SANCAnews.id

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024) 

JAKARTA — Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada Januari 2025 berdasarkan data Bank Indonesia telah mencapai 427,5 Dolar AS. Nilai utang Indonesia tersebut setara dengan Rp 6.973 triliun (kurs Rp 16.300 per Dolar AS).

Utang luar negeri Indonesia sebesar USD427,5 miliar terdiri dari utang luar negeri Pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Utang luar negeri Pemerintah mencapai USD204,79 miliar, utang luar negeri Bank Indonesia sebesar USD28,34 miliar, dan utang luar negeri sektor swasta sebesar USD194,39 miliar.

Utang Pemerintah dan BI Naik, Swasta Turun

Pertumbuhan ULN secara year on year (y-on-y) dibanding posisi akhir Januari 2024 mengalami fluktuasi yang berbeda. Pemerintah mencatat kenaikan utang sebesar 5,34 persen dan utang luar negeri Bank Indonesia melonjak 93,94 persen.

Di sisi lain, ULN swasta justru turun mengalami penurunan sebesar -1,71 persen setahun terakhir. Total utang swasta dari 197,77 miliar dolar AS per Januari 2024 menjadi 194,39 miliar dolar AS per Januari 2025. Dalam lima tahun terakhir, ULN Swasta cenderung menurun.

Penyebab terus menurunnya utang pihak swasta Indonesia karena lebih memilih mengoptimalkan pinjaman bank dan penjualan obligasi yang diserap pasar domestik. Strategi itu terkait dengan volatilitas nilai rupiah yan meningkat dan cenderung melemah. Mekanisme hedging tidak sepenuhnya memecahkan masalah dan berdampak penambahan biaya bagi mereka.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan ULN Indonesia dipengaruhi ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy)," kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,"

Sumber Utang Luar Negeri Indonesia

Dari transaksi utang, ULN Indonesia paling banyak dari China. Sementara utang dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) cenderung menurun.

Namun secara angka, Indonesia paling banyak berutang pada Singapura. Nilai Utang Luar Negeri Indonesia dari Singapura mencapai USD 55,7 miliar.

Kemudian ULN Indonesia dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 27,6 miliar, dan Cina USD 23,2 miliar.

Sementara pengelompokan ULN Indonesia berdasarkan lembaganya, utang paling besar dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, anak usaha Bank Dunia.

Total utang mencapai USD20,99 miliar pada Januari 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 21,45 miliar.

Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. (fajar)

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Muhamad Isnur (kedua dari kiri) 

JAKARTA — Laporan polisi terhadap aktivis KontraS yang menyuarakan penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dalam rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025, disesalkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Sebab, kata Isnur, DPR jelas-jelas melanggar hukum dengan menggelar rapat tertutup di hotel. Rapat tersebut sama sekali tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik.

Ketua YLBHI sekaligus Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Muhamad Isnur heran dengan adanya kriminalisasi terhadap aktivis KontraS.

“Ingat, hotel itu adalah wilayah private, bila orang masuk harus bayar dan lain-lain. Dan itu enggak ada undangan terbukanya, enggak ditayangkan live, dan teman-teman koalisi masuk kemudian enggak bisa dikasih forum dan lain-lain,” kata Isnur kepada wartawan di LBH Jakarta, Senin 17 Maret 2024.

“Itu adalah bagian dari kira-kira penindasan setelah peristiwa yang kemarin. Apalagi ketika teman-teman KontraS masuk, itu diintimidasi, didorong, dan lain-lain. Jadi jelas itu adalah sidang tertutup,” sambungnya.

Menurut Isnur, cara-cara yang dilakukan tersebut merupakan bagian upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat.

“Jelas sekali ditindaklanjuti oleh pemidanaan. Ini jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap itu forum ruang terbuka. Itu adalah ruang tertutup yang orang dilarang masuk. Sehingga ketika orang masuk, warga mau bersuara, warga mau berbicara, warga mau mengeluhkan tentang ruang tertutup itu, dilaporkan pidana," tuturnya.

"Dan jelas ini adalah bagian dari pembungkaman orang untuk berekspresi, penghalang-halangan orang untuk berbicara dan menyampaikan kritiknya,” tegas Isnur. (rmol)

Mahasiswa di Makassar gelar aksi unjuk rasa 

MAKASSAR — Rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mendapat penolakan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM). Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di perempatan Jalan AP Pettarani-Letjend Hertasning, Kota Makassar, Senin (17/3/2025).

Demonstran menolak revisi UU TNI yang dianggap mengancam prinsip demokrasi. Demonstrasi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas setelah demonstran memblokir jalan dengan menggunakan truk kontainer sebagai panggung untuk berorasi.

Mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap revisi UU TNI yang dinilai merugikan masyarakat.

Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan seperti "Kembalikan TNI ke Jalan yang Benar", "Maruli Simanjuntak Otak Kampungan", dan "Indonesia Darurat Neo Orde Baru (Orba)".

Panglima Besar GAM, La Ode Ikra Pratama, dalam orasinya menyoroti proses pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup oleh Komisi I DPR RI di sebuah hotel.

