SANCAnews.id

Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah--

JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan tuntutan agar Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dicopot dari jabatannya.

Chusnul mengatakan, masyarakat jangan sampai teralihkan oleh isu-isu lain yang dinilai sengaja digulirkan oleh pihak tertentu, termasuk buzzer yang disebutnya berkaitan dengan Hasto. Ia menegaskan pentingnya fokus untuk melawan apa yang disebutnya sebagai keluarga Mulyono demi masa depan bangsa.

"Yuk gaungkan terus, jangan ikut pengalihan isu buzzer Hasto. Fokus lawan keluarga Mulyono, demi bangsa," ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (28/4/2025).

Chusnul juga mendukung pernyataan keras dari purnawirawan TNI dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, yang sebelumnya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden.

Sebelumnya, dukungan terhadap wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat, kali ini datang dari mantan Wakil Presiden dan Panglima TNI, Try Sutrisno.

Ia disebut telah memberikan restu atas langkah tersebut dan bahkan menyampaikan alasannya secara pribadi. Restu Try dikabarkan selaras dengan aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya menyuarakan tuntutan serupa.

Bahkan, Try Sutrisno diklaim telah menyusun catatan khusus dan surat wasiat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berisi penegasan sikapnya terkait persoalan tersebut.

Dalam dokumen yang telah beredar luas di media sosial, terutama di platform X, Try turut tercantum sebagai salah satu penandatangan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran.

Nama-nama besar lain dari kalangan purnawirawan TNI juga ikut serta, seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Surat itu juga mencantumkan dukungan dari berbagai lapisan purnawirawan militer, 103 berpangkat jenderal, 73 berpangkat laksamana, 65 berpangkat marsekal, serta 91 berpangkat kolonel, yang semuanya menyatakan sepakat dengan isi tuntutan tersebut. 

Informasi ini turut dikuatkan oleh analis politik dan militer, Selamat Ginting, yang mengaku sempat menyinggung soal ini saat bersilaturahmi dengan Try Sutrisno pada 9 April 2025 lalu, dalam suasana Lebaran di kediamannya.

Dalam pertemuan itu, menurut Ginting, Try menyatakan bahwa banyak pihak yang berpandangan sama dengannya soal keberadaan Gibran di pucuk kekuasaan. (fajar)

AM Hendropriyono 

JAKARTA — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn.) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono, tak mempermasalahkan tuntutan Forum Purnawirawan TNI terkait pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Menurut Hendropriyono seperti dilansir RMOL, pernyataan tersebut merupakan kebebasan berpendapat di negara demokrasi.

"Katanya negeri bebas (berpendapat), jadi mereka menyampaikan aspirasinya, boleh dong," kata Hendropriyono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025.

Lanjut dia, Forum Purnawirawan TNI pastinya sudah mengukur soal bobot atau isi pesan yang disampaikan.

"Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia, boleh saja menyampaikan aspirasi," pungkasnya.

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Delapan poin itu ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Salah satu poin, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan dalih keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memahami delapan tuntutan dan belum bisa membalasnya. (*)

Jokowi dan Prabowo 

JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai situasi politik pasca Pemilu 2024 telah menciptakan dinamika aneh dalam sistem presidensial Indonesia.

Ia menyinggung hubungan unik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi yang belum pernah terjadi dalam praktik demokrasi dunia. Hal itu diungkap Feri saat menghadiri acara diskusi di I News TV bertajuk 'Merapatkan Barisan di Tengah Isu Matahari Kembar'.

"Dalam sistem presidensial yang aneh pada apa yang terjadi akhir-akhir ini, dengan Jokowi dan Presiden Prabowo adalah biasanya Presiden dalam satu bangunan koalisi yang sudah lengser, itu tidak membuka apapun layar untuk dirinya," ujar Feri dikutip pada Jumat (25/4/2025).

Dikatakan Feri, masih adanya manuver politik di sekitar Jokowi berpotensi memunculkan ketegangan antar-lembaga negara.

