Latest Post





SancaNews.Com – Aditya J. Janottama membongkar kebobrokan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani wabah corona. Dalam pengakuan Aditya J. Janottama, dia menyebut Pemkot Surabaya hanya membantu memberikan makan telur rebus dan wedang jahe untuk dokter yang menangani pasien virus corona.


Namun Aditya J. Janottama akan dihukum. Dia diduga melanggar kode etik. Aditya J. Janottama adalah dokter dari Rumah Sakit Royal Surabaya.


Jubir RS Royal Surabaya dr. Dewa Nyoman Sutanaya menganggap pernyataan dari Aditya J. Janottama tersebut adalah pendapat pribadi yang bersangkutan tanpa didukung data yang valid.


“Pihak Rumah Sakit Royal Surabaya tidak bertanggungjawab terhadap apapun yang menjadi pendapat atau pernyataan pribadi karyawan rumah sakit di media sosial maupun media lainnya,” ujarnya, Rabu (27/5/2020).


Namun demikian, kata dia, pihak rumah sakit menyayangkan adanya insiden tersebut yang dilakukan oleh karyawan rumah sakit di media sosial.


Oleh karena itu, kata dia, pihak rumah sakit akan menindaklanjuti dengan melakukan investigasi kepada yang bersangkutan.


“Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik dan disiplin yang dilakukan, maka pihak rumah sakit akan melanjutkan kasus ini ke Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Royal Surabaya,” katanya.


Kronologis kasus
Seorang dokter mengaku hanya dikasih makan telur rebus dan wedang jahe saat menangani pasien virus corona. Dokter itu pun membongkar kebobrokan penanganan virus corona di Surabaya, Jawa Timur.


Hal itu heboh di media sosial sejak Rabu (27/5/2020) pagi. Hal ini disebabkan oleh akun twitter @cakasana. Akun yang mengaku milik seorang dokter bernama Aditya J.


“Disclaimer: saya dokter yang bekerja di salah satu RS rujukan di Surabaya. Informasi beberapa tidak bisa saya sebutkan sumbernya, tp Insya Allah valid,” cuitnya.


Salah satu yang Ia soroti adalah terkait Pemkot Surabaya yang hanya memberikan bantuan wedang pokak dan telur rebus saja kepada tenaga medis. “Loh kalau gitu, apa yang dilakukan pemkot untuk nakes-nakes ini? Let’s say, close to nothing. Nada,” katanya.


“Eh lupa. Ada sih yang dikasih pemkot… yaitu… Telor rebus sama wedang jahe. Anjir gue di sini ngehadepin pasien covid. Beneran elo cuma kasih gituan?.”


“Dan ga semua suka jahe jadi ya sering2 akhirnya terbuang ga guna,” lanjut akun yang terpantau sering mengkritisi kebijakan Pemkot Surabaya itu.


Dimintai tanggapannya terkait cuitan viral ini, Kadiskominfo Kota Surabaya M. Fikser belum bisa memberikan respon apa-apa. “Saya masih dengan Ibu (Wali Kota Risma) ini. Nanti ya. Masih pertemuan,” kata Fikser singkat.


Jawa Timur jadi perhatian
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan fokus membantu Jawa Timur yang makin banyak kasus penularan virus corona. Kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan penanganan wabah COVID-19 di Jawa Timur.


Jumlah penularan di provinsi tersebut yang terus meningkat. Presiden meminta jajaran kementeriannya untuk memastikan kesiapan rumah sakit darurat, meningkatkan intensitas pengujian sampel individu yang diduga tertular COVID-19, dan pelacakan kontak dekat pasien positif COVID-19 di provinsi paling timur Pulau Jawa itu.


“Diberikan dukungan penuh untuk provinsi Jawa Timur, terutama terkait kesiapan rumah sakit daruratnya. Ini Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto), juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (Doni Monardo) betul-betul saya minta Jawa Timur jadi perhatian,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/5/2020).


Presiden juga mencatat beberapa provinsi dengan tingkat penularan tinggi selain Jatim, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia memerintahkan peningkatan upaya-upaya penanganan kasus virus Corona di seluruh provinsi tersebut.


