SANCAnews.id

Jakarta, SN – Dukungan dari akar rumput terus berdatangan untuk DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang melaporkan akun @permadiaktivis1, yang selama ini diduga dikuasai oleh Permadi Arya alias Abu Janda.

Salah satunya dari DPD KNPI Porvinsi Riau. Ahmad Andi Bahri sebagai ketua caretaker KNPI Provinsi Riau menegaskan dukungan penuh langkah Ketua Umum KNPI Haris Pertama cs yang membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis lalu(28/1).

"Kita DPD KNPI Provinsi Riau mendukung dan mengawal laporan yang dilakukan ketua umum,” tegas pria yang akrab disapa Andi Banjir itu kepada wartawan, Minggu (31/1).

Di mata Andi Banjir, apa yang dilakukan akun @permadiaktivis1 adalah sikap rasisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Penghinaan pada warna kulit merupakan penodaan terhadap prinsip kebhinnekaan dan Pancasila yang mengamanahkan untuk saling menghargai perbedaan suku, agama ras dan antar golongan.

Selain itu, apa yang dilakukan Abu Janda membuat kerja keras Presiden Jokowi untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini seolah sia-sia

Atas dasar tersebut, Andi Banjir menilai langkah ketua umum KNPI Haris Pertama melaporkan Abu Janda sudah tepat.

"Kami berharap Polri serius dalam permasalahan ini, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa." tutupnya. (rmol)

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono/dtk

"Anies bingung, mau komentar apa tentang kemacetan, karena fakta memang apa yang digambarkan dalam peluncuran buku itu memang betul adanya," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Sabtu (30/1/2021).

Oleh sebab itu, Anies hanya berkelakar soal kemacetan Jakarta. Sehingga, kata Gembong, tak ada yang bisa menangkis kelakar Anies.

"Maka yang dilakukan oleh Pak Anies ya hanya berkelakar, bahwa jam 2 Jakarta tidak macet, dan itu memang tidak ada yang bisa menyangkal," ujarnya.

Lantas, Gembong justru berbalik bertanya ke Anies. Apakah jam 2 pagi waktunya aktivitas warga Jakarta, Pak Anies?

"Namun demikian potret kemacetan yang digambarkan tersebut kan pada saat aktivitas warga Ibu Kota. Pertanyaannya kepada Pak Anies, apakah jam 2 itu waktunya aktivitas warga?" imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta sering mendapatkan citra tentang kemacetan. Anies tidak sepakat dengan pernyataan tersebut.

"Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan di Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih. Tergantung jamnya," kata Anies dalam acara 'Launching Buku Potret Jakarta 2020: Kolaborasi Melawan Pandemi' yang disiarkan secara virtual, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Anies, jalan di DKI Jakarta sepi pada jam 2 pagi. Ia pun bergurau sambil mengajak peserta peluncuran buku jalan pada jam 2 pagi agar terbebas dari macet.

"Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi, kalau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ," guraunya. (dtk)

Jakarta, SN – Rencana pemerintah mengumpulkan dana masyarakat melalui Wakaf Uang maupun cara-cara lainnya masih belum henti mendapat kritik. Terlebih dana masyarakat yang terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari lalu, dana wakaf senilai yang bisa mencapai Rp 597 miliar tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pernyataan ini seolah menunjukkan pemerintah sudah tak memiliki cara lain untuk bisa mendapatkan dana untuk menjalankan program mereka. Padahal, menurut aktivis Petisi'28, Haris Rusly Moti, pemerintah bisa saja menarik dana hasil korupsi yang diparkir di luar negeri.

"Sobat, bingung lihat cara Pak @jokowi, LBP, & Menkeu @smindrawatii nyari tambalan anggaran yang dicolongin. Tax amnesty, gagal. Bikin Sovereign Wealth Fund (SWF), hingga Dana Wakaf," ucap Haris Rusly Moti melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu (30/1).

"Kenapa pusing? Bukannya duit nyolong buanyak disimpan di luar? Rp 11.000 triliun kenapa tak dicolek?" tambahnya.

Haris Rusly pun seolah 'menantang; pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di luar negeri. Agar pemerintah tak pusing lagi hingga harus merayu masyarakat ikut 'menyumbang' dana pembangunan.

"Saya yakin jika Presiden @jokowi berani sita uang Rp 11.000 triliun hasil korupsi, pembabatan hutan, & eksploitasi tambang, yang disimpan di luar negeri, yang datanya di kantong @jokowi, seluruh rakyat akan nobatkan @jokowi sebagai manusia setengah dewa (lagu @iwanfals)," tandasnya. (gelora)

Jakarta, SN – Desakan agar Polri segera menangkap Permadi Arya atau yang dikenal dengan nama Abu Janda karena pernyataannya terhadap mantan Komisionr Komnas HAM asli Papua, Natalius Pigai, terus bermunculan.

Salah satunya disuarakan Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaize.

Menurut Simon, tindakan rasisme dapat memicu perasaan diskriminatif bangsa Papua dalam bingkai NKRI. Sehingga melahirkan sangat banyak pergerakan-pergerakan yang menginginkan bangsa Papua untuk keluar dari NKRI.

"Sampai dengan hari ini bangsa Papua selalu merasa terdiskrimininasikan di dalam bingkai NKRI, sehingga wajar saja jika cukup banyak muncul pergerakan yang ingin Papua keluar dari NKRI," ucap Simon kepada Kantor Berita RMOL Papua, Sabtu (30/1).

"Maka seyogyanya seluruh elemen dalam negara ini secara bahu membahu membangkitkan rasa percaya diri bangsa Papua. Sehingga kami merasa bahwa kami bangsa Papua juga merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia,” sambungnya.

Dirinya pun berharap pihak kepolisian dapat menindak tegas oknum-oknum rasis yang berpotensi memecah belah keutuhan NKRI seperti Abu Janda.

“Saya berharap kepolisian dapat menindak tegas Permadi Arya karena sudah bertindak rasis kepada Natalius Pigai yang merupakan putra asli Papua. Juga menindak tegas siapapun yang rasis, demi keutuhan NKRI,” pungkasnya. []