SANCAnews.id

Nama Kyai Haji Usman Ali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang menampilkan dirinya bersama Gus Miftah viral di media sosial. (ist) 

JAKARTA – Media Malaysia juga menyoroti dan menyesalkan sikap Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Antarumat Beragama, Gus Miftah, yang menghina penjual es teh di depan umum.

Dalam pernyataan media kepada X, mereka menyampaikan kekesalannya atas komentar Gus Miftah yang dinilai tidak pantas dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat negara.

"Geram tengok yang tergelak tu. Macam sial," tulisnya @MALAYSIAVIRALLL (4/12/2024).

Mereka juga mengingatkan agar budaya Indonesia yang kurang terpuji itu tidak ikut terbawa ke Malaysia.

"Harap budaya indon tak bawak sampai ke Malaysia," tandasnya.

Ia mengungkapkan kekhawatiran akan penyebaran sikap kasar yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan.

Sebelumnya, Pendakwah Gus Miftah kembali menjadi sorotan usai videonya dalam sebuah pengajian viral di media sosial.

Dalam video tersebut, ia dianggap mempermalukan seorang pedagang kecil yang berada di tengah-tengah jamaah.

Momen kontroversial ini diunggah oleh akun Instagram @wkwkmedsos.

Dalam video tersebut, terlihat seorang penjual es teh dan air mineral berdiri di antara jamaah pengajian.

Gus Miftah kemudian mengarahkan pertanyaan kepada pedagang tersebut.

"Es tehmu sih akeh (masih banyak) nggak? ya sana jual (goblok,red)," ujar Gus Miftah, yang langsung mengundang sorakan dari jamaah.

Pendakwah yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden ini melanjutkan komentarnya dengan meminta pedagang itu kembali berjualan dan menerima nasib jika dagangannya tidak laku.

"Jual dulu, nanti kalau belum laku ya udah, takdir," tukasnya.

Gus Miftah kemudian bercerita tentang doa yang berbeda antara penjual es teh dan bakso terkait cuaca.

Ia menjelaskan bahwa meskipun doa tidak terkabul sesuai harapan, ada hikmah di baliknya.

"Kira-kira kalau hari itu adem? berarti doa tukang es diijabah nggak? ya diijabah dalam bentuk lain es nggak laku tapi badan sehat, pulang-pulang istri hamil," tuturnya.

Namun, komentar bernada candaan tersebut menuai kritik tajam dari warganet. Banyak yang menilai bahwa candaan tersebut tidak pantas dan mempermalukan pedagang kecil di depan umum. (fajar)

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto 

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng berhidung putih itu.

Tak hanya Jokowi, ia menyebut Wakil Presiden periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga tak lagi menjadi kader PDIP.

"Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

Ia menjelaskan Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman Presiden Pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).

"PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat kartu tanda anggota (KTA) Mas Gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan AD/ART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti," ujarnya.

Pria asal Yogyakarta itu juga menyampaikan keanggotaan sebagai kader tidak hanya terletak pada KTA, akan tetapi pada komitmen di dalam menanggung kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. "PDIP percaya pada nilai-nilai satyam eva jayate di mana mereka yang menanam angin akan menuai badai," ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa, 3 Desember 2024, Jokowi tak menjawab dengan tegas ketika ditanya terkait status keanggotaannya di PDIP. Dirinya mengaku masih memegang KTA PDIP dan hanya memberikan senyuman. (tempo)

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta (23/10/2024). - Humas Setkab - Rahmat) 

JAKARTA – Kepala Biro Komunikasi Kantor Presiden Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menegur Gus Miftah setelah video dirinya mengejek penjual es teh yang tengah berjualan dagangannya viral.

Hasan menegaskan, pemerintah turut menyesalkan adanya video Gus Miftah yang melontarkan kata-kata kasar kepada penjual es teh.

“Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sonhaji [penjual es teh] yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” tuturnya dalam keterangan video yang diterima Bisnis, Rabu (4/12/2024).

Lebih lanjut, Hasan menekankan bahwa sejatinya Presiden Ke-8 RI itu justru sangat menghormati dan menjujung tinggi adab terhadap siapapun. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, hingga petani, dan siapapun.

