SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sidang perdana kasus berita bohong yang menjerat Habib Bahar bin Smith digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (29/3).

Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan terhadap Bahar bin Smith dan digelar secara hybrid.

Dari pantauan Kantor Berita RMOLJabar, Habib Bahar tim kuasa hukum berjumlah 16 orang. Mereka tiba di PN Bandung sekitar pukul 09.40 WIB dan langsung masuk ke ruang sidang.

Selain itu, pihak keluarga juga turut hadir di ruang sidang. Di sisi lain, aparat kepolisian juga terpantau bersiaga di ruang sidang.

Dalam persidangan kali ini, PN Bandung memutuskan untuk menerapkan sistem hybrid. Terlihat ada pengacara, jaksa, dan hakim di dalam ruangan. Beberapa pengunjung juga bisa melihat langsung dengan porsi pembatasan.

Berdasarkan informasi yang didapat, Bahar bin Smith sendiri akan menjalani persidangan di ruang tahanan Polda Jabar dan disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom.

Humas Pengadilan Negeri Bandung, Dalyursa sebelumnya mengatakan, Habib Bahar bin Smith akan diadili dalam persidangan dengan model virtual. Untuk pengamanan, PN Bandung sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Selain itu, pihaknya juga membatasi pengunjung yang masuk ke ruang sidang dan menerapkan protokol protokol kesehatan yang ketat.

"Nanti mungkin dibatasi, soalnya ini masalahnya pasti meledak. Ini sidang pertama," ujarnya.

Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Polda Jabar. Ia ditetapkan atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramah di Kabupaten Bandung.

Bahar dan juga pengunggah video dianggap melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU 1/1945 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1E KUHPidana. (rmol)

SANCAnews.id – Sosok pendeta Saifudin Ibrahim kembali membuat heboh. Setelah viral karena meminta 300 ayat Al-Qur’an dihapus, kini dia malah menghina Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini diketahui potongan video pernyatannya yang viral di media sosial. Potongan video itu berasal dari unggahan akun YouTube Saifuddin Ibrahim.

“Majelis ulama? Yah, itu kumpulan manusia-manusia konslet mentalitas yang dipanasi, yang dipengaruhi oleh 300 ayat (Al-Qur’an) itu,” kata Saifudin dalam video yang viral.

Dia kemudian menyebut MUI hanya diisi orang yang berdosa.

“Sehingga dia menjadi manusia yang berdosa, manusia yang terkutuk hidupnya,” kata Saifudin.

Lelaki yang tengah diburu polisi juga menyebut MUI diisi orang yang kerjannya tukang teror.

“Si siapa itu, Abbas itu? Ketua MUI Indonesia ini, itu teror, dulu yang mati itu, semuanya tukang teror,” kata Saifudin yang saat ini diduga ada di Amerika Serikat.

Merespons video tersebut, MUI pun enggan terlalu heboh dalam menanggapi.

Ketua MUI Kiai Cholil Nafis menyebut Saifudin itu sedang mencari tempat mengungsi.

“Itu sedang mencari suaka, jangan terpancing, tetapi kalau sudah pulang (ke Indonesia) perlu pemeriksaan medis dan hukumannya,” kata Cholil kepada JPNN, Selasa (29/3).

Bareskrim Polri telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Saifudin Ibrahim.

Kasus ini bahkan sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Dalam upaya pengejaran terhadap Saifudin, Polri sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi hingga FBI. (jpnn)

SANCAnews.id – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal meminta pemerintah tegas menyikapi rentetan kebrutalan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Teranyar, serangan pasukan KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya menyerang pos marinir di Nduga, Papua, Sabtu (26/3).

"Pemerintah melalui Satgas Keamanan di Papua yang terdiri dari Polri dan TNI, harus segera memulihkan keamanan dan bertindak tegas terhadap KKB," kata Iqbal melalui layanan pesan, Selasa (29/3).

Menurut legislator Fraksi PPP itu, pemerintah perlu menempuh upaya persuasif dengan merangkul para tokoh adat dan masyarakat di Papua.

Terutama demi memberikan pemahaman tentang kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia.

"Kami semua berharap semoga keadaan di Papua ke depannya bisa makin membaik, agar masyarakat bisa dengan tenang melakukan aktivitasnya sehari-hari," ujar Iqbal.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan keprihatinan karena prajurit TNI kembali menjadi korban serangan KKB di Papua.

