SANCAnews.id

Digital Forensik Dalami Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa, memberikan peringatan kepada mantan Presiden Jokowi Widodo. Peringatan ini disampaikan terkait isu atau permasalahan ijazah palsu.

Melalui cuitan di akun media sosial pribadinya X, Dokter Tifa mengatakan isu ijazah palsu sudah sampai ke media internasional.

“Dugaan Ijazah Palsu sudah sampai di Media Internasional,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

Ia pun memperingatkan Jokowi untuk lebih berhati-hati melangkah. Karena menurutnya apapun langkah atau keputusan yang diambil akan mengarah ke jurang yang ia ciptakan sendiri.

“Jokowi sejak sekarang harus menghitung langkah, sebab sebetulnya langkah apapun yang dilakukan menuju ke jurangnya sendiri,” ujarnya.

Dokter Tifa pun menyindir terkait matahari kembar. Dengan menyebut matahari kembar ditolak dan matahari ilegal akan terus berusaha untuk dipadamkan.

“Semesta menolak matahari kembar. Matahari cukup satu. Dan ketika matahari ilegal menolak padam, semesta akan menggerakkan segenap kekuatan untuk memadamkan matahari itu,” sebutnya.

“Tanda-tanda kekuatan untuk memadamkan matahari ilegal, adalah PEMBERITAAN MEDIA INTERNASIONAL!,” tambahnya.

“Hati-hati, pak Jokowi. Hati-hati,” terangnya. (fajar)

Rempang Eco City sudah tidak tercantum lagi. Namun, Menteri Transmigrasi berencana untuk bertemu dengan Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Cina, dan terus mendorong relokasi warga.

JAKARTA — Proyek Rempang Eco City memang telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, namun sejumlah menteri tetap bersikap seolah-olah proyek tersebut masih hidup.

"Kalau kabinet sendiri melawan Perpres, ini namanya pembangkangan terselubung," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Selasa (29/4/2025).

Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) sudah jelas bahwa Rempang Eco City tidak lagi tercantum. Tapi Menteri Transmigrasi justru berencana menemui Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Tiongkok, dan terus mendorong relokasi warga.

Di lapangan, penggusuran warga berlanjut. Lahan-lahan dipatok tanpa henti. "Ini bukan sekadar beda pendapat birokrasi, ini pembangkangan administratif," kata Iskandar.

Sementara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. 11/LHP/XVII/12/2023 bahwa 54% PSN tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 45% PSN mengalami pembengkakan anggaran tanpa justifikasi output. 30% PSN gagal memenuhi tujuan pemerataan pembangunan.

Sementara rekomendasi BPK yakni evaluasi ulang semua PSN bermasalah izin; hentikan pendanaan APBN sebelum ada kepatuhan regulasi; dan audit sosial atas dampak relokasi warga.

Namun hingga kini, Rempang Eco City belum disentuh audit, padahal Rp2,3 triliun sudah digelontorkan melalui DIPA Kementerian PUPR 2023. "Rempang ini proyek 'too big to audit'. Ada kekuatan besar yang menjaga," kata Iskandar.

Di lain sisi, soal pelanggaran yang terjadi di Rempang tidak hanya administratif, tapi juga melanggar hak asasi manusia dan lingkungan hidup yakni ILO 169 mewajibkan relokasi berbasis Free, Prior, and Informed Consent (FPIC); UU No. 39/1999 menegaskan hak atas tanah sebagai hak ekonomi rakyat; perkara No. 15/G/2023/PN TPI, gugatan rakyat, diabaikan; dan UU No. 32/2009 mewajibkan AMDAL dan KLHS untuk proyek besar.

Sementara dampak lingkungan juga parah: 80% mangrove di pesisir Rempang terancam musnah; 162 hektare zona penyangga terganggu; dan 3.500 ton CO₂ stok karbon per tahun terancam hilang. "Di Rempang, HAM dikorbankan, lingkungan dibantai, semua demi pabrik kaca asing," lanjut Iskandar.

Kini publik bertanya, kenapa menteri jalan sendiri? Kenapa masih ada proyek PSN lama yang dipaksakan? Kenapa Rempang lolos dari audit BPK?

