Latest Post

Kamis, Agustus 27, 2020
Niferdastil, MKW suku Balai Mansiang yang juga didampingi kuasa penggantinya Ismet Fauzi saat jumpa pers dengan awak media, Rabu (26/8). Net



Padang, SNC - Niferdastil sebagai Mamak Kepal Waris (MKW) suku Balai Mansiang yang juga didampingi kuasa penggantinya Ismet Fauzi saat jumpa pers dengan awak media terkait status Tanah Pusako yang berada di Kompleks Perumahan Permata Kel. Balai Gadang Kec. Kototangah Padang, Rabu (26/8).

 

Menurut Niferdastil, lahan seluas 28.920 m2 di Air Dingin atas Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No: 5 - Xl - 1996 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2505 atas nama Rusli Har Balman dan kawan-kawan yang berlokasi di Air Dingin Kel. Balaigadang Kec. Kototangah Padang dikuasai Ja`far Sidik selama 34 tahun lalu, saat ini Perumahan Permata sudah dibangun.

 

Membaca surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Barat tanggal 2 Maret 1990 Nomor: 570. 23. 244 / PIIT / BPN / 1990, perihal permintaan pembatalan sertifikat kepemilikan nomor 2505 dalam putusan butir 4 dijelaskan.

 

“Haji Aminullah gelar Dt, Ampang Limo selaku Ketua Badan Warisan Mamak (MKW) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru sebagai pengganti yang dibatalkan berdasarkan keputusan untuk mendaftarkan pengalihan hak atas nama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 1986 dengan nomor registrasi: 3421 K / Pdt / 1984 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang,” jelasnya.

 

Pada tahun 1982 tanah tersebut disertifikasi atas nama 5 pemilik, yaitu Rusli Albamal, Witarsaldi, Wandi Abe, Kudri, dan Mahdi dengan nomor akta 2505.

 

Selanjutnya, sertifikat yang belum dibatalkan oleh pemenang mengajukan pembatalan sertifikat kepada Menteri Pertanahan, setelah sertifikat dibatalkan pemenang harus membuat sertifikat baru sesuai dengan keputusan.

 

“Setelah dimenangkan oleh penggugat bernama Ja`far Sidik untuk dieksekusi dan ada dua pemilik tanah karena dalam putusan PN, PT dan MA tidak ada keputusan untuk membatalkan 2505 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pemegang hak,” terangnya.

 

Terakhir Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Padang mengeluarkan sertifikat tanah baru yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1996 oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional atas nama Soni Hasono dan surat keputusan tersebut ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Rusli Ilar Balman dan Jafar Sidik dkk.

 

“Saat ini kami sedang melakukan yang terbaik untuk merebut kembali Pusako Tinggi Suku Balai Mansiang yang telah dikuasai oleh Ja`far Sidik Cs dengan bukti kecurangannya yang dilakukannya terhadap putusan MA sebelah Utara berbatas dengan tanah suku Sikumbang sedangkang warkah (alas hak) yang dibuat oleh Ja'far Sidik Cs sebelah utara berbatas dengan tanah suku Piliang,“ tutup Niferdastil yang akrab disapa Das. (sanca)


Baca selengkapnya »

Selasa, Agustus 25, 2020
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.


Jakrta, SNC - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) untuk tidak hanya disampaikan lewat aksi nonformal, seperti demonstrasi.

Puan menegaskan bahwa parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan yang sedang dilakukan DPR RI dengan pemerintah.

"DPR RI yang merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja," kata Puan dalam rilisnya, Selasa (25/8/2020) dilansir dari Antara.

Hari ini Selasa (25/8/2020), kelompok-kelompok organisasi buruh kembali akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Para buruh akan menyampaikan tuntutannya yakni menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan menolak pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19.

Meski begitu, Puan menilai penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi sebaiknya dihindari. Menurut politikus PDI Perjuangan ini aksi demonstrasi justru berpotensi menimbulkan kemacetan, mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

"DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," ucap Puan.

DPR RI, kata Puan sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja di Jakarta pada 20-21 Agustus 2020. Puan mengklaim pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik.

Puan menegaskan DPR RI tetap akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.

"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," pungkas Puan, dilansir tirto.id. (sanca).

Baca selengkapnya »

Selasa, Agustus 25, 2020
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Gedung DPR RI, buruh mengusung dua tuntutan. Tolak Omnibus Law dan tolak PHK dampak dari COVID-19. Jakarta. Selasa (25/8/2020).


Jakarta, SNC - Demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara serentak di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga Sumatra Utara, Selasa (25/8)

Di Depan Kompleks MPR/DPR, demo berimbas terhadap pelayanan TransJakarta. Dua rute TransJakarta disetop dampak dari demonstrasi tersebut.

"Rute 9E Kebayoran Lama-Jelambar sementara tidak beroperasi terkait adanya massa di kawasan Gedung DPR/MPR," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Disposanjoyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).

Bus TransJakarta Rute 1B Stasiun Palmerah-Tosari juga tidak beroperasi sementara. Kedua rute tersebut akan beroperasi kembali setelah unjuk rasa buruh selesai. Tidak hanya itu, TransJakarta Koridor 9 Pinang Ranti-Pluit juga mengalami pengalihan rute sementara akibat demonstrasi tersebut. Arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC & Halte Slipi Petamburan.

"Transjakarta akan kembali melayani pelanggan dengan rute seperti biasa sampai situasi kondusif dan armada dapat melintas di sekitar kawasan tersebut," paparnya.