"Dia akan menyerahkan kepada Presiden yang dia dukung. Ini makanya disebut satu-satunya di dunia. Tapi masih juga berputar-putar. Banyak dampak yang bisa muncul, salah satunya relasi kelembagaan," sebutnya.

Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo memiliki kedekatan dengan institusi TNI, sedangkan di sisi lain, Jokowi masih sering menerima tamu dari kalangan kepolisian.

"Presiden Prabowo bagaimanapun punya kedekatan dengan misalnya institusi TNI, dia korsanya di sana. Sementara diterima tamu oleh mantan Presiden adalah teman-teman dari Kepolisian. Ini kan kayak sedang bertarung kekuatan," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa di lingkungan kementerian, mulai terlihat adanya klasifikasi pejabat antara loyalis Jokowi dan orang-orang yang berpihak kepada Prabowo.

"Orangnya pak Jokowi itu dalam Kementerian ada 17 orang. Makanya 50 persen kabinet pak Jokowi ada dalam kabinet Prabowo," tukasnya.

Feri mempertanyakan sejauh mana Jokowi masih memegang kendali dalam pemerintahan Prabowo ke depan.

"Kalau ditanya apakah Pak Jokowi masih memegang kendali hal tertentu? Siapa yang bisa membantah itu?," bebernya.

Kata Feri, jika Jokowi ingin menunjukkan penghormatan kepada Prabowo, seharusnya ia mengarahkan para pendukungnya untuk menjaga jarak dalam masa transisi ini.

"Mestinya dia sudah memikirkan, saya menghormati pak Prabowo, tolong anda-anda untuk sementara waktu tidak datang," cetusnya.

"Agar tempat istimewa dalam pandangan publik ada di pak Prabowo. Jadi pada titik tertentu ini bukan sekadar pelanggaran hukum," sambung dia.

Feri menilai, situasi ini bukan hanya persoalan etika politik, tetapi juga berpotensi melanggar adab dalam bernegara.

"Bukankah kita melihat bahwa sekarang orang bertanya-tanya kenapa pak Prabowo diam saja? Apakah ada sikap powelass yang ingin ditunjukkan pak Prabowo?," timpalnya.

Lebih jauh, Feri menilai sikap diam Prabowo dan kesan santun Jokowi justru mengundang tanda tanya besar di masyarakat.

"Sementara beliau terlihat berapi-api, tapi di ruang tertentu pak Jokowi tampil dengan santun seolah-olah dia bukan orang yang punya ambisi," tandasnya.

Feri bilang, terdapat istilah 'the man of contradiction'. Semua catatan tentang tingkah laku Jokowi, apa yang dibicarakan olehnya, yang sedang terjadi justru sebaliknya.

"Bukan tidak mungkin, kalau dia mengatakan tidak ada matahari kembar, jangan-jangan dialah matahari yang sedang dibicarakan," kuncinya. (fajar)

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution/Ist

JAKARTA — Para haters yang mempertanyakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dinilai sebagai antek asing. Atas alasan itu, Polri diminta segera menindak para haters Jokowi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution menanggapi sejumlah tokoh publik yang mempertanyakan ijazah Jokowi.

"Saya heran dengan Roy Suryo dan lainnya begitu membenci Jokowi padahal beliau sudah menunjukkan ijazah aslinya," kata Razak kepada RMOL, Jumat, 25 April 2025.

Padahal menurut Razak, ijazah Jokowi sudah diperlihatkan kepada publik. Namun Razak merasa heran masih ada pihak-pihak yang tidak puas.

"Tapi kenapa mereka tidak puas juga, begitulah para pembenci. Lagian Roy Suryo ini jangan jadi orang sok paling bersih padahal mantan napi," tuturnya.

Razak menilai, Jokowi merupakan seorang negarawan sejati dan banyak berjasa bagi bangsa Indonesia.