Jika Presiden Prabowo diam, rakyat akan melihat bahwa kabinet tidak solid; Perpres 12/2025 hanya pajangan; wibawa Presiden runtuh di hadapan korporasi asing.

Dengan demikina, IAW merekomendasikan audit BPK harus mencakup aliran dana, izin, relokasi, dan dampak sosial Rempang. Hentikan relokasi warga sampai audit HAM dan lingkungan selesai. Lalu evaluasi dan reshuffle menteri yang melawan RPJMN dan Perpres.

"Kalau Prabowo membiarkan kabinet liar, publik akan menganggapnya sebagai presiden korporasi, bukan presiden rakyat," pungkasnya. (monitor)

Rocky Gerung 

JAKARTA — Pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube GARUDA TV, Rocky mengkritik ketidakmampuan Gibran dalam menyampaikan gagasan secara komprehensif, terutama saat berbicara di depan publik.

“Itu pentingnya punya pengetahuan, coba belajar sedikitlah ekonomi one o one, public policy, apalagi logic supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, tim ini harusnya brief Gibran itu”, kata Rocky dikutip YouTube GARUDA TV Selasa (29/4/2025).

Rocky juga menyoroti penampilan Gibran yang dinilainya gugup saat membaca teks di acara resmi, yang kemudian memicu gelombang sindiran dari netizen.

“Bayangkan, Gibran wakil presiden bicara, setelah dibicara netizen bully dia dan nggak bisa dijawab. Kenapa gugup baca teletex, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsepnya ada di kepala, pakai fasilitas apa pun akan lancar aja bicara itu,” ucap Rocky menegaskan.

Dalam pandangannya, posisi Gibran sebagai wakil presiden tampak seperti hasil pemaksaan yang tidak didukung oleh kapasitas berpikir yang memadai.

“Itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong lama-lama, disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethic, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasian tuh,” tuturnya.

Rocky menutup komentarnya dengan menyarankan agar Gibran diberikan dukungan dalam bentuk pembinaan cara berpikir, bukan sekadar pelatihan teknis berbicara.

“Jadi saya juga mau membantu kalian, backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir,” pungkasnya. (fajar)

JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, bungkam saat ditanya soal laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin usaha pertambangan di Maluku Utara atau yang dikenal dengan kasus "Blok Medan".

Keengganan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengomentari kasus Blok Medan itu ditunjukkan usai menjalani koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 28 April 2025.

Usai menjawab sejumlah pertanyaan wartawan, mantan Wali Kota Medan itu langsung bergegas menuju mobilnya dengan pengawalan ketat, tanpa menanggapi pertanyaan terkait kasus Blok Medan.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) telah membuat laporan resmi kepada Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Blok Medan pada 9 Agustus 2024.

"Kami menuntut KPK untuk menangkap dan mengadili anak presiden, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi IUP yang dijalankan AGK di Maluku Utara atau 'Blok Medan'," kata Ketua GMNI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda Se alias Bung Dendy, saat itu.

Bahkan setelah itu, beberapa mantan pejabat dan pegawai KPK hingga pegiat antikorupsi menemui Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Mereka adalah Penasihat KPK periode 2005-2013, Abdullah Hehamahua; mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, dan Bambang Widjojanto; serta mantan pegawai KPK Praswad Nugraha, dan lainnya.

Mereka membahas beberapa isu di hadapan Nawawi. Salah satunya menyoroti soal Blok Medan yang menyeret nama Bobby Nasution selaku Walikota Medan, dan Kahiyang Ayu yang merupakan istri Bobby.

"Dulu KPK menangkap besan Presiden SBY. Jadi kalau besan SBY saja yang presiden ditangkap oleh KPK, apalagi cuma mantu dari presiden. Oleh karena itu, maka Blok Medan itu harus diseriusi oleh pimpinan KPK," kata Abdullah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 14 Agustus 2024. (rmol)

Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah--

JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan tuntutan agar Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dicopot dari jabatannya.

Chusnul mengatakan, masyarakat jangan sampai teralihkan oleh isu-isu lain yang dinilai sengaja digulirkan oleh pihak tertentu, termasuk buzzer yang disebutnya berkaitan dengan Hasto. Ia menegaskan pentingnya fokus untuk melawan apa yang disebutnya sebagai keluarga Mulyono demi masa depan bangsa.