Kepala Negara juga memerintahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen hingga mencapai 10 ribu spesimen per hari. “Saya berikan target agar dikejar, sehingga betul-betul ada sebuah kecepatan,” ujarnya.


Menurut Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur dr Joni Wahyuhadi, hingga Selasa (26/5) pukul 17.00 WIB, jumlah kasus pasien positif di Jawa Timur mencapai 3.939 kasus dengan tambahan harian 64 kasus baru.


Kasus positif COVID-19 terbanyak di Jawa Timur terjadi di Kota Surabaya dengan total kasus 2.118 atau 53,8 persen dari total kasus COVID-19 di provinsi itu. Kota/Kabupaten tertinggi selanjutnya terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.


Sedangkan, kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia per Selasa (26/5) mencapai 23.165 dengan 5.877 pasien telah sembuh dan 1.418 pasien meninggal dunia. (Antara)





Berdasarkan informasi, ancaman terhadap wartawan Detik.com itu berkaitan peliputan agenda kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat.

Jakarta, SancaNews.Com – Seorang jurnalis media online Detikcom diduga telah menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Ancaman itu diterima via Whatsapp (WA), Rabu (27/5/2020)
Informasi yang diterima VIVAnews, pihak Detikcom sudah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Mereka meminta pengamanan dari Polri terhadap jurnalisnya itu.
Menurut sumber, ancaman pembunuhan ini terkait pemberitaan Presiden Jokowi membuka mal di Bekasi.
Pemberitaan mengenai kunjungan Presiden Jokowi ke Bekasi pada Selasa, 26 Mei 2020, dari Detikcom memang ramai diperbincangkan di media sosial oleh warganet.
Beredar gambar adanya tiga pemberitaan mengenai agenda Kepala Negara tersebut yang disertai dengan kalimat ‘bikin hoax dulu, pelintir dulu, ralat kemudian. Lalu apa tanggungjawab media terhadap hoax yang terlanjur tersebar?’
Tiga pemberitaan Detikcom yang dicantumkan yakni awalnya berjudul ‘Jokowi Pimpin Pembukaan Sejumlah Mal di Bekasi Siang Ini di Tengah Pandemi’. Judul tersebut diberi keterangan ‘awalnya begini’.
Kemudian pemberitaan kedua yang dicantumkan berjudul ‘Pemkot: Jokowi Siang Ini ke Bekasi, Dalam Rangka Pembukaan Mal’. Pemberitaan ini disertai keterangan ‘terus ganti judul jadi gini’.
Pemberitaan ketiga yang dicantumkan yakni berjudul ‘Pemkot Bekasi Luruskan soal Kunjungan Jokowi: Cek Persiapan New Normal’.
Sontak gambar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Pro dan kontra terjadi menanggapi pemberitaan tersebut. Salah satu akun media sosial twitter bernama @negativisme, mempertanyakan Detik kok sudah mulai jadi media sampah ya?
“@detikcom, demi meningkatkan trafik pake judul yg bukan lagi klikbait, tapi framing jahat. pengen maki, tapi baru lebaran,” cuitnya.
Sementara akun twitter lainnya bernama @P3nj3l4j4h_id mempertanyakan apakah dengan pemberitaan tersebut tak bisa dituntut.
“Woyyy…udah terlanjur pada heboh ternyata itu berita salah ya? Katanya Jokowi pimpin buka Mall di Jakarta ternyata cek persiapan new normal.. Apa gak bisa dituntut ada ini media yang goreng? Cckckckckc,”
Ada juga netizen yang membela pemberitaan dan jurnalis yang menulis pemberitaan tersebut. Akun bernama @pewartadunia meminta tak menyalahkan jurnalis yang memberitakan.
“Woiii jgn sedikit2 salahkan wartawan cek ada rekaman audio wawancaranya woiiii,”
Ada juga yang menyebut bahwa polemik pemberitaan kunjungan Jokowi oleh Detikcom adalah ulah dari buzzer.
“Padahal wartawan mengutip verbatim, oleh buzzer diserang dan dianggap misleading,” ujar akun bernama @iwansetya.
Hingga kini, tim VIVAnews tengah berusaha mengonfirmasi kabar ini ke pihak kepolisian, namun belum ada respons.***




Jakarta, SancaNews.Com - KONSER amal untuk melawan wabah corona tanggal 17 Mei malam terasa janggal. Penyelenggaranya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan MPR RI, Gugus Tugas Covid 19 dam instansi lain.