"10 tahun menjabat Kita lihat banyak perubahan dan kemajuan untuk Indonesia dari semua sektor, baik sektor pembangunan infrastruktur, dana desa, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kendaraan listrik, peningkatan investasi dan lain sebagainya," jelas dia.

Sebagai negara hukum kata Razak, langkah-langkah hukum sudah harus dilakukan kepada para pembenci tersebut.

"Namun perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam Al Quran Surat Al Hujurat 12 menerangkan bahwa orang yang suka membuka aib orang lain adalah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati," jelasnya.

Demikian pula berdasarkan Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi "Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat".

"Polri harus mengusut para pembenci ini karena diduga ini adalah antek asing yang ingin merusak persatuan dan stabilitas politik nasional. Marilah Kita bersatu, berkolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa ini,” imbuh dia.

“Kita sudah di pintu Indonesia emas, negara ini negara besar saatnya bersatu, dukung visi misi mulia Presiden Prabowo Subianto. Jangan Kita terpecah belah dan mudah diadu domba, saat ini asing tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju," pungkas Razak. (*)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud/Net 

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan melalui pendekatan yang lebih realistis dan strategis. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud di tengah maraknya isu-isu negatif, salah satunya narasi 'Indonesia Gelap' yang marak di media sosial.

Marsudi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan optimistis menghadapi masa depan Indonesia, alih-alih terprovokasi oleh narasi-narasi negatif.

"Jangan biarkan narasi gelap meredupkan semangat kita. Kita harus terus melihat ke depan dan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan," kata Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 April 2025.

Ia mengingatkan publik tidak terjebak dalam narasi pesimisme yang hanya memperburuk keadaan. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas adalah kunci menghadapi keterbatasan yang ada.

Yang tak kalah penting untuk dijaga adalah solidaritas nasional. Hal ini sudah dibuktikan Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19.

Senada dengan Waketum MUI, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana tidak menampik demokrasi Indonesia sedang dihadapkan tantangan yang cukup berat, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Namun, Presiden Prabowo memiliki sumber daya politik dan kelembagaan yang solid. Keberhasilan beliau merangkul berbagai kekuatan politik adalah modal utama untuk menciptakan stabilitas pemerintahan," tambah Aditya. (rmol)

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist 

JAKARTA — Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengikutsertakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, dalam delegasi khusus ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025, menyedot perhatian publik.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, penunjukan mantan presiden dua periode itu sebagai salah satu perwakilan delegasi merupakan penegasan bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi tetap solid hingga saat ini.

"Ini menegaskan persahabatan Prabowo dan Jokowi cukup dekat," kata Direktur Parameter Politik Indonesia itu kepada RMOL, Rabu 23 April 2025.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga membaca keputusan Prabowo ini untuk menjawab bahwa tidak ada isu matahari kembar.

"Penunjukan Jokowi ini untuk menepis isu matahari kembar dan lain sebagainya karena kedua tetap akur," tegas Adi.

Selain Jokowi, delegasi lainnya yang diutus Prabowo adalah Wakil Menteri Keuangan Tommy Djiwandono, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai.

Prabowo tidak dapat hadir langsung ke pemakaman karena alasan tertentu sehingga menunjuk sejumlah tokoh nasional sebagai perwakilan resmi Indonesia dalam acara kenegaraan dan keagamaan tersebut.

Delegasi ini akan bergabung dengan puluhan kepala negara dan pemimpin dunia lainnya yang juga dijadwalkan hadir di Vatikan dalam momen penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus, yang wafat pada usia 88 tahun setelah menjabat sejak 2013. (*)

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karyasuda/Repro 

JAKARTA — Komisi II DPR meminta penjelasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait inventarisasi Komisi II yang mencatat ada 34 titik di laut Indonesia yang dipagari. Pasalnya, ada beberapa titik di laut Indonesia yang dijadikan SHGB dan SHM.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamiy Karsayuda menjelaskan dari 34 titik laut di Indonesia yang dipagari, tidak semuanya bermasalah, namun Komisi II meminta penjelasan kepada Menteri ATR/BPN terkait izin pembangunan pagar tersebut.