"Yuk gaungkan terus, jangan ikut pengalihan isu buzzer Hasto. Fokus lawan keluarga Mulyono, demi bangsa," ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (28/4/2025).

Chusnul juga mendukung pernyataan keras dari purnawirawan TNI dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, yang sebelumnya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden.

Sebelumnya, dukungan terhadap wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat, kali ini datang dari mantan Wakil Presiden dan Panglima TNI, Try Sutrisno.

Ia disebut telah memberikan restu atas langkah tersebut dan bahkan menyampaikan alasannya secara pribadi. Restu Try dikabarkan selaras dengan aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya menyuarakan tuntutan serupa.

Bahkan, Try Sutrisno diklaim telah menyusun catatan khusus dan surat wasiat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berisi penegasan sikapnya terkait persoalan tersebut.

Dalam dokumen yang telah beredar luas di media sosial, terutama di platform X, Try turut tercantum sebagai salah satu penandatangan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran.

Nama-nama besar lain dari kalangan purnawirawan TNI juga ikut serta, seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Surat itu juga mencantumkan dukungan dari berbagai lapisan purnawirawan militer, 103 berpangkat jenderal, 73 berpangkat laksamana, 65 berpangkat marsekal, serta 91 berpangkat kolonel, yang semuanya menyatakan sepakat dengan isi tuntutan tersebut. 

Informasi ini turut dikuatkan oleh analis politik dan militer, Selamat Ginting, yang mengaku sempat menyinggung soal ini saat bersilaturahmi dengan Try Sutrisno pada 9 April 2025 lalu, dalam suasana Lebaran di kediamannya.

Dalam pertemuan itu, menurut Ginting, Try menyatakan bahwa banyak pihak yang berpandangan sama dengannya soal keberadaan Gibran di pucuk kekuasaan. (fajar)

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Komaruddin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 28 April 2025  

JAKARTA — Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang meminta penggantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus ditanggapi serius oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan, hal itu juga harus ditinjau dari aspek konstitusional.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Komaruddin Watubun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 28 April 2025.

“Ya Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komaruddin.

Meski begitu, ia menilai mengenai pengangkangan konstitusi oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu saat Pilpres 2024, sudah pernah disuarakan PDIP.

“Memang kita sudah agak lambat si kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai ini.

Oleh karenanya, Komaruddin menyerahkan sepenuhnya kepada Forum Purnawirawan TNI yang memiliki penilaian terhadap Gibran.

“Ya itu urusan para purnawirawan punya pertimbangan,” tegas dia.

Hanya saja, Komaruddin berpandangan bahwa para Purnawirawan TNI itu mempunyai maksud baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan.

“Ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini, mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan, oleh karena itu ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” pungkasnya.

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. (rmol)

Danjen Kopassus, Mayjen TNI Djon Afriandi/Net

JAKARTA — Foto dan video viral anggota Korps Pasukan Khusus (Kopassus) berswafoto dengan Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal, yang viral di media sosial langsung ditanggapi Mayjen TNI Djon Afriandi. Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu pun meminta maaf kepada masyarakat atas kelakuan anggotanya.

"Kepada seluruh masyarakat yang begitu cinta dan sayangnya sama Kopassus dan punya harapan besar buat Kopassus, saya selaku pribadi dan sebagai Danjen Kopassus, pertama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya," ujar Mayjen Djon Afriandi kepada wartawan, Sabtu 26 April 2025.

Djon melanjutkan seperti dilansir RMOL, kejadian itu terjadi di luar dugaannya alias spontan. Djon pun menegaskan dirinya langsung melakukan investigasi terkait kejadian tersebut. Di mana kejadian itu terjadi saat Hercules menjadi tamu di sebuah acara.

"Ini mungkin pada saat itu momen itu tidak terpikir sama mereka sehingga terjadilah foto bersama saudara Hercules, tapi menurut kami kalau foto tidak masalah," jelasnya.