Ia menilai hal ini mencerminkan kurangnya transparansi dalam perumusan kebijakan penting. "Kami anggap pembahasan ini sangat merugikan masyarakat karena tidak adanya keterbukaan publik. Ini memungkinkan kembalinya dwifungsi TNI," kata La Ode.

La Ode Ikra juga mengkritik pasal-pasal kontroversial dalam draf revisi UU TNI, terutama Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 3, yang berpotensi memperluas kewenangan TNI di sektor sipil.

"Awalnya, TNI hanya terlibat di 10 lembaga sipil, kini bertambah menjadi 15 lembaga. Jangan sampai TNI tidak netral lagi dan keluar dari tugas utamanya sebagai penjaga keamanan negara," tukasnya.

Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak hanya mengancam netralitas militer, tetapi juga membahayakan demokrasi di Indonesia.

"Kami mencegah itu. Kami menuntut pemerintah agar lebih jeli dalam setiap pembahasan undang-undang, terutama yang dilakukan secara terburu-buru seperti ini," tambahnya.

La Ode Ikra juga menduga adanya campur tangan pihak-pihak tertentu, termasuk unsur militer di pemerintahan.

"Kami menduga ada pihak-pihak yang terlibat, termasuk Presiden sendiri. Dalam beberapa kasus yang muncul selama kepemimpinan Prabowo, tidak ada pernyataan tegas terkait pengamanan negara," bebernya.

Selain itu, ia mengecam pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak yang menyebut penolak revisi UU TNI sebagai "otak kampungan".

"Pernyataan seperti itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat," tegas La Ode Ikra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hanya membahas tiga pasal.

Di antaranya Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ia menekankan bahwa pembahasan tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru.

"Revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal. Tidak ada pasal lain seperti yang beredar di media sosial. Jika ada yang sama, isinya sangat berbeda," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dasco membantah anggapan bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses pembahasan telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu.

"Tidak ada proses ngebut-mengebut dalam revisi UU TNI," tegasnya.

Ia juga menepis klaim bahwa rapat dilakukan secara diam-diam di hotel. Dasco menjelaskan bahwa rapat tersebut diagendakan sebagai rapat terbuka.

"Tidak ada rapat diam-diam. Rapat di hotel itu diagendakan terbuka dan bisa dilihat di agenda resmi," tukasnya. (fajar) 

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf  

JAKARTA — Polemik revisi UU TNI terus bergulir di tengah masyarakat. Hal itu menjadi celah politisasi untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf mengatakan, sistem pemerintahan jangan sampai dibajak oleh hegemoni kelompok tertentu.

“Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia,” kata Faizal dikutip dalam akun media X pribadinya, Senin, 17 Maret 2025.

Sebaliknya lanjut dia, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, dituding hendak menghidupkan dwifungsi ABRI atau rezim militerisme.

“Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Century dan proyek mangkrak Hambalang. Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya,

Aktivis senior ini menyebut rezim SBY mampu melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis.

“Sebaliknya Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan,” jelasnya.

“Yakni, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10 ribu triliun, BUMN jadi sarang maling, kekayaan alam digarong, hingga UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ. Jokowi dan Megawati bermain drama politik. Seolah berantem, tapi di balik layar saling melindungi,” tambah dia.

Masih kata Faizal, kini pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi menggiring publik membenci TNI. Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan sebagai musuh kelompok sipil.

“Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi sipil-militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa. Modus licik demi menutupi aneka kejahatan oligarki, Mega, Jokowi. TNI oleng, Gibran gusur Prabowo,” tandasnya. (rmol)

Anies Baswedan/Ist 

JAKARTA — Ceramah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Masjid ITB dan UGM masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pernyataan Anies baru-baru ini sarat kritikan terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Adi, kehadiran Anies di berbagai acara tetap menyedot perhatian publik dan disambut hangat. Bagi banyak orang, Anies tetap menjadi sosok yang inspiratif meski sudah tak lagi berkiprah di panggung politik.

"Sekalipun Anies itu bukan pejabat publik, bukan siapa-siapa hanya sebatas rakyat biasa tapi setiap pernyataan-pernyataan Anies itu sangat quotable, di mana selalu memancing reaksi yang terbelah ada yang pro dan kontra," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Maret 2025.

Namun, di sisi lain, ia juga tak luput dari serangan balik. Banyak yang menyebutnya sebagai pengangguran politik yang sekadar mencari panggung dengan menjadikan masjid sebagai tempat menyampaikan kritiknya.

"Kenapa Anies selalu menjadi pembicaraan ya tentu tidak terlepas dari sosoknya mantan gubernur, yang kedua dinilai sebagai simbol oposisi," jelas Adi.

Terlepas dari berbagai respons yang muncul, satu hal yang pasti mantan Capres Koalisi Perubahan itu masih menjadi sosok yang berani bersuara.

"Yang paling penting adalah pikiran-pikiran kritisnya yang kemudian selalu memberikan narasi berhadap-hadapan dengan pemerintah di tengah begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang lebih memilih sami’na wa atho’na," tandas Adi Prayitno.

Pada saat ceramah di UGM, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai oleh pihak tertentu.

Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara. (rmol)