Aksi demo di depan Kompleks MPR/DPR itu digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya. Mereka memiliki agenda untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Demo di Surabaya
Ratusan buruh daru KSPI Jawa Timur juga menggelar aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (25/8). Aksi terpusat di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim, Surabaya.

Masa aksi tersebut berasal dari daerah-daerah industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, Lamongan dan Tuban.

Wakil Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat mengatakan ada beberapa tuntutan yang diusung pihaknya dalam aksi kali ini.

"Pertama kami menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law, khususnya dalam klaster ketenagakejaan. Lantaran banyak mereduksi nilai-nilai kesejahteraan buruh yang telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujarnya, Selasa (25/8).

Jika RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, maka RUU itu akan berpotensi menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, kontrak kerja terus-menerus tanpa batas waktu dan jenis pekerjaan.

Pada hari yang sama, sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Sumatra Utara turut dikerahkan melakukan pengamanan aksi damai buruh tolak Omnibus Law di Kota Medan.

Kabag Ops Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Heriyono mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh berlangsung di dua titik yakni di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut.

"Sebanyak dua SSK Brimob Polda Sumut dikerahkan untuk pengamanan aksi hari ini. Dibagi menjadi masing-masing satu SSK di dua lokasi aksi unjuk rasa," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk pengamanan di Kantor Gubernur Sumut dipimpin oleh Komandan Kompi 4 Batalyon A Pelopor AKP Sardi, sementara di Gedung DPRD Sumut dipimpin oleh Komandan Kompi 2 Batalyon B Pelopor AKP Mukhtar I Kadoli.

"Aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi dari saudara kita (Buruh) hari ini berjalan aman dan lancar," katanya.

Demo di Kantor DPRD Sumut ratusan buruh tersebut tetap berjalan kondusif. Para buruh tersebut tergabung dalam tiga serikat pekerja yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumut dan Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI).


Sumber : cnnindonesia

Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 24, 2020
Presiden Joko Widodo bersama dengan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok/Net

Jakarta, SNC - Produsen minyak nasional, PT Pertamina (Persero) merugi di semester pertama tahun 2020. Setidaknya, perusahaan milik pemerintah ini mempublikasi kerugian yang mencapai 767,92 juta dolar AS atau setara Rp Rp 11,33 triliun.

Sontak, negatifnya capaian Pertamina menjadi sorotan publik. Seperti yang disampaikan Aktivis Jaringan Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam. Melalui akun Twitternya, ia pun heran dengan capaian minor Pertamina karena selama ini kebijakannya tak mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Sebab selama pandemik Covid-19, Pertamina tak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak mentah dunia jeblok, "Lha kok bisa rugi? Padahal tidak nurunkan harga BBM seperak acan," kritik Adamsyah Wahab, Senin (24/8).

Meruginya Pertamina di kuartal I tahun ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya di kuartal I. Tahun lalu, Pertamina tercatat membukukan laba bersih 659,96 juta dolar AS atau setara Rp 9,7 triliun.

Kerugian tahun ini terlihat pada pos penjualan dan pendapatan usaha perseroan turun dari 25,54 miliar dolar AS menjadi 20,48 miliar dolar AS atau menurun 24,71 persen.

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah turun dari 2,5 miliar dolar AS menjadi 1,73 miliar dolar AS. Pertamina juga tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran untuk tahun ini, padahal tahun lalu berhasil mengantongi 6,42 juta dolar AS. (rmol) 


Baca selengkapnya »

Jumat, Agustus 21, 2020
Korban pembunuhan Demas Leira wartawan media online di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.ist



Jakarta, SNC - Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menyampaikan rasa keprihatinannya atas kejadian sadis yang ditemukan terkapar di pinggir jalan oleh warga Dusun Salubijau, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dalam kondisi tak bernyawa dengan sejumlah luka tusuk di bagian bawah lengan sebelah kiri dan dada, Rabu (19/08/2020).

Mandagi menyerukan agar polisi segera menangkap para pelaku dan yakin, dengan kemampuan dan kecanggihan intelijen Polri serta jurnalis profesional, kasus ini akan segera terungkap, termasuk dalang di balik kejadian ini.

“Polisi harus segera mengungkap siapa pelakunya, dan apa motif di balik peristiwa ini. Kami menyerukan kepada seluruh pimpinan redaksi media apapun agar kiranya dapat menugaskan wartawan di Sulawesi Barat untuk membantu polisi mengungkap siapa pelaku sadis tersebut,” ujar Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Jumat (21/08/2020).

Kemudian menurut Mandagi, wartawan profesional biasanya memiliki kemampuan menyelidiki kasus, sehingga berpotensi membantu polisi menelusuri jejaknya melalui karya jurnalistik yang pernah dibuat oleh korban Demas Leira di dua media, kabardaerah.com dan indometro.id, tempatnya bekerja, sebagaimana ID Card yang dimiliki korban ketika ditemukan polisi saat olah TKP.

“Dewan Pers Indonesia berharap insan pers di Mamuju Tengah, termasuk pimpinan redaksi di tempat korban bekerja tidak hanya mengecam perbuatan pelaku, tapi segera bertindak mencari semua informasi keterkaitan korban dengan peristiwa atau kasus yang pernah diliputnya untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk kepada pihak polisi guna memudahkan pengungkapan kasus ini dan menangkap pelakunya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mandagi juga mengimbau kepada setiap jurnalis yang menulis berita tentang kasus-kasus yang mengungkap penyimpangan dari oknum-oknum tertentu dan agar kasus serupa tidak menimpa wartawan, agar lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah sendirian. ***


Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.