"Cuma momennya mungkin yang bermasalah dengan yang bersangkutan atau anggota kita menggunakan pakaian lengkap di acara khusus, diambil foto ternyata ada dampak sebagian masyarakat yang mungkin tidak terima," tutup Mayjen Djon Afriandi. (**)

AM Hendropriyono 

JAKARTA — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn.) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono, tak mempermasalahkan tuntutan Forum Purnawirawan TNI terkait pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Menurut Hendropriyono seperti dilansir RMOL, pernyataan tersebut merupakan kebebasan berpendapat di negara demokrasi.

"Katanya negeri bebas (berpendapat), jadi mereka menyampaikan aspirasinya, boleh dong," kata Hendropriyono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu, 26 April 2025.

Lanjut dia, Forum Purnawirawan TNI pastinya sudah mengukur soal bobot atau isi pesan yang disampaikan.

"Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia, boleh saja menyampaikan aspirasi," pungkasnya.

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Delapan poin itu ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Salah satu poin, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan dalih keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memahami delapan tuntutan dan belum bisa membalasnya. (*)

Jokowi dan Prabowo 

JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai situasi politik pasca Pemilu 2024 telah menciptakan dinamika aneh dalam sistem presidensial Indonesia.

Ia menyinggung hubungan unik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi yang belum pernah terjadi dalam praktik demokrasi dunia. Hal itu diungkap Feri saat menghadiri acara diskusi di I News TV bertajuk 'Merapatkan Barisan di Tengah Isu Matahari Kembar'.

"Dalam sistem presidensial yang aneh pada apa yang terjadi akhir-akhir ini, dengan Jokowi dan Presiden Prabowo adalah biasanya Presiden dalam satu bangunan koalisi yang sudah lengser, itu tidak membuka apapun layar untuk dirinya," ujar Feri dikutip pada Jumat (25/4/2025).

Dikatakan Feri, masih adanya manuver politik di sekitar Jokowi berpotensi memunculkan ketegangan antar-lembaga negara.

"Dia akan menyerahkan kepada Presiden yang dia dukung. Ini makanya disebut satu-satunya di dunia. Tapi masih juga berputar-putar. Banyak dampak yang bisa muncul, salah satunya relasi kelembagaan," sebutnya.

Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo memiliki kedekatan dengan institusi TNI, sedangkan di sisi lain, Jokowi masih sering menerima tamu dari kalangan kepolisian.

"Presiden Prabowo bagaimanapun punya kedekatan dengan misalnya institusi TNI, dia korsanya di sana. Sementara diterima tamu oleh mantan Presiden adalah teman-teman dari Kepolisian. Ini kan kayak sedang bertarung kekuatan," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa di lingkungan kementerian, mulai terlihat adanya klasifikasi pejabat antara loyalis Jokowi dan orang-orang yang berpihak kepada Prabowo.

"Orangnya pak Jokowi itu dalam Kementerian ada 17 orang. Makanya 50 persen kabinet pak Jokowi ada dalam kabinet Prabowo," tukasnya.

Feri mempertanyakan sejauh mana Jokowi masih memegang kendali dalam pemerintahan Prabowo ke depan.

"Kalau ditanya apakah Pak Jokowi masih memegang kendali hal tertentu? Siapa yang bisa membantah itu?," bebernya.

Kata Feri, jika Jokowi ingin menunjukkan penghormatan kepada Prabowo, seharusnya ia mengarahkan para pendukungnya untuk menjaga jarak dalam masa transisi ini.

"Mestinya dia sudah memikirkan, saya menghormati pak Prabowo, tolong anda-anda untuk sementara waktu tidak datang," cetusnya.

"Agar tempat istimewa dalam pandangan publik ada di pak Prabowo. Jadi pada titik tertentu ini bukan sekadar pelanggaran hukum," sambung dia.

Feri menilai, situasi ini bukan hanya persoalan etika politik, tetapi juga berpotensi melanggar adab dalam bernegara.

"Bukankah kita melihat bahwa sekarang orang bertanya-tanya kenapa pak Prabowo diam saja? Apakah ada sikap powelass yang ingin ditunjukkan pak Prabowo?," timpalnya.

Lebih jauh, Feri menilai sikap diam Prabowo dan kesan santun Jokowi justru mengundang tanda tanya besar di masyarakat.

