SANCAnews.id

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025) 

JAKARTA — Mendagri Tito Karnavian menyambut baik rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dalam mengelola potensi migas di wilayah perbatasan kedua daerah tersebut. Menurutnya, inisiatif ini merupakan bentuk solusi bottom-up yang sangat dinantikan oleh pemerintah pusat.

"Saya belum pernah dengar sebelumnya, tapi itu sangat bagus. Kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kami di pusat akan sangat senang. Itu memang yang kita harapkan dalam setiap penyelesaian batas wilayah, adanya win-win solution antardaerah," ujar Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Tito mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, pihaknya telah berhasil menyelesaikan lebih dari 300 kasus batas wilayah tanpa konflik, berkat pendekatan berbasis mediasi dan kesepakatan antardaerah.

"Kalau provinsi dan kabupatennya sepakat dan tanda tangan, selesai. Kami hanya memfasilitasi dan itu sudah sering dilakukan, bahkan sejak sebelum saya menjabat Mendagri," jelasnya.

Terkait batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Mendagri menegaskan bahwa kesepakatan telah tercapai. Hal ini, lanjutnya, menjadi dasar penting untuk menetapkan batas laut yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk migas.

Dukungan penuh diberikan Mendagri terhadap langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang berencana berkolaborasi dalam pengelolaan migas di kawasan tersebut.

"Kalau Pak Gubernur Bobby dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk mengelola bersama, why not? Kami akan sangat mendukung karena kami tidak punya kepentingan lain, selain memastikan adanya kepastian wilayah," tegas Tito.

Sebagai penutup, Mendagri menyampaikan harapannya agar Sumatera Utara dan Aceh bisa menemukan solusi terbaik melalui cara damai dan saling menghargai.

"Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi terbaik. Kalau bisa kelola bersama, kenapa tidak?" pungkasnya.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan bahwa empat pulau — Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang — masuk ke wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 

Menanggapi keputusan itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar pertemuan di Banda Aceh, Rabu (4/6), guna meredam potensi polemik dan membuka jalan kerja sama pengelolaan sumber daya alam secara damai dan kolaboratif. (fajar)

Ilustrasi PERS 

JAKARTA — Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Lili Romli dalam webinar Forum Insan Cita bertajuk "Peran Pers dalam Membangun Demokrasi dan Supremasi Sipil", Senin, 9 Juni 2025 malam.

Bersama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, media massa memegang peranan penting dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijaga tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari penguasa, pemilik media, maupun institusi Negara.

"Jadi pers yang bebas itu penting tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi dari siapa pun. Baik oleh penguasa, tiga pilar sebelumnya, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga pemilik media massa,” ujar Lili.

Ia pun menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran atau regresi. Hal ini diamini sejumlah aktivis LSM yang menyebut demokrasi Indonesia berada dalam bayang-bayang kembalinya otoritarianisme.

"Itu berarti kan tantangan dari pers bagaimana agar demokrasi di Indonesia ini tetap tegak," tegasnya.

Tak hanya itu, Lili juga menyinggung peran Dewan Pers dalam mendorong kemerdekaan dan memperkuat kehidupan pers nasional.

Ia mempertanyakan perhatian Dewan Pers terhadap kondisi awak media yang diberhentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya yang bersikap kritis terhadap dinamika politik nasional.

"kalau Sritex itu tidak mau pegawainya di-PHK, kenapa Dewan Pers tidak menjadi perhatian juga ketika awak-awak media di-PHK atau diberhentikan?" jelasnya.

Atas dasar itu, Lili mengingatkan penurunan indeks demokrasi Indonesia menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dalam memperjuangkan kebebasan pers demi menjaga marwah demokrasi di Tanah Air.

“Jadi, tantangan bagi media massa adalah bahwa indeks demokrasi di Indonesia ini terus menurun, dan kondisi demokrasi terus menurun,” pungkasnya. (rmol)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/RMOL 

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dinilai telah berjasa kepada keluarga mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemindahan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menanggapi polemik mengenai Kepmendagri nomor 300.2.2-2138/2025 tentang pemindahan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini dipimpin oleh Bobby Nasution, menantu Jokowi.

"Ada skenario pecah belah dalam KMP (Koalisi Merah Putih) dan penyelamatan dinasti Jokowi. Pulau-pulau yang sebelumnya dimiliki Aceh diperkuat dengan Kepmendagri dimiliki Sumut," kata Hari kepada RMOL, Senin, 9 Juni 2025.

Hari curiga, pemindahan tersebut patut diduga ada sesuatu yang sengaja diambil. Hari berharap nasib empat pulau itu tidak seperti sejumlah pulau di Raja Ampat saat ini.

"Bisa saja munculnya keputusan tersebut asas simbiosis mutualisme. Tito sudah pasti menjadi bagian dari Jokowi and dinasti. Apalagi posisi mendapat jabatan strategis selama 10 tahun Jokowi berkuasa," jelasnya.

"Tentunya saat ini balas jasa Tito terhadap keluarga Jokowi dibuktikan dengan memperkuat posisi Bobby Nasution melalui Kepmendagri atas klaim pulau-pulau yang dimiliki Sumut sehingga Gubernur Aceh meninggalkan forum pembahasan," pungkas Hari. (**)

Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah/Ist

JAKARTA — Akhir-akhir ini polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi makin berwarna. Setelah sebelumnya terus menerus mendapat pembelaan dari orang-orang seperti Teddy Gusnaidi, yang terbaru adalah Ali Mochtar Ngabalin yang membela Jokowi.

Tak hanya itu, Ngabalin bahkan menuding Roy Suryo dan kawan-kawan dibayar untuk menyerang Jokowi lewat isu ijazah. Menanggapi hal itu, Ahli Forensik Rismon Hasiholan Sianipar dengan tegas menyatakan bahwa apa yang diungkap Ngabalin adalah fitnah.

