SANCAnews.id

SANCAnews.id – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau KontraS mengecam tindakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengangkat Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya. Protes itu dikarenakan Untung masuk dalam daftar anggota Tim Mawar bentukan Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Tioria Pretty mengatakan kalau nama Untung bahkan sudah disebut dalam laporan investigasi Komnas HAM terkait kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998. Dengan pengangkatan Untung, KontraS menganggap negara di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo tidak melihat rekam jejak dalam menduduki jabatan tertentu.

"Kami khawatir ini sebatas balas budi atau bentuk relasi semata sebab mengabaikan rekam jejak. Bagaimanapun juga, TNI, terkhusus Pangdam Jaya, memiliki peran untuk melindungi hak asasi manusia,” kata Tioria dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/1/2022).

Selain itu, KontraS menilai pengangkatan Untung sebagai Pangdam Jaya juga menjadi bukti tidak adanya penghormatan TNI terhadap proses pengadilan dan putusan hakim dalam proses hukum terhadap Tim Mawar.

Dalam putusan pengadilan, ada 11 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan 5 orang dikenakan sanksi pidana dan pemecatan, termasuk Untung Budiharto. Namun sejak putusan ini dikeluarkan, Untung Budiharto justru melenggang bebas dan tidak menaati putusan pengadilan yang ada.

Bahkan menurut Tioria di era Pemerintahan Jokowi dirinya selalu diberikan posisi strategis di seperti Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 2020-2021, Direktur Operasi dan Latihan Basarnas pada 2020, Kasdam I/Bukit Barisan pada 2019-2020, dan Wakil Asisten Operasi KSAD pada 2017-2019.

Mayjen Untung Budiharto diangkat sebagai Pangdam Jaya menggantikan posisi Mayjen TNI Mulyo Aji. Hal tersebut tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/1/2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Dalam keputusan tersebut Andika memutuskan untuk memberhentikan Mayjen TNI Mulyo Aji dari jabatan lama sebagai Pangdam Jaya. Selanjutnya Mulyo akan menjalankan tugas baru sebagai Sekretaris Kemenpolhukam. (suara)

SANCAnews.id – Di balik ditahannya Habib Rizieq Shihab (HRS) dan bubarnya Front Pembela Islam (FPI) ternyata ada tokoh yang sejak awal membuat target-target tersebut. Sosok tersebut ialah politisi PDIP sekaligus pengacara senior, Henry Yosodiningrat.

Dalam bincang-bincang bersama Rudi Kamri di saluran YouTube Kanal Anak Bangsa, Henry dengan lantang mengatakan bahwa sejak awal Habib Rizieq pulang ke Indonesia, dia jadi salah satu orang yang vokal dan mendesak agar pihak kepolisian bertindak.

"Dan sehari sejak dia pulang besoknya saya langsung mendesak Polda supaya kasusnya ditindaklanjuti," kata Henry Yosodiningrat, dikutip Hops.id pada Kamis, 6 Januari 2021.

Kemudian pendiri Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) ini mengungkapkan target pribadinya terhadap gerakan Habib Rizieq dan FPI yang kala itu belum dibubarkan.

Henry menegaskan ambisi dan targetnya menghalangi jalannya tabligh akbar yang diinisiasi oleh simpatisan Habib Rizieq dan FPI.

Bahkan target lainnya ialah FPI bisa jadi organisasi terlarang dan keberadaannya dibubarkan oleh pemerintah.

"Target saya waktu itu, Alhamdulillah tercapai semua, dia tidak jadi tabligh akbar, tidak jadi safari, dan melakukan kegiatan semacamnya. Bahkan target saya paling ujung itu bubarkan FPI," ujarnya.

Kendati demikian dia memastikan bahwa target itu tercapai bukan semata-mata berkat usahanya, melainkan karena izin Allah SWT.

"Alhamdulillah (Tercapai semua), atas kehendak Allah. Kalau tanpa Allah, enggak akan bubar FPI. Jadi bubarnya FPI bukan karena penguasa, tapi karena Allah," imbuh Henry Yosodiningrat. (*)

SANCAnews.id – Pengacara kondang, Henry Yosodiningrat melayangkan tantangan kepada dua pendakwah yang saat ini tersandung masalah hukum, yakni Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizieq Shihab (HRS). Henry dengan tegas menantang Habib Bahar dan Habib Rizieq apabila kembali berbuat onar setelah bebas dari penjara.

Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia merasa damai apabila tanpa adanya ormas Front Pembela Islam (FPI).

Selain itu politikus PDIP ini juga mengklaim bangsa Indonesia terasa lebih damai apabila Habib Rizieq dan Habib Bahar mendekam di penjara.

"Saya sebagai warga bangsa Indonesia, yang mencintai negeri ini melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri. Semua kami bangsa Indonesia ini, Bahar dan Rizieq supaya kalian tahu, kami damai tanpa FPI, damai kalau kalian itu di dalam," kata Henry Yosodiningrat dalam bincang-bincang bersama Rudi Kamri di saluran YouTube Kanal Anak Bangsa, dikutip Hops.id pada Kamis, 6 Januari 2022.