"Sementara beliau terlihat berapi-api, tapi di ruang tertentu pak Jokowi tampil dengan santun seolah-olah dia bukan orang yang punya ambisi," tandasnya.

Feri bilang, terdapat istilah 'the man of contradiction'. Semua catatan tentang tingkah laku Jokowi, apa yang dibicarakan olehnya, yang sedang terjadi justru sebaliknya.

"Bukan tidak mungkin, kalau dia mengatakan tidak ada matahari kembar, jangan-jangan dialah matahari yang sedang dibicarakan," kuncinya. (fajar)

Penyelewengan Dana BOS Merajalela di Berbagai Jenjang Pendidikan/Ist 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan mengejutkan terkait penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, sekitar 12% sekolah terbukti melakukan penyalahgunaan dana BOS, dengan berbagai modus penyimpangan yang merugikan dunia pendidikan.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan temuan ini merupakan hasil survei terhadap lebih dari 36 ribu satuan pendidikan mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga tinggi di 38 provinsi dan 507 kabupaten/kota. Survei ini melibatkan hampir 449 ribu responden, meliputi peserta didik, pendidik, orang tua atau wali, dan kepala satuan pendidikan.

Adapun modus penyalahgunaan dana BOS yang teridentifikasi mencakup pemerasan/potongan pungutan sebesar 17%, lalu 40% sekolah masih ada nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek,  47% sekolah masih melakukan penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya 42%.

Kemudian perilaku pungli atau pungutan liar pada penerimaan siswa baru sebanyak 28% masih terjadi di lingkungan sekolah diluar biaya resmi.

“Selain itu pungli juga terjadi pada sertifikasi/pengajuan dokumen lain masih ada pungutan biaya pengajuan sertifikasi, penyetaraan jabatan, pengajuan dokumen, yakni 23% sekolah dan universitas 60%,” jelasnya.

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Muti menyatakan bahwa selama ini dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah dan penggunaanya juga dilakukan pihak sekolah sehingga penyelewengan bisa terjadi karena belum ada pelaksanaan dan teknis yang benar.

“Seharusnya memungkinkan semua pihak dapat melaksanakan dengan benar dan juga dapat dilakukan kontrol oleh masyarakat secara keseluruhan,” jelas Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Ia pun berharap agar masa depan pada program dana BOS dapat diberikan tuntunan yang lebih operasional, lebih teknis sehingga memudahkan sekolah dalam pelaksanaanya. (monitor)

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution/Ist

JAKARTA — Para haters yang mempertanyakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dinilai sebagai antek asing. Atas alasan itu, Polri diminta segera menindak para haters Jokowi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution menanggapi sejumlah tokoh publik yang mempertanyakan ijazah Jokowi.

"Saya heran dengan Roy Suryo dan lainnya begitu membenci Jokowi padahal beliau sudah menunjukkan ijazah aslinya," kata Razak kepada RMOL, Jumat, 25 April 2025.

Padahal menurut Razak, ijazah Jokowi sudah diperlihatkan kepada publik. Namun Razak merasa heran masih ada pihak-pihak yang tidak puas.

"Tapi kenapa mereka tidak puas juga, begitulah para pembenci. Lagian Roy Suryo ini jangan jadi orang sok paling bersih padahal mantan napi," tuturnya.

Razak menilai, Jokowi merupakan seorang negarawan sejati dan banyak berjasa bagi bangsa Indonesia.

"10 tahun menjabat Kita lihat banyak perubahan dan kemajuan untuk Indonesia dari semua sektor, baik sektor pembangunan infrastruktur, dana desa, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kendaraan listrik, peningkatan investasi dan lain sebagainya," jelas dia.

Sebagai negara hukum kata Razak, langkah-langkah hukum sudah harus dilakukan kepada para pembenci tersebut.

"Namun perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam Al Quran Surat Al Hujurat 12 menerangkan bahwa orang yang suka membuka aib orang lain adalah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati," jelasnya.

Demikian pula berdasarkan Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi "Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat".