"Walah, fitnah dan bohong itu," kata Rismon kepada fajar.co.id, Senin (9/6/2025).

Blak-blakan, Rismon menuturkan bahwa dirinya menggunakan biaya sendiri ketika melakukan penelitian terhadap skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Saya biaya sendiri ke UGM maupun ke jakarta. Banyak hoax bertebaran sekarang," sesalnya.

Rismon bilang, kuat dugaan bahwa upaya yang dilakukan Ngabalin itu sebagai bentuk memutar balikkan keadaan agar publik berpihak ke Jokowi.

"Mungkin untuk mendelegitimasi perjuangan kami. Berharap banyak percaya bahwa kami dibayar dan berjuang karena dibayar," tandasnya.

Penuh keyakinan, Rismon menegaskan kesiapannya dipetiksa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika ada tudingan dibiayai pihak tertentu.

"PPATK bisa cek rekening saya kalau memang ada pendana," kuncinya.

Sebelumnya, dalam video yang beredar di X, tampak Roy Suryo dan Ali Mochtar Ngabalin terlibat dalam diskusi yang cukup tegang.

"Ketuk hati anda, adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Qur'an bahwa tuduhan anda saya menerima dana besar itu keliru atau tidak," tantang Roy dalam sebuah video.

Bahkan, Roy berani bersumpah di bawah Al-Qur'an bahwa dirinya dan mereka yang berada di jalan serupa tidak dibiayai siapapun.

"Saya berani bersumpah di bawah Al-Qur'an bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong pak Ngabalin," ucapnya.

Dalam video yang sama, Ngabalin meminta agar Roy kembali memutar ulang pernyataannya dalam beberapa podcast sebelumnya.

"Nanti putar ulang semua podcastnya kemudian dengar baik-baik pakai hati, pikiran, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi sepuluh tahun dengan ijazah palsu itu berapa biaya yang digunakan. Itu dana besar kan mas?," timpal Ngabalin.

"Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu sepuluh tahun, berapa biayanya itu? Karena itulah yang saya bilang, harus ada forum diskusi khusus kita ngomong soal materi ini. Biar jelas," tandasnya. (**)

Viral siapa pemilik kapal pengangut nikel di Raja Ampat. (Sumber: X/@MurtadhaOne1) 

JAKARTA — Kawasan Geopark Raja Ampat di Papua Barat Daya, yang dikenal luas sebagai “surga terakhir di timur”, tengah menghadapi sorotan tajam akibat aktivitas penambangan nikel yang telah memicu kekhawatiran lingkungan dan kecaman publik yang meluas.

Isu ini pun menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana, dalam dugaan konflik kepentingan terkait pengangkutan nikel oleh kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

Aktivitas tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, dilakukan oleh PT Gag Nikel, anak perusahaan patungan antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan perusahaan asal Australia.

Izin usaha tambang tersebut diterbitkan pada 2017 ketika Joko Widodo menjabat sebagai presiden, dan Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dugaan Keterkaitan dengan Keluarga Jokowi

Di media sosial dan sejumlah portal berita, beredar daftar kapal tongkang yang disebut terlibat dalam pengangkutan nikel dari wilayah Raja Ampat dan Maluku Utara.

Dua kapal yang paling disorot adalah JKW Mahakam 6 dan Dewi Iriana 6, yang dirumorkan milik keluarga mantan presiden.

Namun, penelusuran yang dilakukan oleh Hersubeno Arief menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut dimiliki oleh PT IMC Pelita Logistik Tbk, sebuah perusahaan logistik dan transportasi laut yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 5 Desember 2017 dengan kode saham PSSI.

Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Pelita Samudera Shipping Indonesia.

Menurut informasi yang dapat diakses publik melalui situs resmi dan data BEI, PT IMC Pelita Logistik Tbk beralamat di Menara Astra, Jakarta, dan tidak terdapat nama Joko Widodo maupun Iriana dalam struktur kepemilikan saham maupun jajaran direksi dan komisaris.

Nama JKW pada kapal tersebut dijelaskan sebagai singkatan dari "Jasa Konstruksi Wisma", bukan merujuk pada inisial Joko Widodo.

Sementara nama Dewi Iriana dinilai sebagai kemiripan kebetulan tanpa bukti hubungan langsung dengan Ibu Negara periode 2014–2024.

Pemerintah dan Tokoh Publik Soroti Isu Lingkungan

Isu penambangan nikel di Raja Ampat memicu reaksi luas. Tagar #SaveRajaAmpat menggema di media sosial, dan sejumlah tokoh publik ikut angkat suara.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyuarakan perlunya penyelamatan kawasan wisata Geopark Raja Ampat.

Artis Cinta Laura, yang sebelumnya mempromosikan Raja Ampat dalam ajang Festival Film Cannes di Prancis, turut menyatakan penolakannya terhadap eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut.

Pemeriksaan Regulasi dan Kepatuhan Tambang

Kementerian ESDM menyatakan bahwa PT Gag Nikel beroperasi sesuai regulasi dan tidak melanggar aturan.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat lima perusahaan tambang di kawasan tersebut, dan hanya tiga di antaranya yang tengah dievaluasi karena dugaan pelanggaran.

Meski publik tetap mencurigai keterlibatan elite politik dalam proyek-proyek tambang, bukti resmi tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara keluarga Joko Widodo dengan perusahaan logistik pengangkut nikel di Raja Ampat.

Kecurigaan terhadap nama-nama kapal seperti JKW Mahakam dan Dewi Iriana tampaknya berakar pada kemiripan nama semata. (poskota)