Henry Yosodiningrat kembali mengingatkan, apabila nantinya Habib Rizieq dan Habib Bahar keluar dari penjara namun masih melakukan provokasi, dia tidak segan-segan melakukan perlawanan sampai kapan pun.

Terlebih, kata Henry Yosodiningrat, keduanya kerap memecah-belah persatuan bangsa Indonesia dan berkiblat pada gerakan khilafah yang sempat dipopulerkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Jadi kalau kalian keluar, berbuat baiklah untuk bangsa ini, tapi selagi kalian memprovokasi, memecah belah persatuan dan NKRI, apalagi mempunyai cita-cita untuk menjadikan negara khilafah berkiblat HTI, saya akan lawan kalian sampai kapan pun!," imbuhnya. (hops)

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha jadi ‘bulan-bulanan’ netizen usai menyambangi calon sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (6/1/2022).

Giring menyebut bahwa mustahil di bulan Juni lokasi tersebut bisa dipakai dengan layak. Mantan vokalis band Nidji itu mengatakan bahwa lokasi tersebut sangat belum siap karena hanya tanah kosong dan lumpur yang bakal “mengisap” kaki yang menginjak.

“Segerombolan kambing asyik merumput. Tak terlihat para pekerja atau alat berat. Tumpukan akar bakau juga terlihat di beberapa titik,” kata Giring.

“Ini menyangkut uang rakyat, ratusan miliar. Penentuan lokasi sirkuit juga belum dilengkapi feasibility study. Kami ingin mendengar penjelasan dari mereka. Harus ada pertanggung jawaban yang jelas,” kata Giring.

Namun, usaha Giring melakukan sidak untuk menceritakan tidak adanya progres pembangunan Sirkuit Formula E langsung mendapat balasan telak oleh netizen.

Faktanya pengerjaan Sirkuit Formula E dimulai pada Februari mendatang. Hal itu karena tender proyek pengerjaan sirkuit ajang Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, baru dimulai.

Aktivis sekaligus pegiat media sosial, Nicho Silalahi mempertanyakan kapasitas Giring saat melakukan sidak.

“Ya Elah kok bloonnya tambah lagi sih ? Emang siapa Lo yang melakukan SIDAK?” kata Nicho Silalahi di akun Twitternya, Kamis (6/1/2022).

“Apa Lo udah jadi pejabat negara yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek itu ?” tanya dia.

Nicho lantas menyindir pendidikan Giring yang hingga kini belum menamatkan S-1 karena sebelumnya pernah di-drop out (DO) dari Universitas Paramadina yang pernah dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai rektor.

“Makanya kuliah yang benar biar ga bego, jadi ngerti cara kerja ornop untuk melakukan “Investigasi Lapangan”. ia ga sih?” tutup Nicho. (fajar)

SANCAnews.id – Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof Henry Subiakto turut angkat bicara terkait Ferdinand Hutahaean yang dilaporkan ke polisi karena cuitannya yang kontroversial dan dinilai berbau SARA.

Dalam cuitan di akun Twitternya, Henry Subiakto menyebut bahwa berbicara atau berpendapat tentang SARA bukanlah tindak pidana.

"Bicara dan berpendapat tentang SARA itu bukan pidana sekalipun pendapat itu berbeda dengan keyakinan orang banyak," tulis Henri Subiakto dalam cuitannya, dikutip Suara.com, Kamis (6/1/2022).

Henry Subiakto bahkan menyebutkebebasan berpendapat itu dijamin UUD. Ia menekankan bahwa yang dilarang oleh hukum ialah tindakan mengajak untuk membenci atau memusuhi orang yang berbeda dalam hal SARA.

"Itu hak yang dijamin UUD. Yang dilarang hukum itu mengajak membenci atau memusuhi orang karena berbeda SARA. Menyebar kabar bohong agar terjadi Keonaran SARA, itu yang diancam pidana," lanjutnya.

Lebih lanjut, Dosen Univeritas Airlangga itu menyebut bahwa pidana tak boleh didasarkan pada perasaan orang. Ia menilai pidana harus jelas ukurannya, bukan didasarkan pada tekanan massa.

"Pidana tidak boleh didasarkan pada perasaan orang, walau itu perasaan orang banyak. Pidana itu harus clear, jelas ukurannya, dan unsur-unsurnya. Bukan berdasar tekanan massa. Rusak jika hukum nurut suara massa," tulisnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Ferdinand Hutahaean telah dilaporkan ke polisi akibar cuitannya yang menyinggung banyak pihak.

Ia dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan yang merupakan lembaga gerakan Islam di Makassar.

"Kami sengaja melaporkan Ferdinand ini karena postingannya diduga mengandung unsur ujaran kebencian yang bermuatan SARA," ujar Ketua BMI Sulsel, Muhammad Zulkifli, dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com.

Diketahui, Ferdinand Hutahaean menjadi sorotan usai membuat sebuah cuitan yang menyebut 'Allahmu lemah'.

Menanggapi, pelaporan dirinya, Ferdinand tampak santai. Ia mengaku menghormati laporan tersebut dan mengingatkan agar hukum tidak dipaksakan sesuai keinginan masing-masing individu. (suara)