"Polri harus mengusut para pembenci ini karena diduga ini adalah antek asing yang ingin merusak persatuan dan stabilitas politik nasional. Marilah Kita bersatu, berkolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa ini,” imbuh dia.

“Kita sudah di pintu Indonesia emas, negara ini negara besar saatnya bersatu, dukung visi misi mulia Presiden Prabowo Subianto. Jangan Kita terpecah belah dan mudah diadu domba, saat ini asing tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju," pungkas Razak. (*)

Foto: akun X @hnirankara 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Maria A. Alkaf, turut hadir dalam diskusi mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Maria menyoroti dugaan ijazah Jokowi yang disebut-sebut berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sejatinya baru dibuat pada 2018.

“Semakin jelas, ijazah Jokowi yang katanya dari kampus UGM Yogyakarta ternyata dibuat tahun 2018,” kata Maria di X @MariaAlkaff_ (24/4/2025).

Maria turut menyolek Presiden Prabowo Subianto, Humas Polri, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam cuitannya.

Bukan cuma itu, Maria juga menampilkan cuplikan video tangkapan layar sebuah dokumen berbentuk spreadsheet yang diduga berisi informasi metadata pembuatan dokumen ijazah.

“Jaman udah canggih, para ahli digital forensik banyak sekali. Mau ditutupin kayak apa lagi ini?” tambah Maria.

Ia menyiratkan keyakinannya bahwa data digital kini bisa dengan mudah dibongkar dan dianalisis oleh pakar forensik.

Sebelumnya, ahli digital forensik Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

"Kita tidak ada unsur kebencian, mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni kita tempatkan sains, gak usah digeser-geser ke partai politik. Ini justru memperkaya khazanah ilmiah publik kita," kata Rismon.

Ia mengaku, niat awal melakukan analisis murni berangkat dari rasa penasaran sebagai seorang ilmuwan.

"Saat saya membuat analisa terkait ijazah maupun skripsi Pak Jokowi, memang tidak ada maksud apapun. Kecuali memang saya seorang saintis yang meragukan segala sesuatu. Tapi akhirnya viral. Itu urusan nanti gitu loh," jelasnya.

Rismon menambahkan bahwa ia telah menyampaikan semua temuan dan pemahamannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, geluti, analisa. Kalau dipahami sebagai buzzer, saya kira nanti saja. Setelah analisa ini saya kembali ke alam saya. No partai politik, tidak berharap apapun, saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer," tegasnya.

Ia juga sempat mengomentari kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mencari klarifikasi atas dokumen yang menjadi sorotan.

Menurut Rismon, pihak kampus tidak memberikan cukup bukti yang bisa memperkuat keabsahan ijazah yang dipersoalkan.

"Para Wakil Rektor, pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah Jokowi dan rekannya. UGM itu kan dikenal super ketat, bukan hanya hal akademik tapi hal administratif," kuncinya. (fajar)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud/Net 

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan melalui pendekatan yang lebih realistis dan strategis. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud di tengah maraknya isu-isu negatif, salah satunya narasi 'Indonesia Gelap' yang marak di media sosial.

Marsudi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan optimistis menghadapi masa depan Indonesia, alih-alih terprovokasi oleh narasi-narasi negatif.

"Jangan biarkan narasi gelap meredupkan semangat kita. Kita harus terus melihat ke depan dan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan," kata Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 April 2025.

Ia mengingatkan publik tidak terjebak dalam narasi pesimisme yang hanya memperburuk keadaan. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas adalah kunci menghadapi keterbatasan yang ada.

Yang tak kalah penting untuk dijaga adalah solidaritas nasional. Hal ini sudah dibuktikan Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19.

Senada dengan Waketum MUI, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana tidak menampik demokrasi Indonesia sedang dihadapkan tantangan yang cukup berat, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Namun, Presiden Prabowo memiliki sumber daya politik dan kelembagaan yang solid. Keberhasilan beliau merangkul berbagai kekuatan politik adalah modal utama untuk menciptakan stabilitas pemerintahan," tambah Aditya. (rmol)

Kolase foto ijazah Prof Saratri yang diunggahnya dan foto ijazah Jokowi yang diunggah kader PSI. Tampak perbedaan mencolok dari keduanya/Ist

JAKARTA — Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, terus berupaya memastikan persoalan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi segera dituntaskan.