“Nah karena itu, ini bagian penting juga akuntabilitas kepada publik. Agar tidak semua hal yang terkait dengan pensertifikatan lahan di laut melalui proses reklamasi dan seterusnya itu, kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Karena kita juga butuh investasi pada pihak yang lain,” kata Rifqi di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Senin, 21 April 2025.

Ia menambahkan, penjelasan mengenai sengketa dan mafia tanah yang ada di Indonesia juga menjadi sorotan Komisi II DPR.

“Salah satunya adalah sampai dengan detik ini kita masih punya lebih kurang 2,5 juta hektare lahan yang sudah ditanami sawit yang sudah ditanam bertahun-tahun tapi sampai hari ini berstatus ilegal,” katanya.

“Kenapa kami sebutkan ilegal? Karena tidak kunjung mendapatkan hak guna usaha,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Kementerian ATR-BPN untuk mempercepat layanan terhadap beberapa permasalahan tentang tata kelola ruang.

“Ada pun terkait dengan pelanggaran hukum biar kita serahkan kepada satgas sawit yang telah dibentuk oleh Presiden yang diketuai langsung oleh Menteri Pertahanan yang wakilnya adalah Jaksa Agung,” tutupnya. (rmol)

Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 saat menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dikediamannya di Solo/Ist 

JAKARTA — Meski telah pensiun sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi masih sibuk menerima tamu di Solo, Jawa Tengah. Terpantau, kediaman Jokowi kerap didatangi berbagai kalangan, mulai dari pejabat hingga masyarakat umum.

Terkini, giliran sejumlah peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 yang menyambangi Jokowi di Solo pada Kamis 17 April 2025.

Kunjungan ini pun menarik perhatian publik. Tak sedikit yang mulai berspekulasi dan mengaitkannya dengan dinamika politik nasional. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno turut berkomentar.

Dengan gaya satire, Adi meminta publik untuk tidak terburu-buru menghakimi keberadaan matahari kembar. Istilah ini kerap digunakan untuk merujuk pada keberadaan tokoh di luar Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan.

"Jika ada berita begini, jangan buru-buru berkesimpulan ada matahari kembar, atau apalah. Jangan bikin gaduh," tegas Adi lewat akun X miliknya, Minggu 20 April 2025.

Menurutnya, pertemuan semacam ini tak lebih dari agenda silaturahmi biasa yang sudah menjadi tradisi baik dalam kehidupan berbangsa.

"Ini cuma silaturahmi biasa. Jangan politisasi silaturahmi. Bertemu tokoh bangsa, tradisi bagus," kata Adi Prayitno.

Sebelum menutup pernyataannya, Adi Prayitno menegaskan bahwa jawaban di atas adalah sebatas opsi yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang merasa dicurigai karena telah berkunjung ke kediaman Jokowi.

"Ini kira-kira simulasi jawaban untuk hadapi tudingan ini itu," seloroh Direktur Parameter Politik Indonesia tersebut. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ragu untuk reshuffle kabinet. Penyegaran jajaran menteri merupakan langkah penting untuk memperkuat arah pemerintahan baru.

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kabinet Prabowo masih banyak diisi tokoh lama era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

"Kita melihat karakter Presiden Prabowo jujur menerima fakta bahwa dia memang memperoleh limpahan elektabilitas dari Jokowi, sehingga ragu-ragu untuk mereshuffle kabinetnya," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 18 April 2025.

Menurutnya, kondisi politik dan ekonomi saat ini sudah jauh berbeda dibanding ketika Prabowo pertama kali membentuk kabinetnya. Karena itu, penyegaran jajaran menteri dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat arah baru pemerintahan.

“Pak Prabowo jujur menerima bahwa ia mendapatkan limpahan elektabilitas dari Presiden Jokowi. Tapi justru karena itu, dia terlihat ragu untuk segera mereshuffle kabinet,” ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya, Jumat (18/4).

