan,” kata Eva dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/3/2025).

Saat itu, Eva mengatakan masyarakat diperlakukan semena-mena. Mereka yang dirawat ditarik paksa aparat.

“Rakyat dan mahasiswa juga diperlakukan semena-mena seperti ini oleh rezim Mulyono,” tuturnya.

“Teman dan mahasiswa yang terluka, saat kami tim medis sedang menangani, Malah ditarik paksa, dibawa oknum aparat, tanpa kasihan padahal sudah luka berdarah-darah,” tambahnya.

Tak jarang, kata dia, dirinya tarik menarik dengan aparat.

“Waktu itu saya dkk tim medis sering tarik-tarikan pasien dengan oknum aparat,” ucapnya.

Hal itu bagi Eva meninggalkan luka di hatinya. Ia pun menanyakan ke Prabowo apakah sudah lupa dengan itu.

“Please...sakit sekali rasanya hati kami waktu itu. Jauh lebih sakit dari tubuh kami yang lelah dan terluka. Kami belum bisa lupa, mengapa Bapak bisa lupa begitu cepat?” imbuhnya.

“Atau dulu Bapak sedang pura-pura berjuang bersama kami seperti rumor yang beredar, bahwa pilpres ini hanya skenario gantian saja? Semoga rumor ini salah,” sambungnya.

Ia pun berharap agar Prabowo tergerak hatinya. Sehingga Indonesia tidak benar-benar gelap.

“Semoga terketuk hati Bapak, kembali bersama kami rakyat yang berharap banyak padamu. Jangan biar #indonesiagelap,” pungkasnya. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net 

JAKARTA — Mayoritas pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, 55 persen pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

"Bahkan, tujuh pakar menilai kondisinya jauh lebih buruk,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025' yang dikutip pada Senin 24 Maret 2025.

Survei ini melibatkan 42 pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, peneliti, analis dari lembaga think tank, pelaku sektor swasta, serta organisasi multinasional. Para responden berasal dari dalam dan luar negeri guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi nasional.

Prospek Ekonomi Dinilai Pesimistis

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pakar pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam periode mendatang.

“Sebanyak 23 dari 42 pakar memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka saat ini, meskipun tidak ada responden yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat,” demikian bunyi laporan itu.

Sementara itu, lebih dari seperempat responden memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, sementara hanya enam pakar yang memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Kritik Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain menyoroti kondisi ekonomi, survei ini juga menilai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, mayoritas pakar menilai kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

“Sebanyak 28 persen atau 12 dari 42 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif, sedangkan 60 persen atau 25 dari 42 pakar menilai sedikit tidak efektif,” kata laporan tersebut.

Di sisi lain, kebijakan moneter juga dinilai belum memberikan dampak berarti. Sebagian besar pakar, atau 38 persen dari responden, memandang kebijakan moneter pemerintahan Prabowo tidak memiliki efek.

"Sementara itu, 13 responden atau 31 persen menganggap kebijakan moneter sedikit tidak efektif," tulis LPEM UI.

Skeptis terhadap Arah Kebijakan Ekonomi

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap kebijakan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Dari 42 responden, sebanyak 36 pakar ekonomi menilai kebijakan ekonomi saat ini secara negatif.

Rinciannya, 21 responden menyebut kebijakan tidak efektif, 15 menilai sangat tidak efektif, sementara hanya dua responden yang menilai sedikit efektif dan empat lainnya bersikap netral.

Tidak ada satu pun responden yang menganggap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat efektif. (rmol)

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar/Ist 

JAKARTA — Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar mengecam tindakan pengiriman kepala babi beserta telinganya yang dipotong dan bangkai tikus ke kantor dan jurnalis Tempo.

Semar mengatakan, pengiriman kepala babi dan tikus ke kantor-kantor media merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers yang cukup serius dan harus dilawan semua pihak.

"Rampai Nusantara secara tegas mengutuk pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo, kebebasan pers merupakan pilar demokrasi, pihak-pihak yang mencoba melakukan intimidasi terhadap pers dan kerja jurnalistik merupakan ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi di negara ini," tegas Semar dalam keterangannya, Minggu malam, 23 Maret 2025.

Ia mengatakan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap kebebasan pers menjadi alarm untuk semua pihak yang harus dilawan.

"Ini pengingat bagi semua bahwa ada pihak yang masih mencoba mengikis pilar-pilar demokrasi dengan mencederai kebebasan pers, harus kita hentikan, kita lawan agar mereka yang saat ini berada di jalur terdepan dalam pemberitaan tidak goyah sedikitpun dengan ancaman tersebut," jelas Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

Lebih lanjut, ia mendukung aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa intimidasi terhadap jurnalis Tempo tersebut secara cepat dan terbuka sebagai pelajaran bersama.

"Dari pemberitaan kita sudah mendengar bahwa pihak kepolisian sudah bergerak cepat untuk mengungkap pengirim kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo, kami mendukung penuh agar bisa diselesaikan dengan cepat dan terbuka supaya menjadi pembelajaran bersama dan jurnalistik yang merupakan bagian dari demokrasi tetap terus terjaga dengan baik," ujarnya.

Semar menilai saat ini iklim demokrasi di Indonesia sudah semakin baik salah satunya dengan kehadiran jaminan kebebasan pers yang dilindungi oleh undang-undang.