Terbaru, ia menghadirkan pakar forensik digital, Rismon Sianipar, dalam sebuah forum diskusi untuk membahas isu tersebut. Heru menegaskan, kegiatan menghadirkan Rismon didasari oleh keprihatinan sebagai sesama alumni UGM.

"Kita hadirkan Bung Rismon selaku ahli digital forensik dan yang lebih penting, Bung Rismon ini adalah bagian dari keluarga alumni UGM," ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa sebagai alumni UGM, masing-masing memiliki kewajiban untuk menjaga nama baiknya’

"Kita ini satu alumni UGM, bagaimana kita mempertanggungjawabkan alumni yang notabenenya universitas paling tua, yang melahirkan banyak pemimpin," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

"Kita tidak ada unsur kebencian, mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni kita tempatkan sains, gak usah digeser-geser ke partai politik. Ini justru memperkaya khazanah ilmiah publik kita," kata Rismon.

Ia mengaku, niat awal melakukan analisis murni berangkat dari rasa penasaran sebagai seorang ilmuwan.

"Saat saya membuat analisa terkait ijazah maupun skripsi Pak Jokowi, memang tidak ada maksud apapun. Kecuali memang saya seorang saintis yang meragukan segala sesuatu. Tapi akhirnya viral. Itu urusan nanti gitu loh," jelasnya.

Rismon menambahkan bahwa ia telah menyampaikan semua temuan dan pemahamannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, geluti, analisa. Kalau dipahami sebagai buzzer, saya kira nanti saja. Setelah analisa ini saya kembali ke alam saya. No partai politik, tidak berharap apapun, saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer," tegasnya.

Ia juga sempat mengomentari kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mencari klarifikasi atas dokumen yang menjadi sorotan.

Menurut Rismon, pihak kampus tidak memberikan cukup bukti yang bisa memperkuat keabsahan ijazah yang dipersoalkan.

"Para Wakil Rektor, pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah Jokowi dan rekannya. UGM itu kan dikenal super ketat, bukan hanya hal akademik tapi hal administratif," kuncinya. (*)

FOTO WISUDA JOKOWI- Ahli Forensik Digital Rismon menganalisa foto yang selama ini dinarasikan sebagai foto saat wisuda Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) 

JAKARTA — Pakar forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar kembali menggemparkan publik. Risman yang sebelumnya mempertanyakan skripsi Joko Widodo kini mengungkap fakta mengejutkan soal foto yang disebut-sebut diambil saat wisuda Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).

Foto tersebut sudah beredar lama di media sosial dan kerap dijadikan sebagai langkah balasan pendukung Jokowi ketika isu ijazah palsu kembali dihembuskan pihak tertentu.

Melalui akun X, Risman mengatakan bahwa dirinya telah mengolah foto tersebut dengan metode Error Level Analysis. Hasilnya, foto yang beredar diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya.

"ELA (Error Level Analysis) atas kedua citra digital wisuda yang beredar. Kotak merah menandakan potensi edit karena sebaran kompresi yang tidak seragam," tulis Rismon dikutip Warta Kota dari akun X pribadinya, Selasa (22/4/2025)

Dalam unggahannya, Rismon menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit

Dalam foto kedua, tampak ada banyak perubahan.

Salah satunya dugaan manipulasi terhadap seorang pria yang ada di dalam foto

Foto yang disebut mirip dengan Jokowi muda, dengan kacamata tebalnya, tidak ada dalam foto asli yang diunggah Rismon.

Sebelumnya, dengan metode sama, Rismon menemukan kejanggalan dari foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial.

Khususnya di area foto ijazah, yang menurutnya memiliki keanehan

Seperti diketahui, nama Risman banyak dibicarakan setelah meragukan keaslian ijazah kuliah Jokowi

Dia bahkan bersama sejumlah aktivis mendatangi langsung pihak UGM untuk meminta klarifikasi

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyayangkan atas tuduhan yang disampaikan Rismon tersebut.

Tudingan bahwa ijazah dan skripsi dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu itu viral di media sosial (medsos) X.