Tak hanya itu, dia melanjutkan kebijakan yang diteken oleh Prabowo beserta jajaran Kabinet selama 46 hari menjabat juga ditujukan untuk meringankan beban masyarakat kecil.

Di sisi lain, Hasan mengatakan bahwa Prabowo sudah mendapatkan informasi, bahwa Gus Miftah selaku Utusan Khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sonhaji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Megelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

“Ke depan, tidak hanya Utusan Khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari,” pungkas Hasan. (bisnis)

Penjual Es Teh Viral Dihina Gus Miftah, Ustaz Fakhrurrazi Siap Berangkatkan Umrah Penjual Es Teh Viral.(instagram/magelang_raya.... 

JAKARTA – Pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah kini menjadi bahan ejekan di media sosial. Ia dikecam netizen karena menghina seorang penjual es teh saat mengisi acara kajian agama di Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (20/11) malam.

Tak sedikit netizen yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Gus Miftah dinilai tak layak menyandang status Utusan Khusus Presiden.

Gus Miftah dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Prabowo meminta Gus Miftah fokus pada isu kerukunan dan moderasi antarumat beragama di Indonesia.

Hampir dua bulan menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah rupanya belum juga merampungkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, setiap pejabat wajib melaporkan LHKPN.

"Yang bersangkutan belum lapor LHKPN," kata Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, Rabu (4/12).

KPK memberi waktu Gus Miftah selama tiga bulan sejak dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden untuk mengisi LHKPN. Selain Gus Miftah, ternyata ada 9 anak buah Prabowo yang belum melaporkan LHKPN. Namun, Budi tidak merinci pejabat tersebut.

Gus Miftah Hina Penjual Es Teh

Viral di media sosial soal Gus Miftah mengucapkan kata gob**k kepada seorang penjual es teh saat mengisi pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Penjual es teh tersebut sedang berusaha mencari nafkah di tengah acara pengajian yang menghadirkan Gus Miftah sebagai pembicara.

Mendengar Gus Miftah mengucapkan kata gob**k, jemaah pun langsung tertawa. Sementara penjual es teh itu hanya bisa terdiam dan terlihat raut wajahnya sedih.

Rekaman video insiden ini kemudian menjadi viral di media sosial dan menuai banyak kritik. Ucapan Gus Miftah dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang penjual es teh.

Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah atau dai yang semestinya memberikan kesejukan.

Setelah dihujat netizen, Gus Miftah akhirnya minta maaf. Dia mengaku hanya bercanda dan tidak berniat menghina penjual es teh.

“Saya minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf,” kata dia. (merdeka)

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq/Ist 

JAKARTA – Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi kepada seluruh penceramah di Indonesia agar materi khotbah tidak menyimpang dari nilai-nilai agama.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyusul pernyataan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang memaki atau mengolok-olok seorang penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Candaan itu pun langsung menuai kecaman berbagai pihak hingga membuat pihak istana panik dan berupaya memberikan klarifikasi.

"Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah," kata Maman Imanulhaq, dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.

Menurut Maman, apa yang dilakukan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu bukanlah cerminan dari seorang pendakwah.

"Pertama, semua juru dakwah adalah orang, yang paling tidak, menguasai sumber-sumber nilai keagamaan baik itu Quran, Hadist dan juga sumber-sumber klasik," jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat IX ini.

Maman menambahkan, ulama dianjurkan untuk memiliki tema-tema pokok dalam keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia juga menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

"Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama, misalnya soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama," ujarnya.

Selanjutnya, Maman juga meminta Kemenag dan masyarakat untuk menjadi pengawas apabila ada juru dakwah yang melanggar aturan. Jika pendakwah tersebut melakukan pelanggaran, maka perlu ada surat teguran hingga sanksi.

"Perlu ada kontrol yang baik dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga dari Kementerian Agama di daerah terkait dan teguran bagi yang melanggar etika, melanggar tata kesopanan publik, dan melanggar keadaban publik," tegas politikus PKB ini.

Lebih lanjut, Maman menilai perlu adanya pelatihan bagi juru dakwah sebelum mendapatkan sertifikasi dari Kemenag. Hal itu dilakukan agar mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

"Kita berharap agama yang luhur tidak dinodai oleh cara dakwah yang bertolak belakang dari nilai ajaran agama itu," pungkasnya seperti dilansir RMOL. (*)