Nasir mengatakan hal tersebut saat diberi kesempatan interupsi dalam rapat paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

"Kami menyampaikan keprihatinan apa yang terjadi di Papua," kata legislator Fraksi PKS itu.

Nasir menyebut angka prajurit TNI yang tewas akibat kebrutalan KKB sudah banyak.

Legislator Daerah Pemilihan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu mencatat sejak 2019 hingga Januari 2022 ada 41 prajurit TNI yang tewas akibat aksi KKB di Papua.

"Kondisi ini menunjukkan seolah-olah negara gagal melindungi prajurit TNI yang di sana," ujar mantan aktivis HMI itu.

Oleh karena itu, Nasir berharap pemerintah mengambil langkah strategis dan terukur dalam konteks pendekatan keamanan di Papua.

"Jangan sampai kemudian Papua menjadi killing field bagi prajurit TNI yang bertugas di sana dan warga sipil di sana," beber dia. (jpnn)

SANCAnews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih memiliki tunggakan utang sebesar Rp109 triliun kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai bagian dari komitmen pemenuhan kompensasi subsidi energi bagi masyarakat.

Menurut Menkeu, nilai tersebut merupakan rekapitulasi kewajiban hingga 31 Desember 2021 dan belum memperhitungkan subsidi pada tahun ini.

Secara terperinci, bendahara negara itu menyebut jika jumlah utang ke Pertamina mencapai Rp68,5 triliun. Angka ini termasuk dengan sisa kurang bayar subsidi periode 2020 yang sebesar Rp15,9 triliun.

Sementara untuk PLN, total kewajiban pemerintah tercatat sebesar Rp24,6 triliun tanpa adanya kurang bayar dari 2020.

“Disini APBN mengambil seluruh tekanan yang berasal dari fluktuasi harga minyak sehingga masyarakat tidak mengalami dampak,” ujarnya saat menggelar konferensi pers realisasi APBN 2022 secara daring dikutip Selasa, 29 Maret.

Dijelaskan Menkeu bahwa hal ini merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi rakyat sekaligus menjaga daya beli agar aktivitas perekonomian tetap berjalan secara baik.

“APBN harus mengambil konsekuensi ini,” kata dia.

Adapun, hingga Februari 2022 jumlah subsidi dari pemerintah telah mencapai Rp21,7 triliun dalam bentuk subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Pemerintah sendiri berencana menggeser anggaran bantuan sosial (bansos) ke sektor subsidi energi mengingat lonjakan harga berbagai komoditas penting masih terus terjadi hingga saat ini. (voi)

SANCAnews.id – Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.

Hal itu disampaikan usai acara Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi, mengatakan, bahwa adanya acara silahturahmi nasional (Silatnas) dengan Apdesi tersebut menandakan upaya untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden masih ada.

"Persitiwa ini bukti masih ada penggalangan opini terhadap upaya untuk menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," kata Nabil saat dihubungi, Selasa (29/3/2022).

Menurutnya, tidak ada kesinambungan antara pemenuhan tuntutan Apdesi dengan dukungan memperpanjang masa jabatan presiden. Apa yang dituntut Apdesi memang seharusnya dipenuhi oleh Presiden Jokowi.

"Kedua, persitiwa ini juga bukti adanya pembiaran dari Presiden Jokowi," tuturnya.

Ia mengatakan, PKS serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya sudah berulang kali meminta pernyataan dari Presiden untuk setop polemik soal penundaan pemilu atau tiga periode.

"Jangan terus dibiarkan menjadi bola liar yang kontraproduktif buat bangsa ini," tuturnya.

Untuk itu, ia menilai harus ada sikap tegas menolak terhadap usulan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan.

"Harus ada sikap tegas dari Presiden untuk menolak dan menghentikan setiap upaya menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," tandasnya.

Diketahui, Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.

Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.

"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.

Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.

"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya.

Surtawijaya menegaskan tidak ada pihak yang mengarahkan Apdesi untuk mendukung Jokowi tiga periode. Ia mengklaim kalau dukungan itu murni berasal dari para kepala desa yang merasa banyak dibantu oleh Jokowi. (suara)