"Ijazah S1 Kehutanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diterbitkan UGM pada 1985 adalah palsu," ujar Rismon dalam unggahan tersebut.

Tudingan itu juga berlandaskan bahwa ijazah Jokowi menggunakan font Times New Roman.

Para netizen berpendapat bahwa font itu diperkenalkan secara massal pada tahun 1992 lewat sistem operasi Windows 3.1.

Sementara, ijazah mantan Wali Kota Solo itu diterbitkan pada tahun 1985.

Pascaviralnya tudingan tersebut, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) pun buka suara.

Dikutip dari rilis pers yang diunggah di situs UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta membantah tudingan Rismon yang menyebut ijazah dan skripsi Jokowi adalah palsu.

Dia pun menyayangkan atas tuduhan yang disampaikan Rismon yang ternyata juga merupakan lulusan UGM, tepatnya Fakultas Teknik.

“Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit pada Jumat (21/3/2025).

Sigit menuturkan seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Jokowi saja, tetapi juga membandingkan ijazah serta skripsi lain dari lulusan Fakultas Kehutanan di tahun yang sama.

Dia juga membantah tudingan bahwa font Times New Roman belum digunakan pada tahun 1985 yang menjadi tahun terbitnya skripsi Jokowi.

Sigit menegaskan font tersebut sudah sering digunakan mahasiswa di tahun 1985 seperti di sampul maupun lembar pengesahan skripsi.

"Fakta adanya mesin percetakan di Sanur (sudah tutup) dan Prima seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM," tuturnya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan penggunaan font Times New Roman hanya digunakan pada sampul dan lembar pengesahan Jokowi.

Sementara, isi skripsi Jokowi yang setebal 91 halaman tersebut ditulis dengan menggunakan mesin ketik.

Penjelasan soal Nomor Ijazah Jokowi 

Sigit juga mengomentari soal nomo seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster tetapi hanya angka saja.

Dia menjelaskan penomoran ijazah Fakultas Kehutanan saat itu memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

Sigit pun menyayangkan tuduhran Rismon yang meragukan ijazah dan skripsi dari Jokowi tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa Jokowi memang alumni UGM dan terlibat aktif dalam kegiatan mahasiswa saat itu.

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

Teman Angkatan Jokowi Turut Buka Suara

Salah satu rekan seangkatan Jokowi, Frono Jiwo, turut buka suara terkait tudingan ijazah dan skripsi mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah palsu.

Dia menegaskan bahwa Jokowi berkuliah bersamanya sejak tahun 1980 dan wisuda di tahun 1985.

“Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980,” katanya.

Frono juga menjelaskan Jokowi selama kuliah yang memiliki sifat pendiam. Namun, ketika berkumpul dengan rekannya, Jokowi sering bercanda dan mengundang tawa.

“Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa,” kenangnya.

Sementara, terkait ijazah Jokowi, Frono meneegaskan tampilannya sama dengan ijazah miliknya.

“Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” ujarnya.

Sedangkan soal skripsi, Frono mengatakan seluruh mahasiswa satu angkatan Jokowi menulis dengan menggunakan mesin ketik.

Lalu, untuk sampul dan lembar pengesahan hingga penjilidan dilakukan di percetakan.

“Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik, walaupun sudah ada komputer tapi jarang sekali yang bisa. Kalau sampul, lembar pengesahan, penjilidan skripsi semua di percetakan,” katanya.

Bukti Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM turut disampaikan Frono ketika dirinya melamar kerja bersama ayah dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka tersebut yaitu di PT Kertas Kraft Aceh.

Namun, Frono mengatakan Jokowi tidak lama bekerja di perusahaan tersebut karena istrinya, Iriana Jokowi tidak betah tinggal di Aceh Tengah.

"Kami bertiga, Pak Jokowi, saya dan almarhum Hari Mulyono (adik ipar Jokowi) bareng-bareng masuk kerja."

"Setelah Pak Jokowi menikah, Ibu Iriana kayaknya tidak betah karena basecamp berada di tengah hutan pinus di Aceh Tengah. Pak Jokowi resign dulu, tinggal saya dan almarhum Hari Mulyono yang masih bertahan,” pungkasnya. (*)