Aneh, di tengah kebijakan PSBB dan bulan Ramadhan masih terfikir dan mampu mengadakan konser berskala "kenegaraan". Ketua MPR sengaja berkampanye mengajak masyarakat untuk hadir dalam konser virtual.

Di bulan Ramadhan 10 hari terakhir yang dalam keadaan normal umat Islam dianjurkan i'tikaf di Masjid, biasa shalat tarawih berjamaah, tadarus Al Qur'an. Justru kini umat harus hadir menonton konser. Sungguh menyedihkan. Menurut Pastor Benny Soesetyo Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP konser ini wujud dari pengamalan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Konser "kenegaraan" ini tidak berperi kemanusiaan. Suasana yang sedang dihadapi adalah keprihatinan. Ketika manusia mempertaruhkan kesehatan dan jiwanya di tengah wabah, masih sempat "nyanyi-nyanyi" terprogram.

Tidak adil, karena hasil donasi sepenuhnya hanya diperuntukkan bagi pekerja seni dan seniman. Itupun dihimpun hanya oleh satu Yayasan saja.

Bagaimana dengan masyarakat terdampak lain seperti ojek, sopir angkot, buruh ter PHK, pedagang kecil yang semua juga mengalami kesulitan yang mungkin lebih parah?

Tidak beradab, karena adabnya urusan dana rakyat siapapun termasuk seniman adalah kewajiban Pemerintah. Tidak beradab pula di tengah tengah umat Islam beribadah khusyu berburu malam "lailatul qadar"  negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi. Kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadhan.

Pemerintah menyinggung umat Islam yang sedang dipersulit untuk beribadah di masjid. Shalat jum'at dan shalat ied pun ditiadakan. Mudik silaturahmi tidak bisa. Ini malah konser lagi. Sayangnya Wapres yang Kyai pun bukan mencegah atau menasehati malahan terlibat. Diagendakan untuk membacakan do'a. Setelah menikmati nyanyi nyanyi.

Kita ini ambivalen antara keseriusan dan kedisiplinan dalam mengatasi wabah di satu sisi dengan relaksasi dan "konserisasi" di sisi lain.

Entah lagu lagu apa yang akan dibawakan mungkin Bimbo membawakan lagu rohani, tetapi artis lainya seperti Rosa, Judika, Ruth Sahanaya, Inul Daratista, Via Vallen, Marion Jola belum terpublikasikan.

Ini konser Corona bukan konser Ramadhan. Jadi acara seperti ini seharusnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadhan. Di luar bulan sucinya umat Islam.

Program BPIP ini tidak signifikan, MPR pun terlalu menyederhanakan kegiatan. Seperti kehilangan agenda utamanya sebagai lembaga penting dalam Negara. Meskipun akhirnya rakyat hanya bisa mengurut dada.

Indonesia sedang berduka. Duka lara karena cara mengelola negara yang semrawut alias tidak terencana. (sanca)



Sumber : rmol.com



Warga mulai memadati pedagang kaki lima sekitar jalan Jatibaru, Tanah Abang. Jakarta, Minggu, 17 Mei 2020. Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Jakarta, SancaNews.Com - Masyarakat memadati lapak pedagang kali lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu (17/5). Suasana kawasan Pasar Tanah Abang padat dijejali warga ketika Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Bebas (PSBB) DKI Jakarta dampak wabah virus corona.

Situasi ini paling terlihat saat CNNIndonesia.com mendatangi lapak PKL yang digelar di Jalan Jatibaru II, sekitar pukul 12.00 WIB. Para pengunjung, baik yang berjenis kelamin pria atau wanita sibuk melihat barang dagangan kebanyakan model pakaian.

Bahkan, beberapa dari pengunjung mendatangi lokasi ini sambil membawa anak yang masih berusia di bawah lima tahun atau balita.

Fenomena di Pasar Tanah Abang saat ini menunjukkan masyarakat tak mempedulikan imbauan pemerintah soal social distancing atau physical distancing (jaga jarak).