Di tengah situasi global dan perang tarif AS-China, pemerintahan Prabowo memerlukan tim yang solid, visioner, dan sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan barunya yang lebih populis dan berpihak pada rakyat.

"Jadi sebetulnya ada alasan secara radikal Prabowo merevisi kabinetnya," tegas dosen ilmu filsafat itu.

Rocky menyebut Prabowo terlalu permisif terhadap kelompok yang kerap disorot publik sebagai “kawanan Mulyono”, istilah yang beredar di kalangan netizen untuk menyindir elite-elite lama yang dianggap oportunis.

Jika Prabowo ingin benar-benar tampil otentik dan menjalankan mandat rakyat dengan efektif, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka yang hanya menjadi beban politik.

“Isi kabinet Pak Prabowo mayoritas masih berasal atau terbawa masuk dalam situasi yang dari awal harusnya bisa dipisahkan tetapi itu tidak terjadi," pungkas Rocky. (rmol)

Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Net 

 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera merombak Kabinet Merah Putih. Selain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, perombakan tersebut juga diperlukan untuk memastikan tidak ada menteri titipan dari rezim sebelumnya.

Pengamat Citra Institute, Efriza, menilai pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar isu. Hal itu sangat terasa saat sejumlah menteri mendatangi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Jumat, 11 April 2025.

Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dengan gamblang menyebut Jokowi sebagai "bos", meski kini mereka berada di bawah pemerintahan Prabowo.

"Terdapat menteri-menteri pilihan Jokowi yang masih menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka akan merecoki soliditas pemerintahan (jika tidak di-reshuffle)," ujar Efriza kepada RMOL, Kamis, 17 April 2025.

Menurut Efriza, menteri yang masih menjadi loyalis Jokowi perlu diganti agar pemerintahan Prabowo-Gibran terbebas dari intervensi.

"Reshuffle menjadi keharusan untuk menunjukkan pengaruh Jokowi sudah menyusut. Sasarannya ya menteri-menteri yang menunjukkan sikap loyal kepada Jokowi dan tak ada prestasi di kinerjanya," tutup Efriza. (*)

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist 

JAKARTA — Kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diduga palsu, telah mempermalukan para alumni kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Syura Partai Ummat, Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari akun X Amien Rais Official, Rabu, 16 April 2025.

Amien Rais mengatakan, sebagian penggugat terkait ijazah palsu Jokowi merupakan alumni UGM yang merasa sangat malu.

"Mengapa citra kampus UGM jadi berantakan di bawah rektor yang sekarang karena sudah diperalat Jokowi," kata Amien Rais.

Ia turut menyesalkan sikap UGM yang belum menunjukkan keberanian untuk menjawab secara jujur terkait kepalsuan ijazah Jokowi.

"Secara objektif saya melihat Jokowi makin terpojok," kata Amien Rais.

Sebelumnya, Amien Rais bersama ratusan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Selasa 15 April 2025.

Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta klarifikasi atas dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. Massa menuntut agar kampus membuktikan keaslian ijazah Jokowi.

Tak berselang lama, empat perwakilan massa aksi masuk ke ruang di Ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM untuk mengikuti audiensi bersama rektorat menyangkut ijazah Jokowi.

Keempat orang yang mengikuti audiensi adalah Tifauzia, Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Syukri Fadholi. (rmol)

Said Didu 

JAKARTA — Aktivis senior Muhammad Said Didu menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diduga palsu.

Said Didu menilai cukup mudah menyelesaikan kasus ijazah Jokowi dari UGM, "Tinggal tunjukkan - selesai," kata Said Didu dikutip dari akun media X pribadinya, Senin 14 April 2025.

Cuitan Said Didu ini memperoleh banyak respons warganet.

"Jokowi nggak berani menunjukkan, karena ijazahnya palsu," kata @AbdRach***

Sementara mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyakini ijazah Jokowi asli.