"Jika ada pihak yang mencoba menghadang kebebasan pers, maka itu kelompok yang ingin negara ini kembali ke masa kelam, di mana pers dikekang, tidak diberikan ruang dan diganggu kerja-kerjanya, itu sangat membahayakan," pungkasnya. (rmol)

Prajurit TNI di Gedung DPR/MPRI RI. 

JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyoroti makin dominannya peran militer dan polisi dalam pemerintahan. Gigin mengatakan, jika militer dan polisi menguasai semua kursi strategis dalam pemerintahan, Indonesia tinggal selangkah lagi menuju presiden seumur hidup.

"Tinggal selangkah lagi menuju presiden seumur hidup. Campur aduk pekerjaan militer dan sipil membuat wajah Indonesia makin suram dan ruwet," ujar Gigin di X @giginpraginanto (22/3/2025).

Gigin menambahkan bahwa supremasi militer semakin mencolok dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Gigin juga mengkritik ocehan tentang efisiensi anggaran sambil memboroskan keuangan negara.

"Negara-negara tetangga ngakak melihat hal ini," katanya.

Lanjut Gigin, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Presiden, memilih untuk mempercepat militerisasi dan polisinisasi pemerintahan secara bersamaan.

"Sipil cukup menjadi pemain pembantu atau pelengkap penderita," tukasnya.

Dampak dari kebijakan ini, menurut Gigin, adalah kaburnya investor ke negara tetangga.

"Investor pun memilih kabur ke negara tetangga. Kasihan Indonesia," tambahnya.

Gigin menegaskan bahwa dominasi militer dan polisi dalam pemerintahan tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga mengancam demokrasi dan prinsip-prinsip good governance.

Sebelumnya, setelah melalui sejumlah polemik dalam perjalanan pembahasannya, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri rapat paripurna. Diantaranya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Pengambilan keputusan itu merupakan tahapan pembicaraan tingkat II dalam proses legislasi, setelah RUU tersebut disetujui dalam pembicaraan tingkat I oleh Komisi I DPR RI yang membidangi urusan keamanan, pertahanan, dan informasi digital.

Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto pun menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa revisi UU TNI mencerminkan komitmen kuat terhadap profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara yang tidak berpolitik dan tidak berbisnis.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan pada Pasal 2 butir d yang menegaskan jati diri TNI sebagai tentara profesional. Selain itu, Pasal 39 tetap melarang prajurit aktif untuk berpolitik praktis, menjadi anggota partai politik, berbisnis, serta mengikuti pemilu.

"DPR dan pemerintah juga sepakat mempertahankan Pasal 47 ayat 1 yang mewajibkan prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun. Artinya, aturan ini tetap konsisten melarang dwifungsi TNI," ujar Hasanuddin.

Menurutnya, kekhawatiran publik mengenai ekspansi militer dalam jabatan sipil juga tidak beralasan. Justru, revisi UU TNI memperketat aturan dengan melakukan limitasi terhadap instansi yang dapat diisi prajurit aktif.

"Penambahan lima institusi dalam Pasal 42 ayat 2 bukanlah bentuk ekspansi, melainkan pembatasan terhadap pos-pos yang dapat diisi prajurit aktif," imbuhnya. 

"Lima institusi tersebut, yakni pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung, memang memiliki keterkaitan dengan sektor pertahanan dan kemampuan teknis kemiliteran," kuncinya. (fajar)

Korps Brigade Mobile/Ist 

JAKARTA — Pasukan khusus TNI dapat dibubarkan karena perannya dapat diambil alih oleh Korps Brigade Mobil atau Brimob dalam RUU Kepolisian Nasional. Sebab jika RUU Kepolisian Nasional disahkan, hal itu dapat menjadikan Kepolisian sebagai lembaga superbody.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up bertajuk "Selamat Ginting: RUU Polri Berbahaya Jadi Lembaga Superbody. Darurat RUU Polri & RUU TNI".

"Ini misalnya pasal revisi yang saya baca. Pasal 6, Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi teritorialnya ada a, b, c, d, e, f," kata Ginting seperti dikutip RMOL, Minggu 23 Maret 2025.

Dalam poin d, kata Ginting, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional masuk dalam teritorial Polri.

"Anda bisa membayangkan, waktu kasus penyanderaan perampokan di Sinar Kudus yang sampai Somalia. Kalau ini disahkan kapal laut berbendera Indonesia di wilayah Laut Internasional, nantinya yang nangani adalah Brimob, bukan TNI," kata Ginting.

"Pada waktu penanganan kapal Sinar Kudus itu, kan yang turun adalah Kopassus, Intai Tempur Kostrad, Marinir, Pasukan Katak, Kopasgat. Jadi pasukan khusus TNI semua. Nanti dengan ini disahkan, nggak bisa tuh, Brimob yang masuk, bayangkan," sambungnya.

Bukan hanya di wilayah laut, kata Ginting, Polisi juga akan menjaga keamanan pesawat udara berbendera Indonesia.

"Jadi pasukan khusus kita seperti Kopassus yang dulu membebaskan sandera di pesawat Garuda Woyla, nggak perlu lagi. Bubarkan aja nih pasukan khusus ini, Brimob semua. Apa nggak marah ini semua?" pungkas Ginting. (fajar)