Masyarakat terpaksa berdesakan saat berjalan di sekitar lapak PKL yang digelar di dalam gang-gang sempit. Bahkan, situasi ini membuat para pengunjung tak jarang saling bertabrakan bahu atau badan.

Aktivitas PKL di Pasar Tanah Abang sebenarnya sudah mulai terpantau berjalan pada Senin (11/5) lalu.

Mereka yang menggelar lapak di saat pemberlakuan kebijakan PSBB Jakarta terlihat mulai dari bawah Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang hingga depan Pasar Tanah Abang Blok G, tepatnya berada di bawah Jembatan Central Tanah Abang.

Selain pedagang pakaian, sejumlah profesi lainnya juga terlihat mulai beraktivitas di Pasar Tanah Abang seperti pedagang makanan dan minuman hingga juru parkir.


Kuli panggul juga terlihat mulai bekerja memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski demikian, jumlah pengunjung yang terlihat datang berbelanja di area ini tidak terlalu banyak.

Masih sama seperti pada Senin (11/5), petugas yang diberikan kewenangan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan PSBB tidak terlihat berjaga di sekitar lokasi. Di Tengah PSBB di DKI, Masyarakat Padati Lapak Dagangan PKL Tanah Abang. (sanca)





Sumber : cnnindonesia.com 



Sekjen MUI, Anwar Abbas (tengah). MUI mendesak pemerintah konsisten menerapkan larangan berkumpul selain di masjid untuk menekan penyebaran virus corona. (CNN Indonesia/Nurika Manan)

Jakarta, SancaNews.Com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mempertanyakan sikap pemerintah yang melarang penduduk berkumpul di masjid, tetapi tidak tegas melarang orang-orang yang berkumpul di bandara, tempat perbelanjaan hingga perkantoran saat pandemi virus corona (Covid-19).

Anwar menilai perbedaan sikap tersebut justru menjadi ironi di situasi seperti saat ini. Sebab usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona menjadi tidak maksimal.

"Dimana di satu sisi kita tegas dalam menghadapi masalah, tapi di sisi lain kita longgar. Pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di mall, di bandara, di kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat-tempat lainnya?," kata Anwar dalam keterangan resminya, Minggu (17/5).

MUI telah menerbitkan fatwa supaya umat Islam di daerah yang berada dalam tingkat penyebaran virus corona yang cukup tinggi supaya beribadah di kediaman masing-masing. Menurut Anwar, langkah itu sudah tepat untuk membantu pemerintah menekan laju penyebaran corona.

Dia menilai fatwa MUI justru menjadi instrumen oleh pemerintah guna mencegah orang berkumpul di masjid dalam melaksanakan salat Jumat dan salat berjamaah.

Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah para petugas menggunakan pengeras suara mengingatkan masyarakat tidak berkumpul di masjid.

Sebaliknya, Anwar heran di bandara, pasar, pusat perbelanjaan dan perkantoran justru tidak terlihat aparat yang melarang masyarakat berkumpul karena rawan penyebaran corona.

"Padahal dalam fatwa MUI yang ada dijelaskan bahwa di wilayah dan atau daerah yang penyebaran virusnya terkendali umat Islam bisa menyelenggarakan salat Jumat dan salat berjamaah dengan memperhatikan protokol medis yang ada. Tetapi pemerintah dan petugas tetap saja melarang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang ada," kata Anwar.

Melihat persoalan itu, Anwar meminta agar pemerintah tak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Bila pemerintah melarang orang untuk berkumpul di masjid, lanjut dia, seharusnya hal yang sama juga diterapkan lokasi lain.

"Tujuannya adalah agar kita bisa memutus mata rantai penularan virus ini secara cepat," kata Anwar.

Pada Kamis (15/05 lalu terjadi penumpikan penumpang di Bandara Sukarno-Hatta yang memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Kepadatan di Terminal 2 Bandara Soetta diakui sempat terjadi sekitar pukul 04.00 pagi. Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta, Febri Toga, menjelaskan kepadatan dipicu oleh 11 penerbangan milik Lion Air Grup dan dua penerbangan Citilink yang berangkat hampir bersamaan antara pukul 06.00-08.00. Kondisi tersebut membuat berbagai pihak mempertanyakan ketegasan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona. (sanca)




Sumber : cnnindonesia.com 




SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.