"100 juta persen ijazah Jokowi asli tidak perlu diragukan. Dan yang mempermasalahkan itu harus dipidana," tulisnya.

Jokowi sendiri menegaskan bahwa ijazahnya merupakan keluaran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang terus beredar.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat 11 April 2025.

"Iya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM dan sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang sudah jelas semuanya," kata Jokowi.

Ia menambahkan bahwa isu tuduhan ijazah palsu tersebut terus berkembang meskipun telah menang dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Ya kita ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan," ujarnya.

Jokowi juga memastikan ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net 

JAKARTA — Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk merombak Kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih usai momen Idulfitri  1446/2025 tampaknya akan terwujud.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai ada sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo yang loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Jamiluddin, hal tersebut sangat berbahaya karena merendahkan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menteri seperti itu tak layak dipertahankan,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 12 April 2025.

Di sisi lain, Jamiluddin menilai bahwa menteri yang loyal ke Jokowi justru berpotensi melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo itu sendiri.

“Tak menutup kemungkinan melakukan pengkhianatan di internal kabinet. Jadi, selayaknya di reshuffle. Dengan begitu tidak akan ada lagi kemungkinan duri dalam daging,” kata Jamiluddin.

Jika Presiden Prabowo berani membersihkan menteri yang loyal pada Jokowi, maka hal itu setidaknya akan membuat pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan visi misinya dengan baik.

“Kalau hal itu dapat dilakukan, Prabowo sudah melakukan reshuffle sesuai kebutuhan. Kabinet Prabowo benar-benar disusun untuk mewujudkan visi dan misinya, termasuk janji-janji politiknya,” pungkasnya. (*)

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad 

JAKARTA — Tudingan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebut terlibat sindikat judi online di Kamboja ditanggapi aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta, David Hamka.

David menilai tuduhan terhadap Dasco tidak berdasar dan cenderung memfitnah. Informasi tentang hal itu, menurut David, tidak memiliki data yang valid.

"Sehingga itu sudah mengarah kepada pembunuhan karakter Pak Sufmi Dasco Ahmad," kata David lewat keterangan tertulisnya, Jumat 11 April 2025.

David menyesalkan kemunculan isu ini di tengah upaya bangsa untuk bangkit dari tantangan ekonomi dan sosial. Ia menilai, pemberitaan negatif tanpa dasar justru merusak citra pejabat publik dan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.

David pun mengajak generasi muda agar lebih bijak dalam mengonsumsi informasi, baik dari media online maupun kanal podcast. Ia menekankan pentingnya cek fakta dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat asumsi.

"Kami mengajak seluruh generasi muda untuk lebih cerdas dalam mendengarkan dan membaca berita baik online maupun channel podcast yang tidak ada sumber datanya," pungkasnya.

Kabar soal Dasco terlibat judol ini termuat dalam artikel berjudul "Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja" yang diterbitkan Tempo pada Minggu, 6 April 2025. (rmol)

Joko Widodo bersama Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan jajarannya/Ist 

JAKARTA — Organisasi masyarakat Rampai Nusantara bermaksud melaporkan pihak-pihak yang telah menyebarkan tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, palsu.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan, tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi merupakan fitnah keji yang terus didaur ulang oleh lawan politiknya meski telah dibantah secara langsung dan tegas oleh pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Isu ijazah palsu ini sangat kampungan dan fitnah yang keji? Isu ini juga sangat merendahkan UGM sebagai kampus terbaik yang berintegritas, sangat tidak masuk akal sekelas UGM yang selalu menjaga kredibilitas dan nama baiknya lalu membiarkan ada praktik ijazah palsu, sangat tidak masuk akal dan isu ini sudah dibantah dengan tegas oleh pihak kampus UGM," jelas Semar dalam keterangannya, Kamis, 10 April 2025.

Semar mengatakan akan membawa masalah ini ke penegak hukum bagi para penyebar isu ijazah palsu Jokowi. Pasalnya, mereka dengan sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebarkan tuduhan tersebut secara masif.

"Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali, gak ngerti juga ada orang yang bisa sangat dengki sampai menghalalkan segala cara menggunakan isu yang tidak benar hanya untuk mendiskreditkan Jokowi karena itu Rampai Nusantara mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang merusak nama baik Jokowi dengan berita bohongnya hanya untuk membangun framing jahat terhadap Jokowi," ungkapnya.

Ia yakin Jokowi yang mengemban jabatan dari walikota hingga presiden ketujuh pasti melalui rangkaian seleksi ketat termasuk dalam keadministrasian ijazah.

“Beliau (Jokowi) memenuhi syarat sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan dari ijazahnya sehingga patut dipertanyakan motif pelaku yang terus menuduh itu ijazah palsu,” tegasnya.

"Tidak mungkin Jokowi bisa jadi walikota, Gubernur DKI bahkan Presiden 10 tahun jika menggunakan ijazah palsu karena kita memiliki sistem yang baik untuk memverifikasi dokumen seperti ijazah, sepertinya isu ini dihembuskan kental hanya untuk dagangan politik saja," jelasnya lagi.

Ia mempertanyakan serangan ke Jokowi yang begitu masif dari lawan-lawan politiknya atau melalui kaki tangannya meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan apapun.

"Kami juga heran, hanya Jokowi ketika selesai masa jabatannya sebagai presiden masih terus diserang secara politik dengan berbagai isu yang semuanya itu kami pastikan tidak benar, presiden terdahulu rasanya beban masalahnya jauh lebih serius dan berat seperti kasus BLBI, Indosat, Century, Hambalang dsbnya tapi setelah beliau-beliau lengser tidak ada yang menyerang seperti ini jadi jelas sekali serangan kepada Jokowi dihembuskan oleh pihak yang gagal move on," tandas pria yang juga aktivis 98 tersebut.

Beberapa aktivis seperti Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dokter Tifa dan lain-lain kerap melontarkan isu ijazah palsu Jokowi. Bahkan mereka berencana akan menggeruduk UGM untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. (rmol)

Kabinet Merah Putih/Istimewa

JAKARTA — Sejumlah nama menteri dinilai layak diganti atau dirombak oleh Presiden Prabowo. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menilai sedikitnya nama-nama menteri yang layak dirombak memiliki rekam jejak yang buruk di mata publik.

Ia mengatakan, setidaknya ada empat menteri di Kabinet Merah Putih yang sempat menuai kontroversi di publik saat menjalankan tugasnya.

"Ada sejumlah menteri seperti Bahlil Lahadalia, Yandri Susanto, Raja Juli, Budi Arie yang belakangan kontroversial karena tindakannya," ujar Igor kepada RMOL, pada Selasa, 8 April 2025.

Di samping itu, dia juga memandang dari keempat menteri itu terafiliasi atau orang titipan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Igor meyakini, apabila menteri yang terbilang titipan masih dipertahankan dalam Kabinet Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin persepsi publik akan menurun.

"Walau bagaimanapun juga, bukan kah reshuffle momentum Prabowo berdikari menyusun kabinet yang dibutuhkan, bukan titipan Jokowi?" tuturnya.

Oleh karena itu, Igor mendorong Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan keempat nama itu untuk dilakukan reshuffle yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Sudah saatnya Presiden Prabowo bersih-bersih," demikian Igor menambahkan. (*)

Prabowo dan Edhy Prabowo di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengakui ucapan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke kantor Tempo salah. Dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana untuk dimasak saja.

"Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira Beliau menyesal," kata Prabowo dalam wawancara dengan tujuh pemimpin redaksi dan jurnalis senior media nasional di Sentul, Jawa Barat, Ahad, 6 April 2025.

