SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo telah melampaui kewenangannya
sebagai kepala negara dengan menggelar enam parpol di Istana Negara untuk
membahas politik praktis.
Pengamat politik dari UIN Syarif
Hidayatullah Dedi Kurnia Syah menilai Jokowi sebagai kepala negara harus
netral, bukan menjadi tim sukses kelompok tertentu, apalagi menjadikan Istana
Negara sebagai markas partai politik.
“Keterlibatan Jokowi dalam
pusaran politik saat ini, jelas melampaui batasan seorang kepala negara,
sekaligus pemerintahan. Ia tidak dapat berdalih sebagai politisi, karena
disumpah menjadi Presiden, bukan menjadi tim sukses kandidat dan menjadikan
Istana negara sebagai posko pemenangan,” tegas Dedi kepada Kantor Berita
Politik RMOL, Jumat (5/5).
Direktur eksekutif dari Indonesia
Political Opinion meminta DPR RI menegur Presiden Joko Widodo.
“DPR harus menegur Presiden,
bahkan mengancam melengserkan Presiden, karena upaya Presiden saat ini bisa
memicu gelombang tidak percaya publik,”imbuhnya.
Menurutnya, menjadikan Istana Negara
menjadi posko pemenangan kelompok tertentu, akan berdampak buruk bagi demokrasi
di Indonesia, terutama penyelenggaraan pemilu yang tidak akan dipercaya publik
lantaran sudah diskenario oleh pemerintah.
“Tidak saja pada kredibilitas
kepala negara, tetapi bisa meluas hingga ke penyelenggara Pemilu dan Mahkamah
Konstitusi, karena semua itu terlibat langsung nanti dalam penyelenggaraan Pemilu
dan Pilpres,” tutupnya. (rmol)