Najwa Shihab, pendiri Narasi TV yang turut hadir dalam wawancara Prabowo, mempersilakan Tempo mengutip wawancara tersebut. Prabowo mengatakan kesalahan yang dilakukan jajarannya dalam berkomunikasi itu karena mereka masih baru di pemerintahan. Ia mengatakan banyak dari mereka yang berasal dari berbagai latar belakang dan belum cepat beradaptasi dengan komunikasi publik.

"Mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei, atau akademis, muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan, menurut saya," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan enam pemimpin media di kediamannya Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Ahad. Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam pada pukul 09.00 WIB itu dihadiri oleh pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis; pemimpin redaksi tvOne Lalu Mara Satriawangsa; pendiri Narasi Najwa Shihab, pemimpin redaksi Detikcom Alfito Deannova; pemimpin redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra; dan pemimpin redaksi SCTV-Indosiar Retno Pinasti; serta pembawa acara TVRI Valerina Daniel.

Pada pertengahan Maret, Tempo mengalami sederet teror. Teror terdiri dari kiriman paket kepala babi tanpa telinga, bingkisan berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong hingga kejahatan digital berupa doksing terhadap Francisca Christy Rosana alias Cica, jurnalis desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan kiriman kepala babi dan tikus adalah teror terhadap kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Namun, ia menegaskan bahwa internal redaksi Tempo sama sekali tidak merasa gentar dengan segala bentuk intimidasi. Pihaknya telah melaporkan kasus ini beserta barang bukti ke Mabes Polri pada Jumat.

“Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar,” kata Setri dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Alih-alih mengecam teror, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi justru memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak. “Sudah dimasak saja,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.

Pernyataan tersebut didasarkan pada respons Cica di media sosial X, yang dianggap Hasan sebagai lelucon. Ia berpendapat bahwa jika korban sendiri tidak merasa terancam, maka insiden ini sebaiknya tidak dibesar-besarkan. “Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong,” kata Hasan.

Hasan juga mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim benar-benar merupakan ancaman atau hanya sekadar lelucon. “Apakah itu beneran seperti itu? Atau cuma jokes? Karena mereka menanggapinya dengan jokes,” ujar Hasan Nasbi. (tempo)

Presiden Prabowo Subianto/Ist 

JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meminta agar para menteri warisan pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak loyal kepada Prabowo segera dicopot, karena dinilai minim fungsi dan tidak patuh kepadanya.

"Sejauh ini Prabowo memang memerlukan pergantian anggota kabinet, selain karena banyaknya anggota minim fungsi, juga adanya peluang tidak loyal pada Presiden, melainkan loyal pada Jokowi," kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu, 6 April 2025.

"Sebut saja Budi Arie, Raja Juli Antoni," sambungnya.

Ia menambahkan, banyak wakil menteri yang juga tidak kompeten dan harus dicopot Prabowo.

"Dan banyak para wamen yang terkesan hanya sekadar mengisi posisi tanpa kualitas dan kebutuhan kerja," tutupnya. (*)

Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Ist 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto harus berani merombak Kabinet Merah Putih. Terutama para menteri yang "difavoritkan" Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan.

“Prabowo juga layak mereshuffle para menteri yang loyalitasnya ganda. Menteri ini, selain masih loyal ke Jokowi, juga mengaku loyal ke Prabowo,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Sabtu 5 April 2025.

Menurut Jamiluddin, Menteri yang memiliki loyalitas ganda seperti itu tak layak dipertahankan. Sebab, setiap saat bisa saja mengalihkan dukungannya. Bahkan tak menutup kemungkinan melakukan pengkhianatan di internal kabinet.

“Jadi, menteri yang loyal ganda dan ini cenderung titipan, selayaknya di reshuffle. Dengan begitu tidak akan ada lagi kemungkinan duri dalam daging,” tegas Jamiluddin.

Jamiluddin menilai jika hal itu dapat dilakukan, Prabowo sedianya sudah melakukan reshuffle sesuai kebutuhan.

“Kabinet Prabowo benar-benar disusun untuk mewujudkan visi dan misinya, termasuk janji-janji politiknya,” pungkasnya. (*)